Nomor 16 Tahun2009 (selanjutnya disebut UndangUndang KUP) dan Pasal 35 UndangUndangPemohon1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;LATAR BELAKANGBahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA V)telah menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2009 Nomor 00010/207/09/058/13 tertanggal 28 Maret 2013(SKPKB 00010) yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 April 2013dengan perincian koreksi dan perhitungan

Jumlah (d.1 s.d. d.6) Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.761.641.429 4.761.641.429 4.761.641.429b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633 70.278.035 (923.824.598)b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200 3.764.407.200 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833 3.834.685.235 (923.824.598)c. Diperhitungkan:c.1.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596 926.956.194 923.824.598Kelebinan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena 0 0 0pembetulan)c.

Jumlah (d.1 s.d. d.6) 0 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)4.761.641.429 b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 4.758.509.833e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) 0 Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 83/B/PK/PJK/2017 c.

Apalagi jika kita bandingkan dengan pekerjaan yangserupa yaitu proyek pembangunan tanggul yang dibiayai dari dana APBAyang dilaksanakan pada waktu yang sama dan lokasi yang sama denganpenyedia yang berbeda dapat selesai dengan tepat waktu.Bahwa telah dilakukan perhitungan progres pekerjaan Penggugatsebagaimana dinyatakan pada point 5 adalah benar.

Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasikeuangan 20 %.

oleh Tergugat dengan tidak bayarkannya hasil progress pekerjaantersebut sebesar 65,757% atau menurut perhitungan dari Tergugat,Penggugatlayak untuk dibayarkan hanya sejumlah Rp. 1.796.664.000 (satumilyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta, enamratus enam puluh empatribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal gugatanPenggugatdengan alasan sebagai berikut:Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN.

Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasiHalaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN. Ttnkeuangan 20 %.

K/Pdt/...Bahwa mengajukan permohonan banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP197/WPJ.10/2011 dengan penjelasan sebagai berikut: I Uraian Pemohon Banding TerbandingPenyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 94.522.390,00 461.247.260,002 PPN yang harus dipungut sendiri 9.452.239,00 46.124.726,00PPN masukan yang dapat diperhitungkan 10.377.977,00 10.004.155,00 Perhitungan PPN kurang bayar(925.738,00)36.120.571,00 3 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya 925.738,00 925.738,00PPN

Bahwa dengan demikian pajak yang kurang bayar menurut Pemohon Bandingsebagai berikut:a Jumlah PPN yang tidak dilaporkan Rp 29.557.975,00b DPP Pembelian yang tidak dilaporkan Rp 295.579.750,00c Laba Kotor 2,5% Rp 7.389.493 ,00d Penjualan yang tidak dilaporkan Rp 302.969.243,00bahwa perhitungan PPN Kurang Bayar:e PPN Keluaran Rp 30.296.924,00e PPN Masukan Rp 29.557.975,00e PPN Kurang Bayar Rp 738.949,00Halaman 3 dari5 halaman.

NomorPUT88180/PP/M.XIIA/99/2017, tanggal 30 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00455/107/13/055/15 tanggal 3 September 2015 Masa PajakSeptember 2013, atas nama : PT ABB Sakti Industri, NPWP01.061.553.2055.000, Jenis Usaha : Produsen alatalat listrik, beralamatdi Gedung World Trade Center Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29 31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan

menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor : 00455/107/13/055/15tanggal 3 September 2015, atas nama Penggugat, NPWP01.061.553.2055.000, sehingga perhitungan

Perhitungan PPN kurang bayarKelebihan pajak yang sudah dikompensasi ke Masa PajakberikutnyaPPN yang kurang dibayara. Sanksi bungab.

Penjualan yang tidak dilaporkan ~352.514.616,00 .bahwa perhitungan PPN Kurang Bayar PPN Keluaran 35.254.161,00 PPN Masukan 34.394.304,00 PPN Kurang Bayar 859.857,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.37743/PP/M.XVI/16/2012, Tanggal 19 April 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 3 dari 5 halaman.

banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai SanksiAdministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untukmenggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding;Sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 1.522.850,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 2.721.771,00PPN yang kurang dibayar Rp 1.198.921,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP Rp 1.198.921,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp =. 2.397.842,00Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalampersidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013, oleh HakimMajelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera

Nomor 798 kK/Padt.SusPHI/201610.Rp1.906.650,00 (satu juta Sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluhrupiah) maka adalah wajar menurut hukum perhitungan hakhak pesangondan hak lainnya dari Penggugat berdasarkan UMP 2016, karena pemutusanhubungan kerja dianggap tidak sah sebelum memperoleh izin ataumemperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrialyang memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa atas tindakan Tergugat yang bertentangan dengan hukum, makaPenggugat mengalami kerugian Rp45.558.192,00

(empat puluh lima jutalima ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah),dengan perincian sebagai berikut: NoKeterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 1.906.650 2 Uang Pesangon 9 X 2 X 1.906.650 34.319.700Uang3 2 X 1 X 1.906.650 3.813.300PenghargaanUang Pengantian4 15% X 34.891.695 6.510.000HakPenggantian Uang5 1.906.650 : 25 X 12 915.192CutiTotal 45.558.192 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menjalankan kewajiban sebelumperkara pemutusan hubungan kerja memiliki

Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1 Upah Perbulan 1.906.650 2 Uang Pesangon 9 X 2 X 1.906.650 34.319.700Uang3 2 X 1 X 1.906.650 3.813.300PenghargaanUang Pengantian4 15% X 34.891.695 6.510.000HakPenggantian Uang5 1.906.650 : 25 X 12 915.192CutiTotal 45.558.192 Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannyasampai dengan perkara ini mendapatkan keputusan hukum tetap;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugatsebagaimana termuat dalam berita acara sita

syaratsyarat yang ditentukan secara tegasdalam penjelasan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa Ternyata yang dikenakan kepada Penggugat/Pemohon Kasasiadalah surat peringatan bukan surat sesuai dengan maksud penjelasanPasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa terhadap fakta hukum demikian dan sesuai praktek peradilan adilmenyatakan PHK dengan satu kali uang pesangon, UPMK (UangPenghargaan Masa Kerja) dah UPH (Uang Penggantian Hak) dengan tanpaupah proses yang besarnya sesuai perhitungan

Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan TNomor: P08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen padPengawasan dan Pelayanan Soekarno Hatta;bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2)undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan NotPMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan ydiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: Nilai pabean untuk perhittmasuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tSeptember 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 7(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai

Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang obterukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP543/WBCtanggal 22 Juni 2012 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekebahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriterbutir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tenPabean untuk perhitungan

Bea Masuk tersebut, yaituPejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dcuntuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal O1 S2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan

Pasal 9Ayat (1) huruf b. jo Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993,dan oleh karena kesepakatan upah pokok antara Tergugat dengan PihakPenggugat I batal demi hukum, akibat Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal91 Ayat 1 dan 2 UU.RI No. 13 Tahun 2003, maka dasar dalam perhitungan UpahPokok terakhir dalam menentukan premi jaminan hari tua sebesar 3,70% dariketentuan UMP Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku;Bahwa bulan Januari 2012 Tergugat menugaskan Penggugat II untuk melakukanpencapaian

dengan adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang berkekuatan hukum tetap;16 Bahwa oleh karena kesepakatan upah pokok terakhir antara tergugat denganPenggugat II lebih rendah dari ketentuan UMP Provinsi Sulawesi selatan yangberlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat (2) UU.RI No. 13 Tahun2003, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayarupah sesuai ketentuan UMP Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku sehinggadasar upah pokok terakhir dalam perhitungan

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhirsejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat Isebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan uang Penggantian hakHal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 894 K/Pdt.Sus/2012sesuai Pasal 156 Ayat (4) UU.RI No. 13 Tahun 2003 maupun upah berjalanyang belum dibayar kepada Penggugat I sejak September 2011 s/d Juli 2012dengan perincian perhitungan

dari upah Rp1.200.000,00 =Rp 44.400,00;e Bulan Maret 2012 hak3,70% dari upah Rp1.200.000,00 =Rp 44.400,00;e Bulan April 2012 hak3,70% dari upah Rp1.200.000,00 =Rp 44,400.00:Jumlah Total = Rp177.600,007 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat IIsebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang Penggantian haksesuai pasal 156 ayat (4) UU.RI No. 13 Tahun 2003 maupun upah berjalanyang belum dibayar kepada Penggugat I sejak September 2011 s/d Juli2012 dengan perincian perhitungan

Tebing Tinggi telah mengeluarkan Anjuran dengan Surat Nomor560/10.403/SOSNAKERTT/IX/2016 (bukti P6);Bahwa pihak Penggugat sangat keberatan atas Anjuran yang disampaikanoleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi sebagaimanadisampaikan Penggugat melalui kuasanya dengan Surat Nomor2343/KH/AL/IX/2013, tanggal 30 September 2013 (bukti P5), karena hakhak Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Anjuran tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku yang seharusnya diterima Penggugat(bukan lagi perhitungan

SusPHI/201716.Upah(termasuk uang tunjangan kesejahateraan + tunjangankhusus + tunjangan perumahan);: Rp5.802.673,00/per Mei 2016;(Tidak termasuk tunjangan khusus + tunjangan perumahan);Catatan:1.Sejak Januari 2012 s/d Juni 2013 uang tunjangan kesejahteraandihapuskan sebesar Rp150.000,00;Sejak Januari 2012 s/d Mei 2016 uang tunjangan khusus dihapuskansebesar Rp700.000,00;Sejak Januari 2012 s/d Mei 2016 uang tunjangan perumahan dihapuskansebesar Rp250.000,00;Maka perhitungan kompensasinya adalah:Uang

SusPHI/2017 Sejak Januari 2012 s/d Mei 2016 uang tunjangan khusus dihapuskansebesar Rp700.000,00; Sejak Januari 2012 s/d Mei 2016 uang tunjangan perumahan dihapuskansebesar Rp250.000,00;Maka perhitungan kompensasinya adalah:1. Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp5.802.673,00 + Rp950.000,00)= Rp18 x 6.752.673,00 =Rp121.548.114,002.

Bahwa Judex Facti telah melanggar hukum tidak mempertimbangkanAnjuran Dinas Tenaga Kerja:Bahwa adanya lampiran Surat Anjuran dari Disnaker yang menerangkanbahwa tunjangan kesejahtreraan, tunjangan khusus dantunjanganperumahan adalah merupakan komponen Upah yang bersifat tetapadalah sangat tepat dan harus dipenuhi pihak Tergugat/Termohon Kasasinamun Judex Facti sengaja tidak mempertimbangkannya;Bahwa dalam perhitungan Pesangon yang diuraikan Dinas Sosial danTenaga Kerja sebagaimana dalam Anjurannya

Nomor 1144 K/Padt.SusPHI/2017lampiran bukti P6 dalam kompensasi perhitungan pesangon yang akandiberikan kepada Penggugat;Bahwa demikian juga haruslah dinyatakan ditolak pertimbangan hukumJudex Facti tentang Upah berjalan yang menurut Judex Facti tidakterdapat cukup bukti dan fakta yang dapat diterapkan sebagai dasarmengabulkan (halaman 28 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri MedanNomor 190/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn., tertanggal 23 Maret 2017);Bahwa sejak diberhentikannya Penggugat/Pemohon Kasasi (vide

Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar 307.490.212 307.490.212 Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00032/207/09/913/12 tanggal 29November 2012 Masa Pajak Maret 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan PajakJumlah Penyerahan BKP/ JKP yang terutang PPN Rp 2.960.985.7772.

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 296.098.578 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 128.469.316 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 167.629.2523. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 29.699.4524. PPN yang kurang dibayar Rp 197.328.714Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 80.462.045 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 29.699.4536.

Jumlah PPN ymh dibayar Rp 307.490.212Alasan Pengajuan Banding;Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi Permohonan Bandingmendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPM olehkarena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisi yangditerima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:Halaman 2

Penghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 104.261.0112 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 128.469.316 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (24.208.304)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 26.699.4524. PPN yang kurang dibayar Rp 5.491.148Uraian Rp. Semula Rp. Ditambah/ Menjadi(Dikurangi) Rp. (Rp.)a. PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 197.328.714 191.837.566 5.491.148b. Sanksi Bunga 80.462.045 80.462.045 0c.

Pemeriksa Rp.14.273.101.612,00Jumlah koreksi Rp. 4.124.381.324,00bahwa dengan adanya koreksi tersebut Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Dua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah pajak yang kurang dibayarsebesar Rp309.423.242,00, yang kemudian oleh Penelaah Keberatan jumlahtersebut ditambah sebesar Rp9.092.301,00 tanpa menjelaskan dasarperhitungannya sehingga Kurang Bayar menjadi sebesar Rp318.515.543,00;bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima perhitungan

Kembali (Semula Terbanding), atas hal tersebut dapatPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) uraikan sebagai berikut :Koreksi Positif DPP Sebesar Rp 3.185.155.411,00 terkait dengan koreksipositif peredaran usaha PPh Badan.1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidaksetuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalamputusannya yang tidak mempertahankan koreksi pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) sebagaimana pada halaman 30:Bahwa berdasarkan perhitungan

cfm WP 100.145.720.723Koreksi Penjualan Lokal 2008 3.188.154.976 Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak berbeda pendapat mengenai jumlah Piutang Awalsebesar Rp 3.376.473.962,00 Jumlah Piutang Akhir sebesar Rp3.319.465.982,00 dan Jumlah Penerimaan yang berasal dari mutasikredit rekening koran sebesar Rp 14.468.048.992,00Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), perbedaan dengan perhitungan

Putusan Nomor 686/B/PK/PJK/201 4hasil Risalah Pembahasan SPP Nomor: PRIN0846/WPJ.07/KP.0305/2009 tanggal 29 September 2009,dinyatakan Wajib Pajak tidak memberikan perhitungan atassanggahan tersebut, berapa nilai penerimaan uang daripenjualan yang diterima melalui Rekening Bank (credit balance),sehingga dari penjelasan Wajib Pajak tidak dapat diketahuiberapa nilai penerimaan yang berasal dari penjualan melaluirekening koran perusahaan (Wajib Pajak tidak memberikanpenjelasan aras transaksi penerimaan

uang dalam rekeningkoran perusahaan)Dengan demikian, Wajib Pajak hanya sebatas memberikansanggahan, tanpa memberikan rincian perhitungan, maupundokumen/bukti atas sanggahan tersebut.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ditingkat pemeriksaan, melalui Surat Nomor S101/WPJ.07/KP.0300.1/2010 dan Surat Nomor S129/WPJ.07/KP.0300.1/2010 telah diminta untuk meminjamkandata dan dokumen, (kurang lebih 90 item permintaan dokumen),namun sampai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,Termohon

bagi korban;Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari perbuatan melawan hukumTergugat menguasai secara tanpa hak dan tanpa persetujuan mendirikanbangunan di atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat mengalamikerugian dan Tergugat harusiah bertanggung jawab atas akibat hukum yangtimbul, yaitu memberikan ganti rugi baik materil maupun immateril, sesuaiketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan perincian sebagai berikut:Kerugian Materiil;Berdasarkan Perhitungan

Surat Permberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP)31.71.020.001.0090150.0 yang diterbitkan Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Cilandak, maka perincian perhitungan nilai kerugianyang wajib dibayar adalah: SPPT Tahun NJOP (Rp) Per meterpersegi Bumi danBangunan0020721 2001 580.188.0000020722 2002 580.188.0000020723 2003 580.188.0000020724 2004 63.592.0000020725 2005 734.026.0000020726 2006 838.644.0000020727 2007 1.0160.0240020728 2008 1.147.896.00Jumlah 6.108.746.000 Hal

Berdasarkan Perhitungan Sewa Tanah;Bahwa mengingat perbuatan Tergugat tanpa ijin dan persetujuanPenggugat telah mendirikan bangunan di atas bidang tanah Penggugatsejak tahun 2001, dan apabila diperhitungkan dengan nilai sewa tanahper tahun atas bidang tanah milik Penggugat sebesar Rp200.000.000,00,maka perincian perhitungan nilai kerugian yang wajib dibayar sebagaisewa, tanah pertahun terhitung sejak tahun 2001 hingga gugatan inididaftarkan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: Ro200.000.000,00X

8 tahun (20012009) = Rp1.600.000.000,00;Berdasarkan perhitungan di atas, maka perincian keseluruhan nilai gantikerugian materiil yang wajib dibayar secara sekaligus dan seketika olehTergugat kepada Penggugat, adalah Rp6.108.746.000,00 +Rp1.600.000.000,00 = Rp7.708.746.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapanjuta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);Kerugian Immateriil;Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mendirikanbangunan di atas bidang tanah Penggugat, maka Penggugat

;Bahwa, besaran perhitungan pemberian uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak (Pasal 156 ayat (2),(3), (4) UU RI No. 13 Tahun 2003), berdasarkan KEPUTUSANGUBERNUR JAWA TIMUR No. 188/403/KPTS/2008, tanggal 19Nopember 2008, untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 955.000,00(Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);Bahwa, oleh karena Tergugat telah terbukti beri'tikat tidak baik, maka untukmenjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimanamestinya, tidak

Perhitungan hak yang diterima oleh SRI WIDODO, S.Pd./PENGGUGATI;Hal. 8 dari 17 hal. Put.

Perhitungan hak yang diterima oleh Drs. KHOIRUL SULTHON/PENGGUGAT II :V MasaKerja :+17 tahun 9 BulanV Komponen Upah Pokok per bulan / UMK Rp. 955.000,00V Perhitungan Konpensasinya adalah : Uang Pesangon :9 bulan upah x Rp. 955.000,00 =Rp. 8.595.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja :6 bulan upah x Rp. 955.000,00 =Rp. 5.730.000,00JUMIAN... oe teerteeeseeeeees = Rp. 14.370.000,00 Uang Penggantian Hak :15 % x Rp. 14.370.000,00 =Rp. 2.148.750,00JUMMIAN... etter teeteeeee =Rp. 16.473.750,00c.

Perhitungan hak yang diterima oleh UMMI FARIDAH/PENGGUGAT III:IIIMasa Kerja :+ 20 tahun 9 BulanKomponen Upah Pokok per bulan / UMK Rp. 955.000,00Perhitungan Konpensasinya adalah : Uang Pesangon :9 bulan upah x Rp. 955.000,00 =Rp. 8.595.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja :7 bulan upah x Rp. 955.000,00 =Rp. 6.685.000,00JUMIAN 0... eect eee tteesteeeeees = Rp. 15.280.000,00 Uang Penggantian Hak :15 % x Rp. 15.280.000,00 =Rp. 2.292.000,00JUMIAN... eee teeetrtee tees =Rp. 17.572.000,00Hal. 9 dari 17 hal

Bahwa almarhum Hari Kris Nugroho Meninggal Dunia tanggal 23 Nopember2018 karena sakit;10.Bahwa sesuai Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 166 dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja / buruhmeninggal dunia, kepada Ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besarperhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang Pesangonsesuail ketentuan Pasal 156 Ayat (2), 1 (satu) kali Vang Penghargaan masakerja sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3,) dan Uang Pergantian Hak

Uang Pergantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003;Bahwa PENGGUGAT menolak anjuran tersebut dengan alasan tidak menyebutkanangka degan jelas walaupun sepakat dengan anjuran angka 1 dan 2 sertapendapat mediator bahwa gaji terakhir almarhum adalah Rp. 11.989.408, (Ssebelasjuta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);Bahwa perhitungan PENGGUGAT hak yang harus diterima adalah sebagai uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal

2020/PN.Bdg Hal 11secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, surat buktimana berupa :P1 : Foto Copy dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;P2 : Foto Copy dari Asli Akta Kematiani ;P3 : Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris ;P4 : Foto Copy Kartu Anggota ;P5 : Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris mengenai Pesangon ;P6 : Foto Copy KTP Penggugat ;P 7 : Foto Copy Slip Gaji Almarhum Hari Kris Nugroho Bulan April 2017 ( JumlahHari Kerja adalah 25, Lihat perhitungan

1453Disnaker Hijamsostek tertanggal 06Desember 2019 pada huruf B Keterangan Pengusaha menyatakan bahwa padatanggal 24 Desember 2018 pihak perusahaan melakukan transfer uang sejumlahRp.75.210.010, (tujun puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah) kerekening Bank ahli waris pekerja dan bahwa pihak perusahaan menyatakan siapmembayar hak ahli waris pekerja sesuai ketentuan pasal 166 UndangUndang Nomor13 tahun 2003, namun tidak sepakat mengenai besaran upah (take home pay) yangdijadikan dasar perhitungan

ratusribu rupiah) sehingga total upah pekerja adalah sebesar Rp.8.089.408, (delapan jutadelapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah), maka Majelis Hakimberkesimpulan upah terakhir dan hakhak lainya yang diterima oleh almarhum HariKris Nugroho adalah sebesar Rp.8.089.408, (delapan juta delapan puluh sembilanribu empat ratus delapan rupiah);Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 157 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 komponen upah Penggugat yang dapat digunakansebagai dasar perhitungan

Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar 293.452.838 293.452.838 Bahwa putusan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Nomor: 00037/207/09/913/12 tanggal 29November 2012 Masa Pajak Januari 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:1.

Dasar Pengenaan PajakJumlah Penyerahan BKP/ JKP yang terutang PPNPenghitungan PPN Kurang Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Jumlah yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang BayarKelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya4. PPN yang kurang dibayar5. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6.

Jumlah PPN ymh dibayarAlasan Pengajuan BandingRpRpRpRpRpRpRpRpRp 2.689.757.679 268.975.768139.864.635129.111.13351.184.181180.295.31461.973.34451.184.180293.452.838Bahwa sesuai dengan perjanjian perdagangan komisi antara Pemohon Bandingdan PT Rodasakti Suryaraya atas penjualan barang komisi PermohonanBanding mendapatkan komisi sebesar 1% hingga 1,5% dari harga faktur ATPMoleh karena perhitungan PPN kurang bayar adalah Tarif PPN (10%) x komisiyang diterima (1,5% x harga Faktur Barang Komisi);Bahwa

berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN yang kurang dibayarmenjadi sebagai berikut:1.

Penghitungan PPN Kurang BayarRp 930.601.810Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1518/B/PK/PJK/2016 PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 93.060.181 Jumlah yang dapat diperhitungkan Rp 139.864.635 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (46.804.454)3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 51.184.1814. PPN yang kurang dibayar Rp 4.379.727; Ditambaty/ MenjadiUraian Rp. Semula Rp. (Dikurangi)Rp. (Rp.)a.

Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap perhitungan ganti rugi atas hargatanah sengketa;Bahwa pertimbangan ganti rugi atas tanah sengketa yang dipertimbangkanPengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya halaman 17 pertimbanganHalaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3005 K/Pat./2014terakhir sampai dengan halaman 18 pertimbangan pertama, sungguh sangatmerugikan Pemohon Kasasi. Sangat merugikan Pemohon Kasasi, sebab:a.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang oleh Pengadilan Tinggi Kupangdipakai sebagai dasar perhitungan harga tanah sengketa adalah NJOPTahun Pajak 1992 atau nilai jual tanah sengketa 22 tahun lalu.

hanyamembayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp15.002.400,00(lima belas juta dua ribu empat ratus rupiah);Padahal kenyataan harga tanah di Labuan Bajo sebagai daerah pariwisatadewasa ini Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp6.000.000,00/ meter persegidan kini menjadi incaran pihak investor;Dengan demikian maka ganti rugi atas tanah sengketa hanya sebesarRp15.002.400,00 adalah jumlah yang jauh dari rasa keadilan masyarakatkarena harga tersebut adalah harga yang terjadi 22 tahun yang lalumenurut perhitungan

Nomor 3005 K/Pat./2014sebagai dasar perhitungan menurut NJOP, meskipun sudah hampirseperempat abad yang lalu;c. Bahwa perhitungan tambahan 20 (dua puluh) persen karena nilai tanahsengketa menurut NJOP lebih murah dari harga pasar, juga tidak jelas,karena dari mana Pengadilan Tinggi Kupang menetapkan angka 20 (duapuluh) persen dimaksud?

Akantetapi Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah mengganti denganPara Tergugat membayar ganti rugi berupa uang yang perhitungannya,dengan menggunakan NJOP Tahun Pajak 1992 atau NJOP 22 tahun laluyang sama sekali tidak sebanding dengan harga pasaran tanah di LabuanBajo sebagai daerah pariwisata yang kini berharga Rp5.000.000,00 sampaidengan Rp6.000.000,00/meter persegi;Putusan mana sangat merugikan Penggugat karena NJOP yang seharusnyadijadikan dasar perhitungan adalah NJOP Tahun Pajak 2013

Juni 2008seharusnya adalah nihil karena menurut perhitungan Penggugat sudah tidakmendapatkan keuntungan di tahun 2008;.

Putusan Nomor 586/B/PK/PJK/2015Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauankembali adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1147/WPJ.20/2011tanggal 15 Desember 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:Pokok Pajak yang harus dibayar Rp538.289.973,00Telah dibayar Rp 0,00Kurang dibayar Rp538.289.973,00Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 300.000,00b. Bunga Pasal 14 (3) KUP Rp 32.597.398,00c.

586/B/PK/PJK/2015tetap mesin dan kendaraan dari Pemohon Peninjauan Kembali kepadaPemilik Perusahaan;Bahwa keterlambatan laporan audit tahun 2007 dari Kantor Akuntan Publikmenyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan Laporan SPTTahunan PPh Pasal 29 Badan lewat jatun tempo pelaporan sesuai buktipenerimaan surat tanggal 12 Agustus 2008;Bahwa angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April sampai dengan Juni2008 sebesar Rp5/0.887.371,00 di atas tidak jadi Pemohon PeninjauanKembali setorkan karena menurut perhitungan

Pada SPT Tahunan BadanTahun 2007 terdapat perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Badan untuktahun 2008 sebesar Rp195.060.971,00 yang mana perhitungan tersebutadalah rumus perhitungan pada SPT Tahunan tahun 2007 tanpamenyesuaikan kondisi laporan keuangan tahun 2008, seharusnyaangsuran PPh Pasal 25 Badan tahun 2008 adalah NIHIL. Karena mulaibulan Januari 2008 semua kegiatan operasional perusahaan dialihkankepada Induk Perusahaan termasuk karyawan dan semua asetperusahaan.

nilai seluruhkekayaan Negara yang telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api pada saat dialinkan kecuali prasarana pokokberupa jalan kereta api, perlintasan, jembatan, terowongan, perangkatpersinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliranatas, dan tanah di mana bangunan tersebut terletak serta tanah daerahmilik dan manfaat jalan kereta api;3) Besarnya modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan padapenetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan

berbentuk PERUM maupun PERSERO merupakan badanusaha lembaga privat dan bukan merupakan instansi pemerintah;Bahwa selanjutnya pada pasal (3) ayat (1) dan (2) PP Nomor 19 tahun 1998,berbunyi :1) Modal perusahaan Perseroan PERSERO sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya,berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam perusahaan umumPERUM Kereta Api;2) Nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkanoleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan

: Tahun 2010 Rp. 20.000.000, Tahun 2011 Rp. 22.000.000, Tahun 2012 Rp. 24.200.000, Tahun 2013 Rp. 26.620.000, Tahun 2014 Rp. 29.282.000, Tahun 2015 Rp. 32.210.000,Sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat dalamRekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sejak tahun 2010Sampai dengan gugatan rekonpensi ini diajukan adalah sebesar Rp.154.312.000, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas RibuRupiah), nilai Ssewa mana sudah termasuk PPN sebesar 10%;Bahwa dengan perhitungan

jangka waktu persidangan perkara a quoditingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Mahkamah Agungakan memakan waktu cukup lama, sementara Tergugat dalam RekonpensiHalaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 69/Pdt/2016/PT.BDG10.tetap menempati rumah dinas a quo, maka sudah sepatutnya Tergugatdalam Rekonpensi tetap dikenai kewajiban membayar uang sewa kepadaPenggugat dalam Rekonpensi dari tahun 2016 sampai dengan rumahdinas a quo dikosongkan, dengan perhitungan kenaikan uang sewasebesar 10 % setiap

Rekonpensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) apabila lalai mengosongkan rumah dinas a quo sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah) /perharinya sejak gugatan rekonpensi inidiajukan sampai dengan pengosongan bisa dilaksanakan, yang akandihitung terus secara akumulatif;Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya sewakepada Penggugat dalam Rekonpensi sejak tahun 2010 sampai tahun 2015sebesar Rp. 154.312.000, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus DuaBelas Ribu Rupiah), dengan perhitungan

berikut ;Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 162 mengenai perhitunganPHK akibat mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) dihitung dari masa kerja dan upah/gajiPenggugat, bahwa masa kerja Penggugat sejak 22 Mei 2014 sampai dengan20 Juli 2016 (2 Tahun 2 bulan ) dengan gaji terakhir sebesar Rp. 2.659.000.dan hal ini menjadi fakta dan dasar perhitungan

mengenai hakhakPenggugat;Menimbang untuk memperoleh Perhitungan Uang Penggantian hakmaka terlebih dahulu Majelis Menghitung Pesangon sesuai dengan masakerja dan Gaji Penggugat untuk memperoleh komponen perkalian danpembagian Uang Penggantian Hak;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (2) huruf (c)yakni masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3(tiga) bulan upah; maka perhitungan Pesangon mendapatkan 3 (tiga) bulanupah ;Menimbang Perhitungan Uang Penggantian

hak adalah sebesar 15 %dari Pesangon dan penghargaan masa kerja;20Menimbang oleh karena masa kerja Penggugat belumlah mencukupiuntuk memperoleh Penghargaan masa kerja sehingga perhitungan UangPenggantian hak hanyalah sebesar Pesangon dikalikan 15 %;Menimbang, bahwa mengenai Uang Penggantian Perumahan sertapengobatan dan perawatan ditetapbkan 15% dari uang pesangon dapatdikabulkan dengan perhitungan bahwa uang Pesangon sebesar 3 XRp.2.659.000.= Rp.7.977.000, x 15 % = Rp. 1.196.550,;Menimbang, bahwa