Ditemukan 64882 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 1052/PID.SUS/2021/PT SBY
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa I : BUDI SULISTYO BIN SUMADI
Terbanding/Penuntut Umum : A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
5229
  • Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat diwarung kopi milik Terdakwa di Dusun Miru, RT. 02/RW. 03, Desa Banyu Urip,Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriGresik, telah Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar
    berisi 42 (empat puluh dua) platik klip yang didalamnya masingmasingberisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL adalah kepemilikan merekaberdua, dan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II beserta barang buktidiamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2021/PT SBYuntuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar
    Menyatakan Terdakwa BUDI SULISTYO BIN SUMADI dan Terdakwa IIIMAM KHUSYAIRI BIN ABDUL THOLIP, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kesehatanyakni : Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan = mutu,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36Tahun 2009 tentang
    Menyatakan Terdakwa BUDI SULISTYO BIN SUMADI dan TerdakwaIl IMAM KHUSYAIRI BIN ABDUL THOLIPtelah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2021/PT SBY6.7.meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahatTanpa Hak memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman secaramelawan hukum danTurut serta melakukan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan
Register : 12-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 16 Februari 2021 — Penuntut Umum:
RONY HOTMAN GUNAWAN,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD OWEN SUMAILA
152
  • Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN MndBahwa terdakwa MUHAMMAD OWEN SUMAILA Senin tanggal 05 Oktober2020 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaktidaknya dalam tahun 2020 bertempat dikelurahan Singkil Dua Lingkungan kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar
    yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN MndBahwa perbuatan dari Terdakwa, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar
    (2) UU RI No.36/2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Bahwa perbuatan dari Terdakwa, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, bahwa Setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar
    Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI No. 72tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimaksuddengan peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganatau pemindatanganan, dan jjin produk kosmetika diberikan oleh Menteri Kesehatanberupa Notifikasi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan(Badan POM RI) berdasarkan hasil penelitian tentang standar dan/atau persyaratanmutu
Register : 08-07-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 B/PK/PJK/2014
Tanggal 23 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANOHARA ASRI;
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diperiksa oleh Terbanding;bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding serta pemeriksaandalam persidangan Majelis berpendapat bahwa koreksi atas retur penjualan FakturPajak Sederhana yang :1 Tidak dapat ditelusuri penjualannya, baik melalui bukti bukupenjualan atau invoice/Faktur Pajak Sederhana sebesarRp238.223.896,00 tetap dipertahankan;2 Retur yang dikembalikan lebih dari periode perjanjian sebesarRp365.172,00 tidak dapat dipertahankan karena perjanjian hanyaberlaku untuk Faktur Pajak Standar
    Hakim atas sengketa banding ini berupakoreksi positif DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri sebesar Rp434.765.190,00 adalah MengabulkanSebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dengan alasan sebagai berikut :Majelis berpendapat bahwa mengingat jenis usaha Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sebagai produsen kacang " Mayasi" yangpenjualannya dapat dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) denganditerbitkannya Faktur Pajak Standar
    UndangUndang PPN, Pasal ayat (1)dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596 / KMK.04 /1994 tanggal 24 Desember 1994 dan Angka 5 dan angka 7 SE 12/ PJ.54/ 1995tanggal 03 April 1995 dimaksud, Majelis berpendapat Retur Penjualan yangdiatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596 / KMK.04 / 1994tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE 12 / PJ.54 / 1995 tanggal 03 April 1995 adalah Retur Penjualan untukPengusaha Kena Pajak yang menggunakan Faktur Pajak Standar
    diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai pengurang DPP PPN Pajak Keluaran.Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan tersebut diatas,terhadap Nota Retur dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) jelaskan sebagai berikut :Bahwa Nota Retur diterbitkan oleh Pembeli terkait dengan adanyapengembalian atas pembelian BKP.Bahwa Pembeli yang dapat menerbitkan Nota Retur adalah pembeli denganStatus PKP ( pembelian dengan menggunakan Faktur Pajak Standar
Register : 03-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN Paringin Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Prn
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
Chinta Rosa Reksoputri, S.H.
Terdakwa:
SAMSURI alias BUSU Bin ARMAN .alm.
4213
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als BUSU Bin ARMAN (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sejumlah
    Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehinggadengan terpenuhinya salah satu berarti unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasiadalah obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian
    dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat lebih lanjutdalam ayat (3) disebutkan "*ketentuan mengenai pengadaan,Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Prnpenyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi danalat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan telah nyata pada hari
    seledryl yang termasuk obat bebas terbatas, Terdakwa menjualbebas tanpa ada batasan berapa banyak penjualannya, Terdakwamenjual tanpa memiliki izin menjual, dan Terdakwa bukanlah orangyang berpengalaman dibidang kefarmasian sedangkan dalam Pasal98 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan melarang setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat, Majelis Hakimberpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar
    Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als BUSU Bin ARMAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidakmemenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dakwaantunggal Penuntut Umum;2.
Register : 21-06-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Kgn
Tanggal 18 Agustus 2016 — MADIK alias MADIT bin DARSA
2110
  • Minggu tanggal 08 Mei2016 sekitar pukul .20.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Meitahun 2016, bertempat di J.Pahlawan Kel.Kandangan Kota Kec.Kandangan Kab HuluSungai Selatan tepatnya di samping pos jaga Rumah Sakit Medical Centre, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar
    HuluSungai Selatan;Bahwa dari jenis penggolongannya obat jenis Carnophen termasuk golonganobat keras sehingga dalam penggunaannya harus dengan resep dokter;Bahwa apabila obat jenis Carnophen dikonsumsi oleh seseorang secaraberlebihan dan tidak sesuai aturan penggunaan obat yang sebenarnya, maka akanmenyebabkan terjadinya tekanan sistem pernafasan dan akibat yang lebih buruklagi dapat menyebabkan depresi dan dalam ketergantungan terhadap obattersebut;Bahwa standar penggunaan untuk obat jenis Carnophen
    obatobatan untuk mengedarkan obatobatan tersebut;Bahwa benar dari jenis penggolongannya obat jenis Carnophen termasukgolongan obat keras sehingga dalam penggunaannya harus dengan resep dokter;Bahwa benar apabila obat jenis Carnophen dikonsumsi oleh seseorang secaraberlebihan dan tidak sesuai aturan penggunaan obat yang sebenarnya, maka akanmenyebabkan terjadinya tekanan sistem pernafasan dan akibat yang lebih buruklagi dapat menyebabkan depresi dan dalam ketergantungan terhadap obattersebut;Bahwa standar
    tersebut;Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli dari jenis penggolongannya obatjenis Carnophen termasuk golongan obat keras sehingga dalam penggunaannya harusdengan resep dokter;Menimbang, bahwa apabila obat jenis Carnophen dikonsumsi oleh seseorangsecara berlebihan dan tidak sesuai aturan penggunaan obat yang sebenarnya, maka akanmenyebabkan terjadinya tekanan sistem pernafasan dan akibat yang lebih buruk lagidapat menyebabkan depresi dan dalam ketergantungan terhadap obat tersebut;Menimbang, bahwa standar
Register : 08-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 163/Pid.B/2017/PN Kln
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
WAHYU SUBEKTI BIN SUHONO
508
  • dosbook kameradigital merek Sony, 2 (dua) ikat tali tas warna coklat muda dan coklattua, 1 (Satu) buah penyambut kalung berbentuk huruf s terbuat dariemas masingmasing dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi SriSugiharti; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016berikut STNK nya dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi VitaKumalasari; 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (Satu) buah helmwarna hitam, 1 (satu) potong celana jeans merek Gabrielle dan 1(satu) helm standar
    pintu Samping sudahdikunci oleh saksi Rin Hartin alias Ririn;Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi Rin Hartin alias Ririn untukmengeriki saksi karena saksi meras tidak enak badan kemudian saksitertidur sedangkan saksi Rin Hartin alias Ririn sempat mandi terlebihdahulu baru kemudian saksi Rin Hartin alias Ririn juga tidur, sekitar pukul01.00 WIB saksi terbangun karena mendengar suara gemerincing tiraipintu tengah dan selanjutnya saksi melihat ada 4 (empat) orang yangtidak saksi kenal mengenai helm standar
    warna biru merk Gabrielle;Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Kin9. 1 (Satu) buah helm standart Honda warna hitam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar sekitar pukul01.00 WIB saksi Sri Sugiharti terbangun karena mendengar suaragemerincing tirai pintu tengah dan selanjutnya saksi Sri Suhiharti melihatada 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal mengenai helm standar
    seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celanapanjang jeans warna biru, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (Satu) potongcelana jeans merek Gabrielle dan 1 (Satu) helm standar
Register : 10-09-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PN WONOSARI Nomor 118/Pid.Sus/2013/PN.WNS
Tanggal 30 Oktober 2013 — BUDIYONO Bin WAKIJO
1120
  • sebelah Utara menghadap ke Barat dansaksi RUBIYONO terjatuh di sebelah Sepeda motornya, sedangkanpembonceng Sepeda motor Yamaha Crypton/korban NGATINEM terjatuh dibadan jalan sebelah Utara membujur ke Utara posisi miring;Bahwa pembonceng Sepeda motor Yamaha Crypton/korban NGATINEMmengalami pendarahan telinga, tidak sadar dan meninggal di Rumah SakitBethesda Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013;Bahwa perlengkapan teknis Sepeda motor Honda Supra yang terdakwakendarai kondisi ban depan baik standar
    RUBIYONO terjatuh di sebelah Sepeda motornya, sedangkanpembonceng Sepeda motor Yamaha Crypton/korban NGATINEM terjatuh dibadan jalan sebelah Utara membujur ke Utara posisi miring; e Bahwa pembonceng Sepeda motor Yamaha Crypton/korban NGATINEMmengalami pendarahan telinga, tidak sadar dan meninggal di Rumah SakitBethesda Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013, sebagaimanahasil visum et repertum;Bahwa perlengkapan teknis Sepeda motor Honda Supra yang terdakwa kendaraikondisi ban depan baik standar
    Bahwa, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra di jalan rayadari arah Wonosari ke Jogja adalah pengendara sepeda motor yang taatpada peraturan dengan membawa SIM, STNK dan memakai helm standar,sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Cripton membawa SIM,STNK dan pengemudinya menggunakan helm standar, akan tetapipembonceng yang menjadi korban dan meningal dunia tidak mengenakanhelm dengan demikian sepeda motor Honda Supra tidak layak dan sahberjalan di jalan raya, oleh karena itu Negara harus
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SATYA KISMA USAHA,
2117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tapian Nadenggan merupakan perjanjian untuk mengolah TBS menjadiCPO dan PK yang dapat dibuktikan dari bukti berupa bukti pemotonganPajak Penghasilan Pasal 23 yang diterbitkan Pemohon Banding kepada PT.Tapian Nadenggan dan bukti berupa Faktur Pajak Standar yang diterbitkanPT.
    Tapian Nadenggan danbukti berupa Faktur Pajak Standar yang diterbitkan PT. TapianNadenggan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutangkepada Termohon PK "Dengan demikian apakah mungkin Perusahaan yang tidak memilikipabrik pengolahan kelapa sawit dapat memproduksi CPO dan/atau PK?
    Tapian Nadenggan dan bukti berupa Faktur Pajak Standar yangditerbitkan PT. Tapian Nadenggan untuk memungut Pajak PertambahanNilai yang terutang kepada Pemohon Banding" atas jasa pengolahan TBSyang telah dilakukannya sehingga hak atas TBS sepenuhnya masihmerupakan hak Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding selanjutnyaterbukti menjual CPO dan PK sebagai produk akhir dari rangkaian prosesproduksi perkebunannya sebagaimana telah diakui oleh Terbanding; adalahtermasuk dalam pengertian jasa malon.
    Kembali didalamlaporan keuangannya tidak didapati adanya aset Pabrik Pengolahan KelapaSawit sehingga tidak integrated, maka dengan melakukan program sistimjasa titip olah (jasa Maklon) dengan cara membuat perjanjian dengan PTTapian Nadenggan untuk mengolah TBS milik Pemohon Banding menjadiCPO dan Palm Kermel yang telah dibuktikan dengan Pemotongan PPhPasal 23 yang diterbitkan oleh Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali dan sebaliknya PT Tapian Nadenggan menerbitkanbukti Faktur Pajak Standar
Register : 08-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN BREBES Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bbs
Tanggal 3 Oktober 2017 — - NUR IMAN alias REMBEY Bin SUHANTO
597
  • Menyatakan terdakwa NUR IMAN alias REMBEY Bin SUHANTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;2.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan mutuMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Ad.1.
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu.Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie VanToelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakanbeserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengajaharus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibainya,sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi
    dan efek samping dari dosis Dextromethorphanberakibat permanen sehingga dapat menyebabkan kematian.Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjual obatDextromethorphan tersebut kepada orang lain secara tidak syah, karena terdakwatidak mempunyai ijin untuk menjual obat jenis Dextromethorphan tersebut karenaperedaran obat Dextromethorphan harus dengan resep dokter karena tergolonganobat keras, maka dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memenuhi standar
    dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan mutu tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiatkemanfaatan dan mutu sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaanPenuntut Umum
Register : 01-06-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 452/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 4 Oktober 2016 — K.H. ABDUL AZIZ, MA Bin AHMAD.
839
  • SIROJ /STIQOMAHsehingga pemberangkatan umroh bisa murah di banding travel lain yaitu danatalang (keuntungan di tutupkan kepada promo dengan standar tetap untung)e Bahwa benar terdakwa menjalain kerjasama dengan saksi AEPSAEFULLOH untuk pemberangkatan umroh bulan Januari 2014 sampai April2014 dengan total jemaah sebanyak 200 (dua ratus) orang dengan tujuan keMekah dan madinah selama 9 (sembilan) harie Bahwa, benar jemaah di Mekah yang sebelumnya bisa pulangdikarenakan tiket pulangnya tertunda jadi
    SIROJ ISTIQOMAHsehingga pemberangkatan umroh bisa murah di banding travel lain yaitu danatalang (keuntungan di tutupkan kepada promo dengan standar tetap untung)e Bahwa, benar terdakwa menjalani kerjasama dengan saksi AEPSAEPULOH untuk pemberangkatan umroh dari bulan Januari 2014 sampaiApril 2014 dengn total Jemaah sebanyak 200 (dua ratus) orang dengan tujuanke Mekah dan Madinah Selma 9 (Sembilan) hari.
    ABDUL AZIZ, MABin AHMAD memasang tariff dengan harga di bawah standar yaitu sebesar Rp.9.000.000,/ orang untuk umroh ke mekah dan madinah selama 9 hari2.
    SIROJ ISTIQOMAHsehingga pemberangkatan umroh bisa murah di banding travel lain yaitu danatalang (keuntungan di tutupkan kepada promo dengan standar tetap untung)e Bahwa benar terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi AEPSAEFULLOH untuk pemberangkatan umroh dari bulan januari 2014 sampaiApril 2014 dengan total jemaah sebanyak 200 (dua ratus) orang dengan tujuanke Mekah dan madinah selama 9 (sembilan) harie Bahwa benar jemaah yang sebelumnya bisa pulang di karenakan tiketpulangnya tertunda jadi uang
Register : 30-04-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PT PADANG Nomor 9/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 28 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YUNIL INDRA Pgl YUNIL Diwakili Oleh : DR.SARNIDJAR PEBRIHARIATI.SH,MH.DKK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MEVINA NORA,SH,MH.DKK
11743
  • SOP pengelolaan terminal nomor : 800/6.A /DISHUBI/2019 tertanggalO07 januari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) CaraMelakukan Pemungutan Uang Retribusi Pos TPR Terminal.Penarikan uang retribusi haruslah sesuai dengan jumlah uang yangtertera pada karcis retribusi yang disertai dengan penyerahan karcis retribusikepada pengemudi mobil angkutan barang sebagai tanda telah membayarretribusi.
    SOP pengelolaan terminal nomor : 800/6.A /DISHUBI/2019 tertanggalO7 januari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) CaraMelakukan Pemungutan Uang Retribusi Pos TPR Terminal.Penarikan uang retribusi haruslah sesuai dengan jumlah uang yangtertera pada karcis retribusi yang disertai dengan penyerahan karcis retribusikepada pengemudi mobil angkutan barang sebagai tanda telah membayarretribusi.
    Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2020/PT PDG SOP pengelolaan terminal nomor : 800/6.A /DISH UBI/2019 tertanggalO07 januari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) CaraMelakukan Pemungutan Uang Retribusi Pos TPR Terminal.Penarikan uang retribusi haruslah sesuai dengan jumlah uang yangtertera pada karcis retribusi yang disertai dengan penyerahan karcis retribusikepada pengemudi mobil angkutan barang sebagai tanda telah membayarretribusi.
    Operasional Pemungutan atau SOP); Memungut retribusi Sesuai dengan tarif karcis tapi tidak menyerahkan karcis(tidak sesuai dengan Standar Operasional Pemungutan atau SOP)selanjutnya memberikan kesempatan kepada angkutan barang tersebutuntuk melewati Terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang; Memungut/menerima retribusi di bawah tarif karcis dengan tidak menyerahkan karcis (tidak Sesuai dengan Standar Operasional Pemungutan atauHalaman 70 dari 80 hal.
Register : 26-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H.
3.Mohammad Akbar Datau, S.H.
Terdakwa:
AGUS SUSANTO Alias AGUS Bin H. KASANAN
144218
  • Komoditi komersial;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy (legalisir) kartu kendali penyelesaian ganti rugi sebagai bukti pembayaran TGR yng dpotong gaji, TKB dan tunjangan cuti Saudara HARIS NURYADIN sampai Bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp115.937.683,- (seratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
  • Buku tabungan Asli Bank BRI Nomor rekning 021801012887500 atas nama Saudara HARIS NURYADIN;
  • 1 (satu) rangkap foto copy (leglisir) Standar
    Operasional Prosedur SOP PENJUALAN KOMODITAS KOMERSIAL Nomor : SOP-31/DM000/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penjuaan Komoditas Komersial;
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy (legalisir) peraturan direksi perum bulog Nomor : PD-10/DS200/03/2017 Tentang Organisasi dan tata kerja Perum Bulog;
  • 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir) peraturan direksi perum bulog Nomor : PD-13/BS200/03/201 tentang Pusat Distribusi;
  • 1 (satu) rangkap foto copy
    Buku tabungan Asli Bank BRI Nomor rekning 021801012887500 atas namaSaudara HARIS NURYADIN;Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN Mam52. 1 (satu) rangkap foto copy (leglisir) Standar Operasional Prosedur SOPPENJUALAN KOMODITAS KOMERSIAL Nomor : SOP31/DM000/08/2017tanggal 30 Agustus 2017 tentang Standar Operasional Prosedur PenjuaanKomoditas Komersial;53. 1 (satu) rangkap Foto Copy (legalisir) peraturan direksi perum bulogNomor : PD10/DS200/03/2017 Tentang Organisasi dan tata
    dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan perbuatan bersamasama dengan FARID NUR, SE, MM AliasFARID dan HARIS NURYADIN Alias HARIS Bin DODO (dilakukan penuntutansecara terpisah) secara melawan hukum (yakni melanggar UndangUndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Standar
    Usaha Maju melakukan pembayaran dari hasil penjualanberas dengan cara bertahap, akan tetapi mekanisme pembayaran yangdilakukan tidak dengan sebenarnya sesuai dengan SOP (Standar OperasionalProsedur) yang berlaku pada Perum Bulog Sub Divre Mamuju, melainkanlangsung melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BRICabang Mamuju dengan nomor rekening 021801012887500 milik pribadi saksiHARIS NURYADIN Alias HARIS Bin DODO, yang mana total keseluruhan uanghasil penjualan beras UD.
    Standar Operasional Prosedur Penjualan Komoditas Komersial Nomor :SOP31/DM00008/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Halaman 27.Nomor 7 : Bidang Komersial melakukan perhitungan jumlah barang yanglaku dan membuat nota pengembalian barang/retur dengan ketentuansebagai berikuta. Bidang Komersial Divre/Subdivre melakukan survei langsung atau viatelepon untuk mendapatkan data barang yang laku di tiaptiap outlet binaan(RPK, Toko Baitul Pangan, dan lainnya) dan Ritel.b.
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
1003620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/ beras yangsudah diterima dan masuk Gudang Bulog;Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/BerasDalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan PublikDivisi Pengadaan Nomor Dok.
    Nomor 1016 K/PID.SUS/2017 penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan Pihak yang menerimabarang;(4) Penyerahan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan beratnetto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar OperasionalProsedur Administrasi dan laporan Pertanggung jJawaban barang yangmerupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/BerasDalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan PublikDivisi
    Adapun dasar pembentukanTim Seleksi Mitra Kerja adalah Standar Operasional Prosedur (SOP)No. Dok.SOP06/D0203/02/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentangKemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Tahun 2013 (mohonperiksa Bukti Pemohon Kasasi T7). BUKANnya SOP No.Dok.
    ;Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur PengadaanGabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dariHal. 153 dari 214 hal. Put.
Register : 15-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 111/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Dra. KHUSNUL KHOTIMAH, M.Si
Tergugat:
PELAKSANA TUGAS WALIKOTA PASURUAN
166156
  • Tidak ada Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negera yangdilakukan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38Tahun 2017, sehingga dalam mutasi tidak sesuai dengan ketentuanPasal 190 PP 11/2017.b.
    Sistem Merit berdasarkan Pasal 1angka 24 PP 11/2017 jo Pasal 1 angka 6 Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar KompetensiJabatan Aparatur Sipil Negara, secara tegas dinyatakan bahwaberdasarkan Pasal 51 UU 5/2014 terhadap manajemen ASNdiselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.
    pada standarkompetensi aparatur Sipil negara.Bertentangan dengan Pasal 4 ayat ayat (2) dan ayat (8) PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan AparaturSipil Negara,sebagaimana ...sebagaimana disyaratkan Pasal 190 ayat (4) PP 11/2017, karena dalampelaksanaan mutasi tidak ada standar kompetensi ASN terkait dengankompetensi jabatan yang meliputi : kompetensi teknis, kompetensimanajerial, kompetensi social kultural, dan
    Tidak didasarkan pada standar kompetensi jabatan danpersyaratan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) danayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang StandarKompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Bahwa Tergugat sebelum mengambil keputusan atau kebijakanterhadap Penggugat tidak mempertimbangkan dengan cermat, baikperaturan perundangundangan maupun asasasas hukum yangberlaku.
    No. 111/G/2019/PTUN.SBYBahwa terkait Asas Kecermatan, Penggugat dalam suratgugatannya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat a quobertentangan dengan dengan asas kecermatan karena tidak didasarkan pada analisis jabatan dan analisisi bebankerja. tidak didasarkan pada standar kompetensi jabatan danpersyaratan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2)dan ayat (3) Peraturan Men teri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur
Register : 06-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Kdl
Tanggal 26 Mei 2015 — 1. REGA SAEFUL ROHMAT Als. A’AK Bin ASEP, 2. DUWIK IRYANTO Als. GEPENG Bin ACHMADI
233
  • (satu) buah slebor depan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam; - 2 (dua) buah batok lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam;- 1 (satu) set rem cakram sepeda motor; - 1 (satu) set cover body sepeda motor Yamaha Smash; - 1 (satu) buah besi T (Com Steer) sepeda motor Honda Supra; - 1 (satu) buah tutup rantai bagian atas sepeda motor; - 2 (dua) set lampu reting sepeda motor; - 1 (satu) buah pelek sepeda motor; - 1 (satu) buah cover jok sepeda motor warna orange; - 1 (satu) buah helm standar
    birudalam keadaan pecah;e 1 (satu) buah slebor depan sepeda motor Honda Kharisma warnahitam;e 2 (dua) buah batok lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam;e 1 (satu) set rem cakram sepeda motor;e 1 (satu) set cover body sepeda motor Yamaha Smash;1 (satu) buah besi T (Com Steer) sepeda motor Honda Supra;1 (satu) buah tutup rantai bagian atas sepeda motor;2 (dua) set lampu reting sepeda motor;. 1 1satu(((du 1 (satu) buah pelek sepeda motor;( buah cover jok sepeda motor warna orange;(())satu) buah helm standar
    Vega warna birudalam keadaan pecah;1 (satu) buah slebor depan sepeda motor Honda Kharisma warnahitam;2 (dua) buah batok lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam;1 (satu) set rem cakram sepeda motor;satu) set cover body sepeda motor Yamaha Smash;))satu) buah besi T (Com Steer) sepeda motor Honda Supra;)(((1 (satu) buah tutup rantai bagian atas sepeda motor;2 (dua) set lampu reting sepeda motor;1 (satu) buah pelek sepeda motor;1 (satu) buah cover jok sepeda motor warna orange;1 (satu) buah helm standar
    Vega warna birudalam keadaan pecah;1 (satu) buah slebor depan sepeda motor Honda Kharisma warnahitam;2 (dua) buah batok lampu sepeda motor Yamaha Vega warna hitam;1 (satu) set rem cakram sepeda motor;1 (satu) set cover body sepeda motor Yamaha Smash;1 (satu) buah besi T (Com Steer) sepeda motor Honda Supra;1 (satu) buah tutup rantai bagian atas sepeda motor;2 (dua) set lampu reting sepeda motor;1 (satu) buah pelek sepeda motor;1 (satu) buah cover jok sepeda motor warna orange;(1 (satu) buah helm standar
Putus : 15-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 167/Pid.B/2016/PN Pdl
Tanggal 15 September 2016 — WAHYU WARNOTO Alias ATO (Alm) WARJAN
243
  • Pandeglang; Bahwa Terdakwamendapatkan sepedamotor tersebut dari Saudara Kasta; Bahwa Terdakwa membeli sepedamotor tersebut dari Saudara Kastaseharga Rp1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah); Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Kasata kepada Terdakwa bahwasaudara Kasata Memperoleh sepeda motor tersebut dari temannya; Bahwa Terdakwamengetahui kalau sepeda motor tersebut diperoleh darikejahatan karena kelengkapan suratsuratnya tidak ada, kunci kontaknyasudah longgar, dan harga jualnya dibawah standar
    Bahwa Terdakwa membeli sepedamotor tersebut dari Saudara Kastaseharga Rp1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah); Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Kasata kepada Terdakwa bahwasaudara Kasata Memperoleh sepeda motor tersebut dari temannya; Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut diperoleh darikejahatan karena kelengkapan suratsuratnya tidak ada, kunci kontaknyasudah longgar, dan harga jualnya dibawah standar; Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk seperluan seharihari
    Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, KabupatenPandeglang;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sepedamotor tersebut dariSaudara Kasta seharga Rp1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saudara Kasata kepadaTerdakwa bahwa saudara Kasata Memperoleh sepeda motor tersebut daritemannya dan Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut diperoleh darikejahatan karena kelengkapan suratsuratnya tidak ada, kunci kontaknya sudahlonggar, dan harga jualnya dibawah standar
Register : 08-07-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Brb
Tanggal 19 Agustus 2015 — -FAHRUJI Als UJI Bin MURSIDI
187
  • Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa FAHRUJI Alias UJI Bin MURSIDI, pada hari Minggu tanggal 10 Mei2015 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat diJalan Umum Desa Kalubut, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ataupada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar
    ,Apt. sebagai Deputi ManajerTeknis Pengujian Teranokoko yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa TabletCarnophen berwarna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi mengandungParasetamol, Kafein dan Karisopodol dan Terdakwa menjual obat Jenis Charnopentersebut tidak memenuhi dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu dimana obat jenis Charnophen telah dicabut ijin edarnyasebagaimana surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tanggal 27Oktober 2009
    MASERI bahwa telah terjadi tindak pidana jualbeli atau penyalagunaanobat kesehatan jenis Charnopen yang tidak sesuai dengan standar kesehatanyang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian HST yaitu saksiWONDO INDRA.
Putus : 14-04-2014 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 156/Pid.B/2014/PN.BB
Tanggal 14 April 2014 — TAUFIK SETIAWAN Alss OPIK Bin YONO
203
  • Cimahi selatanKota Cimahi;e Bahwa saksi lalu datang ke SPBU naik sepeda motor teman saksi dankemudian saksi memasang standar dua di bawah CCTV dan kemudiansaksi berdiri di atasnya dan kemudian memotong kabel denganmenggunakan plat besi yang tajam didapat di sekitar dalam SPBU untukmemotong kabel CCTV sambil berdiri diatas sepeda motor milik teman saksidan kurang lebih 1 jam saksi berhasil memotong kabel CCTV 8 buahberbagai jenis ;e Bahwa saksi membawa ke rumah dan menyimbunyikan di pot bunga yangberada
    PasalPolitea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkandengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013 bertempat di SPBU JlLeuwigajah Rt 06/06 Kel Utama Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi yang manabarang tersebut diambil oleh saksi Dani Muhamad Dani dari dalam lingkunganSPBU sebanyak 8 buah dengan jalan membawa sepeda motor ke dalam SPBUdan kemudian memakai standar
    Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampaipada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu:;Berdasarkan faktafakta yang terungkap didalam persidangan baik dariketerangan saksi Dani Muhamad Dani als Ableh Bin Sumpena (dalam berkasterpisah) masuk ke dalam SPBU dengan memakai sepeda motor temannya dankemduian memakai standar dua yang diajdikan sebagai tangga dan saksi Dani laluberdiri
Putus : 16-06-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 104/Pid.Sus/2015/PN Kdr
Tanggal 16 Juni 2015 — AGUS NURWAKIT als CUKIT bin IMAM SUYUDI
213
  • tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diyakiniterbukti yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar
    persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani,dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan danmenanggapi keterangan saksisaksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukanbaik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelisberpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;Tentang unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
    20.000,00 (dua puluh riburupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup seharihari ;Bahwa dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan Pil LL tersebut terdakwa tidakmempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai latarbelakang pendidikan dibidang kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelisberpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
Register : 08-09-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 325/Pid.Sus/2015/PN Jbg
Tanggal 7 Desember 2015 — H. AMIN TOHARI
38324
  • dan / atau uji karakteristik dan / atau ujitoksikologi, limbah yang berasal dari industri kertas diidentifikasi menurutsumbernya masuk kategori limbah B3 dalam lampiran tabel 2 yaitu daftarlimbah B3 dari sumber yang spesifik dengan kode limbah D246, limbah kertastersebut sesuai hasil laboratorium mengandung logam berat yakni Zinc ( Zn )sehingga pengangkutan limbah kertas tersebut harus dilengkapi izinpengangkutan limbah B3 dan alat angkut yang digunakan harusnya alat angkutkhusus yang memenuhi standar
    sangat diperlukan karenapengelolaan limbah B3 yang tidak tepat berpotensi memberikan pencemaran berupapenurunan kualitas air bersih, penurunan kualitas udara, gangguan pernapasan dan potensiakumulasi toksikologi ( dalam jangka waktu lama ) bagi manusia dan hewan yang terpaparlimbah B3 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum pengangkutan limbah yangdilakukan oleh Terdakwa hanya menggunakan sebuah truck Nopol N 9334 UC yang manatruck tersebut hanyalah truck biasa yang tidak memenuhi standar
    keamanan layaknya alatangkut limbah industri dan tempat pengolahan limbah alumunium juga tidak memenuhistandar keamanan layaknya tempat pengolahan industry dengan tersedianya tempatpembuangan limbah yang memehuhi standart sehingga hal itu dapat membahayakan bagipengemudi maupun lingkungan sekitar;Menimbang, bahwa hal itu terjadi karena tidak ada surat atau dokumen apapun yangdimiliki Terdakwa untuk melakukan pengangkutan dan pengolahan terhadap limbahtersebut, sehingga tidak ada standar baku pengangkutan