pelaksanaanpekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalenderterhitung mulai tanggal 20 Juni s/d 24 Desember 2011:Pasal 10 ayat (2) menyatakan Apabila hingga akhir jangkawaktu yang ditetapkan Pasal 7 ayat 2, Pihak Kedua belummampu menyelesaikan pekerjaan seperti yang ditetapkan dalamkontrak, maka Pihak Pertama akan memberikan kesempatanwaktu selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Surat PernyataanPenyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat olehPihak Kedua kepada Pihak Pertama; Bahwa hasil perhitungan

bangunan MCK PlusPlus terletak padabagian tanah yang tidak dipadatkan, sehingga pondasi tersebutjatuh;o Terdapat sebagaian volume pekerjaan tidak dilaksanakan, antaralain :" Cor plat atap; Pasangan Gording Kayu 6/12; Pasangan Konsul; List Profil;o Harga satuan pekerjaan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan;o Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, antaralain : Pekerjaan Instalasi Listrik; Pekerjaan Sanitasi Air; Pekerjaan Instalasi Kompor;" Pekerjaan Maintanace;Bahwa hasil perhitungan

Bone Bolangotanggal 04 April 2012 dengan menyatakan terdapat kekurangan volumepekerjaan pada pembangunan MCK plusplus di Desa Kopi Kec.Bulango Utara Tahu 2011 dengan nilai sebesar Rp. 87.075.000,(Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontaloyang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan PenyimpanganPembangunan

Tpk/2014/PN.Gto4)5)367 .664.896,00 Hasil Pengukuran dan Perhitungan Tim Ahli Rp.Teknik 303.845.694,00Selisi (12 ) Rp.63.819.202,00Saldo Kas yang belum dipertanggungjawabkan Rp.15.835.104,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+ 4 ) Rp.79.654.306,00 Bahwa dengan demikian sesuai uraian perhitungan Tim Ahli BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiGorontalo tersebut diatas selisih antara pengeluaran sesuai kuitansidengan perhitungan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum Prov.

Uang Kontrakan yang seharusnya diterima Penggugat, apabilaPenggugat telah menguasai tanah dan bangunan tersebut kemudianmengontrakkan tanah berikut bangunannya kepada pihak lain, yaitusebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) / tiap bulannyaterhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai Gugatan ini berkekuatanHukum tetap, yang menurut perhitungan perhitungan Penggugat adalahsekira Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam)bulan = Rp. 1.800.000.000, (Satu Milyar Delapan ratus

Bunga sebesar 5% per tiap bulannya dari uang sebesar Rp.1.050.000.000, (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang telahditerima Tergugat apabila uang tersebut digunakan Penggugat untukusahaterhitung sejak Tergugat menolak menerima pelunasan dariPenggugat yaitu sejak tanggal 9 Maret 2018, sampai dengan Gugatanint berkekuatan Hukum tetap, yang menurut perhitungan Penggugatadalah sekira 5 % x Rp. 1.050.000.000, = Rp. 52.500.000, x 36 bulan= Rp. 1.890.000.000, (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan puluh

Ill Sipin a. n Tergugat yang telahdiserahkan kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 1.050.000.000, (SatuMilyar Lima Puluh Juta Rupiah).Uang Kontrakan yang seharusnya diterima Penggugat, apabilaPenggugat telah menguasai tanah dan bangunan tersebut kemudianmengontrakkan tanah berikut bangunannya kepada pihak lain, yaitusebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) / tiap bulannyaterhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai Gugatan ini berkekuatanHukum tetap, yang menurut perhitungan perhitungan Penggugat

adalahsekira Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam)bulan = Rp. 1.800.000.000, (Satu Milyar Delapan ratus ribu rupiah).Bunga sebesar 5% per tiap bulannya dari uang sebesar Rp.1.050.000.000, (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang telahditerima Tergugat apabila uang tersebut digunakan Penggugat untukusahaterhitung sejak Tergugat menolak menerima pelunasan dariPenggugat yaitu sejak tanggal 9 Maret 2018, sampai dengan Gugatan iniberkekuatan Hukum tetap, yang menurut perhitungan

Memberikan makanan dan Minumansekurangkurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3(tiga) jam;Pasal 8 yang berbunyi:(1) perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali Upah sebulan.Pasal 11 huruf c yang berbunyiApabila kerja lembur dilakukan pada istirahat mingguan dan/atau hari liburresmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jamseminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jampertama dibayar

Nomor 185 kK/Pdt.SusPHI/2017Uang Pesangon:Bahwa Tergugat wajib memberikan uang pesangon kepada Penggugatsebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, yaitu 2 x UangPesangon,dengan perhitungan masa kerja adalah selama 1 tahun 10bulan, sehingga Penggugat mendapatkan uang pesangon sebesar :Total Uang Pesangon = 2 x Uang Pesangon= 2 x (2 x Rp50.000.000,00)= Rp200.000.000,00Uang Penggantian hak:Komponen Hak Normatif kedua menurut Pasal 156 ayat (4) Undangundang Ketenagakerjaan adalah uang penggantian hak

Namun pada bulan Oktober danNovember 2015 Tergugat hanya memberikan upah kepada Penggugatsebesar Rp39.853.000,00 (untuk masingmasing bulan) oleh karena ituTergugat memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan pemberianupah kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 8 dari 19 hal.Put.

bulan x Rp10.147.000,00= Rp20.294.000,00Tunjangan Hari Raya:Merujuk kepada Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor PER04/MEN/1994 juncto Pasal 7 Peraturan MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentangtunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/oburuh di perusahaan,maka Penggugat berhak untuk menerima Tunjangan Hari RayaKeagamaan (THR) sebesar 1 (satu) bulan upah, berdasarkan haltersebut maka Tergugat wajib untuk memberikan THR kepada Penggugatdengan perhitungan

perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, masingmasing pihak harus tetap melaksanakan kewajibannya, sehinggaberdasarakan hal tersebut maka Tergugat wajid membayarkan upahselama proses terhitung sejak terjadinya perselisihan pemutusanhubungan kerja tertanggal 19 November 2015 sampai ditetapkan danmempunyai kekuatan hukum tetap, dan kewajiban Tergugat membayarkanUpah kepada Penggugat sejak terjadinya perselisihan PemutusanHubungan Kerja sampai diajukan Gugatan aquo adalah selama 7 bulan,dengan perhitungan

Terdakwa dan Terdakwa II tidak mengirimkan perhitungan tahunan yangterdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi kepada RUPS, serta tidakmelakukan kajian internal atau studi kelayakan terlebin dahulu dalammelakukan investasi/usaha baru di perusahaan yang tidak memilikiprospectus usaha yang bagus,4. Terdakwa dan Terdakwa II tidak meminta persetujuan terebih dahulukepada Komisaris dalam meminjamkan uang PT. MMS kepada orang laindi luar bidang usaha PT.

Mukomuko Maju Sejahtera kepada RUPS paling lambat60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran PT.Mukomuko Maju Sejahtera untuk mendapat pengesahan;2) Pasal 23: Laporan Perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT.Mukomuko Maju Sejahtera disampaikan secara berkala oleh Direksikepada RUPS melalui Komisaris;3) Pasal 24 ayat (1) :"Untuk tiap tahun Direksi mengirimkan perhitungantahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepadaHalaman 8 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN BglRUPS

MMS tidak pernah melaporkan perhitungan hasilusaha dan kegiatan PT. MMS kepada RUPS, serta tidak pernahmengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca danperhitungan laba/rugi kepada RUPS untuk dilakukan audit oleh akuntanpublik sehingga bertentangan dengan Pasal 23, 24 Peraturan BupatiNomor 26 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas PT.Mukomuko Maju Sejahtera;Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membentuk pengawasan internaluntuk mengawasi kegiatan usaha PT.

MMS yang belum termasuk dalam perhitungan kerugian negara olehBPKP pada perkara yang dihadapi oleh terdakwa;Bahwa, sudah ada kerugian negara sebagaimana perhitungan BPKPtelah dikembalikan, termasuk oleh terdakwa sendiri ada mengembalikankerugian negara terkait piutang istri terdakwa dan pinjaman terdakwasendiri sebagaimana laporan keuangan PT.

MMS menyebutkan:Laporan Perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT.

Padahal dalam perkara a quosemuanya memiliki Kesamaan antara lain yaitu: Perhitungan yang dipakai adalah Laporan Audit BPKP PerwakilanSulawesi Tengah; Perhitungan BPKP tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan Ahli dariHal. 59 dari 77 Hal. Put. No. 143 PK/PID.SUS/2017Universitas Tadulako Ir.

Basri,Ahli BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah di dalam persidangan yang padapokoknya menerangkan: Bahwa BPKP hanya melakukan audit perhitungan pada proyekpembangunan Gedung wanita Tahap Il, tidak ada audit keuangan, tidakada audit kinerja, tidak ada audit investigasi oleh BPKP; Bahwa BPKP tidak melakukan audit investigasi karena BPKP sudahmerasa cukup atas hasil pemeriksaan Ahli Nicodemus Rupang, BPKPhanya melakukan audit perhitungan kembali atas laporan/dokumen kajianyang dibuat oleh Nicodemus Ruppang

; Bahwa BPKP dalam melakukan audit perhitungan tersebut tidakmelakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah danHal. 64 dari 77 Hal.

Ir.Bartholomeus Tandilaga, CES, (Lampiran 4) yang pada pokoknyamenyatakan bahwa untuk dapat menghitung kuantitas/volume pekerjaanyang berada di bawah lantai (basement) harus terlebin dahulu dilakukanpenggalian dan/atau pembongkaran pada lantai basement;Bahwa dengan demikian jelas perhitungan Ir.

Perhitungan yang dipakai adalah Laporan Audit BPKP PerwakilanSulawesi Tengah;ii. Perhitungan BPKP tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaanAhli dari Universitas Tadulako yaitu Ir. Nicodemus Rupang, M.Si.;ili. Disidangkan pada Pengadilan yang sama dengan rentang waktuyang bersamaan dan pada saat pembuktian PersidanganSetempat juga di hari yang sama (sekaligus);iv. Proses penyelidikan dan penyidikan juga sama;v.

Bahwa dikarenakan koreksi peredaran usaha berhubunganlangsung dengan Koreksi Negatif Biaya Pembelian (pada BiayaHPP), untuk penjelasan atas Koreksi Positif Peredaran Usaha danKorekis Negatif Biaya Pembelian, maka dapat dilihat penjelasankeberatan kami pada butir B Surat Permohonan Banding atasKeputusan Keberatan SKPKB PPh Badan 2010 Nomor00003/206/10/431/12 tanggal 12 Maret 2012;Kesimpulan:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi DPP PPNsebesar Rp 5.278.979.310,00;Perhitungan Pajak Terhutang

Majelis menyatakan bahwa koreksi a quo, berkaitan dengansengketa peredaran usaha, pada sengketa Pajak Penghasilan BadanNomor Sengketa 150723832010;Bahwa Majelis, dalam Putusan terkait sengketa Pajak PenghasilanBadan Nomor Sengketa 150723832010, menyatakan sebagaiberikut;Bahwa substansi dikoreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalahkoreksi peredaran usaha yang menurut Terbanding terkait denganadanya pembelian lokal yang tidak dilaporkan oleh PemohonBanding, akibatnya Terbanding melakukan analisa perhitungan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 465/KMK.01/1987tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang MewahSerta Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga (KMK465), mengatur antara lain sebagai berikut:Pasal 2 ayat (3):Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1(satu) Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidakdibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan

Bahwa Perhitungan DPP dan PPN Masa Pajak Mei 2010 dalamRupiah adalah sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan PemerintahNomor 143 Tahun 2000 Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwaKurs yang digunakan untuk menghitung Pajak Terutang adalahKurs KMK yang berlaku pada saat penerbitan Faktur Pajak.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor397/KMK.1/2010 tanggal 31 Mei 2010 ditetapkan bahwa KursMata Uang Dollar terhadap Rupiah periode tanggal 31 Mei 2010adalah Rp 9.330,00.Bahwa dengan

Idemitsu Lube Techno Indonesia, NPWP02.312.101.5081.000 (d.h. 02.312.1015.431.000), beralamat di JalanPermata Raya Lot BB4A Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu,Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, sehinggaperhitungan menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa

dengan 6 Juni 2016 atau masa kerjaselama 1 (satu) tahun, namun dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat, dimanamenurut Tergugat masa kerja Penggugat hanya selama 11 bulan 18 hari;Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat membenarkan bahwaPenggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 17 Juni 2015 dan berakhirpada tanggal 6 Juni 2016 namun perbedaan yang terjadi hanya karena Penggugatmelakukan pembulatan dalam perhitungan

bulan untuk menentukan masa kerjasedangkan Tergugat melakukan perhitungan sesuai dengan jumlah bulan dan harikerja sesuai dengan lamanya Penggugat bekerja, untuk itu maka Majelis Hakimberkesimpulan masa kerja Penggugat dihitung mulai tanggal 17 Juni 2015 sampaidengan terjadinya pemutusan hubungan kerja;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa upahyang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratuslima puluh ribu rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa

memperoleh uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (8) danUang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atasoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perihal tuntutan Penggugatmengenai uang kompensasi pemutusan hubungan kerja telah beralasan hukumdan untuk itu haruslah dikabulkan, dengan perhitungan

sebagai berikut:@ Masa Kerja : 11 bulan 18 hari kerja@ Gaji/Upah terakhir : Ro2.150.000,00@ Perhitungan kompensasi PHK:a.

:@ Masa Kerja : 11 bulan 18 hari@ Gaji/Upah terakhir : Rop2.150.000,00@ Perhitungan THR tahun 2016:11 X Rp.2.150.000,00 = Rp1.970.800,0012(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara a quo adalahberupa pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutanPenggugat mengenai uang paksa (dwangsom) tidak dapat di terapkankepadanya dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa Sita Jaminan hanya dapat dilaksanakan apabilaPenggugat

presentase kemajuanpekerjaan pada tingkat penyelesain untuk PemasanganPengadaan telah mencapai 63.67 % ditambah KontruksiPemasangan berupa pekerjaan Persiapan telah mencapaitingkat Penyelesaian 2.78 % dan ditambah pekerjaan tanahurugan dan pengocoran telah mencapai tingkat penyelesaian0.44 % = 66, 89 %, sedangkan perhitungan pekerjaan fisik 5 (lima ) HA, belum diperhitungan dalam permintaan Termin , danakan diperhitungkan setelah Tergugat sebagai PenjabatPembuat Komitmen menunjuk lokasi tambahan

Untuk Penggugat lanjutkan pekerjaan fisik PembangunanTambak Garam 16 ( enam Belas ) untuk mencapai tingkatpenyelesaian fisik pekerjaan 100 % , barulah Penggugat danTergugat melakukan perhitungan..

Pekerjaan tanah Urugan dan Pengecoran, bobot pekerjaan5.29.% Presentase 8,25 % dan Tingkat Penyelesaian 0 ,44 %Sehingga jumlah pencapaian prestasi fisik pekerjaan yang telahdicapai, 66,89 % dari hasil perhitungan Pengadaan Barang berupaperhitungan prestasi fisik yang telah dicapai termasuk pembelianPengadaan Barang berupa : GEOMEMBRANE, MESIN POMPA,SELANG SPIRAL DAN PIPA DAN SESSORIES,SEJUMLAH........ 0.0. c cece ee ec cece cece cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeenees 63,67 %Kontruksi/ Pemasangan :Pekerjaan

Persiapan........... 0c :ccceee eee nent estate eens eaeeeeeees 2./8 %Pekerjaan Tanah Urugan dan Pengecoran.................+.++: 0.44 %Sehingga jumlah Pembelanjaan untuk Pengadaan Barang sesuaidengan perhitungan fisik, senilai 63,67 % ditambah pekerjaan fisikuntuk Kontruksi/ Pemasangan berupa Pekerjaan Persiapan 2.78 %ditambah pekerjaan Tanah Urugan dan Pengecorang 0.44 %,sehingga jumlah prestasi pekejaan yang dicapai sesuai denganBerita Acara Prestasi Pekerjaan No. 536 /073/PerindagkopHalaman

Tentang prestasi pelaksanaan kontrak.Adalah benar bahwa perhitungan prestasi pekerjaan yangdilaksanakan oleh penggugat didasarkan pada MRencanaAnggaran Biaya (RAB) pada kontrak menunjukan tingkatpenyelesaian pekerjaan 66,89 %.d. Tentang Pembayaran kepada penggugat atas prestasi pekerjaanyang telah dicapai.Adalah benar sesuai penjelasan penggugat bahwa berdasarkanlaporan progress pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawasCV.

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundalainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,Memutuskan :Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusaDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP662/WPJ.11/2012 tanggal 2 Mei 2012, tentang keberatan ateKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 00093/20709//63 1/11 tanggal 23 Mei 2011, atas nama: PT.XXX, dengan Perhitungan

jumlah PajaPertambahan Nilai Masa Pajak April 2009 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yg PPNnya harus dipungut Rp 0,00sendiriJumlah Seluruh Penyerahan oleh Rp 0,00Pemungut PPNPajak Keluaran yg harus dipungut/ Rp 0,00dibayar sendiriJumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudah :a.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00103/KEB/WPJ.06/2016, tanggal 21 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor 00006/207/10/073/15,tanggal 29 Januari 2015 Rp375.549.762,00, sehingga perhitungan Pajakyang harus dibayar menjadi Nihil adalah sebagai berikut: PENGUS AHA KENAURAIANNS PAJAK 1. Dasar Pengenaan Pajak:a.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) =3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)c. Jumiah (a + b)PPN yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c)5. Sanksi Administrasi :. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP. Bunga Pasal 13 (5) KUP Kenaikan Pasal 13A KUP. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP. Jumlah( a + b)a.b.cde.

Menyatakan perhitungan hakhak Tergugat akibat Pemutusan HubunganKerja yang dibuat oleh Penggugat adalah sah dan benar, sebagaimanaperhitungan sebagai berikut :a) Uang Pesangon (7 x 2 x Rp2.429.000,00) = Rp34.006.000,00b) Uang Penghargaan Masa Kerja(3 x Rp2.429.000,00) = Rp 7.287.000,00c) 15 % perumahan/Pengobatan(15 % x Rp41.293.000,00) = Rp 6.193.950,00Jumlah = Rp47.486.950,00Terbilang : (empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enamribu sembilan ratus lima puluh rupiah)6.

Menghukum kepada Tergugat untuk menerima hakhaknyasebagaimana perhitungan Penggugat tersebut;7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet),banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;8. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalamperkara ini;Dan apabilaHalaman 2 dari 6 hal. Put.

Jika terjadi selisin angka angsuran,maka angka angsuran yang diambil adalah berdasarkan perhitungan daribanking system Pihak Pertama.Dalam hal untuk merealisasikan ayat 1 dalam pasal 5, maka dilakukanperubahan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 17 (tujuh belas) tanggal 16November 2016, dimana dilakukan Perjanjian Kredit Addendum yangmengubah pasal 2 (dua) mengenai bunga kredit dan pasal 3 (tiga)mengenai jangka waktu.

Perjanjian Kredit Addendum dilakukan secaranNOtarlil. 2222222 one enn nnn nnn nnn enn en neeBerdasarkan kondisi tersebut di ayat 2 di atas, maka ada biaya yang harusdibayar oleh Pihak Kedua yaitu biaya pembuatan Akta PerjanjianAddendum sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), asuransi jiwasesuai perhitungan rate dari perusahaan asuransi yang bekerjasamadengan Pihak Pertama dan biaya materai Sesuai dengan pemakaian.

REKI di bawa ke polsek BAJUBANG;Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO Bin KUSMINTO dari kementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan terdakwa bersamasamadengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN dan saksi NOVI ANTON telahberhasil mengambil dan mengolah kayu jenis bulian sebanyak 71 (tujuh puluh satu)batang dengan rincian pengukuran kayu : NO WENIS KAYU UKURAN SORTIMEN VOLUME KETERANGANL(CM) T (CM)P (M)1 2 3 4 5 6 71 Bulian 2.00 15 7 0.02102 Bulian 2.00 15 7 0.02103 Bulian 2.00 15

(DR=14.000.)= Rp.708.120 GRT = 2,81 x 1.500.000, = 4.215.000Jumlah yang tidak terbayarkan oleh terdakwa tersebut diatas adalah Rp. 421.500+ Rp. 708.120+ 4.215.000, = Rp 5.344.620, (Lima Juta tiga ratus empat puluh empatribu enam ratus dua puluh) Rupiah dan hasil perhitungan tersebut diatas berdasarkanPermenhut Nomor : 68 / Menhut Il / 2014 tentang Penetapan harga patokan hasilhutan untuk perhitungan PSDH , GRT dan PNT.

REKI di bawa ke polsek BAJUBANG;Bahwa berdasarkan perhitungan YURIONO Bin KUSMINTO dari kementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan BPHP menerangkan terdakwa bersamasamadengan saksi SUHARTO, saksi AHMAD NURUL ARIFIN dan saksi NOVI ANTON telahberhasil mengambil dan mengolah kayu jenis bulian sebanyak 71 (tujuh puluh satu)batang dengan rincian pengukuran kayu : NO WENIS KAYU UKURAN SORTIMEN VOLUME KETERANGANL(CM) T(CM)P (M)1 2 3 4 5 6 71 Bulian 2.00 15 7 0.02102 Bulian 2.00 15 7 0.02103 Bulian 2.00 15

(DR=14.000.)= Rp.708.120 GRT = 2,81 x 1.500.000, = 4.215.000Jumlah yang tidak terbayarkan oleh terdakwa tersebut diatas adalah Rp. 421.500+ Rp. 708.120+ 4.215.000, = Rp 5.344.620, (Lima Juta tiga ratus empat puluh empatribu enam ratus dua puluh) Rupiah dan hasil perhitungan tersebut diatas berdasarkanPermenhut Nomor : 68 / Menhut Il / 2014 tentang Penetapan harga patokan hasilhutan untuk perhitungan PSDH , GRT dan PNT berdasarkan hitungan pengukuran kayuyang dilakukan oleh Ahli dari Kementrian Lingkungan

Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/201 7hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding NomorKEP1457/WPJ.04/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dengan perhitungan sebagaiberikut: UraianSemula(Rp)Ditambah/(Dikurangi)(Rp)Menjadi(Rp) Penghasilan NettoKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPajak Penghasilan TerutangKredit PajakPPh Kurang (Lebih) BayarSanksi Administrasi

Pada dasarnya Pemohon Banding telah menggunakan haknyadalammelakukan pengkreditan PPh Pasal 23 pada perhitungan PPhBadan Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku;b.

Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah PPh Badan Tahun2009 terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Ditambah/ oo.. Semula . .

Citra LinkIndonesia, NPWP 01.355.424.1062.000, Jenis Usaha Jasa Periklanan,beralamat di Gedung Victoria Lantai 7, Jalan Hasanuddin Nomor 47 51,Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaiberikut:Penghasilan Netto (Rp2.211.837.683,00)PPh yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 256.502.426.00Pajak yang kurang/lebih dibayar (Rp 256.502.426,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (Rp 256.502.426,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

Dengandemikian, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat(1) UU PPh, atas kekuranganpembayaran tersebut merupakan objekpenghasilan atas peredaran usaha yangbelum dilaporkan.Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasiantara Terbanding dan Pemohon Bandingdalam proses uji bukti di persidangandiketahui bahwa Pemohon Banding jugamemperhitungkan saldo akhir uang mukatahun 2009 untuk menchallenge koreksiTerbanding, dengan perhitungan sebagaiberikut; No.UraianJumlah Menurut (Rp) PemohonTerbanding Banding Jumlah nilai invoice

Hotel N2 terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp. 546.840.981 untukperiode Juli 2014 s/d Juni 2015;Dengan total sebesar Rp. 4.839.171.716,Sedangkan berdasarkan perhitungan ulang yang dilakukan padatanggal 16 Desember 2015 menggunakan dokumen / data yangdiserahkan oleh wajib pajak sebagaimana dalam Flashdisk jumlah nilaitemuan hasil pemeriksaan adalah :1. Hotel Banian Boulevard terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp.4.117.487.255, untuk periode Januari 2010 s/d Juni 2015.2.

Bahwa terdapat perhitungan nilai kurang pajak temuan HasilPemeriksaan oleh terdakwa 1.RIDWAN, S.SOS, terdakwa 2 RAHMADMULYADI dan terdakwa 3 SYAMSUL ADHI DARMA, SEdenganperhitungan adanya sanksi 25 %, yaitu : Informasi Pokok Pajak Nilai Pajak yang Bunga Sanksi 25% TOTALawal belum dibayar (Rp.)

(Rp. ) (Rp. ) (Rp. )Banian 3.936.822. 064, 2.296.625.672, 1,063.992.777, 444.745,913, 3.805.364.362,N 646.427.344, 646.427.344, 285.284.944, 161.606.836, 1.093.319.123,N2 385.078.940, 385.078.940, 161.762.040, 96.269.735, 643.110.715,Total 5.541.794.201, Dengan demikian Hasil perhitungan tersebut tidak sesuai karena sanksi25 % hanya dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak koperatifapabila tidak memberikan data untuk perhitungan pajak terutangsehingga oleh pemeriksa pajak dilakukan perhitungan

secara Taksasi(Taksiran Penentuan secara jabatan), dan taksasi tidak dapat dilakukanapabila wajib pajak sudah menyampaikan / memberikan dokumen datasebagai dasar perhitungan pajak terhutang.

Peredaran UsahaMenurut SPT/Pemohon Banding Rp.518.242.743.224,00 Menurut Pemeriksa Rp.615.468.809.031,00Koreksi Rp. 97.226.065.807,00Pendapat TerbandingBahwa dasar koreksi pemeriksa berdasarkan pengujianpengujian pemeriksatersebut kemudian berkesimpulan terdapat koreksi atas peredaran usahaberdasarkan data eksternal yaitu bersumber dari: asumsi perhitungan dari bukuseri Agribisnis, Kelapa Sawit, Budidaya dan Pengolahannya, Penerbit PenebarSwadaya.

Bahwa data yang valid hanya dapat diperoleh dari perhitungan secarareal atas produksi perusahaan yang bersangkutan pada tahun yangdiperiksa.8.4. Bahwa metode perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yang menggunakan angka ratarata hanya akanmenghasilkan angka perkiraan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan keabsahan dan validitasnya.Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis tersebut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:9.1.

dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan hasil ekualisasi antara G/L Pembelian TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pajak Masukanpembelian pupuk dan CPO.Bahwa Majelis berpendapat, sengketa Harga Pokok Penjualan ini hanyaberkaitan dengan sengketa bukti materiil, bukan merupakan sengketayuridis, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan pengujian atas perhitungan

Harga Pokok Penjualanyang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan melihat bukti fisik dokumen pendukung.Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah melakukan pengujian atas perhitungan Harga PokokPenjualan berdasarkan buktibukti berupa: Faktur Pajak Standar" Sales Contract" Delivery OrderHalaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 824/B/PK/PJK/2016 Invoice" Slip permohonan pengiriman

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa11.perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Harga Pokok Penjualan terkait koreksi atas Akun COGSPurchase Interco (2940111) sebesar Rp17.628.591.617,00 TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkanbuktibuktinya sejak dari pemeriksaan sampai dengan keberatan sehinggaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidakmenunjukkan itikad baik terkait kewajiban

Ganti rugi atas tanah hanya dinilai Rp. 15.800, (Lima Belas Ribu DelapanRatus Rupiah) setiap meter persegi, sedangkan yang yang disetujuiPenggugat adalah Rp. 60.000, (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap meterpersegi dengan perbandingan dasar perhitungan setara dengan nilai gantirugi atas tanah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Posopada saat pembebasan tanah pembuatan jalan menuju Bandar UdaraKasiguncu di wilayah Kelurahan Mapane dan Desa Bega, Kecamatan PosoPesisir, Kabupaten Poso pada

Ganti rugi atas tanaman kelapa produktif hanya dinilai Rp. 150.000, (SeratusLima Puluh Ribu Rupiah) setiap pohon, sedang yang disetujui Penggugatadalah Rp. 350.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap pohondengan perbandingan dasar perhitungan setara dengan harga penjualanpohon kelapa yang berlaku umum di Kabupaten Tojo UnaUna ;7.

Penggugat mengalami ketambahankerugian dengan perhitungan Rp. 25.000, (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiappohon kelapa peremajaan sesuai dengan patokan nilai ganti rugi yang berlaku diKabupaten Tojo UnaUna.8.

serta jumlah tanamanpada Obyek sengketa Pertama dan Obyek Sengketa Kedua yang tidak sesuaidengan fakta yang sesungguhnya, dan perbuatan Tergugat menetapkan besarannilai ganti rugi atas tanah dan tanaman tanpa persetujuan Penggugat, adalahHal 7 dari 55 hal Put No. 03/Pdt.G/2014/PN.Pso13.14.Perbuatan Pemerintah Yang Melanggar Hukum (OrechtmatigeOverheidsdaad) dan menimbulkan kerugian materil Penggugat sejumlah Rp. 2.603.100.000, (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), denganrincian perhitungan

Bahwa obyek sengketa PERTAMA milik Penggugat setelah dilakukanpengukuran oleh TIM SATGAS adalah seluas 4.542 M2 (empat ribu limaratus empat puluh dua meter per segi) dan hasil perhitungan DinasPertanian ,Perternakan dan Kesehatan Hewan jumlah tanaman produktifadalah 34 Pohon Kelapa (Bukti T.28 dan Bukti T. 29);5.2.

Memberikan biaya perkara sesuai hukum;SUBSIDAR :Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aqua et bono);Bahwa, atas Replik yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugatmenyampaikan Duplik yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :oOBahwa benar, antara saya dan Penggugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan saya pernah mengucapkan kata kata kasarkepada Penggugat, dan saya sangat perhitungan dalam masalah keuangankeluarga dan nafkah

tidak berhasil, karena antaraPenggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembaili;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yangdidasarkan pada alasan antara suami dan isteri terusmenerus terjadiperselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan,penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah, karenaTergugat berperilaku kasar kepada Penggugat, dan sangat perhitungan

Indonesia Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhakuntuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukanoleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan datadata sebagai berikutdi bawah ini :o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun,namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran karena Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat, dansangat perhitungan

Put.No.2298/Pdt.G/2016/PA.JB.No.51 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Kota JakartaBarat;o Bahwa, selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaanba'daddukhul;o Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalamkeadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berperilaku kasarkepada Penggugat, dan sangat perhitungan dalam hal keuangan

Put.No.2298/Pdt.G/2016/PA.JB.Artinya : Janganiah kamu tahan mereka (istnistri) untuk memberikemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiayamereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh iatelah berbuat zhalim terhadap dirinya sendin ;oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisalagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;Menimbang, bahwa akibat Tergugat berperilaku kasar kepadaPenggugat, dan sangat perhitungan dalam hal keuangan

INTERESTEN, Dengan Jumlah Perhitungan Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat Sebagai Berikut:a. Kerugian Materiil :COSTEN, SCHADEN. INTERESTEN Yang Diderita Oleh Penggugat Sebesar :Dengan Perhitungan Kurang Lebih : Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah )b.

INTERESTEN Yang Diderita Oleh Penggugat Sebesar :Dengan Perhitungan Kurang Lebih : Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah ).b.

INTERESTEN Yang Diderita Oleh Penggugat Sebesar :Dengan Perhitungan Kurang Lebih : Rp.500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ).b.

Selain itu gugatan yang diajukan Penggugat tanpadidasarkan pada suatu pembuktian berupa keputusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, yang membuktikan bahwa laporan Tergugattersebut tidak benar.Disamping itu, Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat pada bagian positaangka O07 yang terkait dengan perhitungan kerugian yang dialami Penggugat.Bahwa Penggugat secara asalasalan, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukummenetapkan kerugian materiil dan moriil sebesar Rp. 1.000.000.000

Tergugat sebagai berikut di bawahini :36 bulan x Rp 5.000.000, = Rp 180.000.000.Pembayaran 2014 s/d 2018 sekitar = Rp 100.000.000,Pembayaran di Bulan Juli 2018 =Rp 20.000.000,9.Bahwa Tergugat sebagai perbankan yang berbasis syariah seharusnyatidak membebani hutang Penggugat yang semakin tinggi tiap tahunnyasehingga hutang Penggugat saat ini menjadi :Hal.4dari Hal 26 Put No.2299/Pdt.G/PA.JrHutang Pokok Rp 437.233.043, Margin Rp 62.253.246,Penalty Rp 14.022.347,Total Rp 513.607.636,10.Bahwa menurut perhitungan

Bahwa sebagai perhitungan margindan penalty oleh Tergugat adalah tidak sah apalagi membebankan paraPenggugat untuk menyelesaiakan hutangnya;11.Bahwa pada saat ini Tergugat selalu menekan para Penggugat untukmenyelesaiakan hutangnya dengan cara melakukan pelelangan. Bahwaselain perbuatan Tergugugat tersebut terdapat beberapa tindakantindakan Tergugat yang tidak procedural dan melanggar hukum yangmerugikan para Penggugat, yakni :A.

Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat adalah pemilik sahtanah bangunan dengan identitas Sertipikat Hak Milik /SHM No.125 luas1397 M2 atas nama Fathol Bahri, Supiyani yang terletak diKelurahan/Desa Mangaran, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jemberdan tanah bangunan dengan identitas SHM No.1532 luas 290 M2 atasnama Fathol Bahri, yang terletak di Kelurahan/Desa Jenggawah,Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;4.Menyatakan sebagai hukum perhitungan hutang pokok, margin danpenalty sebesar Rp 513.607.636

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas menjelaskanterkait objek gugatan yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo,sebab di satu sisi PARA PENGGUGAT mempermasalahkan adanyatanah sengketa (in casu Sertipikat Hak Milik No.125 dan Sertipikat HakMilik No.1532) yang merupakan jaminan yang berada di TERGUGATnamun di sisi lain PARA PENGGUGAT mempermasalahkan adanyaperbedaan perhitungan mengenai sisa kewajiban yang harusdibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.b.

Bahwa cara pembayaran dan cara perhitungan angsuran pembiayaanyang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Pasal 5paragraph 4 AKAD PEMBIAYAAN HAWALAH WAL MUSYARAKAH NOMOR 19dan Pasal 5 paragraph 4AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANABERPUTAR NOMOR 20yang berbunyi sebagai berikut:..Cara pembayaran bagi hasil untuk Bank akan diperhitungkan dandibayar dari pendapatan yang diperoleh atas penggunaan danapembiayaan sesuai saldo yang tercatat dalam rekening pembiayaannasabah yang dihitung dengan rumus