Ditemukan 1067 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : absolut absolute absolom abdolul absalun aboud absulud absolutã absoluet
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
206 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016maka akan terjadi ketidak adilan dan konflik kepentingan yaitumenghitung sendiri dan memutus sendiri tidak ada sistim cek balancedalam keadilan, yang terjadi adalah kesewenangwenangan, danmenjadi kesewenangwenangan yang absolud bila ditambahi dengansubyektivitas suara hati Hakim yang dianggapnya sumber keadilan,padalah salah sekali, penegakan hukum harus obyektif, adil, jujur danbertanggung Jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa;Dengan kehilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata
    melakukankejahatan; Dengan demikian periode persidangan yang berjalan dari tanggal 8September 2009 sampai 22 Januari 2010 tertulis dalam berkasPutusan Kasasi MA tersebut, secara hukum dianggap secara sah tidakada surat tuntutan: Berdasarkan ketentuan Perundangan sebagai dirumuskan dalamPasal 197 Ayat 2 KUHAP, Putusan pemidanaan yang tidakpencantumkan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf e KUHAP adalahbatal demi hukum (van rechtswege nietig, legally null and void / voidipso jure); Sifat kebatalan adalah pembatalan absolud
    Setiap kebatalan (nulleit/neitigheid,voidness/nullity) yang ditegaskan sendiri oleh Undangundang adalahiekebatalan ex nunc (nietigheid exnunc) sehingga kwalitaskebatalannya merupakan kebatalan yang absolud / mutlak ataudisebut juga kebatalan substansial (substansiale / essentielenietigheid); Dengan demikian oleh karena Putusan pemidanaan yang tidakmemuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf e KUHAP menurutketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP adalah kebatalan yang bersifatabsolud/mutlak atau kebatalan
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 22-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 25-09-2018
Putusan PN BATAM Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ZIA UL FATTAH IDRIS, SH
Terdakwa:
DIDIET NURIANTO
58 — 30
  • P ; ABSOLUD VODKA ; HENNESY ; BALCK LABEL ; RED LABEL ; BACARDI ; COINTREAU ;Bahwa pembayaran atas pembelian minuman beralkohol yang kami jualkepada konsumen dengan cara kredit dalam waktu yang ditentukanmaksimal 30 hari setelah barang diterima, jika tiba waktu yang sudahHalaman 27 dari 62 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Btmditentukan maka Saksi sendiri yang akan mengambil uangnya ke tempatpenjualan dan atau konsumen PT.
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 25-11-2015 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN MANADO Nomor 414/PDT.G/2015/PN Mnd
Tanggal 28 Juli 2017 — -SERLY MUMU, DKK melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA BERKEDUDUKAN DI MANADO cq. WALIKOTA MANADO, DKK
124 — 20
  • memeriksadan Mengadili Perkara Aquo, dengan demikian gugatan Penggugatharus ditolakatau dinyatakan tidak dapat diterima serta merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa dari hal tersebut diatas maka Tergugat V memohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat agar kiranya memberikan Keputusansela yakni :+ Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;+ Menyatakan sah dan berharga Sertipikat yang diterbitkan KantorPertanahan Kota Manado ;+ Menerima Eksepsi Tergugat V mengenai KewenanganKompetensi Absolud
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 11-04-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN MANADO Nomor 20/G/2013/PTUN.Mdo
Tanggal 25 September 2013 — Penggugat: EVERT VERTJE DAPU, dkk; Tergugat I: GUBERNUR SULAWESI UTARA; Tergugat II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO; Tergugat II Intervensi 1: J.R. KORENGKENG, SH.MSi; Tergugat II Intervensi 2: Drs. EDWIN SILANGEN, MS; Tergugat II Intervensi 3: Dr. FLORA KRISEN, SH MH; Tergugat II Intervensi 4: JEANNE B. MANDAGI, SH;
103 — 38
  • atas objek a quo ;e Bahwa dari hal tersebut diatas maka Tergugat IImemohon kepada Majelis Hakim yang terhormatberdasarkan Pasal 109 dan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara agarkiranya memberikan Keputusan Sela yakni :e Menolak Gugatan Para Penggugat di tolak untukseluruhnya ;e Menyatakan sah dan berharga Sertipikat yangditerbitkan Kantor Pertanahan Kota Manado ;e Menerima, Eksepsi Tergugat II mengenaiKewenangan Kompetensi Absolud
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 52/PDT/2018/PT MND
Tanggal 28 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : SERLY MUMU, DKK
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA BERKEDUDUKAN DI MANADO cq. WALIKOTA MANADO, DKK
124 — 37
  • memeriksadan Mengadili Perkara Aquo, dengan demikian gugatan Penggugatharus ditolakatau dinyatakan tidak dapat diterima serta merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dari hal tersebut diatas maka Tergugat V memohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat agar kiranya memberikan Keputusansela yakni :&Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ; Menyatakan sah dan berharga Sertipikat yang diterbitkan KantorPertanahan Kota Manado ; Menerima Eksepsi Tergugat V mengenai KewenanganKompetensi Absolud
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2013 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 114/PDT.G/2011/PN.Smda
Tanggal 11 Februari 2013 — PT. Mutiara Etam Coal (dahulu CV. Mutiara Etam Coal) Melawan PT. Mesra Prima Coal
211 — 48
  • wajib menggunakan67jasa muatan lokal pada saat itu, namun ditahun 2008 dilakukanpenelitian ternyata benyak sekali perusahaan perusahaan lokal yangtidak siap, maka ayat 2 dibukakan dan itu dimintakan juga oleh DewanPerwakilan Rakyat mengatakan sampai ada perusahaan lokal yang siapmaka itu diperbolehkan, namun waktu itu kami memberikan pendapatjuga tidak boleh perusahaan asing yang ansit, tapi perusahan asing ituharus berbadan hukum Indonesia yang mana penanaman modalasing, sehingga pasal 1 tidak absolud
Pengadilan PA PEKALONGAN Perdata Agama
Register : 12-09-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Pkl
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
209 — 52
  • Berdasarkan fakta tersebutmaka terhadap gugatan dimaksud secara kompetensi absolud menjadiwewenang Pengadilan Agama Pekalongan;Menimbang,bahwa memperhatikan penyebutan subyek hukum olehPelawan berbalikbalik disatu sisi menyebut dirinya Penggugat dan Terlawannadalah dengan sebutan Tergugat, perlawanan dengan gugatan; disisi lainmenyebut dirinya Pelawan dan Tergugat adalah Terlawan.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN BAJAWA Nomor 12_Pdt_G_2017_PN_Bjw
Tanggal 6 Maret 2018 — _perdata
68 — 34
  • Karena TURUT TERGUGATdalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakansebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan suatuInstansi yang juga melekat Administrasi Negara sehingga denganwewenang yang melekat pada TURUT TERGUGAT telah mengeluarkanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik atasnama TERGUGAT dan TERGUGAT Il, maka konsekuensi yuridis dalamobyek perkara a quo merupakan kompetensi absolud dari Peradilan TataUsaha Negara, berdasarkan Undangundang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 43/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 3 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : Supriadi Diwakili Oleh : Muhammad Arif, SH
Pembanding/Penggugat II : Suarti Rauf, S.Pd Diwakili Oleh : Muhammad Arif, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia persero Tbk Kantor Cabang Takalar
Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Aryani Fauziah, SH.M.Kn
Terbanding/Tergugat III : Hj. ST. Hasna Mado
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Makassar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar
100 — 52
  • KEWENANGAN MENGADILI (Kompetensi Absolud)Bahwa sangat keliru dan terkesan tidak paham bagi para PENGGUGATmelaui Kuasa Hukumnya, mengingat baik didalam Posita dan dipertegaskembali didalam Petitum Gugtannya, meminta kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Takalar yang memeriksa Perkara a quo untukmembatalkan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh LembagaPemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar (turuttergugat II) dan Surat Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan olehKPKNL
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 24-08-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 66/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : RAYMOND GAN
Terbanding/Penggugat : SONNY H. HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat II : BPN Kota Jayapura
124 — 74
  • Oleh karena itu jelas gugatan dalam perkara a quoyang diajukan melalui Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalahsalah alamat dan melanggar Kewenangan Absolud Pengadilan.Dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;8. Bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat angka 19 perluditanggapi sebagai berikut:a. Bahwa adalah tidak benar jika Tergugat telah melakukanperbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan Immateriilkepada Penggugat.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 22-02-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 65/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 22 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Ir. MODA LATUPONO Diwakili Oleh : M SYAHWAN AREY SH
Terbanding/Tergugat I : RUDOLF RUKKA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
Terbanding/Tergugat III : ABDUL CHALIK USMAN
Terbanding/Tergugat IV : MACHMUD SYUKUR, ST
Terbanding/Tergugat V : SAID PAANY
Terbanding/Tergugat VI : HALISA KASIM
Terbanding/Tergugat VII : Drs. BURHANUDDIN TIDORE
Terbanding/Tergugat VIII : ASMA GANNIJ HASAN,S.Sos
Terbanding/Tergugat IX : ROSTIATY NAHUMARURY,SH Noteris Pejabat Pembuat Akta Tanah
117 — 45
  • Dengan demikian gugatan Penggugat patutlahditolak;Bahwa dengan tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugatll, III, 1V, V, VI, Vil, VIII dan TergugatIX, dan telah termasukdalam gugatan yang tidak jelas dan kabur, demikian pula tidak memiliki dasarhukum untuk menggugat dan gugatan mengandung cacat error in personaeserta telah melampaui kewenangan absolud, maka dengan ini TergugatIxXHalaman 23 dari 63 putusan Nomor 65/ PDT/2018/PT.AMBmohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 25-10-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 1827/Pdt.G/2018/PA.Bgl
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 16
  • Bahwa, Eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah tidak tepat karenamenurut hukum acara perdata yang dapat dijadikan dasar dalammengajukan eksepsi adalah yang berkaitan dengan wewenang mutlak daripada hakim (Kompetensi absolud) dan wewenang Nisbi dari pada Hakim(Kompetensi relative) (berdasarkan Pasal 118 HIR; Pasal.142 Rbg ) ;2.
Pengadilan PN SOASIU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-08-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SOASIU Nomor -85/Pid.Sus/2016/PN Sos
Tanggal 17 Nopember 2016 — -ASHADI TAJUDDIN, S.H.
141 — 85
  • Misalnya perdata itu pengakuan absolud, tidak perludibuktikan lagi misalnya dalam pinjam meminjam, jika peminjam mengakumaka tidak perlu dibuktikan lagi misalnya kapan dipinjam, bagaimanabentuknya dan seterusnya, tetapi hal ini tidak berlaku pada peradilanpidana, mengakui ataupun menandatangani berita acara adalah formilkarena berita acara itu harus diadakan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1796 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; H. Harmaini TA, Dk
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim a quo adalah Majelis Hakim Peradilan Umum,sehingga tidak mempunyai legitimasi dan wewenang untukmemeriksa, mengadili dan perbuatanperbuatan yang beradadalam ruang lingkup hukum administrasi maupun Tata UsahaNegara (PTUN) (Kompetensi Absolud).2.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-03-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 8 Maret 2016 — Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Menuju Kediri lebih Baik (Ormas GR-MKLB)
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
62 — 21
  • Eksepsi Absolud;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus dalam perkara ini (Onbevoegd Heids Competentie) hal inididasarkan pada gugatan Penggugat yakni;1.Bahwa menunjuk posita gugatan No. 11 didalilkan penerimaan dan penelitianadministrasi dukumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calonpemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri tahun 2015;Bahwa menunjuk posita gugatan No. 13 Penggugat merasa dirugikan atauadanya perbuatan melawan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 86/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 13 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : BANK CENTRAL ASIA KCU PURWOKERTO
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto Diwakili Oleh : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto
Pembanding/Tergugat III : AGUS SOEHARDI SH MH
Terbanding/Penggugat : ROBERTUS HARSENO
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga
111 — 70
  • No 86/PDT/2020/PTSMGyang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidakdapat dibatalkan Hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, olehkarena tentang persoalan kewenangan mengadili (kKompentensi absolud)tersebut ternyata sudah dipertimbangkan secara jelas dan rinci oleh PengadilanNegeri Purwokerto dalam putusan selanya, dengan kesimpulan bahwaPengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagaimana telah diputuskan dalam putusan sela PengadilanNegeri
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 07-09-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN BAJAWA Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bjw
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
1.DANIEL RANI
2.MARIA BHOKI
3.HENDRIKUS ROGA
Tergugat:
1.MARSELINDA NINU
2.YOSEPH KAJU
3.MARTINUS MAME
Turut Tergugat:
Kepala BPN Kabupaten Ngada
102 — 30
  • Karena TURUT TERGUGATdalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakansebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan suatuInstansi yang juga melekat Administrasi Negara sehingga denganwewenang yang melekat pada TURUT TERGUGAT telah mengeluarkanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik atasnama TERGUGAT dan TERGUGAT II, maka konsekuensi yuridis dalamobyek perkara a quo merupakan kompetensi absolud dari Peradilan TataUsaha Negara, berdasarkan Undangundang
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 02-07-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Kis
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 83
  • Para TurutTergugat ) diluar ahli waris, dengan demikian gugatan Para Penggugat initerdapat dua persoalan hukum yang berbeda yang gugatannya digabungmenjadi satu, dalam Pengadilan yang satu, maka gugatan ini wajiblahditolak, karena dua persoalan tersebut diatas telah menyangkutkewenangan absolud/kewenangan mengadili;Berdasarkan alasanalasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas,dengan hormat Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il memohon kepadaHal 33 dari 76 hal, Put.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 09-02-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Lbj
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 63
  • 9/Padt.G/2021/PN LbjKarena TERGUGAT III dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata UsahaNegara melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan,merupakan suatu Instansi yang juga melekat Administrasi Negara sehinggadengan wewenang yang melekat pada TERGUGAT III telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 95/HM/BPN/24.16/2014 tanggal 10 Maret 2014Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertipikat Hak Milik atas namaTERGUGAT I, maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara a quomerupakan kompetensi absolud
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
128 — 56
  • 20Pebruari 2019, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa a quodengan alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau Aasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Jawaban tertanggal O02 April 2019 yang di dalamnya selainmemuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam eksepsiyang pada pokoknya mengenai kompetensi absolud