Perikanan Kota Tarakan sejak tanggal 1 Desember2008 s.d sekarang dengan tugas melakukan pelayanan perijinan(SIUP dan SIPI) maupun usaha perikanan, mengadakan sosialisasimasalah perijinan dan usaha perikanan kepada masyarakatBahwa seseorang atau badan usaha melakukan usaha perikanandibidang usaha penangkapan ikan maupun dibidang UsahaPengangkutan Kapal Ikan harus memiliki SIUP yang tidakterpisahkan dari SIPI dan SIKPI;Bahwa Kewenangan penerbitan perizinan berdasarkan PermenKelautan dan Perikanan RI No.Per

operasionalpenangkapan ikan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,PENANGKAPAN IKAN adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yangtidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasukkegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menanganai, mengolah, dan/atau mengawetkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan No.PER

(tiga) hari kerja setelahpelaksanaan lelang ;Bahwa akan tetapi Penggugat ternyata sampai dengan hariterakhir pembayaran tetap tidak melunasi pembayaranlelang fo ~~~ nnn ern er er rr reneMaka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan(3) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan LelangNegara No.Per 02/PL/2006 jo.

No.PER.30/MEN/2012tentang Usaha Perikanan Tangkap;" Bahwa KM.BV 0936 TS setiap melakukan penangkapan ikan bekerjasama dengan KM. BV 4857 TS sebagai kapal utama;=" Bahwa KM.BV 4857 TS menggunakan alat tangkap Traw/ yang tergolongpukat harimau berpasangan/pair traw dengan spesifikasi 1. Kantong JaringTrawl (code end) mesh size 3 cm, 2.Kantong berlapis ganda, 3 Dilengkapirantai pengejut (tickler chain) dan bola besi (bobbin) di ground rope, 4.

pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil gugatanPenggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat yaitu benarTergugat telah bekerja ditempat Penggugat sejak tahuni992 sampalTergugat memasuki usia Pensiun (Umur 57 Tahun) dengan memperoehupah Rp. 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puuh ribu rupiah) setiapbulannya.Bahwa ketentuan yang diatur dalam Undangundang ketenagakerjaa yangmengatur tentang pensiun serta Peraturan Menteri Tenaga kerja RI No.Per

PER 02/MEN/1999; Bahwa Pihak TERGUGAT/PENGUSAHA harus membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepadaPARA PENGGUGAT/PEKERJA sesuai Permenaker No.PER.04/ MEN/1994;Bahwa dengan ini kami PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandungmengeluarkan putusan sela yang menghukum TERGUGAT untukmembayar upah dan hakhak lainnya yang belum diterima PARAPENGGUGAT, berdasarkan pasal 169 ayat (1) huuf c dan ayat (2) makaUang Pesangon (UP) 2 (dua) kali

Agar pihak pengusaha membayar uang service yang seharusnyaditerima pekerja sesuai Permenaker No.PER 2/MEN/1999;5. Agar pihak pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaankepada para pekerja Sdr.Sutrisna, dkk (119 orang) sesuai PermenakerNo. PER.04/MEN/1994;6. Agar pihak pengusaha (Hotel Grand Aquila Bandung/PT.Griya PermataLestari) dan pihak pekerja Sdr.

hukum tetapdan Tergugat wajib menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya danTergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat , Il, Ill, IV sampaidengan Penggugat V upah proses sejak diterimanya gugatan ini diPengadilan Hubungan Industrial sebesar:Bulan Oktober 2014 sampai Juli 2015 dengan Rincian sebagai berikut:5 orang x Rp 2.686.149.x 9 bulan: Rp 120.876.705 (Seratus Dua PuluhJuta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah);Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER

ASKES (Persero)29 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa pegawai tetap diberikan gaji yangterdiri dari Gaji pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap.Tunjangan tetap terdiri dari Tunjangan Tambahan Penghasilan, TunjanganPerumahan, Kompensasi Biaya Kendaranaan, Tunjangan Jabatan sertaTunjangan lain yang diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi ;Bahwa mengenai jabatan Sekretaris KORPRI, telah diatur pula dalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/13/M.PAN/5/2008 tanggal 28 Mei

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2014 sesuai ketentuanPeraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No.Per.04/Men/1994 Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 ayat (1).4.

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR(DILATORIA EXECEPTIE).Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT saat ini adaahPREMATUR, karena tidak sesuai dengan prosedur dalam mekanismePenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang diaturpada pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 2 PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Per.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan

KemudianHalaman 10 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN BNAdalam Peraturan MENPAN' No.PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal4 Juli 2008 tentang JFA dan angka kreditnya disebutkandalam pasal 7 ayat (7) ~ yaitu, penetapan jenjangjabatan auditor untuk pengangkatan dalam jabatanditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yangdimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit, dan berdasarkan sertifikatlulus sertifikasi jabatan auditor yang dimiliki .

buruh yangmenyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu serikatpekerja/serikat buruh.Dari pasal 1 ayat (3) tersebut jelas ada persyaratan formal yang harusdipenuhi oleh Seorang untuk menjadi anggota Serikat Pekerja / SerikatBuruh yaitu pernyataan tertulis yang sangat sesuai dengan azasperadilan perdata yaitu untuk mencari kebenaran formil yang didasarkanpada bukti tertulis;Bahwa tentang kewajiban Serikat Pekerja memberikan data Anggotanyakepada Pengusaha dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER

PER.06/MEN/IV/2005;3.3.4 Bahwa dalam persidangan perkara aq quo Kuasa Penggugat hanyamenunjukkan Kartu Anggota SPA FSPS Para Penggugat tanpamelampirkan Data Keanggotaan yang telah diverifikasi sebagaimanadiwajibkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.06/MEN/IV/2005 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASIKEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH.

No. 2412 K/Pdt/2003seminggu untuk waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu dan 8 (delapan) jamsehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dalam 5 (lima) hari dalam semingguBahwa selanjutnya menurut ketentuan Permenaker No.per.06/Men/1993tentang waktu kerja 5 (lima) hari seminggu 8 (delapan) jam sehari, sebagaimanadiatur dalam pasal 4 ayat (2), (2), dan (3) ;Bahwa Para Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat terhadap pekerjaanmilik Tergugat Il bukan bekerja secara periode tapi dipekerjakan secara terusmenerus

tangkap ikan, biasanya kapal bantu mengambil tali warp (talipembuka mulut jaring) dan menariknya dari kapal utama untuk membukamulut jaring sampai lebar yang diinginkan, secara perlahan jaringditurunkan sampai pada dasar yang diinginkan, kemudian kepal penghelaalat tangkap dengan kecepatan 23 knot, setelah berlangsung 12 jam, alattangkap diangkat dan hasil tangkapan dilepas dari kantong, pair trawldilarang berdasarkan Inpres No.11 tahun 1982 tentang PelaksanaanKepres No.39 tahun 1980, Permen KP No.Per

masaskorsing hanya mendapatkan upah tanpa uang service; Menimbang, bahwa untuk uang service (service charge) Penggugat bulanOktober dan Nopember 2013 telah dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat sesuaiBukti T8, sedangkan untuk uang service Penggugat bulan Desember 2013 danselanjutnya, berdasarkan bukti T9 s/d T12, dimana Penggugat sudah tidak masukbekerja tanpa keterangan yang jelas sejak Tanggal 03 Desember 2013 maka sebagaikonsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) & (2) Permenaker No.Per

nyatanyata cacat Hukum karena10 telah menetapkan Upah Minimum Propinsi Bengkulusecara sepihak, tanpa mempertimbangkan saran dariDewan Pengupahan ; Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat(4) dan pasal 4 ayat (7) Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor : Kep 226/Men/2000tanggal 5 Oktober 2000 ; Keputusan tersebut diterbitkan tidak melaluimekanisme sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat(1), (2), (5), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3)Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per

O1/PGA/VII/13 perihal PKB tertanggal 1 Agustus 2013 yang isinyabahwa PKB periode 201320IS telah selesai. dalam bal ini SPPL sangatmenyayangkan sekali tanpa melibatkan SPPL untuk duduk berundingmembahas pasalperpasal PKB sesuai mekanisme perundingan yang diaturdalam Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupunPermenaker No.PER/16/MLN/X1I/2011 pasal 17 avat 1 (satu).2 (dual dan 3(tiga) tentang tala cara pembuatan dan pendaftaran PKB dan PuiusanMahkamah Konstitusi No.1 15/PDDV 11/2009.17

Turut Tergugat II dalam menerima danmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminanaquo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo.Perdirjen Kekayaaan Negara No.Per.03/KN/2010, tentangpetunjuk teknis pelaksanaan lelang ;Bahwa lelang atas objek perkara aquo berdasarkan ataspermintaan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in casuTergugat I sebagai Pemohon Lelang/Penjual kepada TurutTergugat II sebagaimana dimaksud dalam

Perdirjen Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang sehingga Turut Tergugat II tegaskan bahwadidalam melakukan pelaksanaan pelelangan tidak ada tindakan dari Turut Tergugat IIyang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yaituTurut Tergugat IV sebagai pemegang lelang berdasarkan Kutipan Risalah LelangNo.184/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas sebidang tanah berikut bangunan denganSertifikat Hak

Turut Tergugat II dalam menerima danmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminanaquo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo.Perdirjen Kekayaaan Negara No.Per.03/KN/2010, tentangpetunjuk teknis pelaksanaan lelang ;Bahwa lelang atas objek perkara aquo berdasarkan ataspermintaan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in casuTergugat I sebagai Pemohon Lelang/Penjual kepada TurutTergugat II sebagaimana dimaksud dalam

Perdirjen Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang sehingga Turut Tergugat II tegaskan bahwadidalam melakukan pelaksanaan pelelangan tidak ada tindakan dari Turut Tergugat IIyang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yaituTurut Tergugat IV sebagai pemegang lelang berdasarkan Kutipan Risalah LelangNo.184/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas sebidang tanah berikut bangunan denganSertifikat Hak

Karena menurut UU No. 3Tahun 2004 Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa nelayan kecil adalah orangyang mata pencaharianya melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidupHalamanI12dari28 Putusan Nomor.1/Pid.SusPrk/2018/PNTulseharihari, selanjutnya dalam Permen Kelautan dan Perikanan No.PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayaah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 point 8 menyebutkan bahwaNelayan kecil adalah orang yang mata pencaharianya melakukan penangkapanikan