sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatanhukum, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap hartabersamanya bersama almarhumah istrinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya fakta hukumtersebut sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : ayat (1) Anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan

Sehingga apabilaanak tersebut belum berusia 18 tahun maka anak tersebut harus dibawahpengasuhan kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya dan orang tuanya tersebutberhak mewakili anaknya tersebut didalam dan diluar pengadilan;Menimbang, sedangkan aturan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 50sampai Pasal 54 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan denganketentuan apabila anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya,ditunjuk oleh salah satu orang tua sebelum meninggal dunia

UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Orang tua tidak diperbolehkanmemindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetap yang dimiliki anaknyayang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;Menimbang, bahwa dengan penjelasanpenjelasan tersebut, maka MajelisHakim mengambil kesimpulan bahwa anak yang hidup dalam pengasuhan salah satuatau kedua orang tuanya maka secara hukum berada dibawah kekuasaan

Hal. 13dari 16 hal.perwalian dari Pengadilan Agama tidak diperlukan terhadap anakanak yang hidupdalam kekuasaan orang tunya karena perwalian tersebut bersifat otomatis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum,sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan,dengan cara menetapkan Pemohon sebagai wali atas anaknya yang belum berusia18 tahun tersebut baik dalam pengadilan

Musi Banyuasin kepada saksi ZaidanBin Bustomi;Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit Dump TruckDyna Nopol BG 8726 UA dan 1 (satu) unit Dump TruckDyna Nopol BG 8737 UB ;Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid/B/2015/PN.Sky.e Bahwa mobil tersebut ada pada kekuasaan Terdakwakarena awalnya mobil tersebut disewa oleh terdakwasetelah masa sewa habis ternyata mobil tidakdikembalikan tapi digadaikan oleh terdakwa;e Bahwa Terdakwa tidak ada izin saksi untuk menggadaikanmobil tersebut ;e Bahwa atas perbuatan

Musi Banyuasin ;Bahwa 2 unit mobil truck tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa karenaTerdakwa sewa kepada saksi korban selama 2 (dua) tahun masingmasingRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);Bahwa Terdakwa menggdaikan mobilmobil tersebut kepada Zaidan karenaTerdakwa punya hutang kepadanya;Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp.13.000.000, (tiga belasjuta rupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk menggadaikanmobilnya ;Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan Terdakwa

Dapat dikatakanbahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itutelah benarbenar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untukmelakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan fakta hukumdipersidangan yaitu 1 (satu) unit Dump Truck Dyna Nopol BG 8726 UA dan 1 (satu)unit Dump Truck Dyna Nopol BG 8737 UB tersebut ada pada kekuasaan Terdakwabukan karena

Kabupaten Kepulauan Meranti,dan hadir secara inperson (tidak dikuasakan kepada siapapun dan dalam bentuk kuasaapapun), maka Para Pemohon mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukanpermohonan itsbat nikah dalam pelayanan terpadu ini sebagaimana dimaksud dalamSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanandan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu dan sejalanpula maksudnya dengan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan

hukum di atas, dihubungkan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalil syarak mengenaipersoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara ParaPemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalilpermohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai umur Pemohon I danPemohon II yang belum sampai 21 tahun dan mengenai pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan

Kehakiman dinyatakan Hakim dan hakim konstitusi wayjibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itudimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasakeadilan masyarakat;Menimbang, bahwa secara substansial (pada hakikatnya), Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, sejalan dengankonsep penetapan hukum dalam Islam, dimana

Hukum istitsnadi (pengecualian) inilah yang tidak jarang dilakukan oleh, diantaranya, Umar bin alKhaththab ketika menggunakan kekuasaan kehakimannya padasaat memutus perkara yang diajukan kepadanya. 'Umar seringkali mempertimbangkankemashlahatan umat (menggunakan metode mashlahat almursalah) dibanding sekedarmenerapkan nash secara zhahir, sementara tujuan hukum (magqdshid alsyariah) tidaktercapai.

Kabupaten Kepulauan Meranti,dan hadir secara inperson (tidak dikuasakan kepada siapapun dan dalam bentuk kuasaapapun), maka Para Pemohon mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukanpermohonan itsbat nikah dalam pelayanan terpadu ini sebagaimana dimaksud dalamSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanandan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu dan sejalanpula maksudnya dengan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalil syarak mengenaipersoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara ParaPemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalilpermohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan

Kehakiman dinyatakan Hakim dan hakim konstitusi wayjibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itudimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasakeadilan masyarakat;Menimbang, bahwa secara substansial (pada hakikatnya), Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, sejalan dengankonsep penetapan hukum dalam Islam, dimana

Hukum istitsnadi (pengecualian) inilah yang tidak jarang dilakukan oleh, diantaranya, Umar bin alKhaththab ketika menggunakan kekuasaan kehakimannya padasaat memutus perkara yang diajukan kepadanya. 'Umar seringkali mempertimbangkankemashlahatan umat (menggunakan metode mashlahat almursalah) dibanding sekedarmenerapkan nash secara zhahir, sementara tujuan hukum (magqdshid alsyariah) tidaktercapai.

Akta Kematian nomor 6105KM131120190002 yang dikeluarkanoleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal 26 Desember2019; Bahwa dengan meninggalnya Bapak Pemohon, maka uang pensiun danuang Tasabri yang berhak menerima adalah adik angkat Pemohon bernamaYa Ilman Habib; Bahwa oleh karena adik angkat Pemohon bernama Ya Ilman Habibmasih di bawah umur, sehingga pemohon sebagai kakak angkat menuruthukum menjadi kuasa bagi adik angkat Pemohon yang masih di bawahumur tersebut dan sebagai pemegang kekuasaan

YaIIman Habib telah tinggal bersama dengan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Ya IlmanHabib sebagaimana diubah terakhir dengan catatan pinggir tertanggal 4 Juni2014 (vide bukti P2) yang telah bersesuaian pula dengan keterangan 2 (dua)orang saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Ya Ilman Habib tersebut sekarangmasih berusia 11 (sebelas) tahun dengan kata lain belum genap berusia 18(delapan belas) tahun dan tidak ternyata pula telah melangsungkan perkawinanatau berada di bawah kekuasaan

mengatur bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawahkekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya danorang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalamdan di luar pengadilan;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) dan (2) UndangUndangPerkawinan, mengatur bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak beradadi bawah kekuasaan

orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan perwaliantersebut dapat mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (2) UndangUndang Perkawinan dinyatakan bahwa: wali sedapatdapatnya diambil darikeluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat,adil, jujur, dan berkelakuan baik;Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama YaIIman Habib sebagaimana diubah terakhir dengan catatan pinggir tertanggal

orang lain dandalam persidangan masingmasing terdakwa telah membenarkan identitasnya ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur barangsiapatelah terpenuhi menurut hukum ;Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaanorang lainMenimbang, bahwa elemen mengambil dalam unsur ini diartikan sebagaimemindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barangdibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaanpelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan

pemiliknya ;Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelakuberusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiapbahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi dari seseorang ;Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkanseluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum barangyang dimaksud

hukum, awalnyasaksi Yoson memarkir sepeda motor miliknya di belakang rumah nya dalamkeadaan terkunci kontaknya, kemudian para terdakwa memindahkan sepeda motortersebut ke tempat lain yaitu ke kebun sawit Merabu untuk disembunyikankemudian terdakwa I menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (duauta lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terbukti perbuatanmengambil telah selesai dilaksanakan dimana terdakwa I dan terdakwa II telahberhasil melepaskan kekuasaan

atas sepeda motor tersebut dari saksi Yoson Oktafiakemudian meletakkan kekuasaan atas sepeda motor tersebut dalam kekuarsaanmereka sepenuhnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka unsur Mengambilbarang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menuruthukum ;Unsur : Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud adalah suatuperbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luaratau

. * Dengan Mengambil Barang Sesuatu Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yangmengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barangberada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikianbarang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorangMenimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan denganketerangan saksisaksi, keterangan terdakwa serta barang bukti

Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang LainMenimbang, bahwa unsur melawan hak yaitu perbuatan memiliki yang dikehendakitanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yangdiambilnya adalah milik orang lainMenimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan faktayang terungkap dipersidangan sebagai berikut :e Bahwa benar, terdakwa di tangkap oleh 5 (lima) orang rekan pihak keamananareal kebun PTPN V Sei Buatan Kec. Dayun Kab.

Dengan Mak; ntuk Dimiliki ra Melawan HukumMenimbang, bahwa unsur melawan hak yaitu perbuatan memiliki yang dikehendakitanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.

Dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa wali adalahorang atau badan dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuhsebagai orang tua terhadap anak;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwaliantersebut untuk kepentingan pengurusan peralihan sertifikat tanah danbangunan yang merupakan warisan dari I (suami Pemohon) diBadan Pertanahan Nasional Kota Bitung yang mempersyaratkan adanyapenetapan perwalian dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa

Bitganaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetapmensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antaraapa yang diamanatkan dalam UndangUndang Perkawinan dengantuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataanmerupakan sesuatu di luar Kekuasaan Pemohon yang hendak mengurusperalinan sertifikat tanah dan bangunan di Badan Pertanahan Nasionaldan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dansubstansi

AS # *. pei oe (3% Ya cheats Os SOLES MSA oNoe Seth 35 (aDan janganilah kamu serahkan kepada orang yang belumArtinya :sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah;Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat makapermohonan a quo tidak termasuk sebagaimana bentukpermohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatasselanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayatHalaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.SIw(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohontersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapatdiajukan

dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonana quo adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuanPasal 4 ayat (1),(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilanakan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilansesuai aSas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan,maka dari itu permohonan a quo memiliki dasar hukum untukdiperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentukpenetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud

pengajuan suatu permohonan seperti yangdiatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan AdministrasiPengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku Il edisi2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 4349;Memperhatikan ketentuan Pasal 33 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 Tentang Keimigrasian, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

FIRA DESTI PUSPITASARI, lahir diMojokerto, tanggal 14 Desember 1995, masih sekolah di SMA.dan yang ke 2.FANANI DWI LAKSONO, lahir di Mojokerto, tanggal 22 April 1997 tersebut padasaat ini belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkanperkawinan sehingga belum mampu melakukan perbuatan hukum, dan masih adadibawa kekuasaan dan tanggung jawab Pemohon ; Bahwa anak anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum SUPANDI danNISWATI, sedangkan ibu kandung mereka NISWATI (Pemohon) akan

FANANI DWI LAKSONO,lahir di Mojokerto, tanggal 22 April 1997 tersebut pada saat ini belum mencapaiumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belummampu melakukan perbuatan hukum, dan masih ada dibawa kekuasaan dan tanggungjawab Pemohon ; Bahwa anak anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum SUPANDI danNISWATI, sedangkan ibu kandung mereka NISWATI (Pemohon) akan melakukanmengajukan kredit di PT.INDOSURYA FINANCE dengan jaminan tanah sertipikatHak Milik Np. 519,Desa

FANANI DWI LAKSONO,lahir di Mojokerto, tanggal 22 April 1997 tersebut pada saat ini belum mencapaiumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belummampu melakukan perbuatan hukum, dan masih ada dibawa kekuasaan dan tanggungjawab Pemohon ; Bahwa anak anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum SUPANDI danNISWATI, sedangkan Pemohon akan melakukan mengajukan kredit di PT.INDOSURYA FINANCE dengan jaminan tanah sertipikat Hak Milik Np.519,DesaKarangkedawang,Kecamatan Sooko

Ini berartimembawa barang di bawah kekuasaan yang nyata.

Perbuatan mengambil berartiperbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan ataumengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik oranglain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwadi dalam persidangan serta dengan adanya barang bukti, maka telah

bawahnya, maka Hakim perlumenilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim menerapkanratio legis dari ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan hal inisejalan dengan amanat Pasal 10 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan

menyatakan bahwa Pengadilandilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkarayang diajukan dengan dalihn bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat dari ketentuan tersebutdi atas, maka Hakim diberikan kewajiban untuk menggali, mengikuti danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan

kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yaitu tertulisHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2020/PN Sbs2016 seharusnya 2015, sehingga anak Pemohon ditolak pendaftarannya karenadianggap belum cukup umur;Menimbang, bahwa persesuaian identitas anak Pemohon harusdilakukan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atasdiri anak Pemohon di kemudian hari;Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

perwalian dalam arti tentang hak dankewajiban antara orang tua dan anak sebagaimana dimaksud dalam BabX yang diatur mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Bab Xtersebut maka hal yang mengatur tentang perwalian atau kekuasaanPemohon sebagai orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa yakniSUNOTO dalam ~~ mewakili kepentingan anak tersebut dalam suatuperobuatan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, hal tersebut diaturdalam Pasal 47, tentang kekuasaan

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawnan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;2.

penjualan tanah dalam sertifikat hak milikNo 04249 yang terletak di desa Kaliwuluh, kecamatan Kebakkramat,Kabupaten Karanganyar tersebut, dapat dikabulkan oleh Pengadilan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan inidibebankan kepada Pemohon 57= 2222 02222nnn nnnMemperhatikan ketentuanketentuan hukum yang berlaku khususnyaPasal 47 Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sertaUndangundang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

pemohon yaitu Safrianto;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanhalaman 7 dari 11Penetapan No.25/Padt.P/2021/PNBknsebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

Alhafid sampai dengan perkara ini didaftarkan di PengadilanNegeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut masihmenduduki bangku sekolah, belum pernah melangsungkan perkawinan sertamasih di bawah kekuasaan orang tuanya;Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari M. Annafi,Nayla Sahira, dan M.

Alhafid tidak pernah dicabut kekuasaan selaku oranghalaman 8 dari 11Penetapan No.25/Pdt.P/2021/PNBkntua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulanbahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknyamelakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilansebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019Tentang

Unsur Mengambil Sesuatu Barang : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalahmembuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehinggamenjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan Terdakwasendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwabenar pada hari Selasa, tanggal, 5 Juni 2012 sekitar Jam.23.30.

DK6013HF dan sebuah HP milik saksiSahrani tersebut sudah berada dalam kekuasaan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakimperbuatan terdakwa telah memenuhi Unsur Tindak Pidana Mengambil Sesuatu Barang ; Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain : Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dandihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan , diketahui bahwa benar benarpada hari Selasa, tanggal, 5 Juni 2012 sekitar Jam.23.30.

yang berkaitan denganpenyelesaian perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Skh (Bukti P19);Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas, maka apakahpermohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dandikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 ayat (1) UU RI No 1 tahun 1974tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada dibawah kekuasaan

orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkann fakta dipersidangan orangtua dari kelima anak tersebut sudah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal51 ayat (2) UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa walisedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yangsudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Pemohon adalahkakak kandung dari ibu Sri Mundari oleh karena

Sri Mundari dan Saryantosudah meninggal dunia maka wali sah kelima anaknya yang disepakati olehkeluarga keduanya adalah pemohon (Bukti P18), dari kelima anak yaitu AjiSatriyo Saryanto, Satriyo Wibowo Saryanto, Suryo Satrio Saryanto, SatriyoPanuntun Saryanto dan Annisa Nur Jannah Saryanto yang belum mencapaiumur 18 tahun, dimana Pemohon sebagai wali sah tidak sedang dicabutkekuasaannya, maka menurut Pasal 51 ayat (1) tersebut diatas secara otomatisanak tersebut dibawah kekuasaan Pemohon sebagai wali

menjual Tanah dan rumah tersebutdiatas; Bahwa anak pemohon masih dibawah umur, maka belum dapat melakukansuatu tindakan hukum sendiri, Karena Pemohon adalah ibu kandungnya,ingin ditetapbkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohontersebut; Bahwa pemohon bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan pemboros, dantidak pernah terlibat urusan hukum, namun Pemohon sangat sayangterhadap anaknya ;Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakapmelakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan

perwalianseseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebuttidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum,maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerena telahmenelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta hartahartayang menjadi hakhaknya ex pasal 47 ayat (1) Undangundang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 yang merupakanbukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anakanak

ditetapkan sebagai wali terhadapanaknya, juga meminta agar ia diberi hak untuk mewakili anaknya tersebut untukmenjual berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertipikat Hak Miliknomor 2236/Kelurahan Magersari , yang terletak di Kelurahan Magersari,Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, , atas nama: Rinda IIlmi NazilahMenimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh UndangUndang kepadaPengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi ; 1) penunjukan oranglain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan

JAUHAROH mengajukan permohonanini adalah untuk bertindak selaku pemegang kekuasaan orang tuaterhadap anak yang masih dibawah umur;Bahwa pada tanggal 08 November 1985 di Yogyakarta telah dilangsungkan perkawinan antara Ir. SOEDJATMIKO,M.Sc. dengan NY.JAUHAROH (Pemohpn);Bahwa dari perkawinan yang sah antara Ir. SOEDJATMIKO,M.Sc.dengan NY. JAUHAROH Pemohon) telah dilahirkan 3 (tiga) oranganak yaitu: 1. ALFIAN NUR MUHAMMAD, 2. BERNIA CHANDRAPERMATA. 3.

Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalamdan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa karena salah satu anak Pemohon belum cukupumur untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah selakupemegang kekuasaan sebagai orang tua kandung mewakili anak Pemohondalam segala perbuatan hukum, guna menjual tanah bersertifikat Hak MilikNomor 06847/Trimurti, seluas 196 m2 (seratus sembilan puluh enampersegi), yang terletak di di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, KabupatenBantul, tercatat

milik Pemohon dan anakanak Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri perlumempertimbangkan apakah Pemohon berkualitas dan berhak untuk menjadiwali bagi kedua orang anak kandungnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa : Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanHal. 8 dari 13 Penetapan No. 45/Pdt.P/2018/PN Klnperkawinan ada dibawah kekuasaan

2018/PN KlnSertifikat Hak Milik Nomor 236 Desa Delanggu tersebut sedang diagunkanPemohon di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang PembantuDelanggu sehingga atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak TanggunganNomor : 00141/2017;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbanganhukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memilikikedudukan sebagai orang tua kandung dari ALVIONY MEUTHIASAFA LUBISdan ALVICKO FIRMANNAULI LUBIS, dan sampai permohonan ini diajukan,kekuasaan

Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut dan kedua anakPemohon tersebut tetap berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya;Menimbang, bahwa dalam kedudukan sebagai orang tua, maka sesuaiketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohonmewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalammenetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadapPemohon atas kesanggupan

dan mendidik anaknya dengan baik dan anak pemohon masih tinggalbersama Pemohon dalam satu rumah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang dihubungkan denganketerangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri didapat fakta bahwa anakPemohon yang bernama ALVIN MINNAH tersebut masih berusia dibawah umuratau belum dewasa ;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang belum mencapaiumur 18 tahun atau belum nikah ada dibawah kekuasaan

itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakilianak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan salah satu orang tuanyaatau tepatnya Ibu Kandung dari anaknya yang bernama MOHAMMAD DANILtersebut, maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakanpemegang kekuasaan

Bkluntuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya yang masihdibawah umur, menurut Hakim berdasarkan peraturan perundangundangantersebut diatas oleh karena Pemohon selaku orang tua kandungnya (ibu kandung)secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak pemohon tersebut baik didalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabilaPemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena halini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban