Ditemukan 98 data
66 — 21
apabila Pengadilan karena alat pembuktianyang sah menurut Undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggarPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasa
82 — 27
tenaganya oleh Pemerintah Kab.Boalemo ; Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan maka pidana yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawahini menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan ;Mengingat pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasa
220 — 142
perkara pidananyadihentian pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor : 21/PUUXIV/2014 tanggal 28 April 2015, obyekpraperadilan telah diperluas, yaitu selain sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP,juga ditambahdengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan,sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka menjadi tersangkamerupakan obyek pemeriksaan praperadilan dan oleh karena yang menjadiTermohon adalah Komisi Pemberantasa
89 — 27
mempunyai kekuatan mengikat.Hal ini membawa konsekuensi bahwa sifat melawan hukum yang tercantum di dalamrumusan norma Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaknai sebagai sifat melawan hukumformal yang sebelumnya mencakup sifat melawan hukum dalam arti materiil.Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum tercantum secaraexpressis verbis (secara nyata dan jelas) dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa
102 — 145
UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 46Putusan No.13/Pid.SusTPK/2016/PN Gto Hal. 149/152tahun 1999 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa YANNI MOTTO tersebut tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaanprimer ;2.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ALBERT HANY KALOH, SE
350 — 222
dengandemikian Unsur melakukan ,menyuruh lakukan ,turut serta melakukan telahterbukti;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,Maka semua unsur dari dakwaan Primer telah terbukti, Sehingga dengandemikian Terdakwa haruslah dianggap telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primeryaitu melanggar pasal pada pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang pemberantasa
58 — 35
tanggal 4 Jubi 2013yang pada pokoknya sebagai berikut ;DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sependapatdengan saya dan mohon agar Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang amarnyaberbunyi :1 Menyatakan saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirobah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasa
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARUN HI. HASIM alias HARUN
92 — 31
UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndangNomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sertaperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Harun HI. Hasim alias Harun tersebut tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan primer ;2. Membebaskan terdakwa Harun HI.
103 — 38
Unsurmenyalah gunakan kewenangan ,kesempatan, atausarana yang adapadanya ,karenajabatan atau kedudukan .Menimbang bahwa menyalah gunakan kewenangan adalah merupakan inti (bestandle delic ) dari Pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa TindakPidana Korupsi ,secara teoritis unsur menyalah gunakan kewenangan adalah berbedadengan unsur melawan hukum.
81 — 13
materil adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MahkamahAgung dalam beberapa putusannya Nomor : 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006,tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuanpasal 2 ayat Undangundang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang pemberantasa
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARRY HORATIAN
159 — 187
UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa HARRY HORATIAN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Primer;2.
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
251 — 138
Memori Bandingnya yang padapokonya berpendapat agar Pengadilan Tinggi Jakarta ( Pengadilan TingkatBanding) menolak permohonan banding dari Memori Banding yang diajukanoleh Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan Terdakwa DAVID MANIBUItelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi Secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu karena melanggar Pasal2 Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa
113 — 1642
mempunyai kekuatanmengjikat.Hal ini membawa konsekuensi bahwa sifat melawan hukum yangtercantum di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi321dimaknai sebagai sifat melawan hukum formal yang sebelumnyamencakup sifat melawan hukum dalam arti materiil.Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukumtercantum secara expressis verbis (secara nyata dan jelas) dalamrumusan norma Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasa