BENGOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan ;- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

BENGOK bersalah melakukan tindakpidana yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar atau persyaratan keamanan, sebagaimana diatur dalam pasal196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Subsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAQIM Als.

BENGOK telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 ( empat )bulan dan denda sebesar Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah ), dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu )bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana

Menyatakan terdakwa FELIX TAMARA HIDAYAT bin LUCAS HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MENGEDARKAN DAN MEYIMPAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN DAN MUTU ;----------------------------------------------------------------------------------------------------2.

pembelian ; Dikomsumsi sendiri sebanyak 58 butir ; Disimpan sebanyak 116 butir ; e Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011 sekira jam 22.00 Wib pada saat terdakwaberada dirumah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saat digeledah pada sakucelana sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai terdakwa ditemukan sediaanfarmasi pil LL sebanyak 116 butir yang dibungkus kain warna putih.e Bahwa sediaan farmasi pil jenis LL / Artane yang diedarkan dan disimpan oleh terdakwaadalah tidak memenuhi standar

Menyatakan terdakwa FELIX TAMARA HIDAYAT bin LUCAS HIDAYAT terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIANDAN KEWENANGAN MENGEDARKAN DAN MEYIMPAN SEDIAAN FARMASIYANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANANDAN MUTU2.

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Sukron als Sukro bin Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00

Menyatakan bahwa terdakwa SLAMET WAHYUDI Alias BOGEL Bin JAUSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama : 2 (Dua) Bulan ;3.

Menyatakan terdakwa ANDRIK SUBAGYO Alias SUKIR Bin SUKAMDI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRIK SUBAGYO Alias SUKIR Bin SUKAMDI tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm standar merk BMC berwarna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan; 1 Menyatakan Terdakwa MUNAWARAH terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Penghinaansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan keduaPenuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAWARAH dengan pidana penjaraselama (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helm standar

lebar 0,4 cm; Panjang 7 cm lebar 12 cm; Kemerahan pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang 1 2 cm lebarLuka kemerahan pada daerah perut dengan ukuran panjang 7 cm lebar 2 cm ; Luka kemerahan pada daerah dada (mamae) sebelah kanan dengan ukuran 1,5Memar pada kepala sebelah kanan dengan ukuran diameter 3 cm ; Dengan kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda kerasMenimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti olehPenuntut Umum berupa (satu) buah helm standar

bulan;3 Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudianhari dalam keputusan hakim diperintahkan lain, yaitu karena Terdakwadipersalahkan melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebelum habis masapercobaan selama 6 (enam) bulan;4 Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;36Menetapkan apabila Terdakwa menjalani pidana, masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm standar

diimbangi prestasi DAFTAR 1ANGGARAN BIAYA PENGAWASAN DAN REALISASINYAvA PAGU ANGGARAN REALISASI SISA PAGU(RP) ANGGARAN (Rp) ANGGARAN (Rp)2015 2.320.000.000,00 1.190.800.000,00 1.129.200.000,002016 3.001.050.000,00 2.504.850.000,00 496.200.000,002017 2.107.280.000,00 2.106.100.000,00 1.180.000,00Total 7.428.330.000,00 5.801.750.000,00 1.626.580.000,00 Realisasi anggaran biaya pengawasan sebagaimana daftar 1 diatastelah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Perda APBD,Peraturan Bupati Tentang Standar

Sejak tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 InspekturBojonegoro telah menerima delegasi dari Bupati Bojonegoro yaitukewewenang untuk menetapkan besaran Biaya KhususPemeriksaan/Pengawasan sesuai dengan anggaran dana yang tersedia,pelimpahan wewenang tersebut tertuang di dalam Peraturan BupatiNomor :1) Nomor 48 tahun 2014 tentang Standar Belanja Umum tahun 2015Pasal 332) Nomor 36 tahun 2015 tentang Standar Belanja Umum tahun 2016Pasal 323) Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Belanja Umum tahun

2017Pasal 3345, Bahwa Ayat(2) dari Perbup tentang standar belanja umum tersebutmenyatakan bahwa Satuan biaya khusus pemeriksaan/pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya menyesuaikan dengananggaran dana yang tersedia dan ditetapbkan dengan KeputusanInspektur46.

anggaran2016 tanggal 29 Januari 2016 tidak ada unsur penyalahgunaanwewenang, akan tetapi telah ditemukan berbagai penyimpangan yangdilakukan oleh Tersangka dalam hal ini Pemohon selaku KepalaInspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan kewenangannyadimana Pemohon dalam menyusun anggaran belanja biaya khususpemeriksaan/pengawasan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA)Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampaidengan 2017 tidak didukung analisis satuan biaya, dan tidak mengacupada standar

Sby tanggal 18Mei 2018, diberi tanda P6;Foto copy UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan, diberi tanda P7;Foto copy Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar BiayaUmum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,diberi tanda P8;Foto copy Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar BiayaUmum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,diberi tanda P9;Foto copyPeraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar BiayaUmum di

Kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa factor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawanhukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yangmenerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yangmelakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertianpsikologis, kesengajaan (dolus) dan kelalain (culpa).

UU No. 35Tahun 1997 yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasihukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakatterhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perbuatan/perilaku menyimpang;Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telahmelanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo.

dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis,motivasi dan justifikasi pemidanaan ;yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara social welfare dengan sosial defencee Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban);e Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa standar

Untuk menjamin tercapainya maksud tersebut,pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazimdipakai di Indonesia misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik IndonesiNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwaPerseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakanpencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuanganyang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia.bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, nilai transaksi yang diberitahukanPemohon Banding dengan PIB Nomor: 102764 tanggal 15 Maret 2012 sebesarCIF HKD 534,059.66 tidak dapat Terbanding

Pemohon Banding catat dalampembukuan sudah sesuai dengan bukti pembayaran Pemohon Banding kepadaSupplier (yakni sebesar nilai transaksi) dan tentu saja tidak ada hubungannyadengan Nilai Transaksi, pengaturan tentang Pembukuan dan Nilai Transaksijuga sesuai dengan Undangundang Kepabeanan, PMK 160/PMK.04/2010yang telah disahkan dalam article VI GATT.bahwa sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 51 di atas Pemohon Banding sudahmenyelenggarakan pembukuan dengan baik dan tentu saja sudah sesuaidengan Pedoman Standar

Bangun Sempurna Lestaribukan karena adanya pencemaran/keburukan Tergugat/ Termohon Kasasiyang disebarluaskan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, namun sematamatadisebabkan kwalitas produksi yang tidak memenuhi standar yang bukanmenjadi tanggung jawab Penggugat/Pemohon Kasasi, mengingat PemohonKasasi/ Penggugat dalam tugasnya hanya sebagai Manager Workshop/Perbengkelan;Bahwa apabila bukti baru itu (novum, Bukti P.PK1) yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali diajukan dimuka persidangan makapertimbangan

hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 7 Januari 2013 Nomor 266 K/Pdt.Sus/2012., menjadi keliru dansalah karena berdasarkan bukti baru (novum) Pemohon Peninjauan Kembalidapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Penggugat memiliki tanggungjawab kerja selaku ManagerWorkshop dalam memeriksa/mengecek barang yang hendak dijual/dikirimguna sebagai pemenuhan standar kwalitas produksi.

Bangun Sempurna LestariSubulussalam segeramenghubungi Pemohon Peninjauan Kembali melalui handphonenya dandalam pembicaraan tersebut membicarakan mengenai pembatalanorderannya karena pompa yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali tidakmemenuhi standar kwalitas produksi kemudian sebagai tindak lanjutnya PT.Bangun Sempurna LestariSubulussalam secara resmi pada tanggal 29November 2010 melakukan pembatalan terhadap orderannya (vide BuktiT10).

Menetapkan agar barang bukti berupa :- 1 ( satu ) lembar kertas rekapan penjualan judi Togel Hongkong;- 1 (satu) buah Bolpoint merk standar AE7 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver kombinasi merah;- Uang tunai sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah );

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu ) lembar kertas rekapan penjualan judi Togel Hongkong;e 1 (satu) buah Bolpoint merk standar AE7 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver kombinasi merah;e Uang tunai sebesar Rp.122.000, (seratus dua puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;4.

maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidanayang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang1920tepat dan adil yang mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaataan danKepastian Hukum;Menimbang bahwa mengenai barang bukti mana sudah tidak dipergunakan lagiuntuk barang bukti dalam perkara lain maka sudah sepatutnya untuk barang buktitersebut berupa:e 1 (satu ) lembar kertas rekapan penjualan judi Togel Hongkong;e 1 (satu) buah Bolpoint merk standar

Menetapkan agar barang bukti berupa :2122e 1 (satu ) lembar kertas rekapan penjualan judi Togel Hongkong;e 1 (satu) buah Bolpoint merk standar AE7 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver kombinasi merah;e Uang tunai sebesar Rp.122.000, (seratus dua puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;6.

Menyatakan terdakwa JUNAEDI telah terbukti Ssecara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;2.

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau. alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.

memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Pemohon tidak melampirkan bukti korespondensi, Purchase order, salescontract, rekening koran, SPT Masa PPN, faktur pajak standar, fakturpenjualan, pencatatan/pembukuan atas transaksi dan buktibuktipendukung lain untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi,2.

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.

Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilin salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atastelah terpenuhi, maka

unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Jmrkhasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuksubyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkanperbuatannya dan tidak sedang terganggu

bukti yang diajukandipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan sadar atas kemauannya sendiri telahmelakukan tindak pidana seperti yang didakwakan diatas dan Terdakwa juga sangatmengerti bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwamenyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat(3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan bahwaketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan

Sabtutanggal 24 Pebruari 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidak tidaknya pada satuwaktu pada tahun 2018 bertempat di rumahnya di Dusun Babatan, DesaSidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember atau setidaknya di Suatutempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.

memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilin salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

tanggal 4November 2020 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelahn mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.4.Menyatakan terdakwa MUSTAQIM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar

dipertimbangkan pula perbuatan yang terdapat dalamelemen selanjutnya dari unsur ini, maka terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan elemen kedua dari unsur ini;Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif elemen, olehkarena itu dengan terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut makakeseluruhan unsur inipun menjadi terbukti ;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 196 UndangUndangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maksud dari sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar

pembeli lainnya denganmenjual perklip berisikan sembilan butir obat trinexyphenidyl dengan hargaRp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Terdakwa memperoleh untungtiap klip 1 (Satu) butir obat trinexyphenidyl;Menimbang, bahwa dalam menjual obatobatan tersebut, Terdakwatidak pernah menerangkan kepada pembelinya mengenai petunjuk pemakaianobatobatan yang dijualnya sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebutdapat dikualifikasikan sebagai mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar

Menyatakan bahwa terdakwa SLAMET Als MACHO Bin (Aim) AKADterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua kami;Be Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjaraselama 2 (dua)

tentangKesehatan.ATAUKEDUABahwa tersangka SLAMET Als MACHO Bin (Aim) AKAD pada hariSabtu tanggal ia September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan September 2020bertempat di rumah orang tua tersangka di Desa Tunge Kecamatan WatesKabupaten Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediridengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat yang tidak memenuhi standar

Dengan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undangundang RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

berhadiah yang dilakukanoleh terdakwa yang mencapai sebesar Rp.91.568.950, (Sembilan puluh satujuta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)sehingga dilakukan rekap jumlah pembelian yang dilakukan oleh terdakwaantara bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun2013;Bahwa kemudian berdasarkan hasil perhitungan jumlah belanja barang yangdibeli oleh terdakwa kepada CV Matahari sebesar Rp.7.379.000, (tujuh jutatiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga standar

Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksiFaisal dan kemudian saksi Faisal memanggil sdr Deni dan sdr Baskoro danyang bersangkutan mengakui telah mengambil kupon tersebut lalu di jualkepada terdakwa dengan harga separuhnya;Bahwa setelah dilakukan audit yang ditemukan jumlah belanja barang yangdibeli oleh terdakwa kepada CV Matahri sebesar Rp.7.379.000, (tujuh jutatiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga standar kuponberhadiah yang bisa ditukar hanya sebesar Rp.569.000,

Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksiFaisal dan kemudian saksi Faisal memanggil sdr Deni dan sdr Baskorodan yang bersangkutan mengakui telah mengambil kupon tersebut lalu dijual kepada terdakwa dengan harga separuhnya;Bahwa setelah dilakukan audit yang ditemukan jumlah belanja barang yangdibeli oleh terdakwa kepada CV Matahri sebesar Rp.7.379.000, (tujuh jutatiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga standar kuponberhadiah yang bisa ditukar hanya sebesar Rp.569.000,

Probolinggo atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yangberwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) yaitu pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan

, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Krspasal 98 ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan olehPeraturan Pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut;Bahwa awalnya, terdakwa bertemu dengan Sdri.

Wiwik Binti Solehudin.Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin dari Dinas KesehatanKraksaan untuk mengedarkan obat pil warna kuning jenis Dextromtrophan yangmemenuhi standar / persyaratan kKeamanan dan mutu pelayanan farmasi danTerdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau ada kaitannyadengan pekerjaan terdakwa dalam mengedarkan Obat pil warna kuning jenisDextrometrophan tersebut melainkan atas kehendak terdakwa sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka MajelisHakim