Ditemukan 11604 data
David, SH
Terdakwa:
Rahmadsyah
604 — 353
KRONOLOGIS KECURANGAN PILKADABATUBARA 2018" distatusnya adalah merupakan bentuk penekanan yangingin Terdakwa nyatakan bahwa memang benar sudah terjadi kKecuranganpada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu baraTahun 2018; Bahwa si pemosting status Facebook dengan judul " PARAH!!!TERBONGKAR!!!
Mukholid, S.H.,M.H
Terdakwa:
Haris Diansyah
403 — 175
tindak pidanaPasal 281 ke1 KUHP dihubungkan dengan perbuatan yangtelah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang di kemukakan olehPenasehat Hukum di dalam Pledoinya, Majelis Hakim tidak akanmenanggapi lebih jauh dan akan membuktikan sendiri unsurunsur tindak pidana tersebut sesuai dengan faktafakta hukumyang terungkap di persidangan.Bahwa terhadap Replik yang disampaikan Oditur Militer MajelisHakim menanggapinya sebagai berikut:Bahwa Replik yang disampaikanOditur Militer pada pokoknya hanyamemberikan penekanan
98 — 61
kepada Siane Katili sedangkan tanah tidak dijual hingga jumlahkeseluruhan pohon kelapa yang dijual tersebut berjumlah kirakira 61 (enampuluh satu) pohon kelapa;Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh paratergugat dimana menurut para tergugat yang dijual adalah tanah dan pohonkelapa yang tumbuh diatasnya sehingga para tergugatlan yang harusmembuktikan dalil bantahannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Paratergugat telan mengajukan bukti surat T1 dengan penekanan
112 — 178
Bahwa penekanan Pimpinan dan arahan kepada seluruhanggota agar berhatihati dalam melaksanakan tugas.15.
Pembanding/Tergugat II : PT. TUBINDO Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
Terbanding/Penggugat I : NURDIN HASNI Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Penggugat II : MARJUKI Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Penggugat III : AHMAD IBRAMSYAH Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq KECAMATAN TANJUNG PALAS cq KEPALA DESA SALIMBATU Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
70 — 40
banyakdan ini hanya sebatas sampai Putusan berkekuatan hukum tetap ;Bahwa terkait dengan Putusan Provisi tersebut diatas Majelis Hakim TingkatPertama Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah cukup alasan pertimbanganhukumnya sebagaimana terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakimdalam Putusannya halaman 30 dan 31 ;Bahwa alasan Para Pembanding terkait dengan Putusan Provisi denganmengutip Sema No.3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (uitVoerbaar bij Voorraad) dan Putusan Provisionil, dimana penekanan
218 — 70
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
135 — 39
UnsurSetiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Orangperorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum, Orang tersebut harus mampubertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidanatertentusebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Setiaporang ini adalah keberadaan seseorang sebagai Subyek hukum tersebut, tentang27apakah Anak terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung padapembuktian unsurunsur materiil dari surat Dakwaan.Menimbang
ABDUL HADI, S.H
Terdakwa:
1.DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI
2.SULAIMAN Bin Alm NYAK CUT
3.HERI AGUSTIAN Bin NURDIN
69 — 49
masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kakiterikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintusamping rumah Saksi;Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwakepada korban terjadi pada pukul 03.30 WIB serta berlokasi didalam rumahkorban, maka unsur dilakukan pada waktu malam dan di dalam rumah telahterpenuhi;Ad.6. dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih;Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersamasama ataulebih merupakan penekanan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROHMAN, SH
Terbanding/Terdakwa : RIVALDI ADITYA WARDANA als ANDIKA bin ASEP KUSNADI
475 — 713
Padahal haruslah dicermati bahwa keterangansaksisaksi tersebut adalah apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dania alami sendiri (Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 no. 27 KUHAP)tanpa ada unsur penekanan maupun paksaan (Vide Pasal 117 ayat (1)KUHAP). Haruslah dilihat apakah keterangannya telah bersesuaian danada hubungannya sedemikian rupa sehingga antara keterangan saksiyang satu dengan yang lain juga telah sesuai ketentuan Pasal 185 ayat(4), (6) huruf a, b, c, dan d KUHAP ?
170 — 54
Bahwa dikesatuan sering di adakan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dariKumdam maupun Kumrem serta adannya penekanan dari Komandan satuan tetangnarkoba.
RIANIULY NARETTA, S.Kom, S.H.
Terdakwa:
FANO TANDYO
150 — 49
YurisprudensiMahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan yang dituangkandalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikandalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
112 — 12
362 KUHP yang unsurunsurnya :1 Unsur barang siapa;2 Unsur mengambil sesuatu barang;3 Yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait denganpembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa diatas yang tentunyadidasari atas rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka ada baiknyamajelis hakim perlu memberikan suatu penekanan
211 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2016mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.
200 — 68
Asep Johan Hidayatkartunya dikembalikan, tapi uangnya belum dikembalikan;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan dari Kepala UPTD kepada Kepala Sekolahbahwa kartu NISN tersebut laku seluruhnya;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan
202buah yang sudah terjual sebanyak 32 buah dan uangnya tidak pernahdiserahkan kepada saksi, melainkan langsung ditangani oleh guru kelasmasingmasing;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPkK/2019/PN.BdgBahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
didistribusikan melaluiWali Kelas masingmasing;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti kartu NISN yang telah dibagikan,tetapi kelas VI sejumlah 33 siswa telah menerima kartu yang berasal dariUPTD tersebut;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
63 — 29
Pengetahuantersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dariberbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum dikesatuan serta dari penekanan unsur komandan dikesatuan.Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekirapukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi1 (Kopda MarHal. 82 dari 98 hal. Putusan Nomor 16K/PMI02/AL//201810.11.Carnadi), Saksi2 (Pratu Mar Defit Prianto) tiba di sebuahrumah yang beralamat di Jin.
Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan darimasingmasing Komandan Kesatuan termasuk diHal. 90 dari 98 hal.
195 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
37 — 12
diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;b Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakahsecara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;c Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakan denganmenggambarkan kejadian materiil (materieel gebeuren) serta hubunganhukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi);d Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apa sajayang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (petitum);Menimbang, bahwa penekanan
54 — 23
Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat memiliki senjata apiharus dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang, demikianjuga untuk~ memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika,karena pernah ada penekanan dari Komandan serta sosialisasitentang penyalahgunaan narkoba.18Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukanbarang bukti berupa :1. Surat surata. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.
163 — 66
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu = adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telahmengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotikasangat dilarang, namun pada kenyataanya hal ini tidakTerdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah ikut melibatkandiri dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.3.
84 — 14
Saksi D E D I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini hanya menyaksikanketika di Balai Desa tentang penyerahan dari Bu Suminah kepada PakWagyo;Bahwa yang ada di Balai Desa antara lain Pak Wagyo didampingi PakUsman, Bu Suminah datang sendiri dan saksi;Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN ClpBahwa keluarga Pak Wagyo tidak ada melakukan penekanan/intimidasiterhadap Bu Suminah supaya menyerahkan Sertifikat kepada PakWagyo;Bahwa