dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepadaPPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlahmerupakan ultra

dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yangmewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempatpernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untukhalaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 5915/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlgitu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra

nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra

nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinanpenetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan gunadidaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat halini bukanlah merupakan ultra

dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepadaPPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlahmerupakan ultra

nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra

nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akanmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahandilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra

, hanya tertulisbahwa besaran bunga sudah diketahui kedua belah pihak dan barusetelah terjadi perselisihan secara sepihak ditentukan bunga 3 % sebulan ;Bahwa pencairan pinjaman juga tidak sesuai yang diperjanjikansebesar Rp.1.500.000.000. ( satu setengah milyar ), akan tetapi hanyaRp.800.000.000. ( delapan ratus juta ), itupun diberikan tidak sekaligusmelainkan bertahap, sehingga pengenaan bungapun tidak bisa disamaratakan besarannya untuk tiap bulan ;Bahwa putusan hakim telah melanggar tentang Ultra

seharusnyadihitung sejak gugatan diajukan sesuai pasal 189 KUH Perdata ; Menimbang bahwa atas Memori banding dari Pembanding semulaPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semulaTergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan Kontramemori, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebaagai berikut : Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto telah benar berdasarkanfakta dan ketentuan hukum yang berlaku ; Bahwa tentang dalil bahwa putusan Pengadilan Negeri melebihituntutan ( Ultra

Hal ini nyatabertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak dapat mendasarkanPutusan Nomor Put.39478/PP/M.1/16/2012 pada perhitungannya sendiriyang dibuat tanpa diminta (ultra petita) pada Putusan Nomor Put.34835/PP/M.1./15/2011. Petita dari Pemohon Banding (sekarangPemohon PK) adalah agar KTUN yang bernomor KEP243/PJ.07/2009dibatalkan.

Perhitungan ultra petita yang dibuat sendiri oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak pun kembali menggunakan asumsi, dan bukanfakta.

Hal ini nyatabertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak dapatmendasarkan Putusan Nomor Put.39483/PP/M.1/16/2012 padaperhitungannya sendiri yang dibuat tanpa diminta (ultra petita) padaPutusan Nomor Put. 34835/PP/M.1./15/2011. Petita dari PemohonBanding (sekarang Pemohon PK) adalah agar KTUN yangbernomor KEP243/PJ.07/2009 dibatalkan.

Perhitungan ultra petita yang dibuatsendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pun kembalimenggunakan asumsi, dan bukan fakta.

Jika Tergugat melakukan tindakan hukum melebihi bataskewenangannya (Ultra Vires), dengan menetapkan pasangan bakal calon Walikotadan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten atas nama Para Penggugat tidakmemenuhi syarat melalui Berita Acara No. : 920/BA/VII/ 2013, tertanggal 28 Juli2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil WalikotaSerang Periode 20132018 dengan alasan bahwa pengurus yang menandatanganiRekomendasi Partai Politik Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai pengusul telahpindah

Jaya ButarButar, SH selaku Ketuadan Sekretaris Partai Indonesia Sejahtera (PIS);Bahwa sebagai penyelenggara Pemilukada, Tergugat, dianggap melakukan tindakanhukum melebihi batas kewenangannya (Ultra Vires) dalam bentuk Berita AcaraNomor : 920/BA/VU/ 2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Penetapan BakalPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 20132018 dengan1819tidak memasukan Para Penggugat sebagai pasangan bakal calon Walikota danWakil Walikota periode 20132018, sehingga dianggap melanggar

Advokat/ Pengacara pada Klinik Hukum Ultra Petita, berkantor di Jl. Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2016, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,dalam hal ini memberi kuasa kepada Evarisan, SH, MH.Advokat/ Pengacara pada Klinik Hukum Ultra Petita,berkantor di JI.

Bahwa Putusan Majelis Hakim yan dimohonkan banding ini pun dapatdikatakan sebagai ultra petita, olen karena Tidak ada permintaan baik dariPara Pembantah maupun dari Terbantah tentang Perbuatan MelawanHukum, tetapi Majelis Hakim dalam Putusannya mempertimbangkantentang Perbuatan Melawan Hukum;6.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara a quotidak merupakan putusan yang Ultra Petita, karena putusan putusanPengadilan Negen Kupang dalam perkara a quo adalah didasarkan padafaktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sangat patut jika olehPengadilan Negeri Kupang dalam putusannya menilai Para Pembandingtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengangkat dirinyasebagai anak angkat serta menguasai dan memiliki harta bersama yangbelum dibagi walaupun sudah ada putusan

Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili dalam memutusperkara a quo melebihi apa yang diminta (ultra petita);1. Bahwa Hakim dalam memutus perkara telah melebihi apa yangHalaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 222 K/Padt.SusPailit/2016diminta oleh Termohon /semula Pemohon dalampermohonannya;2. Apa yang diputus dalam amar tidaklah diminta oleh TermohonI/semula Pemohon dalam permohonan;3.

Menurut ketentuan ini, putusan yangdijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutanyang dikemukakan dalam gugatan (ultra petitum partium). Hakimyang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampauibatas kewenangan (beyond the powers of this authority),sehingga putusannya cacat hukum, tidak sah, batal demi hukumdan harus dibatalkan;Larangan Hakim menjatuhkan putusan melampaui bataswewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA Nomor 1001K/Sip/1972.

juta tujuh ratusribu rupiah). 2 (dua) unit h> Lenovo TAB A.2 dengan harga 3.050.000, (tiga juta limapuluh ribu rupiah). 1 (satu) unit hp Oppo Joy dengan harga 1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah). 1 (satu) unit ho Oppo Neo 3 dengan harga 1.600.000, (satu juta enam ratusribu rupiah). 1 (satu) unit hp Acer Jade dengan harga 1.900.000, (satu juta sembilan ratusribu rupiah). 1 (Satu) unit hp Acer Z5000 dengan harga 1.600.000, (satu juta enam ratusribu rupiah) 1 (satu) unit hp Sony Xperia Z Ultra

jutatujuh ratus ribu rupiah). 2 (dua) unit hp Lenovo TAB A.2 dengan harga 3.050.000, (tiga jutalima puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit hp Oppo Joy dengan harga 1.500.000, (Satu juta limaratus ribu rupiah). 1 (satu) unit h> Oppo Neo 3 dengan harga 1.600.000, (satu. jutaenam ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit hp Acer Jade dengan harga 1.900.000, (satu jutasembilan ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit hp Acer Z5000 dengan harga 1.600.000, (satu juta enamratus ribu rupiah) 1 (satu) unit hp Sony Xperia Z Ultra

anak atas pelaksanaaneksekusinya sehingga Majelis Hakim secara ex officio dapatmemberlakukan dwansong terhadap Tergugat yang merupakan suatu alateksekusi secara tidak langsung untuk memenuhi prestasinyasebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf a dan b danberdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI Tahun 2012 bahwadalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikankepentingan psikologis anak;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntutdwangsom, hal ini tidak merupakan ultra

petita, sebab yang masukkategori ultra petita sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat 1 R,Bg adalahmengenai pokok perkara, yang dituntut oleh Penggugat, sedangkan amardwangsom sekedar sarana agar amar pokok perkara dapat dilaksanakansecara baik, adil, dan manusiawi, Karena yang diberikan tambahanhukuman hanya merupakan asesor dengan adanya gugatan pokok yaitupenetapan hak asuh anak, sehingga majelis hakim menghukum Tergugatuntuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000,Hal 33 dari 37 Putusan

kemudian disisihkan dengan diberi kode F1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan;
- 1(satu) unit handphone Nokia warna biru tipe RM 908 Nomor Sim 1: 0822.5147.4195, Imei : 359986052363469;
- 1(satu) unit handphone Nokia warna hitam Tipe RM 908 Nomor Sim 1: 0857.5113.2272, Imei : 357879050267703 dan 1 (satu) unit Handphone Merk APLUS Model ULTRA

Domilo Als Mino; 1 (Satu) buku Paspor atas nama Juali Pasaribu warna hijau NomorPaspor MA 182122;Dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna biru tipe RM 908 Nomor Sim1 : 0822.5147.4195, Imei : 359986052363469; 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna hitam Tipe RM 908 Nomor Sim1 : 0857.5113.2272, Imei : 357879050267703 dan 1 (satu) unitHandphone Merk APLUS Model ULTRA PRO Nomor Sim 10821.3994.4794, Imei 1 : 355863104622925, Imei 2355863104622933;Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan

dengandiberi kode F1 dengan berat netto: 0,5 (nol koma lima) gram gunapengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak sedangkansisanya dilakukan pemusnahan; 1 (satu) buku Paspor atas nama Juali Pasaribu warna hijau NomorPaspor MA 182122; 1 (Satu) unit handphone Nokia warna biru tipe RM 908 Nomor Sim 1:0822.5147.4195, Imei : 359986052363469; 1 (Satu) unit handphone Nokia warna hitam tipe RM 908 Nomor Sim1 : 0857.5113.2272, Imei : 357879050267703 dan 1 (satu) unitHandphone Merk Aplus Model Ultra

didapat dari tindak pidana Narkotika danHalaman 56 dari 60 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2018/PN Sagsangat berbahaya dalam peredarannya maka barang bukti tersebut ditetapkandirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unithandphone Nokia warna biru tipe RM 908 Nomor Sim 1 : 0822.5147.4195,Imei : 359986052363469, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam TipeRM 908 Nomor Sim 1 : 0857.5113.2272, Imei : 357879050267703 dan 1(satu) unit handphone Merk Aplus Model Ultra

silverdengan berat brutto + 1119,8 gram dan diberi Kode F. kemudiandisisinkan dengan diberi kode F1 dengan berat netto: 0,5 (nol komalima) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POMPontianak sedangkan sisanya dilakukan pemusnahan; 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru tipe RM 908 Nomor Sim 1 :0822.5147.4195, Imei : 359986052363469; 1 (Satu) unit handphone Nokia warna hitam Tipe RM 908 Nomor Sim1 : 0857.5113.2272, Imei : 357879050267703 dan 1 (satu) unithandphone Merk Aplus Model Ultra

dalam gugatan Penggugat/Terbanding terbukti dengan jelas dalilPenggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2470Tahun 2002 berada pada Penggugat/Terbanding sedangkan faktanyasekarang Sertifikat Hak Milik No. 1683 Tahun 2002 berada pada penguasaanTergugat II/Terbanding II sehingga patutlah putusan Pengadilan NegeriSimalungun dibatalkan karena tidak mempunyai dasar hukum dan putusantersebut terkesan mengadaada, keliru, selain itu pertimbangan yang kelirumenghasilkan putusan yang ultra

Menambahi sendiri petitum yang tidak pernah diminta Penggugatsehingga putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksadan mengadili perkara ini telah membuat putusan melebihikewenangannya (ultra petitum) karena Penggugat tidak pernahmeminta dalam petitumnya agar Save Deposit Box dibuka;2.

pertimbangannya telah sesuai dengan bukti yangdisampaikan oleh Pembanding maupun Terbanding/Penggugat baiksurat maupun keterangan saksisaksi .Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun harus dipertahankankarena telah dipertimbangkan sesuai dengan bukti yang timbul dalamHalaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 97/Pdt/2020/PT MDNpersidangan ( vide : Pasal 1865 yo Pasal 1866 KUHPerdata ) danpendapat Pembanding putusan tersebut mengadaada ,keliru selain itupertimbangan yang keliru mengahasilkan putusan yang ultra

redaksinya bukan menambah petitum dan hal tersebutdibenarkan dalam hukum acara perdata karena petitum tersebut adadalam gugatan yaitu Menghukum Tergugat II untuk memberikan SertifikatHak Milik Objek perkara No.1683 Tahun 2002 a.n.Djuandi alias Tio GieKeng kepada Penggugat .10.Bahwa keberatan dan/atau alasan Pembanding pada Hal 20 dan 21 padaangka 12 yang pada pokonya menyatakan bahwa putusan tersebut padapoint 5 dalam amarnya seperti tersebut diatas adalah ditambahi dandikarang oleh Majelis Hakim (ultra

UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung RI yakni:Terdapatnya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata putusanhakim dan terjadinya tumpangtindih pertimbangan hukum;Bahwa putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011,tanggal 27 Juli 2011, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor188/PDT/2010/PT.MKS tanggal 30 Agustus 2010, Jo. putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks tanggal 11 Maret 2010adalah melampaui batas wewenangnya Ultra Petita, karena

Banyumas,Hakim tidak berwenang membatalkan (Onbevoegheia), Hakim tidak bolehmembatalkannya/melampaui batas wewenangnya (Ultra Petita), Hakimtidak boleh menyatakan batal demi hukum dan tidak sah, karena haltermaksud adalah kehendak Para Pihak yang mempernyatakan di hadapanPejabat yang berwenang, sehingga merupakan bukti Otentik yang dibuatHal. 24 dari 61 Hal. Putusan Nomor 447 PK/Pdt/2013oleh Notaris selaku pejabat/instansi yang berwenang.

Putusan PengadilanTinggi Makassar, Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, tanggal 30 Agustus 2010Jo.putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011, tanggal27 Juli 2011, kiranya terjadi pelanggaran hukum, yakni Majelis Hakim telahmelampaui kewenangannya (ultra petita) dengan menyatakan AktaPernyataan Bersama yang dibuat oleh Para Pihak (Drs. Anton Obey denganSoemarto Wijaya), sesuai Akta Notaris Abdul Muis, S.H.

/IX/2006rangkap 4, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karenanyaadalah tidak sah dan batal menurut hukum ...... dstnya;> Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 244/Pdt.G/2009/PN.Mks, Tanggal 11 Maret 2010, selaku peradilan pertama tersebut diatas, ternyata dikuatkan ditingkat banding oleh Pengadilan TinggiMakassar, Nomor 188/PDT/2009/PT.MKS, Tanggal 30 Agustus 2010,dan putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 816 K/Pdt/2011,Tanggal 27 Juli 2011, yang melanggar pula prinsip hukum Ultra

di Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna,dengan batasbatas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan RayaPoros Raha Napabale; sebelah selatan berbatasan dengan tanahyang dikuasai oleh La Huruni;sebelah Timur dengan tanah Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi; dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah LaMarsuni, adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;3.2.Bahwa berdasarkan hal itu, tindakan Majelis Hakim Judex factimerupakan tindakan yang dianggap telah melampaui bataswewenang atau ultra

Hakim yang mengabulkan melebihi positamaupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui bataswewenang atau ultra vires yakni bertindak melampauiwewenangnya (beyond the powers of his authority) meskipunhal itu dilakukan hakim dengan etikad baik (good faith) maupunsesuai dengan kepentingan umum (public interst).2.2.

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yangdigugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah(illegal), melanggar prispsip ultra petitum, Sama denganpelanggaran terhadap prinsip rule of law semua tindakan hakimmesti Sesuai dengan hukum (accordance with the law). Olehnyaitu putusan tersebut harus diperbaiki/dibatalkan;2.3. Yirisorudensi Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melaranghakim mengabulkan halhal yang tidak diminta atau melebihidari apa yang diminta;2.4.

Yurisprudensi Putusan MA No. 77 K/Sip/1973, mengabulkansesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyatanyata melanggar ultra petitum.Bahwa berdasarkan hal itu, amar putusan Majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo Tidak dirinci dan Tidak teliti,sehingga dianggap Amar Putusan yang kabur dan tidak memiliki dayaeksekusi sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri RahaNomor : 02/Pdt.G/2021/PN.Rah, tanggal 17 Juni 2021 untuk dibatalkan.Berdasarkan seluruh uraian tersebut