Ditemukan 148 data
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
142 — 134
Eni Haswita (perkara terpisah) selakuKepala Balai Laboratorium Klinik dan Kesehatan Hewan (BLKKH) Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumateraBarat, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair,telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan.Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau Suatu korporasi,dengan membagikan hasil pengutan retribusi Pelayanan Kesehatan dan PengobatanHewan
Telah melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang, denganmembagikan hasil pengutan retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewantersebut sejumlah Rp.112.918.440, kepada yang tidak berhak termasuk terdakwa Drh.Syamsurijal masingmasing sebagai berikut : NO. NAMA NILAI YANG DITERIMA (Rp)1. Drh. Enni Haswita 11.034.000,2. Ir. Petra Badu 4.373.970,3. Drh. Syamsurijal 15.713.130,4. Drh.
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
128 — 34
PDG.Bahwa pengutan uang iuran komite itu tidak ada dikaitkan dengan Siswabaik yang akan mengikuti ujian dan Siswa tetap dibolehkan untukmengikuti ujian;Bahwa siswa yang tidak membayar Surat Keterangan Lulus (SKL) nyatetap diberikan, sedangkan ljazah pada saat itu belum siap;Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Siswa yang memiliki Kartu IndonesiaPintar (KIP) dapat kiringanan dalam pembayaran uang iuran komite;Bahwa Siswa yang benarbenar tidak mampu tidak ada dipungut uangiuran komite;Bahwa yang membuat
Tapi apabila si orang tua Siswabenarbenar tidak mampu akan diberikan keringanan;Bahwa Yang termasuk kriteria tidak mampu itu salah satunya adalahrumahnya tidak layak huni;Bahwa dari Hasil peninjauan kelapangan dari 10 %, 7 % itu tidak sesuaidengan surat keterangan yang diajukan;Bahwa data hasil peninjauan tersebut berada di SMKN 2 Kota Solok;Bahwa Pengutan uang iuran komite itu tidak ada dikaitkan dengan Siswabaik yang akan mengikuti ujian dan Siswa tetap dibolehkan untukmengikuti ujian;Bahwa Siswa
Tapi apabila si orang tua Siswa benarbenar tidakmampu akan diberikan keringanan;Bahwa Yang termasuk kriteria tidak mampu itu salah satunya adalahrumahnya tidak layak huni;Bahwa berdasarkan Hasil peninjauan kelapangan dari 10 %, 7 % itu tidaksesuai dengan surat keterangan yang diajukan dan data ini ada di SMKN 2Kota Solok;Bahwa Pengutan uang iuran komite itu tidak ada dikaitkan dengan Siswabaik yang akan mengikuti ujian dan Siswa tetap dibolehkan untukmengikuti ujian;Him 84 dari 199 Him.
Dalam penggunaan uang komite ada batasanbatasanyang dilarang dalam penggunaanyaBahwa Dalam penggunaan uang komite ada batasanbatasan yangdilarang dalam penggunaanya, Seharusnya uang komite itu ada dilakukanaudit, kalaupun itu dilakukan audit yang melakukannya adalah Inspektorat.Bahwa Sekolah tidak harus meminta izin atau memberitahukan kepadaDinas Pendidikan untuk melakukan pengutan, karena permendikbud itusudah ada mengatur sepanjang sumbangan komite.
Dalam pengutan itu tidak ada yang tidak boleh sebagaimanadalam pungutan, sepanjang disetujui.Atas pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak membantahnya.2. Ahli Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH, keterangannya dibacakandipersidanghan sebagai berikut : Bahwa Ahli berpendapat, sesuai dengan kronologis peristiwa yangdisampaikan penyidik kepada Ahli, terdapat peristiwa pidana yang harusdibuktikan :1.
200 — 28
dari pengusaan dan kepemilikan tersangka,tetapi disita dari saksi JASMAN dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannyadengan Terdakwa;Bahwa dalam amar tuntutan JPU poin ke tiga telah menuntut kepada majelis hakimuntuk menyatkan barang bukti berupa : Uang sebanyaka Rp. 121.000.000, dirampas untuk Negara, hal tersebut nyatanyatatelah bertentangan dengan dakwaan JPU sendiri karena dalam dakwaan maupuntuntutannya JPU telah menyimpulkan kontraktorlah sebagai pihak yang merasadirugikan karena akibat pengutan
44 — 7
lima ratus juta rupiah) dan pembayarannya sudah selesai;Bahwa yang jadi masalah adalah ketika penggalian sudah dimulai, dan sekarangjalan masuk ke lokasi ada 2;Bahwa jalan masuk yang pertama yang membuat adalah Tergugat dan yangmembuat jalan kedua adalah Penggugat karena jalan yang pertama ditutup;Bahwa retribusi dipungut oleh Pegawainya Tergugat dari setiap kendaraan yangmengangkut pasir dan Batu pihak Penggugat dipungut sebesar Rp. 10.000, ;Bahwa kemudian yang menjadi masalah adalah mengenai pengutan
WAHYUDI KUOSO, SH., MH
Terdakwa:
Sulaiman Bin Hasbi
103 — 28
Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaanGampong;d. Menyetujui pengeluan atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBG Gampong;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBG Gampong.3. Geuchikk dalam melaksanakan oleh pengelolaan keuangangampong di bantu oleh PTPKG.4. PTPKG adalah perangkan gampong yang terdiri dari :a. Sekretaris gampongb. Kepala Urusanc. Bendahara5.
tentang pengelolaan Keuangan Gampong sesuai denganBab IV Kekuasaan Pengelolaan Keungan GampongHalaman 38 dari 97 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PN Bna Sebagai kepala pemerintah gampong adalah pemegang kekuasaanpengelola keuangan di gampong dan mewakili pemerintahGampong dalam kepemilikan kekayaan gampong yang dipisahkan;=" Geusyik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyaikewenangan ;= Menetapkan Kebijakan tentang pelaksana an APBG Gampong;= Menetapkan PTPKG; Menetapkan petugas yang melakukan pengutan
106 — 32
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab Kuansing Nomor : 174/SPP-LS/31.003/2013, Tanggal 03 Desember 2013.80) Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 172/SPP-LS/31.003/2013 Tanggal 03 Desember 2013 beserta lampiran II dan III81) Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2013 Kode Rekening 1.03.07.31.003.5.2.03.26.19.82) Surat Kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Nomor : 172/SPP-LS/31.003/2013, Perihal pemberitahuan pengutan
Tanggal 11 November 2013.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruangkab Kuansing Nomor : 174/SPPLS/31.003/2013, Tanggal 03 Desember2013.Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 172/SPPLS/31.003/2013 Tanggal 03Desember 2013 beserta lampiran Il dan IllKwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2013 Kode Rekening1.03.07.31.003.5.2.03.26.19.Surat Kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Nomor :172/SPPLS/31.003/2013, Perihal pemberitahuan pengutan
109 — 54
Bahwa riil Jumlah uang yang diberikan oleh saudara MarkusRaynold Banya, SH kepada terdakwa :Tanggal 08 Desember 2010 => Rp. 98.000.000,Tanggal 23 Desember 2010 => Rp. 500.800.000.Rp. 698.800.000,Total belanja material bangunan, upah pekerja/tukang, pajak galianC, pengutan resmi lainnya sebanyak + Rp.817.210.500, ( delapanratus tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah )Sehingga jelas ada pengeluaran belanja lebih yang tidakdiperhitungkan dalam menghitung kerugian negara dalam perkarainiBahwa
I Made Dipa Umbara, SH
Terdakwa:
I Made Swadhiaya
94 — 38
Perusahan Boat Jiva ( alamat Desa Jungutbatu Nusa Lembongan );4).1 WAYAN JUNI melakukan pengutan sebanyak 1 ( satu ) perusahan yaituPerusahan Boat Goal Island ( alamat Desa Jungutbatu Nusa Penida);5). PAK NULATA melakukan pungutan sebanyak 2 (dua ) Perusahan yaitu;a. Perusahan Boat Sugriwa ( alamat Desa Jungutbatu Nusa Penida );b. Peusahan Boat Artamas ( alamat desa Jungutbatu Nusa Penida );6). NYOMAN ARSANA melakukan pungutan sebanyak 1 ( satu ) Perusahanyaitrtu.
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saidi Siregar yangdminta Terdakwa berbicara kepada orang tua murid mengenaipermintaan dana tersebut, memang Ketua Komite Sekolah, tapikegiatan hari itu) bukan Rapat Komite Sekolah ;Bahwa, dari permintaan dana oleh Terdakwa tersebut,62terkumpul uang sebesar Rp. 15.130.000, (lima belas jutaseratus tiga puluh ribu rupiah), namun sebelum aksipengumpulan dana itu. selesai Cabang Kejaksan Negara Pinangmelakukan penggeledahan dan penyetopan dan mengusut sertamenyidik kegiatan pengutan orang tua ;Menimbang
56 — 33
ribu rupiah) dari Pj.Kuwu krangkeng yangmenerima Sdr.Marku untuk pembayaran biaya pengurasan lokasi Muara (Pancer)Blok Bobos Tahap I (Penanggulangan banjir)Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 desember 2011 sebesarRp.3.550.000, (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari pj.KuwuKrangkeng yang menerima Sdr.marku untuk pembayaran biaya pembuatan DAMDarurat untuk penanggulangan banjir di areal sawah dan tambak(penanggulangan banjir)Fotocopy Daftar pokok ketetapan , realisasi pengutan
118 — 35
internal fakultas yang bersangkutan;e Bahwa saksi hanya tahu ada biaya wisuda tetapi saksi tidak tahu jumlahberapa karena itu masalah fakultas/jurusan masingmasing;e Bahwa Yang saksi tahu sebagai Rektor hanya masalah SPP dan BPP;e Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran pada Dinas KesehatanProvinsi terkait masalah kepengurusan Izin Kesehatan karena saksi31sendiri tidak tahu apakah ada izin yang harus dimiliki oleh setiap alumnitenaga kesehatan manakalah selesai ;e Bahwa saksi tidak tahu apakah pengutan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
132 — 56
sekatnya hanya kaca saja dariluar sedangkan di dalam tidak ada sekatnya hanya mejanya, sehinggawaktu itu para petugas berkumpul di ruangan ini;Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca dan disita yakni berupa SKKepala Sekolah tentang Penangkatan PPBD SMAN 1 Palangka Rayayang ditandatangani oleh Badah Sari, dimana yang masuk panitia seingatsaksi, antara lain; Badah Sari, Zaini, Ketut, Riani;Bahwa pengertian mengamankan dalam hal ini adalah menghentikansementara kegiatan penerimaan pembayaran itu (pengutan
Badah sari pada waktupenyidikan, dan katanya waktu itu sudah boleh melakukan pengutan itu,kemudian memang ada ditunjukkan dasar hukumnya, kemudian saksijawab boleh atau tidak boleh, nanti di Pengadilan;Bahwa berdasarkan dokumen yang ada ternyata jumlah siswa yangditerima sebanyak 396 orang, tapi rinciannya berapa jalur umum, khusus,prestasi dan jalur tidak mampu, saksi Sudah lupa;Bahwa menurut saksi ketentuan yang dilanggar dengan ada pungutan iniadalah PP Nomor 48 tahun 2008 khususnya Pasal 52 tidak
Dimana dalam rapat tersebut saksiBadah Sari menegaskan bahwa pengutan itu, harus/wajib, tidak bisa ditawarlagi dan itu sudah ditetapkan dan dibebankan (dibayar) oleh peserta didik baruatau orangtua/walinya baik yang melalui jalur umum, jalur prestasi, jalur knususmaupun jalur tidak mampu;Menimbang, bahwa pendaftaran ulang bagi peserta yang dinyatakanditerima harus melakukan pendaftaran ulang sejak tanggal 16 Juni 2017 sampaidengan tanggal 20 Juni 2017;Menimbang, bahwa makanisme pendaftaran ulang
sebesar Rp.180.000,/bulan (wajibdibayar 2 bulan);3) Biaya Baju Olahraga 1 (Satu) stel sebesar Rp.150.000,;4) Biaya Kartu Pelajar 1 (Satu) buah sebesar Rp.15.000.;5) Biaya Tas Rotan 1 (satu) buah sebesar Rp.145.000,;6) Biaya Tes Psikologi sebesar Rp.100.000,Menimbang, bahwa kemudian pada rapat tanggal 15 Juni 2017 yangdihadiri oleh pengurus komite sekolah, terdakwa Zaini, saksi Badah Sari, utusandari Diknas dan para orang tua peserta didik baru, dimana saksi Badah Sarimenyampaikan (menegaskan) bahwa pengutan
dalam rangkaian perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, maka seluruh Pledoi dan Duplikdari terdakwa maupun dari Panasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak, danselanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya;Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Zaini bersama dengan saksi BadahSari bersalah karena melakukan pengutan
SAFARMAN,SH
Terdakwa:
RINO
128 — 35
Barangbarang tertentu mempunyai sifat atau karakteristik : a. konsumsinyaperlu. dikendalikan ;b. peredarannya perlu diawasi ;c. pemakaiannya perlupembebanan pengutan Negara ; d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutanNegara ; dikenai cukai berdasarkan Undangundang ini;2.
177 — 89
Dan saatDi BAP, Penggugat juga sudah menjawab dengan sebenarbenarnyamengenai Penggugat tidak pernah melakukan pengutan liar berupa uangdan hal ini dapat Penggugat pertanggung jawabkan. Namun sampaiHalaman 9 dari 51 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jktdiajukannya gugatan ini, Suku Dinas Pendidikan Jakarta maupunTergugat sebagai atasan Penggugat tidak pernah menyampaikan hasildari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penggugat atau kesimpulan dariBAP Penggugat tersebut.
FAUZAN IGRI HASIBUAN, SH
Terdakwa:
MHD MUTIA NUGRAHA Alias BOTAK
122 — 10
Barangbarang tertentu mempunyai sifat atau karakteristik :a. konsumsinya perlu dikendalikan ;b. peredarannya perlu diawasi;c. pemakaiannya perlu pembebanan pengutan Negara ;d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara ;dikenai cukai berdasarkan Undangundang ini ;2.
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
JULIAN ASBJORN BEAU
151 — 71
Barangbarang tertentu mempunyai sifat atau karakteristik :a. konsumsinya perlu dikendalikan ;b. peredarannya perlu diawasi ;c. pemakaiannya perlu pembebanan pengutan Negara ;d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara ;dikenai cukai berdasarkan Undangundang ini ;2.
123 — 34
Adhan Dambea, S.Sos, MA telah melakukan Pengutan Liar terhadap recruitmentCPNS tahun 2011 terhadap 200 orang masingmasing sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah), tersebut saksi korban H.
AKWAN ANNAS, SH
Terdakwa:
MULYATI
186 — 89
HARUDIN mengatakan agar saksi tenangtenang / diamdiamdan tunggu beresnya saja, karena tanah saksi nanti akan ikut masuk keprogram sertifikat tahun 2017 ;Bahwa terhadap tanah saksi sudah dilakukan pengukuran.Bahwa pada saat melakukan pembayaran saksi tidak ada mendapatkankwitansi tanda pelunasan.Bahwa jumlah pengutan biaya program PTSL yang ditetapkan adalahsebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari rapatyang diadakan di Kantor Desa yang tanggalnya saksi tidak ingat, dandikatakan
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
166 — 89
8 dari.75 halamanPutusan Perkara Nomor :107/G/2019/PTUN.BKLPENGGUGAT melanjutkan pesan itu ke Kepala SekolahKepala Sekolahkemudian ada sebagian guruguru. berjumlah 12 orang yangmendapatkan sertifikasi menyerahkan poto copy rekening sertifikasisekaligus dineciskan uang pecahan 50.000, masingmasing disetiappoto copy rekening sertifikasi tersebut yang jumlahnya sebanyak600.000, kemudian setelah itu tibatiba ada pihak kepolisian menangkapPENGGUGAT dan langsung mengamankan PENGGUGAT didugamelakukan Pengutan
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2046 K/PID.SUS/201 1memahami bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang menentukanjenis biaya dan besarnya biaya prona, karena semuanya sudahdianggarkan dalam DIPA BPN dan kalaupun anggaran dalam DIPA BPNkurang atau tidak mencukupi seharusnya dibebankan kepada mataAnggaran BPN karena Prona adalah Program BPN Kabupaten Magetanbukan justru sebaliknya membebankan kepada Pemohon denganmelakukan pengutan dengan dalih biaya prona ;Bahwa unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayaratau menerima