Satlak PTSP Kelurahan Johar Baru, untukselanjutnya di sebut sebagai PEWARIS;2.

Ayah PEWARIS yang bernama IDOEP BinPULAN meninggal dunia padasekitar tahun 1929 sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 092/SKN092.31/IX/2020tertanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Marianasedangkan Ibu PEWARIS yang bernama NAIJAH Binti BAYAKmeninggal dunia padatanggal 23 Oktober 1990 sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Nomor:031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2020 yang dikeluarkan oleh Ka.SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal 01 September 2020;5.

SUYATIBinti MURTADO) meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor:031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2019 yang dikeluarkan olehKa.SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal 22 Desember 2019;7. Bahwa dengan meninggalnya Istri PEWARIS (SUYATI aliasHj. SUYATI Binti MURTADO) makayang menjadi ahliwaris dariPEWARIS adalah anakanak PEWARIS yakni:Hal. 4 dari 12 Hal. Pen.

Borneo Putra mengajukan permohonan persyaratanpimpinan yang sampaikan;Bahwa kapasitas saksi juga dipercayakan juga pada saat itu untukmengurus;Bahwa saksi menceritakan bagaimana mengurusnya yaitu kelengkapankelengkapan untuk permohonan ijin pengangkutan, jjin penjualan kePTSP provinsi;Bahwa di PTSP saksi mengetahui persyaratan untuk melengkapi perijinan;Bahwa saksi ke PTSP mendapatkan cheklist yang harus dilengkapi;Bahwa ada dua kali saksi ke PTSP yang pertama Agustus 2019 dan yangkedua November

2019;Bahwa pada waktu pertama kali saksi ke PTSP sudah membawapermohonan persyaratan cuma ditolak, kita baca penolakan kemudiankita perbaiki lagi.

sudahlengkap kemudian ditolak Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Kalimantan Timur alasan penolakan itu katanya ada perjanjiansebelumnya penambangan perjanjian jual beli Sementara untukpengajuan pengangkutan disyaratkan di PTSP ada 11 poinnya dan itusudah kita dipenuhi semua;Bahwa saksi menyatakan perjanjian jual beli pada poin 10 (Sepuluh) BuktiP17;Bahwa saksi menyatakan mulai melakukan penggalian 2 (dua) petak ituantara bulan 2 atau bulan 3;Bahwa saksi menyatakan kemudian penandatangan

Perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya.Pasal 7(1)Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Provinsi dilaksanakan olehPenyelenggara PTSP.(2)Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah atau Gubernur memberikan pendelegasian dan/ataupelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan atas urusanpemerintahan dibidang penanaman modal dan dibidang teknis/sektorallainnya yang menjadi kewenangan Daerah.(3)Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pemerintah

memberikan pendelegasian atau pelimpahan kewenanganatas pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modaldan dibidang sektoral/teknis lainnya sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.(4)...., ASt;(5)Untuk mempercepat proses pelayanan, Gubernur memberikanpendelegasian atau pelimpahan sebagian atau seluruh kewenanganpenandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kepada Kepala BPPMD selaku Administratorpenyelenggaraan PTSP.(6)Perizinan dan non perizinan

ASLI, SE alias EDO, pada hari Selasatanggal 30 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) di jalan Pancasila kota Palopo atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :.

Bahwa kronologis kejadiannya yaituu pada saat Saksi bekerja diBapenda dan ditugaskan di PTSP, Terdakwa mendatangi Saksi danmeminta kepada Saksi uang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah), pinjaman (hutang) pada saat waktu Saksi dan Terdakwa masihmenjadi suami istri Kemudian Saksi tidak mau dan bertengkar denganTerdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksitapi Saksi tahan, kemudian Terdakwa mencakar wajah Saksi danmengenai wajah atas bibir sebelah kanan sehingga Saksi

terhadap Saksi Mahisa ; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan suami SaksiMahisa atau Ica dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwabaik karena keturunan maupun perkawinan ; Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikandikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanyatekanan dari pihak manapun ; Bahwa kejadian penganiayaan terhadap diri Saksi Mahisa yaitu padahari Selasa, tanggal 30 April 2019, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dikantor PTSP

Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya tersebut ; Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat Saksi bekerja di danditugaskan di PTSP, Terdakwa mendatangi Saksi Mahisa dan kemudianterjadi keributan yang berujung dengan pemukulan atau pecakaranmengenai wajah atas bibir sebelah kanan Saksi Mahisa, kemudian SaksiMahisa berteriak kemudian temanteman Saksi datang melerai danmenolong Saksi Mahisa; Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, SaksiMahisa mengalami luka gores di bagian atas bibir

Sesuai dengan Pasal 38 ptsptidak bisa mengeluarkan surat izin praktek dan itupun dokter yangbersangkutan Wajib datang ke kantor IDI cabang untuk diadakan KRIPyaitu komite rekomendasi izin Praktek selama 2 sampai 3 jam setelah itudiberikan rekomendasi dan ditandatangani oleh 4 dokter termasuk ketuaIDI cabang baru dibawa ke ptsp.

Kalau dokter umum dikelurahan diJakarta pakai ptsp nanti keluar surat izin praktek dari ptsp tapi tetapbertanggung jawab dalam pengawasan praktek kedokteran sesuai denganundangundang Pasal 54.

Dokter mempunyai 3 str, jadi bisa prakter di 3 tempat nah setelah adastr Baru dia datang ke IDI cabang lagi untuk diurus rekomendasi jjinprakteknya dengan ada pertemuan dua sampai dengan 3 jam baru ketuaIDI cabang dan 3 dokter memberikan rekomendasi ijin praktek untukdibawa ke ptsp dari itu ptsp menerbitkan surat ijin praktek baru dokter yangbersangkutan bisa melakukan praktek kedokteran;Bahwa STR adalah surat tanda registrasi dimana dokter yang profesionalharus memenuhi tiga unsur yang pertama dokter

juta dan itu udah berproses di Jakarta Pusatsalah satu teman saya di sidangkan kasus pidana pasal 80;Bahwa sampai sekarang prosesnya dipengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam perkara pidana, pusat terkena pasal 80 mempekerjakan orangtanpa SIP dengan sengaja, sangsinya berupa denda;Bahwa kalau belum ada SIP 100 juta rupiah itu tapi ancaman badannyasudah dihapuskan makanya untuk mendapatkan SIP itu sulit, kita datangdi bawah STRnya ikut klip kita kasin rekomendasi ditandatangani oleh 4dokter dibawa ke ptsp

kalau dulu kan kesuku dinas sekarang satu pintu ptsp (pelayanan terpadu satu pintu).

Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak diKelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang asaltanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara

Bahwa terhadap Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnyaterdapat bangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor 503/09/PTSP/VII/2013Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak di Kelurahan LaimpiKecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagaimana poin 6.1 diatas yangpada saat ini dikuasai dan diusahai olen Tergugat, yang mana sejakputusnya perkawinan antara Penggugat dan

Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletakdi Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yangasal tanah dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan

Bahwa Penggugat akan mengambil dan menguasai haknyaberupa Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, yang diatasnyaterdapat bangunan bangsal berukuran 7 M x 9 M, dan Satu unitusaha meubeler (Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda DaftarPerusahaan Nomor TDP 210253100142 dan Tanda Daftar IndustriNomor 503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudinterletak di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna,yang asal tanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La OdeSaniudin pada tanggal 21

saksi Wahid Efendi Siregar, dengan ucapan Yang inirobohin duluan nanti diganti selesai ini baru yang belakang juga dirobohinterus diganti sambil menunjuk bagian tembok yang diminta oleh terdakwadimana kegiatan pembongkaran tersebut, adapun tukangtukang yangdipekerjakan oleh terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah ataugedung tersebut dengan menggunakan palu hingga sebagian besar gedungtersebut hancur; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP

Saksi Harry Utama dan saksiWong Kkrisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

ucapan Yang ini robohin duluannanti diganti selesai ini baru yang belakang juga dirobohin terus digantisambil menunjuk bagian tembok yang diminta oleh terdakwa dimanakegiatanpembongkaran tersebut, adapun tukangtukang yang dipekerjakanoleh terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah atau gedungtersebut dengan menggunakan palu, hingga bagunan atau ruah tersebuthancur dan tidak dapat dipergunakan kembali; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP

Saksi Harry Utama daan saksiWong Krisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkaraNomor: 109/G/2021/PTUN.Sby. tertanggal 2 September 2021yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2September 2021; . Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 30 Juli 2021 dengan register perkara Nomor109/G/2021/PTUN.Sby; .

Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan PencabutanGugatan Penggugat perkara Nomor : 109/G/2021/PTUN.Sby.yang disampaikan secara tertulis dengan surat permohonanmelalui Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP) Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada tanggal 2 September 2021 ;. Bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap PemeriksaanPersiapan dengan acara Perbaikan Gugatan Penggugat ;Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 109/G/2021/PTUN.Sby.4.

Bahwa Pemohon merupakan warga yang tidak mampu sebagaimanaSurat Keterangan No: 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 tanggalyang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelirahan RawaBadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, maka Pemohon mohonuntuk dibebaskan dari biaya perkara;7.

menyatakan sidang tertutup untuk umum, denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonanPemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaiman tercantum dalamberita acara perkara ini;Menimbang, bahwa bersama permohonan tersebut Pemohonmenyatakan dirinya warga yang tidak mampu kemudian mengajukan untukberperkara secara CumaCuma (prodeo) dengan menyerahkan SuratKeterangan No : 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 tanggal 25 Pebruari2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP

Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Surat Keterangan No: 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Rawa BadakSelatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, sudah bermeterai cukup, bukti P.3;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohonjuga menghadirkan dua orang saksi, yang masingmasing mengaku bernama:1.

diterapkan di seluruh PTSP (Bidang Perizinan)di seluruh Indonesia.C.

Terkait dengan suratsurat sebagaimana dimaksudpada angka (1) belum pernah diterima oleh Sub BagianUmum dan Kepegawaian, maka TERMOHON melakukanpenelusuran lebih lanjut terhadap keberadaan suratsuratdimaksud di dalam Agenda Surat Permohonan Masukpada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan danNon Perizinan (Bidang PTSP), Hasil penelusuran yangdiperoleh adalah bahwa Suratsurat permohonandimaksud juga belum pernah diterima oleh petugasBidang PTSP (terlampir: Copy Bukti, T3) ;2.

Setiap pemohon yang mengajukan permohonanizin dan non izin harus diberikan Tanda Terima olehpetugas pada Bidang PTSP sebagaimana alurmekanisme/ alur prosedur perizinan (terlampir: CopyBukti, T4), sehingga apabila pemohon mengajukanpermohonan izin dan non izin melalui Sekretariat (di SubBagian Umum dan Kepegawaian), maka pemohon tidakakan mungkin memiliki Tanda Terima (Contoh TandaTerima, terlampir: Copy Bukti T5) ;b.

Permohonan izin dan non izin yang masuk melaluiSub Bagian Umum dan Kepegawaian akan memerlukantambahan waktu untuk sampai ke Bidang PTSP.3.

Menyatakan bahwa materi permohonan PEMOHON dalamobjek permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah tidaktepat karena :2.1 Sesuai prosedur perizinan yang diatur dan / atauditetapbkan oleh TERMOHON serta telah menjadi prosedur yangumumnya diterapkan di seluruh PTSP di Indonesia , makaPEMOHON seharusnya mengajukan suratsurat sebagaimanadimaksud pada angka 1 (satu) melalui Bidang PTSP, pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiPapua, dan bukan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada

2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitanobjek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal14 November 2019, oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di luarpersidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Bagian Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal14 November 2019 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diterimaoleh Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2019; Menimbang, bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan :00nennn none nn nn none(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara6.Jakarta Nomor 204/PENHS/2019/ PTUNJKT, tanggal 31 Oktober 2019tentang Hari Persidangan;Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan olehPenggugat tertanggal 5 Desember 2019 tentang Pencabutan GugatanPerkara No. 204/G/2019/PTUNJKT yang diajukan melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima olehMajelis Hakim dalam persidangan tanggal 11 Desember 2019;7.

(Gol.IV b);Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 14 November 2019;Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Replik danDuplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonanpencabutan gugatan tertanggal 05 Desember 2019 yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 10 Desember 2019 yang

terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut,Pengadilan telah memangggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiriPemeriksaan Persiapan yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelisdalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutanGugatan secara lisan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 DesemberHalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.PLK2020, serta menindaklanjuti dengan mengajukan Surat Pencabutan Gugatantertanggal 02 Desember 2020 melalui persuratan pada PTSP

Tergugat memberikan Jawaban(2) Apabila tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu,pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat.Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan olehPenggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum melewati prosesJawab Jinawab, maka tidak diperlukan lagi persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tertulis tertanggal 02Desember 2020 yang disampaikan kepada Majelis Hakim melalui PTSP

Petugas FO PTSP BKPM menerima berkas permohonan danmemeriksa kelengkapan persyaratan permohonan danmeneruskan berkas permohonan kepada Pejabat LOHalaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEPAGEKementerian LHK yang bertugas di Back Office (BO) PTSP BKPM,untuk dinilai kesesuaian kelengkapan persyaratan administrasidan teknis;a. Apabila tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikankepada pemohon;b.

Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPM menyampaikankonsep surat persetujuan prinsip dan peta lampiran kepadaKepala BKPM untuk ditandatangani:;9.

Badan KoordinasiPenanaman Modal (PTSP BKPM);. Petugas FO PTSP BKPM menerima berkaspermohonan dan memeriksa kelengkapanpersyaratan permohonan dan meneruskanberkas permohonan kepada Pejabat LOKementerian LHK yang bertugas di Back Office(BO) PTSP BKPM, untuk dilakukan verifikasikelengkapan berkas permohonan berdasarkanpemenuhan kewajiban persetujuan prinsip :a. Apabila tidak lengkap, berkasdikembalikan kepada pemohon;b.

Sekretaris Jenderal melakukan penelaahanhukum dan menyiapkan konsep keputusan izinbidang lingkungan hidup dan kehutanan danselanjutnya menyampaikan :a. konsep keputusan izin dan peta lampirankepada Kepala BKPM melalui Pejabat LOKementerian LHK di PTSP BKPM;Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEb. Nota Dinas sebagai Laporan kepadaMenteri LHK;7.

Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPMmenyampaikan konsep keputusan izin dan petalampiran kepada Kepala BKPM untukditandatangani;8. Kepala BKPM menandatangani keputusan izinbidang lingkungan hidup dan kehutanan danpeta lampiran atas nama Menteri LHK;9. Pemohon atau petugas yang ditunjukmengambil keputusan izin dan peta lampiranyang sudah ditandatangani oleh Kepala BKPMatas nama Menteri LHK di FO PTSP BKPMdengan menyerahkan surat kuasa/surat tugasdan fotocopy tanda pengenal.9.

Abdul Mahrup bin Abdul Hamid (Lakilaki) (Almarhum)5. berdasarkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam kepala unitpelaksanaan PTSP kelurahan Semper Timur Nomor : 1763C.20/31.72.04.1005/1.795.25/e/20186. Bahwa semasa hidup abdul mahrup mempunyai satu orang anakperempuan yaitu: dewi dian sari berdasarkan kutipan akta kelahiran No:325/J.U/1996 (Bukti P3)7.

Bahwa terlebih dahulu Abdul Mahrup meninggal dunia di kediamanalmarhum Haji Abdul Hamid ayah almarhum Abdul Mahrup bin Abdul Hamid dikampung semper pos V Kelurahan Semper Timur Kecamatan CilincingJakarta Utara pada tgl 07061997 berdasarkan perpanjangan = izinpenggunaan tanah makam kepala unit pelaksanaan PTSP kelurahan SemperTimur Nomor : 1763C.20/31.72.04.1005/1.795.25/e/2018 dan pada tanggal27 Agustus 2014 Haji Abdul Hamid meninggal dunia sesuai bukti kutipan AktaKematian No.3172KM201220180042

sengketa;Halaman2 dari 7, Penetapan Nomor: 14/G/2020/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku danAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis, tertanggal 13 Mei 2020, oleh Penggugat melaluiKuasa Hukumnya di luar persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melaluiBagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutangugatan secara tertulis, tertanggal 13 Mei 2020 di luar persidangan melalui BagianHalaman3 dari 7, Penetapan Nomor: 14/G/2020/PTUN.JPR.Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2020;Menimbang, bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 16 September 2021 dan tanggal 23 September 2021;Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Penggugat tertanggal 21 September 2021 yang diajukan olehPenggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan Penggugat, tertanggal21 September 2021 yang diajukan olen Penggugat melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

denganmahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah penghulu setempat, dengan 2 orang saksi masingmasing bernama bapak dan bapak;Bahwa, permikahan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBUKANDUNG PARA PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agamasetempat;Bahwa AYAH KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia padatahun 1973 sesuai dengan Perpanjangan izin penggunana tanah makamNomor : XXXX/3.30.3/31.74.09.1001/1.772.182/2015 dikeluarkan olehKepala Satuan Pelaksana PTSP

Kelurahan Jagakarsa, dan IBUKANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1980berdasarkan Perpanjangan izin Penggunaan Tanah Makam No.XXXX/3.30.3/31.74.09.1001/1.772.182/2015, dikeluarkan oleh KepalaSatuan Pelaksana PTSP Kelurahan Jagakarsa;Hal. 2 dari 6 hal.

G/2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 07/ADVOKAT.ML/VII/2019, tertanggal 25 Juli 2019, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di luarpersidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Bagian Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam pemeriksaanpersiapan tanggal 24 Juli 2019 telah menyampaikan secara lisankepada Majelis Hakim bahwa akan mengajukan permohonan pencabutan gugatanPerkara Nomor : 06/G/2019/PTUN.JPR.; Halaman s3 /7, Penetapan Nomor: 06/G/2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutangugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 07/ADVOKAT.ML/VII/2019,tertanggal 25 Juli 2019 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP

222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn* Surat Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuHal 3 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 22September 2021, Perihal Pencabutan Gugatan yang dikirim melalui (PTSP)Pelayanan

Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Hal 4 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMenimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonanpencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebuttertanggal 22 September 2021, yang di sampaikan pada melalui Bagian PTSP

., M.Hum. melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah diterima oleh Hakim pada tanggal25 Oktober 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwaTermohon/Kuasa Termohon tidak dapat menghadiri sidang praperadilansehubungan dengan adanya Operasi Yustisi 2021 dan oleh karenanyamemohon agar Hakim Praperadilan dapat mengundurkan sidang praperadilan aquo,Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut Hakimtelah menunda dan menetapkan sidang selanjutnya pada

hari Senin tanggal 01November 2021;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat PencabutanKuasa tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pencabutan PermohonanHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN SrhPraperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 28 Oktober 2021 melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, yangtelah diterima oleh Hakim pada tanggal 01 November 2021, yang isinya padapokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021Pemohon telah