Ditemukan 100 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemberantasan pembrantasan pemberantas pembarantasan pemberaantasan pemberatasan pembernatasan pemberantasanã
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 11 Agustus 2015 — H. SAPAR BAHRI.IR, Msi Bin A.ROZAK ZULKIFLI, SP Bin HABIBULLAH BUSRONI Drs. BUNYAMIN Bin HASAN MATTJIK THOIBI YUSUF Bin YUSUF
61 — 22
  • apabila Pengadilan karena alat pembuktianyang sah menurut Undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggapdapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggarPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256 K/PID.SUS/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — AANG PUNGKY RIYANTYO Bin SUMEH
36 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur setiap orang.Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 yang telahdiubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasa TindakPidana Korupsi yang dimaksud setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi, artinya setiap subjek hukum ataupelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya, yang dalam perkara ini setiap orang tersebut adalahOrang yang diajukan dalam persidangan oleh kami Jaksa PenuntutUmum sebagai Terdakwa yaitu bernama AANG PUNGKY RIYANTO
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 29/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 29 Januari 2014 — - SYUMAN TAKDIR ALS ADI
84 — 26
  • mempunyai kekuatan mengikat.Hal ini membawa konsekuensi bahwa sifat melawan hukum yang tercantum di dalamrumusan norma Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaknai sebagai sifat melawan hukumformal yang sebelumnya mencakup sifat melawan hukum dalam arti materiil.Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum tercantum secaraexpressis verbis (secara nyata dan jelas) dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 24 Nopember 2015 — - Drs. ABDUL AZIS BADJODA, MM.Mpub
78 — 27
  • tenaganya oleh Pemerintah Kab.Boalemo ; Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan maka pidana yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawahini menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan ;Mengingat pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 21-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H.
217 — 138
  • perkara pidananyadihentian pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor : 21/PUUXIV/2014 tanggal 28 April 2015, obyekpraperadilan telah diperluas, yaitu selain sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP,juga ditambahdengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan,sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka menjadi tersangkamerupakan obyek pemeriksaan praperadilan dan oleh karena yang menjadiTermohon adalah Komisi Pemberantasa
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - YANNI MOTTO
98 — 145
  • UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 46Putusan No.13/Pid.SusTPK/2016/PN Gto Hal. 149/152tahun 1999 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa YANNI MOTTO tersebut tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaanprimer ;2.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 26-04-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN MANADO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 13 Agustus 2018 — - Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGO, M.Si
209 — 41
  • denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimanadimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor : 996 K/PID/2006tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1974K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatanmelawan hukum materil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang pemberantasa
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 13/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 3 Juli 2013 — ZULHAIMI CH NASUTION
56 — 35
  • tanggal 4 Jubi 2013yang pada pokoknya sebagai berikut ;DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sependapatdengan saya dan mohon agar Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang amarnyaberbunyi :1 Menyatakan saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirobah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasa
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 19-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ABRAHAM J. BATOEK, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ALBERT HANY KALOH, SE
335 — 212
  • dengandemikian Unsur melakukan ,menyuruh lakukan ,turut serta melakukan telahterbukti;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,Maka semua unsur dari dakwaan Primer telah terbukti, Sehingga dengandemikian Terdakwa haruslah dianggap telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primeryaitu melanggar pasal pada pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang pemberantasa
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARUN HI. HASIM alias HARUN
90 — 31
  • UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndangNomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sertaperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Harun HI. Hasim alias Harun tersebut tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan primer ;2. Membebaskan terdakwa Harun HI.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 11 Februari 2015 — Muis, SE Bin Sutardji (Alm) (Terdakwa)
74 — 13
  • materil adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MahkamahAgung dalam beberapa putusannya Nomor : 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006,tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuanpasal 2 ayat Undangundang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang pemberantasa
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 3 Mei 2012 — AHMAD SAIKHU Bin WAHYA SUHARMA
98 — 38
  • Unsurmenyalah gunakan kewenangan ,kesempatan, atausarana yang adapadanya ,karenajabatan atau kedudukan .Menimbang bahwa menyalah gunakan kewenangan adalah merupakan inti (bestandle delic ) dari Pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa TindakPidana Korupsi ,secara teoritis unsur menyalah gunakan kewenangan adalah berbedadengan unsur melawan hukum.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARRY HORATIAN
155 — 187
  • UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa HARRY HORATIAN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Primer;2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
247 — 136
  • Memori Bandingnya yang padapokonya berpendapat agar Pengadilan Tinggi Jakarta ( Pengadilan TingkatBanding) menolak permohonan banding dari Memori Banding yang diajukanoleh Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan Terdakwa DAVID MANIBUItelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi Secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu karena melanggar Pasal2 Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
98 — 1628
  • mempunyai kekuatanmengjikat.Hal ini membawa konsekuensi bahwa sifat melawan hukum yangtercantum di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi321dimaknai sebagai sifat melawan hukum formal yang sebelumnyamencakup sifat melawan hukum dalam arti materiil.Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukumtercantum secara expressis verbis (secara nyata dan jelas) dalamrumusan norma Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasa