Menyatakan bahwa secara hukum di Lumajang pada tanggal 19 Juli 1996 telah lahir SUGIANTO laki-laki anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri UMAR HARYADI dan SANIRI;3.

suratsurat dalam permohonan ini ;Telah memeriksa buktibukti surat yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dari pihak Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 19Desember 2012 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriLumajang di Lumajang dibawah register perkara Nomor : 1322 / Pdt.P / 2012 /PN.Lmj tanggal 19 Desember 2012 yang isinya sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SANIRI

Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untukmendapatkan akte kelahiran yang terlambat ;Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadapanBapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar berkenan memberikan Penetapansebagai berikut :e Mengabulkan permohonan Pemohon ;e Menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut yang bernamaSUGIANTO telah lahir di Lumajang pada tanggal 19 Juli 1996 anakkandung ke 4 (empat) dari pasangan suami isteri UMAR HARYADIdan SANIRI

BuktiP6 : berupa fotocopy DUPLIKAT KUTIPAN AKTANIKAH Nomor seri AD tanggal 28Desember 2012 atas nama UMARHARYADI dan SANIRI;7.

yang bernama SUGIANTO anak ke 4(empat) lahir di Lumajang pada tanggal 19 Juli 1996;Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalampermohonan ini adalah apakah benar seorang anak lakilaki yang bernamaSUGIANTO merupakan anak yang lahir pada tanggal 19 Juli 1996 dariperkawinan Pemohon dengan SANIRI ?

Menyatakan bahwa secara hukum di Lumajang pada tanggal 19 Juli 1996telah lahir SUGIANTO lakilaki anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istriUMAR HARYADI dan SANIRI;3.

Penggugat:
MATHEOS DIAS
Tergugat:
1.MOSES MAITIMU yang bertindak selaku KETUA SANIRI NEGERI EMA
2.ADRIANA STELLA MARIA SAKLIRESSY yang bertindak selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema
3.MARKUS LEIMENA yang bertindak selaku Kepala Matarumah Leimena dari Soa Sama Sima Negeri Ema

tersebuttelah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda bukti P18;Foto copy Surat Keberatan Tentang Keputusan Saniri Negeri Emamengenai Mata Rumah Parentah tanggal 24 Oktober 2020 dari WakilMata Rumah Parentah Dias kepada DPRD Kota Ambon di Ambon, buktiSurat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti P19;Foto copy Surat Mohon Kesediaan Memberikan Keputusan Saniri NegeriEma tanggal 17 Oktober 2020 dari Wakil Keluarga

TUN dan ketiganya juga pernah dijatuhi pidana penjaraselama 6 (enam) bulan;Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Negeri Ema sejak tahun2021;Bahwa penentuan Mata rumah parentah berpatokan pada aspirasidari anakanak Soa dan bukan hak Saksi untuk tentukan, Saksi hanyamembawa aspirasi tersebut ke Saniri Negeri;Bahwa Saksi sudah lupa apakah ada musyawarah adat untukpenetapan mata rumah parentah;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita AcaraMusyawarah;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri

Negeri dan Dewan Musyawarah Negeri atau Saniri Negeri inilah yangberwenang melakukan penentuan pemegang Hak Jabatan Raja Negerimelalui Musyawarah Adat Negeri sesuai tata cara yang berlaku;Menimbang, bahwa terkait dengan Saniri Negeri berdasarkan hukumpositif yang berlaku saat ini knhususnya Pasal 54 Peraturan Daerah KotaAmbon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri, disebutkan Saniri Negerimempunyai tugas antara lain 1) menjaga, mengayomi dan melestarikan hakasal usul dan hukum adat, 2) Membahas dan menyepakati

rancanganPeraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri, 3) Menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat Negeri dan 4) Melakukan pengawasankinerja Kepala Pemerintah Negeri sehingga hal itu singkron dengan tugasdan fungsi Dewan Masyarakat Adat atau Saniri Negeri sebagaimanadimaksud dalam sistim Pemerintahan Adat di Ambon;Menimbang, bahwa Saniri Negeri ini sendiri dalam melaksanakantugasnya terkait penentuan pemegang Hak Jabatan Raja Negeri melaluiMusyawarah Adat Negeri sesuai tata cara yang berlaku

Yulius Sahulata),Musyawarah Soa Pelelatu dengan Saniri Negeri dan Musyawarah SoaSapariti dengan Saniri Negeri (oukti surat T.I.II.III2), penjaringan aspirasimana dilakukan oleh Saniri Negeri sebagai upaya memperoleh gambaranumum guna melakukan penelitian dilanjutkan dengan Konsultasi Publikmenuju Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema Kecamatan LeitimurSelatan tanggal 2 September 2020 (bukti Surat T.I.II.II26) dan akhirnya olehSaniri Negeri atas kesepakatan dilakukan Musyawarah Adat Negeri Emapada

Ketua Saniri Negeri Tengah-Tengah, berkedudukan di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang diwakili oleh HJ. ABDURAHMAN LEURIMA Ketua Saniri Negeri Tengah-Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALIM MARUAPEY dan HASAN TAHAPARY masing-masing selaku Anggota Saniri Negeri, beralamat di Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;3.

Ketua Saniri Negeri TengahTengah, berkedudukan di Negeri TengahTengah Kecamatan Salahutu Kabupaten MalukuTengah, yang diwakili oleh HJ. ABDURAHMANLEURIMA Ketua Saniri Negeri TengahTengah,dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALIMMARUAPEY dan HASAN TAHAPARY masingmasing selaku Anggota Saniri Negeri, beralamat diNegeri TengahTengah Kecamatan SalahutuKabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasatanggal 14 November 2018, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II;3.

RAHMAN LEURIMA selaku Ketua Saniri NegeriTengahTengah (Tergugatll) telah bertindak dengan dukungananggota Saniri Negeri TengahTengah, dimana Penggugatbukanlah Anggota Saniri Negeri TengahTengah; Bahwapadahari Selasatanggal 14 Pebruari 2012, telah dilakukanpertemuan di Kantor Camat Salahutu oleh Tergugatl, Tergugatlldan Tergugatlll telah melahirkan keinginan mereka secaraHalaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pat.G/2018/PN Ambbersamasama yang tertuang dalam surat Kesepakatan BersamaPara

Tuharea Bawah (Bakalalare) perihal MohonPeninjauan atas Peraturan Negeri TengaTenga Nomor:141/079/RNT/II/20 12tanggal 16 Pebruari 2012 kepada Ketua Saniri Negeri TengaTenga, T.II7tentang Keputusan Saniri Negeri TengaTenga Nomor:Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pat.G/2018/PN Amb15/KPTS/SNTT/II/2015 Tentang Pembatalan Dan Perubahan Atas PeraturanNegeri TengaTenga Nomor:141/079/RNT/II/2012 Tanggal 16 Pebruari 2012Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri TengaTengaNomor:141/078/RNT

/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 Tentang Mata RumahParentah Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Di Negeri TengaTenga tanggal 25 Pebruari 2015, T.II8 tentang Surat Badan Saniri NegeriNomor: 81/SNTT/V/2015 kepada Camat Salahutu perihal Penyampaian HasilRapat Badan Saniri Negeri TengaTenga tertanggal 13 Mei 2015;Menimbang, bahwa selanjutnya dari alatalat bukti yang diajukan olehTergugat Ill yaitu alat bukti surat T.III1 tentang Putusan Dewan PemerintahDaerah Sementara Maluku Tengah Nomor: 23

Akan tetapi nanti muncul keberatan dari MatarumahTuharea Bagalalare dan Saniri Negeri TengahTengah setelah Raja AgilPattiraja Tuharea meninggal dunia yang ditandai dengan adanya Surat dariMatarumah/Rumahtau Tuharea Bawah (Bagalalare) perihal MohonPeninjauan atas Peraturan Negeri TengaTenga Nomor:141/079/RNT/II/20 12tanggal 16 Pebruari 2012 kepada Ketua Saniri Negeri TengahTengah (videbukti T.ll6), dan Keputusan Saniri Negeri TengaTenga Nomor:15/KPTS/SNTT/I/2015 tentang Pembatalan dan Perubahan =

Negeri Laha pada tahun 1998 2013 kemudian dilantik kembali sebagai Anggota Saniri Negeri pada bulan Apriltahun 2019 berdasarkan SK Walikota Ambon; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri adalah:1.

Menerima pertanggung jawaban APBNeg (anggaran pendapatan danbelanja negeri); Bahwa Saniri Negeri tidak pernah dilibatkan dalam penysunan APBNeg (anggaranpendapatan dan belanja negeri) tersebut; Bahwa Saniri Negeri tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanAPBNeg karena APBNeg tidak dibuatkan tembusan kepada Badan Saniri Negeri; Bahwa dalam struktur Saniri Negeri Laha ada 3 bidang yaitu bidangPembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan yang satu lagi saksi tidak ingat lagiakan tetapi saksi berada

2015;Bahwa tugas pokok sebagai Saniri Negeri adalah :1.

jawaban yang diberikan atau disampaikan dariPemerintah Negeri Lana kepada Saniri Negeri selama saksi menjabat;Bahwa struktur pemerintahan Negeri Laha pada tahun 20162017 sebagai berikut : Saniri (BPD diketuai oleh Jamaludin Mewar.

saksi sebagai Saniri adalah :1.

Negeri Laha pada tahun 1998 2013 kemudian dilantik kembali sebagai Anggota Saniri Negeri pada bulan Apriltahun 2019 berdasarkan SK Walikota Ambon; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri adalah:1.

Menerima pertanggung jawaban APBNeg (anggaran pendapatan danbelanja negeri); Bahwa Saniri Negeri tidak pernah dilibatkan dalam penysunan APBNeg (anggaranpendapatan dan belanja negeri) tersebut; Bahwa Saniri Negeri tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanAPBNeg karena APBNeg tidak dibuatkan tembusan kepada Badan Saniri Negeri; Bahwa dalam struktur Saniri Negeri Laha ada 3 bidang yaitu bidangPembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan yang satu lagi saksi tidak ingat lagiakan tetapi saksi berada

2015;Bahwa tugas pokok sebagai Saniri Negeri adalah :1.

jawaban yang diberikan atau disampaikan dariPemerintah Negeri Lana kepada Saniri Negeri selama saksi menjabat;Bahwa struktur pemerintahan Negeri Laha pada tahun 20162017 sebagai berikut : Saniri (BPD diketuai oleh Jamaludin Mewar.

saksi sebagai Saniri adalah :1.

Penggugat:
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong

Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentangPedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;14.

negeri; Bahwa saniri negeri dibentuk dari 4 (empat) soa yang ada di negeri; Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang menjabat dalam saniri negeri; Bahwa saat ini yang menjabat sebagai ketua saniri negeri adalah YusufMalawat;Halaman 29 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb Bahwa Saya tidak tahu siapa yang menjabat sekretaris negeri saat ini; Bahwa Wakil Ketua saniri negeri adalah Said Lating; Bahwa didalam saniri negeri ada 4 (empat) orang dari Lating, 2 (dua)orang dari Ollong dan 2 (dua) orang dari

Negeri merupakan perwakilan Soa; Bahwa yang mengangkat Saniri Negeri adalah soasoa; Bahwa Saya tidak tahu tugas Saniri Negeri; Bahwa Pengukuhan raja dilakukan secara adat; Bahwa Raja diangkat dari mata rumah parentah; Bahwa Perneg Nomor 1 tahun 2008 dibentuk saat dibahas oleh SaniriNegeri dan pejabat pemerintah; Bahwa didalam Perneg, saudara Ayub Mony menjabat sebagai sekretarisnegeri juga sebagai ketua Saniri Negeri; Bahwa saya tidak tahu apakah saudara Ayub Mony memiliki SK sebagaisekretaris Negeri

; Bahwa Saat itu tidak ada keberatan dari Lating Nustapy; Bahwa dari Saniri Negeri tidak ada yang keberatan; Bahwa saya tidak ingat lagi apakah pada saat itu Negeri Hila masihdinamakan negeri atau desa; Bahwa saat itu yang mejadikan Ollong menjadi raja adalah lewatmusyawarah mata rumah parentah Ollong dan mata rumah parentah Lating;Halaman 37 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb Bahwa proses pengajuan nama kandidat calon raja berawal diadakannyarapat di Saniri Negeri, kemudian Saniri Negeri

Awalnya mata rumah menyampaikancalonnya kepada saniri negeri kemudian saniri negeri bermusyawarah danmengusulkan namanama calon tadi ke Bupati Maluku Tengah; Bahwa bukan Saniri negeri yang langsung menentukan namanama calonraja, sebelumnya saniri negeri mendapatkan nama calon raja darimusyawarah mata rumah parentah; Bahwa setahu saya 4 (empat) perdana Negeri Hila yaitu pertamaSipamole, kedua Totohatu, ketiga adik kakak Jamilu dan patirumahlohe danyang keempat patiputi; Bahwa setahu saya marga Ollong

2020, tanggal 17 Oktober 2020 Penggugat maupun WakilMata Rumah Parentah Dias telah mengajukan keberatan, tanggal 24Oktober 2020, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Saniri NegeriEma;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Saniri Negeri Ema ataskeputusan Nomor 08/SNR.NEG EMA/BA/2020 tentang PenetapanMata Rumah Parentah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan,tanggal 17 Oktober 2020 yang secara sepihak dan sewenangwenangtelah menetapkan Mata Rumah Leimena sebagai Mata RumahParentah Negeri Ema

Nomor: 01Tahun 2020 tentang Penjaringan Aspirasi MatarumahParentah Di Negeri Ema, tanggal 13 Januari 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita AcaraMusyawarah Soa Palapessy Bersama Saniri Nomor:01/SN/I/NE/2020 tentang Penjaringan AspirasiMatarumah Parentah Di Negeri Ema, tanggal 20Januari 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita AcaraMusyawarah Soa Soalisa Bersama Saniri Nomor:01/SN/III/NE/2020 tentang Penjaringan AspirasiMatarumah Parentah Di Negeri Ema, tanggal 01Maret 2020;Fotokopi sesuai

menetapkandua matarumah, kemudian dari soa Leimena menyampaikan satumatarumah;Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Ketua Saniri Negeri Ema yangbernama Mozes Maitimu;Bahwa saksi menyatakan Sekretaris Saniri Negeri Ema atas namaSoleman Palapessy;(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita AcaraPersidangan);Halaman 30 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.ABNKeterangan Saksi Elkiopas Hermanus Palapessy:Bahwa saksi menyatakan saksi adalah masyarakat Negeri Ema dantidak termasuk dalam anggota Saniri Negeri

Keterangan Saksi Mozes Maitimu:Bahwa saksi menyatakan dari tahun 2017 saksi sebagai Ketua SaniriNegeri Ema;Bahwa saksi menyatakan ada 9 orang anggota saniri negeri Emaberdasarkan SK Walikota Ambon, anggota saniri yang aktif sekarang 7orang, 2 orang ditarik masuk dalam perangkat negeri jabatan sebagaikepala soa, kemudian 1 mengundurkan diri, jadi sisanya 6 orang,kemudian 1 orang diangkat PAW mengantikan salah satu utusan darisoa untuk mewakili semua soa di negeri Ema, jadi yang sekarang aktifsisa

oleh Saniri Negeri Ema yang bernama JanseTresia Leimena, S.Pd., M.Pd.

Surat Nomor 3594/NEGLH/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018Perihal Mohon Bantuan Dana dengan permintaan Dana terkaitpersiapan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitasPerangkat Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) , (bukti Surat terlampirdalam Berkas Perkara).

Saksi UMAR HENAULU Alias MARKON, pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi sebagai Saniri Negeri di negeri Laha; Bahwa saksi diangkat sebagai Saniri Negeri sejak tanggal 17September 2017; Bahwa saya dihadirkan dipersidangan sehubungan denganmasalah Penggelapan Uang; Bahwa jabatan Terdakwa Ahmad Kurdi Laturua sebagai SaniriNegeri sedangkan jabatan Suprianus Batlajeri jabatan sebagai KaurKeuangan; Bahwa Para Terdakwa telah menggelapkan uang dari CV.

Batu Prima, perencana Negerilaha Salah satu Saniri Negeri yang tandatangan perencanaan; Bahwa saksi tidak pernah linat kontrak kerja antara CV.

pada tahun 2018 ketika terdakwa diangkat sebagaiKetua Saniri Negeri Laha barulah saksi NUR ZAMAN mengenalnya.

Desa Lahasehingga saksi NUR ZAMAN telah mengenal terdakwa II sejak tahun2012, sedangkan pada tahun 2018 ketika terdakwa diangkat sebagaiKetua Saniri Negeri Laha barulah saksi NUR ZAMAN mengenalnya.

Bahwa obyek sengketa yang hakekatnya merupakan tanah pertanianyang statusnya adalah hak adat yang pada tahun 1986 dalam suaturapat Saniri Besar Negeri Soya telah diberikan kepada Penggugat untukdimiliki dan dimanfaatkan sesuai fungsinya yang saat ini tanah tersebutbukan lagi tanah pertanian tetapi tanah perumahan ;3.

Hal ini disebabkan, penguasaannya oleh Tergugat didasarkanpada alas hak yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.Bahwa objek sengketa sesuai dalil posita butir 2 pada tahun 1986 dalamsuatu rapat Saniri Besar Negeri soya diberikan kepada Penggugat untukdimiliki dan dimanfaatkan, adalah dalil yang tidak berdasar dan patutditolak dengan tegas oleh karena objek sengketa pada kenyataannyatelah dilepaskan hak oleh Pemerintah dan Saniri Negeri soya kepadaPenggugat dilakukan melalui akta Notaris nomor 1

tanggal 13 Januari1959,Bahwa dalil Penggugat butir 2 dan 3 sangat tidak beralasan dan ditolakpula oleh Tergugat, karena sangatlah mustahil jika Pemerintah Negeridan Saniri Negeri Soya yang telah melepaskan hak kepada Penggugatsejak 1959 kemudian pada tahun 1986 atau 27 tahun kemudianmemberikan tanah yang sama kepada Penggugat.

ke Utara berbatas dengan tanah milikWales D Huwaa ;Dimana diatas tanah milik Penggugat tersebut telah berdiri bangunanbaik milik pribadi maupun milik Pemerintah , bahwa Berita Acara KomisiTanah tersebut di tanda tangani oleh Saniri / Kewang Negeri Soya dandiketahui dan disetujui oleh Pemerintah Negeri / Raja Soya , selakuKetua Persekutuan Hukum Adat Negeri Soya, adapun pelaksanaanKomisi Tanah ini adalah kelanjutan dari pembuatan Ikhtisar Gambartanah milik Penggugat oleh Saniri Negeri Soya pada tanggal

Negeri Soya saksi tidak pernah mendengarada permohonan permintaan tanah dari Penggugat dan tidak pernahada pembicaraan dalam rapat saniri mengenai permohonan Penggugat ,hal ini pun kontradiksi dengan bukti surat P . 2 tentang Berita AcaraKomisi Tanah , dimana ternyata saksi sebagai saniri Negeri Soya ikutmenandatangani Berita Acara Komisi Tanah tersebut demikian hal nyaketerangan saksi Domingus Pesulima sebagai Kewang Negeri Soya yangmenerangkan saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milikPenggugat

Penggugat:
1.Ferdinan Lunmisay
2.Jordand Lunmisay
3.Yesayas Lunmisay
Tergugat:
1.Pemerintah Negeri Wotay
2.Lembaga Badan Saniri Negeri Wotay
3.Oriani Karesina
4.Dominggus Purmiasa
Turut Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Teon Nila Serua
2.Bupati Maluku Tengah

Saniri Negeri bersama Staf Pemerintah Negeri Wotay tidakpernah membicarakan, musyawarakan Calon Penjabat KepalaPemerintah Negeri Wotay dengan tuatua adat dan secara sepihakmenetapkan atau menunjuk Calon Penjabat Kepala PemerintahNegeri Wotay saudara ALEXANDER PURMIASA (Sekretaris Desa),penyampaian Saniri Negeri dan Staf Pemerintah Negeri Wotayditentang oleh tuatua Adat, namun Jawaban dari Saniri Negerikepada para tuatua adat yang hadir bahwa para tuatua adattidak perlu tahu karena penunjukan atau

pemilihan CalonPejabat merupakan kewenangan Saniri Negeri;b.

dan fungsi Saniri Negeri yang di Pimpin oleh Ketua SaniriNegeri;e Bahwa tanggal 14 Juni 2018 Saniri Negeri menggelar pertemuanbersama dengan kepalakepala marga, tokoh adat, tokoh masyarakat,tokoh pemuda dan tokoh Agama dengan undangan saniri NegeriNomor : 02/SNW/06/2019 namun tidak dihadiri olen Kepala MargaLunmisay sesuai daftar hadir.

tentangPenetapan Matarumah Parentah akan tetapi tidak ada yang hadirdalam pertemuan oleh karena itu;e Bahwa tanggal 12 Juli 2018 Saniri Negeri Wotay menggelar rapatdengan Saniri Domisioner, untuk meminta petunjuk dan kajian tentangKeputusan Matarumah Parentah Tahun 2010;e Bahwa tanggal 15 Juli 2018 Saniri Negeri Woaty menggelar RapatPleno Saniri Negeri dan menetapkan Marga Karesina dan MargaPurmiasa sebagai Matarumah Perintah Yang berhak menjadi KepalaPemerintah di Negeri Wotay;e Bahwa tanggal 23

dalam kurun waktu empat belas (14) hari dengan mengajukanbuktibukti bahwa marga Lunmisay adalah maratumah/keturunanperintah di Negeri Wotay;e Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Saniri Negeri menerimatembusan Surat Penolakan dari Marga Lunmisay atas PenetapanMatarumah Perintah yang ditetapkan Saniri Negeri Wotay, sehinggapada tanggal 20 Januari 2019 Saniri Negeri melaksanakan rapat untukmembahas Surat penolakan Marga Lunmisay dan disepakati untuktidak menerima penolakan marga Lunmisay yang dituangkan

BENEDIKTUS OHOITIMUR, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakuNo: 4/PDT.G/2012/PNTL hal 1 dari 52pribadi dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Saniri OhoiNgilngof;. LIBERATUS MATURBONGS, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakupribadi dan dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan SaniriOhoi Ngilngof;.

YOSEP FOFID, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Badan Saniri OhoiNgilngof;. YOSEP MATURBONGS, Pekerjaan Petani, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Saniri OhoiNgilngof;. NY.

IRENE ASTUTI RENYAAN/R, Pekerjaan Ibu Rumah tanggaAlamat Ohoi Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten MalukuTenggara, selaku pribadi dan dalam kedudukannya sebagaiAnggota Badan Saniri Ohoi Ngilngof;. NY.

MARIA RESUBUN/M, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakupribadi dan dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan SaniriOhoi Ngilngof; YOSEP OHOITIMUR, Pekerjaan Petani, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Saniri OhoiNgilngof;.

LUKAS RESUBUN, Pekerjaan Petani, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Saniri OhoiNgilngof;.

.- Memerintahkan Tergugat I dan Saniri Negeri Siri Sori Islam membuat Peraturan Negeri Siri Sori Islam yang baru dan menetapkan matarumah/keturunan Adam Pattisahusiwa yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Siri Sori Islam.Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.Rp. 12.189.000,- (Dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Negeri dibentuk di Negeri sebagaimitra Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan tugas danwewenang Negeri.Pasal 4 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri berkedudukan sejajar danmerupakan unsur penyelenggara Pemerintah Negeri,ayat (2) Saniri Negeri mempunyai fungsi : huruf c menetapkanperaturan Negeri bersamasama Kepala Pemerintah Negeri,Pasal 7 ayat (1) menyatakan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeriberwenang: huruf a membahas rancanganPeraturan Negeri/Negeri Administratif bersamasama KepalaPemerintah

Negeri Siri Sori Islam ;10Bahwa yang sebenarnya Peraturan Negeri (Perneg) harus dibahansecara bersama oleh Saniri Negeri sebelum dikeluarkan ;2.

Nnegeri yang keanggotaannya merupakan wakil dariunsur masyarakat sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa proses pencalonan Raja Negeri dimulai dengan adanyapenetapan mata rumah parentah didalam suatu peraturan negeriyang dibuat oleh Kepala pemerintah Negeri dengan Saniri Negeri; Bahwa Peraturan Negeri tersebut terlebih dahulu dibuat dalambentuk rancangan perauran yang disusun secara bersama olehKepala Pemerintah Negeri dengan Saniri Negeri, setelah itu dibahas18dalam rapat Saniri

Besar selanjutnya ditetapkan oleh KepalaPemerintah Negeri bersama Saniri Negeri;Bahwa kemudian muncul Peraturan Negeri Nomor : 01 Tahun 2010,tentang penetapan Mata Rumah /Keturunan yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri Siri Sori Islam yang isinya menetapkanMata Rumah Parentah Pattisahusiwa dari keturunan RajaPATTISAHUSIWA MUHAMMAD SALEM, sebagai Mata RumahParentah di Negeri Siri Sori Islam di bantah oleh saksi Penggugatyang adalah anggota Saniri Negeri Siri Sori Islam antara lain saksiNADAR

dalambentuk rancangan peraturan yang disusun secara bersama olehkepala pemerintah negeri dengan saniri negeri, setelah itu dibahasdalam rapat saniri besar selanjutnya ditetapkan oleh kepalapemerintah negeri bersama saniri negeri ;Bahwa telah muncul Peraturan Negeri Nomor : 01 Tahun 2010,tentang penetapan Mata Rumah /Keturunan yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri yang ditetapkan oleh19J.K.PATTISAHUSIWA (Almarhum) mantan Raja Siri Sori Islam yangisinya menetapkan Keturunan Muhamad Salem Pattisahusiwaselaku

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SARWADI Bin TASIRA
Sarwadi) terhadap Penggugat (SANIRI Binti KARMISA
Saniri);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yang diwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagai KETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Hatane & Associates

Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaBADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yangdiwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagaiKETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepadaMUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Law OfficeHatane & Associates, alamat

Bukti P3 : Surat Badan Saniri Negeri Hitumessing Nomor: 03/BSNHM/V1I/2017, tanggal 30 Juni 2017, Perihal:Pemberitahuan ke Il, yang ditujukan kepada MatarumaParentah, (fotocopy dari fotocopy);4. Bukti P4 : Surat Abdullah Pelu kepada Badan Saniri NegeriHitumessing, Perihal: Penyampaian Usualan CalonKepala Pemerintah Negeri Hitumessing, tertanggal 2 Juli2017, (fotocopy dari fotocopy);5.

Bukti P5 : Surat Saniri Negeri Hltumessing kepada Bupati MalukuTengah, Perihal: Laporan Penjelasan PengusulanPeraturan Negeri Mata Rumah Perentah DanPencalonan Raja Negeri Hitumessing Adalah SuatuPenyalahgunaan Wewenang oleh Saniri Negeri (KetuaSaniri), tertanggal 2 Desember 2017, (sesuai denganaslinya);6. Bukti P6 : Surat Pj. Kepala Pemerintah Negeri Hitumessingkepada Bpk.

Abdullah Pelu, Nomor: 045/SPHKPS/HM/III/2018, Perihal: Surat Penyampaian HasilKeputusan Ketua Saniri Negeri Hitumessing, tertanggal27 Maret 2018, (Pengantar sesuai dengan sli),(Lampiran fotocopy dari fotocopy);7.

Ali Slamat;Bahwa saksi menyatakan setelah musyawarah proses selanjutnyadiserahkan kepada Saniri Negeri Hitumessing;Bahwa saksi menyatakan mengetahui selanjutnya Saniri NegeriHitumessing mengeluarkan Penetapan yang menetapkan H.

kepada saksi Zulkarnain BinArjun Als Zul Rege dan sekira pukul 15.00 wib Saksi Marianto EffendiBin Yusrinul ST Sati datang ke depan rumah terdakwa dan terdakwalangsung menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi MariantoEffendi Bin Yusrinul ST Sati. dari hasil penjualan Sabu yang dilakukansaksi Saniri melalui terdakwa kepada saksi Zulkarnain Bin Arjun Als ZulRege dan Saksi Marianto Effendi Bin Yusrinul ST Sati terdakwamendapatkan upah dari Saksi Saniri sebesar Rp.500.000 ( lima ratusribu rupiah)

dan saatitu saksi Saniri sedang main game di laptop lalu anggota polisi tersebutmenggeledah kamar tidur tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkusplastik bening yang berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenissabu di bawah kasur tempat tidur saksi Saniri dan tidak lama kemudiandatang Pak RT lalu anggota polisi tersebut mengintrogasi saksi Saniri dankemudian terdakwa dan saksi Saniri serta barang bukti tersebut diatasdibawa oleh anggota polisi tersebut kerumahnya Saksi Zulkarnain yangberada

No.168/Pid.Sus/2013/PTRMetamphetamin yang termasukNarkotika GolonganlDigunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJOBin SARMADIN3.

Menyatakan Terdakwa MODIHAR Als KACONG Bin SANIRI , telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKAGOLONGAN DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MODIHAR Als KACONGBin SANIRI Dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun danPidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah)apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidanakurungan selama 1 (satu) tahun ;3.

Sedangkan sisanya seberat 0,2 gr(nol koma dua gram) dikirimkan ke Balai Besar POMPekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnyaadalah positif mengandung Metamphetamin yangtermasuk Narkotika Golongan );Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJOBin SARMADIN6.

Penggugat:
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong

Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentangPedoman Penetapan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;14.

negeri; Bahwa saniri negeri dibentuk dari 4 (empat) soa yang ada di negeri; Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang menjabat dalam saniri negeri; Bahwa saat ini yang menjabat sebagai ketua saniri negeri adalah YusufMalawat;Halaman 29 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb Bahwa Saya tidak tahu siapa yang menjabat sekretaris negeri saat ini; Bahwa Wakil Ketua saniri negeri adalah Said Lating; Bahwa didalam saniri negeri ada 4 (empat) orang dari Lating, 2 (dua)orang dari Ollong dan 2 (dua) orang dari

Negeri merupakan perwakilan Soa; Bahwa yang mengangkat Saniri Negeri adalah soasoa; Bahwa Saya tidak tahu tugas Saniri Negeri; Bahwa Pengukuhan raja dilakukan secara adat; Bahwa Raja diangkat dari mata rumah parentah; Bahwa Perneg Nomor 1 tahun 2008 dibentuk saat dibahas oleh SaniriNegeri dan pejabat pemerintah; Bahwa didalam Perneg, saudara Ayub Mony menjabat sebagai sekretarisnegeri juga sebagai ketua Saniri Negeri; Bahwa saya tidak tahu apakah saudara Ayub Mony memiliki SK sebagaisekretaris Negeri

; Bahwa Saat itu tidak ada keberatan dari Lating Nustapy; Bahwa dari Saniri Negeri tidak ada yang keberatan; Bahwa saya tidak ingat lagi apakah pada saat itu Negeri Hila masihdinamakan negeri atau desa; Bahwa saat itu yang mejadikan Ollong menjadi raja adalah lewatmusyawarah mata rumah parentah Ollong dan mata rumah parentah Lating;Halaman 37 dari 55 Putusa Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb Bahwa proses pengajuan nama kandidat calon raja berawal diadakannyarapat di Saniri Negeri, kemudian Saniri Negeri

Awalnya mata rumah menyampaikancalonnya kepada saniri negeri kemudian saniri negeri bermusyawarah danmengusulkan namanama calon tadi ke Bupati Maluku Tengah; Bahwa bukan Saniri negeri yang langsung menentukan namanama calonraja, sebelumnya saniri negeri mendapatkan nama calon raja darimusyawarah mata rumah parentah; Bahwa setahu saya 4 (empat) perdana Negeri Hila yaitu pertamaSipamole, kedua Totohatu, ketiga adik kakak Jamilu dan patirumahlohe danyang keempat patiputi; Bahwa setahu saya marga Ollong

Negeri khususnya dengan Pasal 25 ayat(1) yang menetapkan bahwa Pergantian antar waktuanggota/pimpinan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri, karena alasan ;(a) Meninggal dunia;(b) Permintaan sendiri;Me She s Sane wo (Cc) Tidak lagi = memenuhi' syarat = yangtelah ditetapkan. 9 ayat (2)menetapkan bahwa /7Jata cara pergantian antar waktuanggota/pimpinan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri dimaksud dalam ayat (1) diaturlebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib SaniriNegeri atau Badan

(bukan anggota resmi Saniri Negeri Kailolo)untuk menyelenggarakan rapat Saniri Negeri Kailoloillegal dan fiktf tanggal 3 Desember 2009 dengantujuan mengganti/merobah komposisi seluruh Anggota188.8.Saniri Negeri Kailolo yang telah ada. ; Oleh sebab itu, hasil rapat Saniri Negeri illegaltertanggal 3 Desember 2009 tersebut di atas,' tidakdapat dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk melakukanpergantian antar waktu bagi SELURUH ANGGOTA DAN KETUASaniri Negeri Kailolo dengan menerbitkan SuratKeputusan Bupati

di atas ternyata adalahhasil rapat fiktif TERGUGAT sepatutnya mempertanyakan keabsahan BeritaAcara Hasil MRapat Saniri Negeri Kailolo Tanggal 3Desember 2009 tersebut yang mengusulkan perubahankomposisi keanggotaan Saniri Negeri Kailolo sebelumTERGUGAT menandatangani Surat Keputusan Bupati MalukuTengah tentang pergantian antar waktu anggota SaniriNegeri Kailolo. ; Bahwa PeraturanNegeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Nomor :01 Tahun2010 Tanggal 01 Juni 2010 Tentang Penetapan Matarumah/ Keturunan Yang

Negeri dan Keputusan Saniri NegeriNomor: 02/10/KPTS/SNK/2010 tanggal 16 Oktober 2010,tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri KailoloKecamatan Pulau Haruku atas nama Azhar Ohorella tidak sahdan dipergunakan sebagai syarat oleh Tergugat untukmengeluarkan objek sengketa adalah dalil yang tidak patutdan tidak berdasar mengingat Tergugat dalam mengesahkanLembaga Saniri Negeri karena diusulkan~ oleh Negeri,Tergugat tidak dapat mengesahkan keanggotaan Saniri kalautidak diusulkan oleh Negeri, atau Tergugat

Kemudianterhadap sah atau tidaknya Keputusan Saniri Negeri ituadalah wewenang Saniri Negeri, bukan wewenang Tergugat,karena keputusan saniri itu) dikeluarkan oleh Saniri, soalmekanisme operasional keluarnya Keputusan Saniri Negeriadalah wewenang = Saniri Negeri, Tergugat tidak bisamengintervensi wewenang saniri, sehingga kalau ada hasilKeputusan Saniri, dimana Saniri tersebut diangkat denganKeputusan Tergugat maka itu dianggap sah ;Tergugat sangat sesalkan dalil dalil Penggugat pada posita8.7 kenapa

Pembanding/Tergugat I : Ketua Saniri Negeri Nusaniwe
Pembanding/Tergugat II : Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe
Pembanding/Tergugat III : Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe duluhnya Penjabat
Terbanding/Penggugat : DOMINGGUS WATTILETE
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Mata Rumah de Soysa
Turut Terbanding/Tergugat IV : Walikota Ambon

Negeri, dari jumlahkeseluruhan anggota Saniri Negeri Nusaniwe berdasarkan Surat KeputusanWalikota Ambon Nomor 153 Tahun 2014 berjumlah 22 (dua puluh dua)anggota Saniri Negeri.Bahwa dalam proses Penetapan Rancangan Peraturan Negeri Nusaniwetentang Mata Rumah Parentah, dari 12 (dua belas) anggota Saniri Negeriyang hadir, terdapat 5 (lima) anggota Saniri Negeri Perwakilan dari 4 (empat)Halaman 7 dari 34 halaman.

darikeseluruhan 22 (dua puluh dua) anggota Saniri Negeri Nusaniwe, karena 10(sepuluh) anggota Saniri Negeri Nusaniwe tidak hadir dan 5 (lima) anggotaSaniri Negeri Nusaniwe yang menolak, maka dengan demikian penetapanPeraturan Negeri Nusaniwe adalah tidak sah dan cacat hukum karenakehadiran Anggota Saniri Negeri dalam Rapat Saniri Negeri tidak memenuhipersyaratan 2/3 anggota Saniri Negeri yang hadir sebagaimana diatur dalam,Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 8 Tahun 2017 Tentang Negeri : Pasal 81

ayat (3) Peraturan Negeri ditetapbkan dalam Rapat Saniri Negeriyang dihadiri sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.

Saniri sisa sajaHalaman 25 dari 34 halaman.

(vide Bukti Surat P 1) dan belum ada Surat keputusanbaru yang dikeluarkan oleh Walikota Ambon untuk rasionalisasi Saniri Negeri,maka secara hukum Saniri Negeri Nusaniwe masih berjumlah 21 (dua puluhsatu) orang, dan oleh karenanya proses penetapan Peraturan Negeri Nomor. 4Tahun 2020 Tentang Matarumah Parentah Negeri Nusaniwe yang dihadiri oleh12 (dua belas) orang Saniri Negeri yakni 7 (tujuh) orang Saniri SegeriHalaman 29 dari 34 halaman.

Periode2012 2018 Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, tanggal 12 Maret 2012 ;DASAR DAN ALASAN GUGATAN :1 Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbatas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yangdiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia ;2 Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan olehPemerintah Negeri dan Saniri

Dikatakan demikian karena :a Bahwa pemilihan Badan Saniri Lengkap Negeri Ema tidak dilakukansebagaimana mestinya karena hanya berdasarkan penunjukan olehPenjabat Raja Negeri Ema.

Seharusnya Badan Saniri Lengkap terdiri dariwakil soa yang ditentukan melalui pertemuan anak anak soa untukmenentukan perwakilannya, sehingga Badan Saniri Lengkap tersebuttidak sah ;b Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon No. 13Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPelantikan Serta Pemberhentian Raja dijelaskan bahwa Panitia PemilihanRaja dibentuk oleh Badan Saniri Lengkap.

Ema telah disepakatibersama dalam rapat / bakampong Negeri antara Penjabat Raja NegeriEma sdr Thomas Hendrik Leimena dengan masyarakat Negeri Ema padatanggal 2 Oktober 2011 dan dilanjutkan lagi dengan rapat / bakampongNegeri antara Penjabat Raja Negeri Ema dengan masyarakat Negeri Emayang melibatkan seluruh anakanak Soa pada tanggal 1 November 2011untuk membicarakan rencana Pelantikan Badan Saniri Lengkap olehWalikota Ambon pada tanggal 24 November 2011 dimana sejakpelantikan Badan Saniri Lengkap

Lengkap Nomor : 1/Pem.Neg/2011tanggal 24 November 2011 (bukti T.I Int 4), sedangkan untuk PelantikanPanitia Pencalonan dan Pemilihan tidak ada aturan yang mengatur selain hanyaditetapkan dengan surat Keputusan Saniri Lengkap dan olehnya itu PembentukanPanitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Ema adalah sah karena telahsesuai dengan aturan yang mengatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2PERDA Nomor 13 Tahun 2008 ;8 Bahwa dalil gugatan Penggugat sdre MATHEUS DIAS dan kuasanya dalammateri

SANIRI Bin SOLEHUDDIN dan Terdakwa IV.

Terdakwa:
1.NINGWAR bin MATRIJIN
2.SUHERMAN bin MISDRAN
3.SANIRI bin SOLEHUDDIN
4.ALIMAN bin JATIM ALM

Nama lengkap : Saniri Bin Solehuddin2. Tempat lahir : Mempawah3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Juli 19884. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari RT 001 RW 001, Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang7. Agama : Islam8. Pekerjaan : SwastaTerdakwa Saniri Bin Solehuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret20182.

Menyatakan terdakwa NINGWAR Bin MATJIRIN, terdakwa IlSUHERMAN Bin MISDRAN, terdakwa Ill SANIRI Bin SOLEHUDDIN danterdakwa IV ALIMAN Bin JATIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.2.

Selanjutnya para saksitersebut menemukan adanya kegiatan penambangan tanpa jjin di lokasi lahanmilk PT DARMEX AGRO Divisi 6 Blok K46, Dusun Pombay, Desa LembahBawang, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang yang dilakukanoleh NINGWAR Bin MATJIRIN bersamasama dengan terdakwa SUHERMANBin MISDRAN, terdakwa SANIRI Bin SOLEHUDDIN dan terdakwa ALIMAN BinJATIM (Alm).

Bahwa dalam satu hari penambangan emas di lokasitersebut adalah sekitar 3 (tiga) gram.Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut sudahdilakukan oleh terdakwa NINGWAR Bin MATJIRIN bersamasama denganterdakwa SUHERMAN Bin MISDRAN, terdakwa SANIRI Bin SOLEHUDDIN danterdakwa ALIMAN Bin JATIM (Alm) selama 2 (dua) minggu dan oleh saudaraSUDI (DPO) dijanjikan pembagian 70 untuk Bos dan 30 untuk anakbuah/karyawan.

SANIRI Bin SOLEHUDDIN danTerdakwa IV. ALIMAN Bin JATIM (Alm), telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usahapenambangan emas tanpa jjin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimanadakwaan tunggal Penuntut Umum;2.