Ditemukan 1019 data
67 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danHalaman 62 dari 142 halaman Putusan Nomor 1240/B/PK/PJK/2016 mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
162 — 39
Tanah yang8 (delapan) persil tersebut terdin dari beberapa nama. Tanah tersebut dahulunyadibeli patungan dengan temanteman sekerja yang samasama berprofesi sebagaiguru termasuk Terdakwa.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
194 — 101
Izaac Balthazar Thenu selaku Direktur Kepatuhan.Selanjutnya Drs. lzaac Balthazar Thenu membuat memorandum kepada Direktur UtamaNomor : SE Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pelaporan produkatau aktifias baru menegaskan Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiappenerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdin dari:a. lLaporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru danb. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank.
keuntungan diri sendiri, orang lain ataukorporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidakmembayar atau melebihi lebih tinggi dan jumlah yang seharusnya);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangpertimbangan terdahulu makaterhadap unsur menugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara teleh terpenuhi;Ad. 5 Tentang unsur secara bersamasama.Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanadalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdin
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yonatan Bani yang terdin dari:e.Dalam rangka mengikuti Bimtek Manajemen keuangan, pendapatan, danpengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Ibis Mangga Dua JIn. Jayakarta No.73Jakarta sejak tanggal 27 Desember 2009 s/d 17 Desember 2009 kwitansiRp 6.350.000, SPPD tanggal 11 Desember 2009 tiket Batavia Air, Kupang Jakarta PP.Dalam rangka mengikuti Bimtek Manajemen keuangan, pendapatan, danpengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Ibis Mangga Dua JIn.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
246 — 162
Izaac Balthazar Thenu selaku Direktur Kepatuhan.Selanjutnya Drs. lzaac Balthazar Thenu membuat memorandum kepada Direktur UtamaNomor : SE Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pelaporan produkatau aktifias baru menegaskan Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiappenerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdin dari:a. lLaporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru danb. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank.
keuntungan diri sendiri, orang lain ataukorporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidakmembayar atau melebihi lebih tinggi dan jumlah yang seharusnya);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangpertimbangan terdahulu makaterhadap unsur menugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara teleh terpenuhi;Ad. 5 Tentang unsur secara bersamasama.Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanadalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdin
1201 — 1585 — Berkekuatan Hukum Tetap
terdiri atasUrusan Pemenntahan Wayib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;Ayat (2) :Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7)terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan PelayananDasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan denganPelayanan Dasar;Sedangkan petitum Pemohon menjelaskan bahwa objekpermohonan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, yang menyatakan bahwa :Ayat (1):Urusan Pemerintahan terdin
396 — 273
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:Pasal 75:Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusandan/atautindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan keputusan dan/atau tindakan.Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. Keberatan; danb. Banding3.
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.DHIMAS SAPUTRA,SH
3.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
4.MEGGU SALAY,SH
5.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
ARENS WEHTABTABA ALIAS ARENS
91 — 47
Padahalasset desa harus diketahul oleh masyarakat desa.Ayat (4): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada PerangkatDesa.Ayat (5): Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdin dan: a. SekretarsDesa selaku pembantu pengelola asset desa; dan b.
56 — 21
Sitompul,SHdengan pengurus yang terdin dari Hari Sudiarto (Direktur Utama), Hari Suhartono (DirekturUmum) dan Subiantoro (Komanditer CV).8310.11.12.13.Bahwa pada tahun 2011 ada Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana PembelajaranSekolah Dasar (SD) Tahun 2011 di Kabupaten Banjarnegara.
161 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload dokumen penawaranDokumen penawaran yang diupload oleh penyedia barang terdin dari :a. Surat penawaran hargaTotal dari nilai penawaran harga atas jumlah alat yahng dilelangkan.b. Daftar penawaran hargaBerisi rincian item penawaran harga tiap alat yang ditawarkan, Penyediabarang beracuan atas penawaran harga dari pemilik barang yang dilampirkansaat memberikan dukungan barang.c.
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
LIBREK IPAKIT,SH alias IBEK
132 — 64
(Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam Belas) lembar;Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagianuang pengganti;1 (Satu) buah asli buku catatan pribadi milik Michael lpapoto warna hijau hutih;1 (Satu) Lembar Daftar nama Tambahan Penerima Bibit Anakan Cengkeh dan PalaTahun 2017;2 (Dua) Lembar Kwitansi Pembelian anakan Tanaman Perkebunan1 (Satu) buah handpone Nokia 105 warna hitam nomor IMEI 3551180733594 74:Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yang terdin
246 — 234
RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewekili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT: (1) RUPS terdin
889 — 958 — Berkekuatan Hukum Tetap
PenyelenggaraanTelekomunikasi:"Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhisetiap permohonan dan calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syaratsyarat berlangganan jaringan telekomunikasisepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.Pasal 3 huruf c dan Pasal 48 Keputusan Menteri PerhubunganNo.KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan JasaTelekomunikasi:termasuk di dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara lainadalah penyelenggaraan jasa multimedia yang antara lain terdin
213 — 147
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbikannyasertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertfikat danKepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatangugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telahPutusan Nomor 77/Pdt.G/2016/PNTrg Halaman 200 dari 217temyata terhadap bukt' kepemilikan berupa sertfikat hak milik yang terdin
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
163 — 61
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewayibanDesa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang danbarang yang berhubungan dengan pelasanaaan hak dan kewayiban desa dan ayat(2) yang berbunyi*hak dan kewayjiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desayang kemudian terdapat juga pada pasal 72 ayat (1) yang berbunyi : oendapatandesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:a) Pendapatan asli desa terdin
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
150 — 310
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewayibanDesa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang danbarang yang berhubungan dengan pelasanaaan hak dan kewayiban desa dan ayat(2) yang berbunyi*hak dan kewayjiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desayang kemudian terdapat juga pada pasal 72 ayat (1) yang berbunyi : oendapatandesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:a) Pendapatan asli desa terdin
161 — 77
P.O No. 01 053675tanggal 16 Nopember 2011, yang terdin dani :1. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No. ABD 1111 Po. No. 01 053675 tanggal 16Nopember 2011 tanggal 17 November 2011.2. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No. ABD 1111B Po. No. 01 053675 tanggal 16Nopember 2011 tanggal 18 November 2011 42.1 (satu) Bundel foto copy surat permohonan transfer Kepada bank BCA Cabang Wisma Asia Atasnama / Untuk PT.
167 — 102
Terdakwa , Terdakwa Il dan Terdakwa INVmemberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi adalah tidak benar;Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pemah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian danmembenarkan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan setelahpemeriksaan ;Bahwa saat ini Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng sejakBulan Desember Tahun 2017;Halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN LbjBahwa wilayah desa Tanjung Boleng terdin
196 — 799
Pihak yang terlibat dalam perkara yang terdahulu terdin dari pihak atauorang atau badan hukum yang sama (ihe same party) dalam perkara yangbelakangan diperkarakan lagi.3.1.1. Penggugat / Para Penggugainya dalam perkara terdahulu, samadengan perkara yang belakangan diperkarakan kembali;3.1.2. Tergugat / Para Tergugat yang ditarik pada perkara terdahulu, SAMAdengan Tergugat / Para Tergugat yang ditark dalam perkara yangdiperkarakan kembali / belakangan;3.1.3.
173 — 93
Pd (Almarhum);Hal 179 dari 216 halaman Perkara Nomor : 67/Pid.SusTPK/2017/PN.Kdi15.16.Bahwa kondisi Komputer Layar Sentuh (ouch screen) merk GATEWAY yang diterimasekolahsekolah tingkat SD, SMP dan SMA Negeri Kabupaten Wakatobi yangmerupakan bantuan Diknaspora tersebut mengalami kerusakan dalam waktu yangbervariasi, namun kerusakan itu terjadi tidak lama setelah adanya penyerahan yaitu :> SMA Negeri 4 Wangiwangi menerima bantuan 2 (dua) paket Komputer LayarSentuh metk GATEWAY (Paket terdin dari Muose