Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor: 133/BA-PSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 ;4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 134/ BA-PP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 ;5. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BA-PPL/KEU/LS-DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;6.

Kartu Kendali Kegiatan Bulan Desember SKPD Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa ;11. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0570/SPM/LS/1.01.01/XII/11 tanggal 21 Desember 2011 ;12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18099/SP2D/LS/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;13.

Dokumen Hasil Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat - alat olahraga dengan total HPS Rp.4.997.575.000.00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;20.

Kartu Pengawas Kontrak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadan Alat Praktik dan Peraga Siswa mata anggaran 5.2.2.02.06 pekerjaan belanja alat- alat olahraga ;33.

Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR-4549/PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat - alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011 ;50.

BAPP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011.Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa Nomor: 135/BAPPL?

Natuna yangdapat merugikan keuangan Negara/Daerah berdasarkan Surat Panggilan dari KejaksaanNegeri Ranai;Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswapekerjaan belanja bahan alat olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna TA.2011, saksi hanya sebagai penerima barang bantuan saja berupa alatalat praktik olahragasiswa, dimana saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 001 Cemaga;Bahwa bukan saksi yang menerima langsung alatalat praktik olahraga siswa tersebut,yang

Natuna untukmengantarkan barangbarang berupa alat praktik olahraga siswa tersebut ke sekolah saya;Bahwa barangbarang berupa alat praktik olah raga siswa tersebut sekaligus diterima dihariyang sama; Bahwa barangbarang berupa alat praktik olah raga siswa yang saksi terima sudah sesuaidengan jenis dan jumlah barang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyerahanbarang, namun untuk kwalitas barang saksi tidak mengetahuinya;Bahwa sebagian barangbarang tersebut dapat dipergunakan dengan baik, tetapi

Natuna TA. 2011; Bahwa saksi menerima alatalat praktik olahraga siswa tersebut di SDN 009 Air Raya Jl.Hang Nadim Kec. Bunguran Timur Kab.

menang tender proyek pengadaan alat praktik danperaga siswa pekerjaan belanja bahan alat olahraga pada Dinas PendidikanKab.

Bengkulu Selatan sejak tahun 2016; Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Dokter yaitu melayani pasienyang berobat dan juga konsultasi dibidang kesehatan berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang praktik kedokteran; Bahwa yang dimaksud Praktik Kedokteran, adalah rangkaian kegiatan yangdilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakanupaya kesehatan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Dokter

dan Dokter Gigi adalahdokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusanpendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luarnegeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai denganperaturan perundang undangan; Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentangPraktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik adalah buktitertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akanmenjalankan praktik kKedokteran

setelah memenuhi persyaratan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yangmelakukan praktik kKedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat izin praktik;Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN MnaBahwa Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 29 tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran menyebutkan bahwa Dokter atau dokter gigi dalammenyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanankedokteran atau

kedokteran gigi;Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang Undang RI No. 29 Tahun2004, tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa setiap orangdilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yangbersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat tandaregistrasi dan / atau surat izin praktik;Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 36 Tahun 2014, tentangTenaga Kesehatan, yang dimaksud Tenaga Kesehatan

DESI tentang keluhan yang dirasakannya;Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankanpraktikkedokteran ataupun tenaga kesehatan;Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atau perawatatau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahliankhusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah untukmenjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur

KUSMUNIselaku Kepala Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep menerangkan : Bahwatindakan memencet benjolan atau menyedot dengan menggunakan sped/alatsuntik dan atau membedah dengan menggunakan alat lain kemudian menjahittubuh pasien tersebut tidak dibenarkan karena tindakan tersebut merupakantindakan medik yang hanya bisa dilakukan dokter ;Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal78 Undangundang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa H

MATNAWI Desa Panagaan, Kecamatan Gapura, KabupatenSumenep, atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sumenep tanpa izin melakukan praktik pelayanankesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi, sehinggamengakibatkan luka, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :Bermula ia Terdakwa H. MATNAWI pada tahun 1989 pernah belajarmeracik jamu obat tradisional dan Terdakwa H.

;Bahwa terhadap unsur Setiap Orang dan unsur Dengan Sengaja dariPasal 78 UndangUndang RI No.29 Tahun 2004 Pemohon Kasasi/Terdakwasependapat dengan pertimbangan hukum dari judex facti kalau PemohonKasasi/Terdakwa dinyatakan telah terbukti, akan tetapi terhadap unsurMenggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanankepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolaholah yangbersangkutan adalah doter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat TandaRegistrasi dan/atau Surat Izin Praktik

No.981 K/Pid.Sus/2013e Bahwa Terdakwa menjalani praktik pengobatan tradisonal ini selamakuranglebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya, dan hingga sekarang belum ada pihakpasien atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan dan melaporkanTerdakwa, kecuali pihak yang melaporkan Terdakwa yaitu saksi Drs.

mereka datang ke tempat praktik Terdakwa tidak merasadirugikan dan penyakit yanga dirasakan relatif mengalami perbaikan ataukesembuhan.

Bahwa tindakan praktik kedokteran yang sering terdakwa lakukanterhadap pasien yang datang berobat ke klinik BCare adalah sesuaikebutuhan seperti memberikan suntikan, menyuruh untuk rawat inap danjuga memasang infus.

Bahwa motivasi melakukan praktik kedokteran dan seolaholah menjadidokter sejak tahun 2012 di Klinik BCare yakni untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Tenaga kerja dokterHalaman 9 dari 44 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Timyang melakukan praktik kedokteran di Klinik BCare adalah saudaraANDREW SANTOSA.

Bahwa tindakan praktik kedokteran yang sering terdakwa lakukanterhadap pasien yang datang berobat ke klinik BCare adalah sesuaikebutuhan seperti memberikan suntikan, menyuruh untuk rawat inap danjuga memasang infus. Bahwa sering kali dalam setiap rapat baik saksi maupun para tenagamedis lainnya menanyakan kepada terdakwa tentang surat tanda registrasi(STR) dan surat izin praktik (SIP) namun saudara HADI SUSANTOmengatakan bahwa STR dan SIP nya terbakar diJawa.

Sus/2019/PN Tim Bahwa motivasi melakukan praktik kedokteran dan seolaholah menjadidokter sejak tahun 2012 di Klinik BCare yakni untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagaimana yang tersebutdalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Mengingat selama Tergugat menjalankan tugasnya di Klinik Dermaster,pada waktu itu belum mempunyai izin praktik, sedangkan pekerjaan yangdilakukan Tergugat disana adalah melakukan praktik kedokteran;Secara aturan berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :BAB Vil PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi

yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Maka pekerjaan yang dilakukan Tergugat mengacu kepada perjanjiankerjasama dokter, jelasjelas bertentangan dengan undangundangpraktik kedokteran tersebut.

dinyatakan :BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktikkedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut;Sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat dalam perjanjiankerjasama dokter tanggal 4 Januari 2016 tersebut dapat dikenakan sanksisesuai UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,yakni :BAB XKETENTUAN

Dalam perjanjiantersebut diatur mengenai tehnis pekerjaan tenaga kesehatan seorangdokter yakni Penggugat Rekonvensi pada Klinik Demaster milik TergugatRekonvensi namun dalam perjanjian tersebut status dokter PenggugatRekonvensi belum memiliki surat izin praktik (SIP) sebagaimana diaturdalam UndangUndang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;Perjanjian kerjasama dokter tanggal 2016 tersebut disiapkan olehTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi langsung disodorkanHalaman 14 Putusan No.

(SIP), sementara surat izinpraktek (SIP) Penggugat Rekonvensi baru keluar pada tahun 2017 ini.Sehingga hal ini melanggar UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan pada :BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANBagian Kesatu Surat Izin PraktikPasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Dan:Pasal 42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter ataudokter gigi yang tidak memiliki

1. Menyatakan Terdakwa Jackie R.J Patiasina Alias Jackie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa

Menyatakan terdakwa RAHMADI ABRAR Bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian telah melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Menyatakan terdakwa RAHMADI ABRAR Bin SUHAIMI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian telah melakukan penyimpanan danpendistribusian obat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Pasal 198 jo. Pasal 108 UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan membayar denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) subisidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

Mandiri Jaya Palangka Raya atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya,tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiantelah melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat.

Si., Apt.keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dibacakan didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;e Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa; Bahwa ahli bekerja di Balai POM Palangka Raya dan jabatan ahli sekarangsebagai staf seksi pemeriksaan dan penyidikan;e Bahwa menurut pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang dimaksud dengan praktik kefarmasian

Si., Apt menerangkan bahwa yangdimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianobat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat, serta pengembangan obat, bahan obaat dan obat tradisional harus dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai denganketentuan perundangundangan sedangkan tenaga kesehatan adalah setiap orangyang mengabdikan

Menyatakan terdakwa RAHMADI ABRAR Bin SUHAIMI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiantelah melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan membayar denda sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;3.

BAB VIl PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.Bahwa dengan memperhatikan Tata Urutan BAB per BAB di atasmaka secara garis besar seseorang yang hendak menjalankanpraktik kedokteran harus telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP)sebagaimana dimaksud pada BAB VII, dan harus telah teregistrasisebagaimana dimaksud pada BAB VI.

Bahwa dalildalil Pemohon tidak menjelaskan pertentanganantara ketentuan yang diuji dengan pasalpasal dalamUndangUndang Praktik Kedokteran.b.

Bahwa mengenai syarat dan ketentuan bagi seorang dokterdan dokter gigi untuk dapat melaksanakan praktik kedokteranHalaman 71 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 3 P/HUM/2021antara lain harus memiliki sertifikat kompetensi (vide Pasal 1angka 4, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 30 ayat (2) huruf b,UndangUndang Praktik Kedokteran), Surat Izin Praktik (videPasal 1 angka 7, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 ayat(2), UndangUndang Praktik Kedokteran), dan Surat TandaRegistrasi dokter dan dokter gigi (vide Pasal 1 angka 8, Pasal29, Pasal 30 ayat (4), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 38,UndangUndang Praktik Kedokteran).Bahwa terkait dengan Permenkes

UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2.

Sus/2016/PN MpwMaret tahun 2016 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat diTempat praktek Terdakwa di Pasar Segedong Rt.003 Rw.002 Desa PenitiBesar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Baratatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalam pasal 108 yaitu praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian

profesinya diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi;Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011 Tantang Registrasi, Izin Praktik danIzin Tenaga Kerja Kefarmasian dimana dalam menjalankan pekerjaankefarmasian yaitu untuk Apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker,yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepadaApoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitaspelayanan kefarmasian maupun Surat

Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnyadisebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran, sedangkan untuk Tenaga Kefarmasianharus memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnyadisebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sedian farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian obat, pelayanan

profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus ujikompetensi. , bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011 Tantang Registrasi, Izin Praktik danIzin Tenaga Kerja Kefarmasian dimana dalam menjalankan pekerjaankefarmasian yaitu untuk Apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker,yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepadaApoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitaspelayanan kefarmasian maupun Surat Izin Kerja

Apoteker, yang selanjutnyadisebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran.sdangkan untuk Tenaga Kefarmasian harusmemiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebutSIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitaskefarmasian. , bahwa yang dimaksud Praktik

Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO BIN SUKARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO BIN SUKARLI ,dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa Mohammad Haryanto Bin Sukarli telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalampasal 108 sesuai dengan Pasal 198 UU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MohammadHaryanto Bin Sukarli dengan pidana denda sebesar Rp.1000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;3.

dalampasal 196 UU No36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKETIGABahwa ia terdakwa MOHAMMAD HARYANTO bin SUKARLI pada hariKamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat ditoko terdakwaKelurahan Badean Rt.23 Rw.03 Kecamatan Bondowoso KabupatenBondowoso atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso terdakwa yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik

AIDITYAS KARYA MANDIRI untuk peket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.207.229.300,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

JERIS FANI HIDAYAT untuk peket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.662.717.300,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) ;

Peraga/ Praktik Sekolah dengan Pasca Kualifikasi, Penyedia Jasa : PT.

(Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT.

Kelaprindo ;