Menguatkan Putusan Komisi Informasi Sumatera Utara Nomor01/KPTS/KIP/SU/I/201 7. ; 272792 292 222 nnn nnn nnn noe one nen cnn nee nee ne3. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Sumatera Utara Nomor01/KPTS/KIP/SU/I/2017 adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. ;4.

Apalagi atasan dari PPID yang berwenang untuk menanggapikeberatan dari Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan sehinggapermohonan Pemohon Informasi dalam sengketa Informasi Publik Nomor01/KPTS/KIPSU/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dengan mendudukan KPKNL Kisaransebagai Termohon Informasi adalah tidak tepat;Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pemohon Keberatan/ DirekturJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI tersebut, permasalahan hukumyang harus dibahas adalah Apakah Kepala KPKNL

Dengan demikian seharusnya KomisiInformasi Propinsi Sumatera Utara dalam sidang Ajudikasi Non Litigasi menyatakanbahwa Kepala KPKNL Kisaran tidak memiliki legal Standing atau tidak memenuhisyarat sebagai pihak Termohon Informasi dalam sengketa Informasi Nomor01/KPTS/KIP/SU/I/2016 tanggal 16 Januari 2017 5

Putusan Nomor 17 K/TUN/2016dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan PutusanNomor 119/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 5 Oktober 2015 yang amarnyasebagai berikut: Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor01/G/2015/PTUNBNA tanggal 23 April 2015, dan dengan:MENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat

2016ternyata pula lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan dalam mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini,sehingga mengancam kelalaian Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan tersebut, yang berakibat putusan perkara yang dimohonkasasi ini batal demi hukum;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telahsalah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang telahmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor01

hasil pemilihan Kapala Dusun Haji Nyak SyamGampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh danJudex Facti Pengadilian Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam mengadiliperkara yang dimohon Kasasi ini telah melakukan kekeliruan yang nyatadan telah mengambil alih kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bukankewengannya, untuk itu telah terbukti Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan telah melakukan kekeliruan yang nyata yang telahmembatalkan Putusan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor01

PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 119/B/2015/PT.TUN.MDN,tanggal 5 Oktober 2015 yang dimohon kasasi ini harus dibatalkan olehMajelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkaraini, karena nampak dan jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaMedan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peratutanperundangundangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnyaputusan yang bersangkutan sebab pertimbangan hukum Judex FactiePengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor01

Putusan Nomor 17 K/TUN/2016sendiri Menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor01/G/2015/PTUN.BNA, tanggal 23 April 2015;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengandung kesalahan dalampenerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dinilaimempunyai dasar yang kuat, karena

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan PengadilanNegeri Polewali Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Pol, adalah tanah/objek yangsama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan NegeriPolewali Nomor 5/Pdt.G/2004/PN Pol, juncto Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 125/PDT/2005/PT MKS, juncto Putusan Mahkamah AgungNomor 157/K/Pdt/2007, juncto Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor01/Pdt.Plw/2009/PN Pol, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3024K/Pat/2010, yuncto Putusan Peninjauan Kembali

(PK) Mahkamah AgungNomor 342 PK/Pdt/2013, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah didilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 5/Pdt.G/2004/PN Pol, (antara pihakpihnak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau samatingkatnya telah diberikan putusan yang saling bertentangan satu denganyang lainnya/Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pdt.G/ 2013/PN Pol, bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor01/Pdt.Plw

Pemohon PK semula TurutTergugat, dimana yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perlawananeksekusi tersebut adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam Nomor34/Pdt.G/2013/PN Pol, (antara pihakpihnak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau samatingkatnya telah diberikan putusan yang saling bertentangan satu denganyang lainnya) Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pol, bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor01

Rippungyang diperoleh dengan cara membeli dari Sitti/Sitti Saris seharga Rp8.000,adalah dalil/alasan yang sama yang telah dipergunakan (dijadikan dalil) olehTergugat II dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pol, tersebut ketikamengajukan gugatan perlawanan eksekusi melawan ibu kandung PemohonPK semula Turut Tergugat (vide Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor01/Pdt.Plw/2009/PN Pol, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3024K/Padt/2010, yuncto Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah AgungNomor 342

Bahwa oleh karena pihak, objek dan dalil/alasan yang terdapat/tercantumdalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 34/Pdt.G/2013/PN Pol,adalah juga merupakan pihak, objek dan dalil/alasan yang sama yangterdapat/tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor01/Pdt.Plw/2009/PN Pol, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3024K/Pat/2010, yuncto Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah AgungNomor 342 PK/Pdt/2013, maka sudah sangat jelas dan tegas adanyaputusan yang saling bertentangan;8.

Risalah Lelang Nomor : 145/2004tertanggal 01 November 2016 adalah cacat hukum;Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor : 21/Pdt.Plw/2017/PN Dpk10.11.Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo. Risalah Lelang Nomor : 145/2004tertanggal 01 November 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo.

Fotocopy : Penetapan Aanmaning Panggilan Teguran (Aanmaning)Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN. Dpk Jo Risalah LelangNomor : 145/2004 tanggal 22 Januari 2013, Surat PanggilanTerguran/Aanmaning Nomor01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN. Dpk Jo Risalah LelangNomor : 145/2004 tanggal 22 Januari 2013 tanggal 22 Januan2013 dan Berita Acara Panggilan Terguran/AanmaningNomor : 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN.

Fotocopy : Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor01/Pen.PdtAanm.Eks.Peng/2006/PN.

Dpk JoRisalah Lelang Nomor : 145/2004 tanggal 22 Januari 2013 tanggal 22 Januari2013 dan Berita Acara Panggilan Terguran/Aanmaning Nomor01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN.

Dpk Jo RisalahLelang Nomor : 145/2004 tanggal 28 Desember 2016, (diberi tanda T.I 6a) danBerita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN.

Nomor 640 K/Padt/2019Dalam Eksepsi;Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;1.2:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telahdilaksanakan oleh Juru sita Pengadian Negeri Depoksebagaimana Berita Acara peletakan sita jaminan Nomor01/Pen.Pdt/Del.CB/2016/PN.Dpk juncto Nomor 36/Pdt.G/2016/Pn.Mnd tertanggal 27 September 2016;.

Manado tanggal26 April 2016 Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mnd ; Mengabulkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat ; Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mnd;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaara); Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yangtelah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depoksebagaimana berita acara peletakan sita jaminan Nomor01

/Pen.Pdt/Del.CB/2016/Pn Dpk. juncto Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Mnd. tertanggal 27 September 2016 ; Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telahdilaksanakan oleh Jurusita pengadilan Negeri Depoksebagaimana berita acara peletakan sita jaminan Nomor01/Pen.Pdt/Del.CB/2016/Pn.Dpk. juncto Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Mnd. tertanggal 27 September 2016 ; Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding ditetapbkan sejumlah

Il Purwakarta, dengan batasbatas : Utara : Jalan perusahaan perkebunan PTP XIl Timur : Jalan ke Cikumpay Selatan : Tanah dan bangunan Pabrik Great River Garmen Barat : Sungai CiherangBahwa selanjutnya atas Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo.

Bahwa selanjutnya atas dilaksanakannya Sita Eksekusi atas sebidang tanahHak Milik Adat sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo.

Menyatakan batal Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo. Nomor : 045/2000 Eks tanggal25 Juni 2012;4.

No. 27/Pdt.G.PLW/2014/PN.PWK,12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/BA.ST/Del.Pdt.Eks./2012/PN.

No. 27/Pdt.G.PLW/2014/PN.PWK,Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil perlawanannya, Pelawanmengajukan bukti surat P5 dan dibenarkan juga oleh Terlawan denganmengajukan bukti surat T.V, VI, VlI1 yang samasama berupa PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 379/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST tanggal23 September 1999 ;Menimbang, bahwa = atasterbitnya Penetapan Nomor01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012/PN.Pwk Jo.

terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/PenetapanPengesahan Perkawinan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukumPemohon tersebut;Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agarmenyatakan sah perkawinan antara MUJIYAH dengan SUTAJI yangHalaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2020/PN BItdilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1979 secara agama Kristen, Perkawinantersebut dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Allah Wates KabupatenBlitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor01

Pemohon sangat membutuhkan AktaPerkawinan, yang mana terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/PenetapanPengesahan Perkawinan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukumPemohon tersebut; Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agarmenyatakan sah perkawinan antara MUJIYAH dengan SUTAJI yangdilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1979 secara agama Kristen, Perkawinantersebut dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Allah Wates KabupatenBlitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor01

terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/PenetapanPengesahan Perkawinan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukumPemohon tersebut;Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2020/PN BIt Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agarmenyatakan sah perkawinan antara MUJIYAH dengan SUTAJI yangdilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1979 secara agama Kristen, Perkawinantersebut dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Allah Wates KabupatenBlitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor01

Menyatakan sah perkawinan antara MUJIYAH dengan SUTAJI yangdilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1979 secara agama Kristen, Perkawinantersebut dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Allan Wates KabupatenBlitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor01/GSIAPLDPWATES/SKPM/VI1/2020 tertanggal 10 Juni 2020;3.

Menetapkan barang bukti berupa : 462 (empat ratus enam puluh dua) pohon bibit kelapa sawit, dirampas untuk negara ; 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat Hak Guna Usaha No.1 tahun 1987 ; Foto copy Surat keterangan Pengolahan (SKP) nomor01/956/SKP/II/1978 tertanggal 27 Februari 1978 : Foto copy Surat keterangan Pengolahan (SKP) nomor01/957/SKP/II/1978 tertanggal 27 Februari 1978 ; Foto copy Surat keterangan Pengolahan (SKP) nomor01/930/SKP/II/1978tertanggal 27 Februari 1978 ; Foto copy Surat keterangan

Pengolahan (SKP) nomor01/969/SKP/I/M 978 tertanggal 27 Februari 1978 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Menyatakan non exccutable Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor01/Pdt.G/2008/PN.Bgl., jo.

No. 759 K/Pdt/2014diperiksa kembali: Pelawan/Terbanding mengajukan perlawanan sebagai mana terdaftar Nomor02/Pdt.Plw/2012/PN.Bgl., Kepada Terlawan , Terlawan Il, Ill dan IV; Terhadap eksekusi Putusan Negeri Bangil tanggal 9 Juli 2008, Nomor01/Pdt.G/2008/PN.Bgl., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timurtanggal 20 Januari 2009, Nomor 697/PDT/2009/PT.Sby., jo. PutusanMahkamah Agung RI tanggal 26 April 2011, Nomor 1926 K/PDT/2010.

,sedangkan Terlawan Il, Ill dan IV adalah pihak yang kalah dalam perkaratersebut, yang konon adalah Saudara kandung Pelawan; Bahwa Terlawan Il, Ill dan IV sekarang mengajukan Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Juli 2008, Nomor01/Pdt.G/2008/PN.Bgl., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timurtertanggal 20 Januari 2009, Nomor 697/PDT/2009/PT.Sby., jo.

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 26 April 2011, Nomor 1926 K/PDT/2010;Sesuai surat Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 14 Januari 2013,perinal Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali perkara Nomor01/Pdt.PK/2012/PN.Bgl., jo. 01/Pdt.G/2008/PN.Bgl., foto copy terlampir,dan sudah terdaftar pada tanggal 12 Juni 2013, Reg. 345 PK/PDT/2013;4.

Bahwa berdasarkan Putusan Negeri Bangil tanggal 9 Juli 2008, Nomor01/Pdt.G/2008/PN.Bgl., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal20 Januari 2009, Nomor 697/PDT/2009/PT.Sby., jo. Putusan MahkamahAgung RI tanggal 26 April 2011, Nomor 1926 K/PDT/2010 tersebut, telahmempunyai kekuatan hukum, bahwa objek sengketa dalam perkara perdatadalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 7 Februari 2013, Nomor02/Pdt.Plw/2012/PN.Bgl., jo.

Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor01/Pen.JN.Anak/2018/MS.Lsk tanggal 30 Oktober 2018, terhitung sejak 30Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syariyah LhoksukonNomor 01/Pen.JN.Anak/2018/MS.Lsk, terhitung sejak 14 November 2018sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;6.

Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syariyah Aceh Nomor02/Pen.JN.Anak/2018/MSAceh tanggal 20 Desember 2018, terhitung sejaktanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;Mahkamah Syariyah tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember2018 telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara ini dalam tingkatbanding terhadap Putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor01/JN.Anak/2018/MS.Lsk., tanggal 28 November 2018 Masehi

Terdakwa Il pada tanggal 07Desember 2018 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding pada tanggal 11 Desember 2018, yang diterima di KepaniteraanMahkamah Syariyah Lhoksukon tanggal 11 Desember 2018, memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Desember2018, sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingsebagaimana keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yangditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor01

AdvokatPenasehat Hukum berkantor pada YayasanBantuan Hukum Advokasi Persada beralamat di Aceh Utara berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 072/SKPid/Nop/2018 tanggal 05 Nopember 2018sedangkan Terdakwa Il tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipuntelah diberi Kkesempatan untuk mempergunakan haknya itu ;Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syariyah Aceh Nomor01/JN.Anak/2019/MS.Aceh tanggal 04 Januari 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkatbanding

No.01/JN.Anak/2019/MS.AcehMengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 TentangPemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;e Membatalkan Putusan Mahkamah = Syariyah Lhoksukon Nomor01/JN.Anak/2018/MS.Lsk., tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatandengan tanggal

Soekarno belakang Pengadilan NegeriSaumlaki RT.07 RW.03, Kecamatan Tanimbar Selatan, dahuluKabupaten Maluku Tenggara Barat sekarang KabupatenKepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/Pdt.Bth/RL&P/19 tanggal 30 Agustus 2019 yang terdaftarpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27U4/74/HK.02/09/2019 tanggal 25 September 2019;Semula Pelawan sekarang sebagai Pembanding;LawanBupati Kepulauan Tanimbar, bertempat tinggal di Jin. Ir.

gugatan pelawan dinyatakan kabur atau obscuur libel,maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkarauntuk menyatakan gugatan perlawanan pelawan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagaibagian dalam pokok perkara.Bahwa Pelawan dalam dalil gugatan perlawanan point 1 s/d point 6 padapokoknya bahwa meminta kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untukmencabut dan membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor01

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/BA.Eks/2019/PN Sml, oleh Pengadilan Negeri Saumlaki mengikatPelawan.5. Mempertahankan Penetapan Sita Eksekusi Nomor:01/Pen.Pdt/SitaEksekusi/2019/PN Sml, tertanggal 27 Mei 2019 jo Berita Acara SitaEksekusi Nomor : 01/BA.Eks/2019/PN Sml, oleh Pengadilan NegeriSaumlaki.6.

Berita acara Sita Eksekusi Nomor01/BA.Eks/2019/PN Sml., sehingga hibah tersebut tidak dilakukandihadapan notaris dan pada waktu pemeriksaan bukti dan saksi,ditemukan rekayasa terhadap data, dimana pada surat hibahPembanding/Terlawan (Principal) berumur 18 Tahun namunsesungguhnya ketika dicocokan sama bukti biodata kependudukandan saksi Selverinus Arbol (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk)Pembanding/Pelawan (principal) lahir pada tanggal 20 Desember1999, sehingga saat dilaksanakannya hibah Pembanding

permohonan banding dari Pembanding / Pelawantersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor39/Pdt.Bth/2019/PN Sml tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;DENGAN MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Pelawan/ Pembanding;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; Mempertahankan sita eksekusi berdasarkan Penetapan SitaEksekusi Nomor 01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2019/PN Sml tertanggal 27 Mel2019 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01

Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Yuliana Haryati Djapa OlePada tanggal 07111999 berdasarkan akta perkawinan nomor01/29/X1/1999 tanggan 071119992. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1999 telah lahir seorang anak lakiyang bernama Melkianus Bole dari pasangan suami istri yaitu LukasLowa Bol (ayah) dan Rara Moto (ibu)3. Bahwa anak yang bernama Melkianus Bole lahir pada tanggal 14Oktober 1999 telah tinggal dengan pemohon sejak tahun 2020 4.

Saksi YulianaHaryati Djappa Ole, dibawah sumpah/janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut :>,,~Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan wali bagi anakPemohon yang bernama Melkianus Bole, jenis kelamin lakilaki, lahirpada tanggal 14 Oktober 1999 di Lega;Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Yuliana Haryati DjapaOle Pada tanggal 07111999 berdasarkan akta perkawinan nomor01/29/X1/1999 tanggan 07111999;Bahwa anak Pemohon yang bernama Melkianus Bole tersebutsementara

Saksi KRISTINA DENGI WALU, dibawah sumpah/janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :>,>,Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetanggaPemohon,;,~Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan wali bagi anakPemohon yang bernama Melkianus Bole, jenis kelamin lakilaki,lahir pada tanggal 14 Oktober 1999 di Lega;** Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Yuliana Haryati DjapaOle Pada tanggal 07111999 berdasarkan akta perkawinan nomor01/29/X1/1999 tanggan 07111999

., juncto Nomor01/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.

., juncto Nomor01/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Niaga Jakarta Pusat masingmasing pada tanggal itu juga;Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada TermohonKasasi/Pemohon PKPU pada tanggal 24 Juli 2017 dan tanggal 25 Julu 2017,kemudian Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal

dengan segalaakibat hukumnya sejak putusan a quo diucapkan;Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi dahuluPemohon PKPU;AtauApabila Majelis Hakim Agung tingkat kasasi a quo berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (et aequo et bono);Pemohon Kasasi II:1.Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta memori kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor01

pendidikan terakhir ,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman diKabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan pihakpihak yang berperkara,keluarga para pihak serta saksi di muka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 03 Januari 2011 yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor01

Biaya menurut hukum; Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.SmnMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yangtelah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa HukumnyaXXXXX, pekerjaan Penasehat Hukum, alamat Kabupaten Sleman,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 30 Desember 2010,yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor01/2011/PA.Smn, tanggal 03 Januari 2011, akan tetapiTergugat tidak pernah hadir dan tidak

menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipunmenurut berita acara surat panggilan (relaas) panggilan Nomor01/Pdt.G/2011/PA.Smn. tanggal 10 Januari 2011, dan nomoryang sama tanggal 26 Januari 2011, serta tanggal 10 Februari2011, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan olehsuatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikanPenggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akantetapi

/PEMBINA/V1I/2017 yang dilakukan dengan cara merubah BeritaAcara Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak(YARSI PONTIANAK) tertanggal 03 April 2017 Nomor01/PEMBINA/VI/2017, yang mana dalam Berita Acara RapatPembina tertanggal 05 Juni 2017 Nomor 01/PEMBINA/V1I/2017 darisemula tertera tertanggal 03 April 2017 Nomor01/PEMBINA/V1I/2017 dirubah menjadi tertera tertanggal 05 Juni2017 Nomor 01/PEMBINA/VI/2017, yang hal ini dilakukanTERGUGAT dan TERGUGAT II dengan meksud membuat seolaholah pada

,M.Kn (TURUTTERGUGAT) adalah didasarkan pada Berita Acara RapatPembina Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak Nomor01/PEMBINA/V1/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang mengandungketerangan yang tidak berdasarkan pada fakta yangbenar/palsu, yaitu :a.

Bahwa pada halaman 1 (satu), menurut keterangannyadalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikankepadanya oleh Yayasan yang akan disebut seperti yangtertuang dalam Berita Acara Rapat Umum PembinaYayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (YARSIPONTIANAK), yang dibuat dibawah tangan bermeteraicukup tertanggal 05 Juni 2017 Nomor01/PEMBINA/VI/2017 ;b.

03 April 2017 Nomor01/PEMBINA/VI/2017 yang mana didalam Berita Acara RapatPembina Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (YARSIPONTIANAK) tertanggal 03 April 2017 tersebut dari semulatertera tertanggal 03 April 2017 Nomor 01/PEMBINA/V1I/2017dirubah menjadi tertera tertanggal 05 Juni 2017 Nomor01/PEMBINA/V1/2017, yang hal ini dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II dengan maksud seolaholah pada tanggal 05Juni 2017 ada diadakan Rapat Pembina Yayasan Rumah SakitIslam Pontianak (YARSI PONTIANAK yang mengangkatTERGUGAT

Apakah Akta Notaris Nomor01 tanggal 6 Juli 2017 yang dibuat dinadapan dan oleh SUNDUS AKBAR,SH.,M.Kn tersebut sah dan mengikat serta berkekuatan hukum ? dan apakahbenar Berita Acara Rapat Pembina YARSI Pontianak Nomor01/PEMBINA/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tersebut diadakan telah memenuhiketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), (4), dan (6) dan Pasal 11 ayat (1) huruf adari Anggaran Dasar YARSI Pontianak ?

Balai Asahan,147/06/1970, Jenis Kelamin : Permpuan, TempatTinggal : Dusun III/ RT 15 / RW 06 Desa Batas KabupatenRokan Hulu, Pekerjaan : Petani/Pekebun Selanjutnyadisebut Tergugat IlPengadilan Negeri terSebut; Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal28 Januari 2019 Nomor 01/Pdt.GS/2019/PN Prp tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara inl; Halaman 1 Penetapan Nomor 01/Pdt.GS/2019/PN PrpTelah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 28 Januari 2019 Nomor01

/Pdt.G/2019/PN Prp tentang Penetapan hari sidang pertama; Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan; Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 14 Januari2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri PasirPengaraian pada tanggal 28 Januari 2019, di bawah Register perkara Nomor01/Pdt.GS/2019/PNPr); 222 2n nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nen nnn=Menimbang, bahwa pada hari persidangan

Muhtar Mansur, umur 21 tahun, agama IslamPendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di Dusun Lingkung Daye RT.0O0 Desa Puyung KecamatanJonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagaiPemohonPengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat /kuasanya di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor01

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor01/Pdt.P/2019/PA.Pra dari Pemohon;Hal 3 dari 4 hal. Pent. No. 01/Pdt.G/2019/PA.Pra..

Membebaskan kepada Penggugat dari selurun biaya yang timbul akibatperkara iniSUBSIDAIRatau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohonputusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datangmenghadap dengan menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia padatanggal O1 Maret 2019 sebagaimana Surat Kematian Nomor01/I11/429.520.01/2019 tanggal 20 Maret 2019;Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita

acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnyadipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor01/I11/429.520.01/2019 tanggal 20 Maret 2019 Tergugat terbukti telah meninggaldunia pada tanggal 01 Maret 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka harusdinyatakan Tergugat telah meninggal dunia, oleh karena itu berdasarkan

Il, ParaTermohon Kasasi Ill;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhanya;Menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor01

Menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor01/HM/BPN.31BTL/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal PembatalanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta Nomor 03/01520.109.04BTL2007 tanggal 6 Februari2007 tentang Pembatalah Hak Milik Nomor 98 Cipinang Besar atasnama Erna Emanbhudi sebagian seluas 2.138 M2 dari luas seluruhnyaseluas 6.147 M2 Terletak di Jalan Mayor Jenderal D.I.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor01/HM/BPN.31BTL/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal PembatalanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta Nomor 03/01520.109.04BTL2007 tanggal 6 Februari2007 tentang Pembatalah Hak Milik Nomor 98 Cipinang Besar atasnama Erna Emanbhudi sebagian seluas 2.138 M2 dari luas seluruhnyaseluas 6.147 M2 Terletak

dan mengadili perkara perkaraPerdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :Haji ICHWANNUTTAQWA, SE Pekerjawaan Swasta, Alamat Jalan SiradjSalman Blok A4, Komplek Ruko Grand Mutiara, Kota Samarinda, selanjutnyadisebut TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;.KHAIRU SUBHAN, S.H, Pekerjaan Notaris, Alamat Jalan Pangeran AntarasariNomor 03, Kota Samarinda, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;LAWANMIRWATY, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mawar Rt.05 Nomor01

, Kota Samarinda.REVA RAHMAN DANY HAFIDS, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di JalanMawar Rt.05 Nomor 01, Kota Samarinda.M.SAHEDI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mawar Rt.05 Nomor01, Kota Samarinda.M.DAURY, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mawar Rt.05 Nomor01, Kota Samarinda.Semuanya disebut selaku PENGGUGAT, dalam hal ini diwakili oleh Kuasahukumnya MINTON SITUNGKIR, S.H., M.H dan YEYES ARIANTO, S.HAdvokat /Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat, Pengacara/Penasehat hukum