merugikan perekonomian negarakhususnya untuk Nagari Saning Bakar, dimana tujuan KegiatanPengembangan Bibit Ternak Sapi oleh masyarakat miskin ini adalah dalamrangka penanggulangan kemiskinan, hal ini sebagaimana terdapat dalamPedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program PenanggulanganKemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat(2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Sumiati Akio selaku Bendahara Panitia Kemitraan(PAKEM) Danau Tuo pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP) dalam bentuk Bantuan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, pada

, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka Permohonan Kasasi tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ditolak danTerdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP, UndangUndang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun

Ed Fuadi, S.Pb (alm),yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesarRp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratussepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlahlain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPKPerwakilan Provinsi Aceh Nomor 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14Desember 2011;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturpada Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASANselaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen turut serta dengan dr.Edfuadi, S. Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBireuen tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASANtidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

delapan puluh delapan rupiah);Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAHARUDDIN yang tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan fisik perluasan sawah Tahun 2013 tersebut, telahmemperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 44.916.888, (Empatpuluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluhdelapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa SAHARUDDIN di atas,diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.SusTPK/2015/PT PALtentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SAHARUDDIN (Direktur CV.

Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan olehkarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;2.

Tangga Sasaran (RTS) oleh Terdakwa dikurangi dengan uang yang tidakdibagikan ataupun hanya sebagian dibagikan kepada RTS oleh Terdakwa adalahRp. 63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi(dibagikan) sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) adalah sebesarRp. 36.800.000, (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh TerdakwaSARIF HANAFI ALS AGE dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwasendiri ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Sub (a), (b) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal. 7 dari 23 hal.

) Sub (a), (b) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSoasio tanggal 29 November 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa SARIF HANAFI Alias AGE tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) Sub (a), (b)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubahdan diperbaharui dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan PrimairPenuntut Umum ; 152 Menyatakan Terdakwa SARIF HANAFI Alias AGE, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs.

ARIS PURNOMO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA DAN BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Subsidiair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001

tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuksubsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999103tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo.

ACHMAD BUDI SATRIJO,MSI.BIN H.UMAR SAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UUNo.20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalamDakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itudari dakwaan primair ;2 Menyatakan Terdakwa DRS.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) a, b joPasal 18 ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;e Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b joPasal 18 ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

BPR Syariah Kabupaten Ponorogo telah didakwa melakukan perbuatan pidanasebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) hurufa dan b jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah danditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UU Nomor

Bin ARIFUDDIN, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SAIFUL AMAL, S.T.

Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana membuktikanpada Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

TPK/2018/PT SMR55 Ayat (1) Ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair,bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda tersebut berbeda dari tuntutan Penuntut Umum yangmembuktikan dalam Tuntutannya Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat(1) Jo.

Bin ARIFUDDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa DWI RAHMAT BAYUbin LAMA telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaansubsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undangnomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Undang Undangnomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidairitas maka Majelis akan membuktikan terlebin dahulu dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1)KUHP, apakah terdakwa DWI RAHMAT

SUNARYONO terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ;2.

Sehingga adalah wajar dan benarjika Majelis = Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timurmempertimbangkan dakwaan primair terlebin dahulu yaitusebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 20Hal. 45 dari 53 hal. Put.

IWAN, Ir WILSON DANIEL AS dan AGUS KARSONODAWOED telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangHal. 46 dari 53 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2009No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.A.4.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi OKI Jakarta yang telah salahkarena tidak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair padahalbentuk surat dakwaan adalah berbentuk subsideritas, telah tidakmempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pernoerantasan Tindak' Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal55 ayat (1) ke1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya

., M.Si tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b, ayat (2)dan ayat (8) Undangundang R.l. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI. Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.

ABU KAHAR tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalamDakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b, ayat (2)dan ayat (3) Undangundang R.l Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Rl. Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan PrimairPenuntut Umum, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi

;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan,maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwaharuslahdikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yangtercantum dalam daftar barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahdan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundangundanganlain

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa SISFA YARNI, S.Pd.I. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

IBRAHIM (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa ia MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin ALWI bersama dengan terdakwalain yakni Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M.AP (ketiganya telahdiajukan sebagai terdakwa dalam penuntutan

2 ayat 1 Jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: Melangar Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, subsidairPasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor31

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mengatur perbuatan pidanayang dilakukan subjek hukum sebagai Pegawai Negeri dan pemangku jabatan ataukedudukan sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orangdalam dakwaan primair harus dinyatakan

., sebagaimana diatur diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. AntartikaKarya Pratama, bersama dengan Saudara dr.

Bahwa putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang terhadapTerdakwa adalah jauh lebih rendah dari apa yang telah Pemohon Kasasiharapkan seperti yang ada di dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi, dan halini tentu saja tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan tidak dapatmenimbulkan efek preventif bagi masyarakat luas ;Bahwa Terdakwa Pemohon Kasasi ajukan di persidangan dengan dakwaanSubsidiaritas yaitu Primair : Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) a, bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP,Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sehingga

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP, semua unsurunsur dakwaan Primair telah terpenuhi ;Bahwa mengenai Unsur secara melawan hukum Pemohon Kasasiberpendapat : Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksuddengan Secara Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yaitu unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan jugaharus dibuktikan selurunnya sebagaimana yang sudah Pemohon Kasasibuktikan di dalam

., mengakibatkan kerugian Negara Cq.Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp 3.541.001.855,00 (tigamilyar lima ratuS empat puluh satu juta seribu delapanratus lima puluh lima Rupiah) atau setidak tidaknya sekitarjumlah itu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP,SUBSIDER:Bahwa Terdakwa Drs.

Paulinus Domi terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUTsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwaadalah memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimanadalam Dakwaan Primer yaitu) melanggar Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1992 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan' Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo.

2 ayat (1)jo.

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo.

Kdimempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidakterbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangR.

Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa jika dibandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dengan dakwaan Subsidiair Pasal 3 jo.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1e KUHPidana.

Bahwa terkait dengan penerapan pasal yang dinyatakan terbukti olehMajelis Hakim adalah pasal 2 ayat (1) Jo.

Keberatan penerapan pasal yang dinyatakan terbukti olen Majelis Hakimadalah Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1e KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti makadakwaan subsidair sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalammemori bandingnya tidak perlu dibuktikan lagi;Keberatan tentang lamanya pidana (straftmacth) yang dijatuhkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama, Penuntut Umum tidak sependapat, karenamenurut Penuntut Umum lamanya pidana yang

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) kele KUHPidana, Pertaturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundangundangan lainbersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut; Mengubah

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1SUBSIDIAIR :wenenon Bahwa terdakwa RONNY FELIX CHANDRA selaku Direktur PT.

Yang apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti makamajelis akan mempertimbangankan atas dakwaan subsidair selengkapnya sebagaimana akandiuraikan dibawah ini.Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanakorupsi sebagimana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No

.20 tahun 2001 tentang pemberantasantindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat I ke1 KUHP.Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasantindak pidana korupsi yang rumusannya berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana paling singkat

4 tahun danpaling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 Milyarrupiah.Menimbang bahwa dengan demikian unsur unsur pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UUNo.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jopasal 55 ayat I ke1 KUHP tersebut adalah :Setiap orangSecara melawan hukumMelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiDapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.Mereka yang

2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat I ke1 KUHP tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan denganperkara ini..

MOKHAMMAD THOIFUR tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair. 2. Menyatakan Terdakwa Drs.

Syariah Mersam dengan nomor rekening 7001498872 An.EFI SUSANNA, periode 01 Juli 2022 s/d 09 Oktober 2023