Ditemukan 274927 data
14 — 3
mendamaikan Penggugatdengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugatsebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugatadalah pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatanmasingmasing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai denganketentuan hukum (persona standi in yudicio);Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor1
alasan pokok Penggugat untuk bercerai denganTergugat dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil alasan Penggugat dantidak berhasilnya usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat oleh pihakkeluarga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim maupun hakim mediator, dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benarbenar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidakterwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud pasal 1 Undangundang nomor1
5 — 0
berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa seperti dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah amat sulit untukdiwujudkan ;Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang mengakibatkanhancurnya rumah tangga bertentangan pula dengan kedudukkannya sebagaiseorang suami dan juga seorang kepala keluarga yang seharusnya melindungidan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengankemampuannya sebagaimana diatur Pasal 30, 33 dan 34 ayat 1 UndangUndang Nomor1
Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2016/PA.Pwdkarenanya wajar bila Penggugat mengajukan gugatcerai daripada hidup dalampenderitaan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugatdan rumah tangga benarbenar telah pecah dan tidak ada harapanlagi untuk hidup rukun sebagai suami istri mengingat selama 4 tahun 8 bulan,Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula telahputus hubungan sebagai suami istri, Karenanya maksud seperti diatur Pasal 39ayat (2) Undang Undang Nomor1
7 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
17 — 15
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
tujuan para Pemohon dalampermohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah para Pemohon,oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyatadan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, HakimTunggalberpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untukseluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1
5 — 3
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
Termohon telah terjadi pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkahdari Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisahselama kurang lebih 6 bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
23 — 11
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);Membaca berturutturut:1.Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriNganjuk, yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat Pembandingpada tanggal 13 Juni 2017 telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 31 Mei 2017 Nomor1/Pdt.G/2017/PN Njk tersebut sebagaimana mestinya;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding
perkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan keberatan yangmenjadi alasan hukum dalam memori banding dari Para Pembanding, menurutpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukan merupakan hal hal yangbaru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, olehkarenanya tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 31 Mei 2017, Nomor1
36 — 26
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima)orang anak;Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor UrusanAgama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepadaPara Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal ParaPemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada ParaPemohon;Hal. 10 dari
12 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 2
RAFA FAUZAN KAMIL lahir pada tanggal 25 Maret2018; Bahwa kendati para Pemohon telah menikah ulang dan dicatatperkawinannya pada tanggal 22 Februari 2019 di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, para Pemohon mengalamikesulitan dalam mengurus akta kelahiran anaknya karena nama Pemohon sebagai ayahnya tidak masuk dalam akta tersebut, sehingga para Pemohonsangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 UndangUndang Nomor1 Tahun
1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam,anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebabitu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan paraPemohon;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum = masingmasing agamanya dan Hal 8 dari 12 hal.
11 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 2824/Pdt.G/2021/PA.SlwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
9 — 0
seadiladilnya;Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditentukan, Penggugatdatang sendiri menghadap ke persidangan, oleh Majelis Hakim telah berupayauntuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upayatersebut tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduabelah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upayaperdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasisebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
Jika kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan,dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimanatersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor1 tahun 1974 jo.
7 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2021/PA.Slwdengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh, dansekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 8bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
10 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
Putusan No. 1013/Pdt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
23 — 11
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dan terbuka dalam halkeuangan, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
15 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2021/PA.SlwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
17 — 7
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pemahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pemahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
10 — 5
tersebut tidak terdapat halangan/laranganpernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 810 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3944 Kompilasi Hukum Islam.10Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan pemohon dengan istrinyaNAMA ISTERI telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidakterdapat halangan/larangan perkawinan sehingga telah sesuai denganHukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahanyang sah.Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yangdilaksanakan sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, halini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan olehpemohon dengan istrinya telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dandilaksanakan pada tahun 1967 sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1
50 — 18
adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPenggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya,kehidupan keluarga yang tentram (sakinah) penuh dengan kasih (mawaddah)dan sayang (rahmah) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman AlllahSwt. surat AlRum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehinggamempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklan mendatangkanHalaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 183/Pdt.G/2021.
9 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telan menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
1.Wayan Derata
2.Luh Naning
20 — 18
tentang Ijin dan restu dari Para Pemohon danorang tua dari anak lakilaki yang telah menghamili anak Para Pemohon untukmenikahi anak perempuan Para Pemohon yang bernama Komang Sri Ardani;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukumsebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapatbahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi yang dipersyaratkansebagaimana dalam Pasal 6 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undangundang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang undang Nomor1
Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang RI Nomor 24 tahun 2013 ;Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan Para Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksimaka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada ParaPemohon ;Mengingat, akan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, pasal 47 ayat (1 dan(2) dan Pasal 50 Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undangundang Nomor1