PANCATOKMA LESTARI) tertanggal 26 Oktober 2017.f. 1 (satu) lembar fotocopy informasi rencana tata ruangpembangunan Indomaret No: 591.4/ DPMPTSP/ 2017 A.nANANDA NUGRAHA ANSHARI 48.2 (dua) lembar formulir permohonan ijin prinsip/ lokasi a.npemohon JACOBUS BUSONO (PT. PURA BINAKA MANDIRI) 49.2 (dua) lembar formulir permohonan ijin prinsip/ lokasi a.npemohon HANTO DJOKO SUSANTO (PT.

Kawasan Industri Terpadu SBG , yangberisi Berita Acara Pembahasan jin Prinsip No.591.4/BA.27/DPMPTSP/2017,Salinan Akta PT.KawasanIndustri Terpadu Subang oleh Notaris & PPAT Hermanto,SHbeserta proposal Pembangunan Kawasan Industri PT.Kawasan Industri Terpadu Subang. 124.1 (satu) bundel photo copy map business file berwatna hijaudengan tulisan PT.

Halaman 202 dari 241 halaman Putusan Nomor 60/Pid.SusTPkK/2018/PN Bdg f. 1 (satu) lembar fotocopy informasi rencana tata ruangpembangunan Indomaret No: 591.4/ DPMPTSP/ 2017 A.nANANDA NUGRAHA ANSHARI 48.2 (dua) lembar formulir permohonan ijin prinsip/ lokasi a.n pemohonJACOBUS BUSONO (PT. PURA BINAKA MANDIRI) . 49.2 (dua) lembar formulir permohonan ijin prinsip/ lokasi a.n pemohonHANTO DJOKO SUSANTO (PT.

Kawasan Industri Terpadu SBG , yang berisi BeritaAcara Pembahasan Ijin Prinsip No.591.4/BA.27/DPMPTSP/2017,Salinan Akta PT.Kawasan IndustriTerpadu Subang oleh Notaris & PPAT Hermanto,SH besertaproposal Pembangunan Kawasan Industri PT. Kawasan IndustriTerpadu Subang. 124.1 (satu) bundel photo copy map business file berwatna hijau dengantulisan PT.

Kawasan Industri Subang Indonesia , yang berisi BeritaAcara Pembahasan Ijin Prinsip No.591.4/BA.26/DPMPTSP/2017,Salinan Akta PT.KawasanIndustriSubang Indonesia oleh Notaris & PPAT Hermanto,SHbeserta proposal Pembangunan Kawasan Industri PT. KawasanIndustri Subang Indonesia. 125.1 (satu) bundel photo copy map business file berwarna hijau dengantulisan PT.

Dinas Permukiman danProvinsi Jawa Barat Nomor : 549/632.04.300/VV/2011 tanggal 10 Juni 2011; 1 (satu) lembar fotocopy perihal izin pelepasan hak tanah kas Desatertanggal 3 Desember 2010; 3 (tiga) lembar fotocopy perihal permohonan izin pelepasan hak Desa dariBupati Bandung Nomor : 143.1/1531/BPMPD tertanggal 2 Desember 2010; 6 (enam) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Bandung Nomor :591.4/Kep.271Pert/2010 tantang persetujuaan penetapan lokasi untukpenghijauan tempat pengolahan dan pemprosesan

danSurat Keputusan Nomor: 591.4/Kep.271Pert/2010 tentang PersetujuanPenetapan Lokasi untuk Penghijauan TPPAS yang terletak di Desa Ciherang Kec.Nagreg Kab. Bandung seluas +/ 300.000 m? atas nama Pemerintah Provinsi JawaBarat cq. Dinas Pemukiman dan Perumahan, dimana saksi Ir. H.

danSurat Keputusan Nomor: 591.4/Kep.271Pert/2010 tentang PersetujuanPenetapan Lokasi untuk Penghijauan TPPAS yang terletak di Desa Ciherang Kec.Nagreg Kab. Bandung seluas +/ 300.000 m? atas nama Pemerintah Provinsi JawaHalaman28dari131 Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGBarat cq. Dinas Pemukiman dan Perumahan, dimana saksi Ir. H.

PANCA TOKMA LESTARI) tertanggal 26 Oktober 2017.1 (satu) lembar fotocopy informasi rencana tata ruang pembangunanIndomaret No: 591.4/ DPMPTSP/ 2017 A.n ANANDA NUGRAHAANSHARI.(BB No.47)Halaman 11 dari 213Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Bdg48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.2 (dua) lembar formulir permohonan ijin prinsip/ lokasi a.n pemohon JACOBUSBUSONO (PT. PURA BINAKA MANDIRI) . (BB No.48)2 (dua) lembar formulir permohonan ijin prinsip/ lokasi a.n pemohon HANTODJOKO SUSANTO (PT.

INTISARANA SUKSES beserta 1 (satu) lembar surat izin Nomor : 591.4/ 34/Halaman 19 dari 213Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Bdg94.95.96.97.98.92.100.101.102.103.DPMPTSP/ 2017 tanggal 3 Maret 2017 dan 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izinprinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 23/ 3213/ IP/ PMDN/ 2017tanggal 2 Maret 2017. (BB No.93)1 (satu) lembar fotocopy formulir permohonan ijin prinsip/ lokasi a.nKOMARUDIN (PT. PAYUNG AGUNG PROPERTY) .

(BB No.122)1 (satu) bundel photo copy map business file berwarna hijau dengan tulisan PT.Kawasan Industri Terpadu SBG , yang berisi Berita Acara Pembahasan jinPrinsip No. 591.4/BA.27/DPMPTSP/2017,Salinan Akta PT.Kawasan IndustriTerpadu Subang oleh Notaris & PPAT Hermanto,SH beserta proposalPembangunan Kawasan Industri PT. Kawasan Industri Terpadu Subang.

(BB No.123)1 (satu) bundel photo copy map business file berwatna hijau dengan tulisan PT.Kawasan Industri Subang Indonesia , yang berisi Berita Acara PembahasanIjin Prinsip No. 591.4/BA.26/DPMPTSP/2017,Salinan Akta PT.Kawasan IndustriSubang Indonesia oleh Notaris & PPAT Hermanto,SH beserta proposalPembangunan Kawasan Industri PT. Kawasan Industri Subang Indonesia.

(BB No.153)1 (satu) buah Owdner Business File berwarna biru dengan sampul plastiktransparan bertuliskan PT.HILON INDONESIA berisi 1 (satu) bundel FotocopyBerita Acara Pembahasan Ijin Prinsip Nomor : 591.4/BA.08/BPMP/2016.

Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi Selaku Ketua TimPertimbangan Persetujuan Prinsip Lokasi Nomor: 591.4/072/TPPPL/2013 tanggal 18 Maret 2013;2.3. Aspek Tata Guna Lahan Nomor: 591.4/TGL.41/DISTARKIM/11/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan olen Kepala DinasTata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Bekasi;2.4.

.: SP/139/VIII/1996/Ditserse tanggal 08Agustus 1996; Bukti T.Il.Intv13Fotocopi sesuai denganaslinya Surat TandaPenerimaanNO.POL:STP/10/VIII/1996/DITSERSEtanggal 13 Agustus Bukti T.Il.Intv14Fotocopi sesuai denganaslinya Kutipan AktaKematian Pencatatan SipilAmbon No: 231/CS/2004tanggal 01 Juli Bukti T.Il.Intv15Fotocopi sesuai denganaslinya Surat KeteranganNomor: 591.4/02/1986/Kagko tanggal 15 Maret Bukti T.Il.Intv16Fotocopi sesuai dengancopinya Gambar SituasiNomor: 107/1984 tanggal26 Maret Bukti T.1l.Intv17Fotocopi

No.270 K/Pid.Sus/20078 (delapan) Foto Copy yang dilegalisir Surat Perintah BupatiKarawang Nomor: 591.4/Kep/043Huk/2003 tanggal 22 Januari 2003,perinal Pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan tempatpemakaman terpadu dan wisata terletak di Desa Margakaya danMargamulya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang seluas150 (seratus lima puluh) hektar atas nama PT.

Nomor 159 PK/Pdt/2018Pertimbangan Persetujuan Prinsip Lokasi Nomor591.4/072/TPPPL/2013 tanggal 18 Maret 2013, sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Surat Nomor 591.4/TGL.41/DISTARKIM/III/2013 tanggal 28 Maret2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang DanPermukiman Kabupaten Bekasi, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah); Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam penerbitan IzinLokasi Nomor 31/RPTP.IL/2013 tanggal 5 April 2013 yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Kantor

Nomor 159 PK/Pdt/2018991/4/072/TPPPL/2013 tanggal 18 Maret 2013, sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Surat Nomor 591.4/TGL.41/DISTARKIM/III/2013 tanggal 28 Maret 2013yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Dan PermukimanKabupaten Bekasi, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin LokasiNomor 31/RPTP.IL/2013 tanggal 5 April 2013 yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,sebesar Rp10.000.000,00

FERDINANDUS ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh ParaTergugat yaitu alat bukti surat berupa :T.1 s/d T.71 : Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri HalongNomor : 38/HL/V/83 tanggal 2 Maret 1983 ;T.1 s/d T.72 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Agraria KotamadyaDaerah Tingkat II Ambon No.591.4/02/1986/Kagko, tanggal 15Maret 1986 ;T.1 s/d T.73 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 366, Kelurahan Lateri,atas nama Musa Wattimena ;Hal 39 dari 56 hal Putusan Nomor 79/

Wattimena, selanjutnya Pemerintah NegeriHalong menyatakan tidak keberatan dan menyaksikan pelepasan haktersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1 s/d T.72 berupaFotocopy Surat Keterangan dari Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat IIAmbon No.591.4/02/1986/Kagko, tanggal 15 Maret 1986, dapat diketahuibahwa Musa Wattimena berdasarkan surat permohonan tanggal 10Desember 1984, telah mengajukan permohonan hak terhadap sebidangtanah bekas hak adat yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi Desa

dalam mendalilkan objek yangdipermasalahkan oleh Penggugat berakibat gugatan Penggugat menjaditidak jelas dan kabur;Eksepsi gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak;Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 591/Kep.024BPPT/2012 oleh Tergugat I, Penggugat telah mendapatkan surat dariBadan Perencanaaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bekasi Nomor591.4/046/TPPPL/2012 tanggal 14 Maret 2012, aspek tata guna lahan yangditerbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten BekasiNomor 591.4

Sumiyatun tanda tangan diatas meteraiFotocopy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas (6halaman), di Kelurahan Beji Nomor 591.4/89/VII/2001, berisi Data tentangKepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah, an.

Sumiyatun tandatangan diatas meterai ;Fotocopy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan PenetapanBatas (6 halaman), di Kelurahan Beji Nomor 591.4/89/VII/2001, berisi Datatentang Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah, an.

Sumiyatun tanda tangandiatas meteraiFotocopy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan PenetapanBatas (6 halaman), di Kelurahan Beji Nomor 591.4/89/VII/2001, berisi Datatentang Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah, an.

Christina Thenu tanggal 2 Desember 1991 Pertihal:Mohon Surat Keterangan Ijin Usaha Perkebunan kepadaBapak Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Dati II Sorong ,(fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai aslinya).Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah Nomor: 193/N/591.4/1991, tanggal 05 Desember 1991, (fotokopi sesuai denganaslinya).Laporan Hasil Peninjauan ke Desa Tuprauw Tanjung KasuariWilayah Kecamatan Sorong tanggal 5 Desember 1991,(fotokopi Sesuai dengan aslinya).Surat Keterangan Usaha Perkebunan

Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah Nomor:193/N/591.4/1991, tanggal 05 Desember 1991, (Vide Bukti T7).5. Laporan Hasil Peninjauan ke Desa Tuprauw Tanjung KasuariWilayah Kecamatan Sorong tanggal 5 Desember 1991, (Vide Bukti T8).6. Pertimbangan Aspek Landreform Nomor: 590/1069/BPN,tanggal 5 Desember 1991, (Vide Bukti T10).7. Surat Pengantar Nomor: 593.2/1070/BPN, tanggal 20 Januari1992, Hal: Permohonan Hak Milik (Vide Bukti T2).8.

MahakamSumber Jaya tanggal 15 Pebruari 2016, No. 591.4/247/Pst/ADM.Ptn,perihal : Penyampaian Hasil Identifikasi, Inventarisasi Tanam Tumbuhdan Taksasi Bangunan di IPPKH PT. Mahakam Sumber Jaya;Dari fakta ini menunjukkan bahwa dasar perhitungan biaya gantirugiyang diajukan Para Penggugat tidak didasarkan hasil identifikasiPemerintah Kabupaten, melainkan dibuat sendiri oleh Para Penggugat.Halaman 31 dari 42 halaman Putusan nomor 68./PDT/2018/PT.SMR8.

Dan Berdasarkan SuratPelepasan Hak (SPH) tanggal 27 November 1994 Nomor 591.4/141/X/1994tanah tersebut menjadi milik PT. Servitia Intimulya. Bahwa tanah initerdaftar pada Keputusan Tergugat II berupa Sertipikat HGB Nomor66/Telajung tahun 1996 Yang diterbitkan berdasarkan Surat KeputusanTergugat Nomor 448/HGB/KWBPN/1996 tanggal 19 Juli 1996, khususDaftar Lampiran Keputusan tanggal 19 Juli 1996 Nomor448/HGB/KWBPN/1995 Nomor Urut: 26 atas nama Mansur luas 9.000 m2.Bahwa Jual Beli antara Pr.

Sertifikat Hak Pakai No. 04/Kel.Karangsari diterbitkan atas dasar tidak melalui prosedural hukum yang berlaku,hal ini diketahui dari: pada halaman 6 Sertifikat Hak Pakai No. 04/Kel.Karangsari pada kolom: "Keadaan Tanah tertulis: Sebidang Tanah Kosong" danapabila dilihat gambar tanah pada halaman 7 Sertifikat Hak Pakai No. 04/Kel.Karangsari di mana batasbatas tanah adalah: Tanah milik adat/garapanperorangan;Bahwa, berdasarkan surat dari Kantor Kelurahan Karangsari tertanggal 22Oktober 2007 di bawah No. 591.4

;

Tergugat telah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut: No Kode Bukti Nama Bukti 1 Bukti T.0TT.1 Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.46DPTN/2004tentang Keputusan izin lokasi untuk Keperluan PembangunanPerumahan terletak di Desa Wanasari, Kecamatan CibitungKabupaten Bekasi, Seluas 240.000 M2, atas nama PT IndahCemani ; 2 Bukti T.IJITT.2 Surat Nomor 591/009.1/DistarkimTnh/2012 Perihal Untuk tidakada bangunan Baru dan Tambahan diatas tanah PerumahanPanorama Wanasari ; 3 Bukti T.1TT.3 Surat Nomor 591.4

Subang yang sudahmemiliki jin IMB No. 503.644/94SIMB/2018 tanggal 26 April 2018 dan jin IPPTNo. 591.4/75/DPMPTSP/2018 tanggal 23 April 2018;Bahwa setahu saksi baik sdr. Wasinton Panjaitan warga Kp. Warung Mekar Rt.08 Rw.04 Ds. Bungursari Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, Wanda maupunWarkesih warga Kp. Gembor Ds. Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang belumpernah mengajukan perijinan untuk kandang ayam yang terletak di Kp. / Ds.Gembor Kec. Pagaden Kab.

Sebab, pada tahun 1986, Kota Tarakanmasih belum terbentuk;19.Bahwa bukti PIl.23 berupa Fatwa Tata Guna Tanah Nomor 591.4/37/AGR,tanggal 27 Pebruari 1986 dan ternyata bukti ini telah membuktikan adakejanggalankejanggalan atau manipulasi.

~Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor 591.4/ Tapem/2016,tertanggal 01 Juni 2016 tentang kematian Hj. Animah binti H. Sakim,diketahui oleh Kantor Kelurahan Sudimara Selatan, yang telahdinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diparafdan diberi kode (bukti P.71);72. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor 593.21/04Pem/2015,tertanggal 07 Januari 2016 tentang kematian H.

Foto copy Surat Nomor : 593/59/P2T/2010 tertanggal 28 Juli 2010Perihal : Penitipan ganti rugi uang atas tanah yang dikuasai perusahaanTexmaco Group yang terkena rencana pembangunan jalan tol CikopoPalimanan, diberi tanda T2.4;Foto copy Surat Nomor : 591.4/14/IPPT/WKIPPR/2002 tertanggal 15Nopember 2002 Perihal : Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, diberi tandaT2.5;Foto copy Keputusan Bupati Subang Nomor : 591.4/Kep.1123Diperta/2002 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk KeperluanPembangunan Industri Mesin