Ditemukan 1439 data
M Dahli Bin Idris
Termohon:
Rosmiati Binti Bakhtiar
20 — 7
di atas,Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan tentangjumlah uang iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat rekonvensi kepadaPenggugat rekonvensi karena Tergugat tidak mau memberikannya, makaMajelis Hakim secara ex officio akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebutdengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangandiketahui bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai petani dan sebagaiseorang sopir, yang tentunya mempunyai penghasil
17 — 7
Bahwa tidak benar yang dikatakan Penggugat rekonvensi pada jawabandalam rekonvensi poin 7 tentang rincian dan jumlah nafkah anak tertunggakplus biaya baby sister adalah terlalu mengadaada dan menjurus kepada14pemanfaatan anak tersebut sebagai penghasil uang yang diperoleh dariTergugat rekonvensi, karena alasannya sebagai berikut: Anak tersebut sejak bayi tidak menghabiskan susu 750 gram hingga 5dos perbulannya karena anak bayi belum membutuhkan minum sususebanyak itu.
34 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selama Pemohon Bandingmemproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standar internasional, penentuanpremium akan didasarkan pada "annual benchmarking premium" yang dikeluarkan olehCodelco, sebuah perusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
54 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena penyerahan dari unit penghasil Kecambah KelapaSawit dapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awal berdirinyaKPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itu sesuai denganketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporan kewajiban PajakPertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
THESAR YUDI PRASETYA, SH.MH
Terdakwa:
DOFIR ANWAR
518 — 69
Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PPRI Nomor 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud denganPenyimpangan Limbah B3 adalah Kegiatan menyimpan limbah B3yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpansementara limbah B3 yang dihasilkan;.Berdasarkan Pasal 1 angka 34 PPRI Nomor 101 Tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalahOrang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukummaupun yang tidak berbadan hukum; Ketentuanketentuan
31 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkara) a quo yang semulaberdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkaitlainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
135 — 21
Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).
Industri Kayu antara Tergugat dan Penggugat No.108/SJ/DIR/20020153/30100/PIB/X2 tanggal 30 oktober 2002 untukmelaksanakan uji coba kerjasama usaha industri kayu dalam rangkapendirian perusahaan patungan (joint venture) ;Bahwa dalam perjanjian tersebut kewajiban Tergugat antara lain yaitumenyiapkan los pabrik untuk pemasangan mesin, menyediakan bahanbaku berupa kayu bundar minimal 500 m3 per bulan serta menguruspersetujuan pendirian pabrik patungan, sedangkan Penggugatberkwajiban menyediakan mesinmesin penghasil
dari Tergugat Sehingga mengakibatkankerjasama tidak memperoleh keuntungan maksimal.Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama industri kayu danpemasarannya (Bukti P14, bukti P34 dan P57) disebutkan kewajiban masingmasing pihak antara lain bahwa Tergugat sebagai pihak pertama berkwajibanmenyediakan lokasi pelaksanaan uji coba pengolahan kayu dan menyediakanbahan baku kayu bundar dan olahan setara 500 m perbulan sedangkanPenggugat sebagai Pihak kedua, antara lain berkwajiban menyediakan mesinmesin penghasil
24 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibatalkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
35 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;d.
88 — 23
Bahwa semua biayabiaya yang timbul untuk pengurusanpembuatanP2HP; perpanjangan hak atas sertifikat No. 12/Kebon Melati,pemecahan sertifikat, pembuatan akta jual beli; balik nama danPajak Penghasil (PPh) atas nama Penjual (Tergugat ) akandisiapkan oleh Penggugat yang akan diperhitungkan sebagai bagiandari harga transaksi jual beli tanah milik Tergugat ;23.
38 — 30
(seratus lima puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp.250.000( dua ratus lima puluh ribu ) rupiah, dikurangi setoran ke DinasPerhubungan dan upah petugas dilapangan, maka penghasil bersihperhari paling banyak sekitar Rp 100.000 ( seratus Ribu ) rupiah. 11 Bahwa benar menurut Saksi 4 sdr Mujianto apabila hasil pengelolahanlahan parkir tersebut dengan sistem bagi hasil, maka setoran maksimumdari hasil pengeloahan parkir perbulannya adalah paling banyak Rp2,500.000 ( dua juta lima ratus) rupiah ,sehingga
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quokegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding adalahindustri penghasil
75 — 8
Benih / bibit unggul harus dikeluarkan oleh sumber benih yangtelah terdaftar dan dikeluarkan izin serta surat keputusansebagai penghasil sumber benih oleh Kementrian Pertanian.2. Benih / bibit unggul yang dikeluarkan oleh sumber benih harusmempunyai dokumen resmi dari Sumber benih.3.
63 — 6
Masalah penghasilan Tergugat Rekonvensi itu sangat melebihi dari RpXXXXXXX, (XXXXXXX rupiah) kalau hanya penghasil an segitu perbulannyatidak mungkin Tergugat Rekonvensi mampu bayar angsuran mobil RpXXXXXXXXxXxXx/bulan dan bayar arisan Rp xxxxxxxxxxx/bulan. Pasca nikahTergugat Rekonvensi pernah menceritan kalau penghasilan nya perbulanitu paling sedikit RD xxxxxxx, (Xxxxxxx rupiah);5.
142 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 531/B/PK/PJK/2015BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah PerkebunanKelapa Sawit Terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksi turunannya.Oleh karena itu, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan (Visit)yang dilakukan oleh Terbanding Nomor LAP01/Visit(WPJ.01/KP.0410/201 1tanggal 30 Maret 2011 bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali diperoleh petunjuk bahwa
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena penyerahan dari unit penghasil KecambahKelapa Sawit dapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalamrangka penyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu Tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
22 — 6
(enam juta empat ratus dua ribu enam belasrupiah).Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mutah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan,oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, danberdasarkan bukti P.3 Tergugat mempunyai penghasil sejumlah Rp.6.402.016.
37 — 12
Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak; Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, akan tetapi yang Saksi tahu Pemohon danTermohon telah pisah rumah sejak 8 (delalapan) bulan yang lalu; Bahwa Saksi tidak tau apakah selama pisah rumah Pemohon adamemberi nafkah kepada Termohon atau anakanak mereka; Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai PeXXXXXX sembako diXXXXXX; Bahwa warung tempat usaha Pemohon tersebut berstatus Kontrak; Bahwa Saksi tidak tau berapa penghasil
131 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentukusaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :(a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan ataujasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjanganyang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan,biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajakkecuali Pajak Penghasil
7 — 0
Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer pada Sekolah HarapanMulia dengan penghasil gaji Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) sebulan;e.