memori banding dari Para terdakwaseperti tersebut di atas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan telitidan seksama berkas perkara serta catatan putusan Hakim PengadilanNegeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor8/Pid C/2017/PN Trt, maka yang dikemukakan dalam memori bandingtersebut sudah dipertimbangkan sesuai acara tindak pidana yang telahdilakukan terdakwa, oleh Hakim tingkat pertama dalam catatan putusan,dasar hukum dan Peraturan Pengganti UndangUndang Nomor 51 tahun1960 tentang larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang berhak ataukuasanya ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di SidangPengadilan Negeri Tarutung beserta surat yang timbul di sidang yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 8/Pid C/2017/PN Trt,serta memori banding yang disampaikan oleh Para terdakwa PengadilanTinggi

RASYID terhitung sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan 5April 2015 senilai Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah) yang dibayarkontan, dan yang menerima uangnya adalah G.MURASMI als B.SIMO;e Bahwa Surat Keterangan Bersama dibuat oleh Terdakwa denganSUPAKMO dengan dibantu oleh saksi UMAR BAUZIR;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dariPasal 6 Ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51 Prop Tahun 1960 tentanglarangan Pemakaian

Tanah tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semuaunsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa Hak Memakai Tanah tanpa ljin yang Berhak atau Kuasanya,dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukanadanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri

PUTRAuntuk memasang Plang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur Mengganggu yang berhak ataukuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah, telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;Halaman 4 dari 6 Putusan Tindak Pidana Ringan No. 1/Pid.C/2022/PN BtmMenimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam Pasal 6 Ayat (1)huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya telahterpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Mengganggu yang berhak atau kuasanyayang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf(Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupunalasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat

SERTIFIKAT NO.169, namun dicabut dandibuang RANI MAYA SARI SIBURIN yang merupakan anak tersangka;Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut, koroban merasa dirugikan karenatidak dapat menguasai dan mengusahai tanahnya;Bahwa perbuatan tersangka NURHAIDA BR RAJAGUKGUK telah cukup buktimelakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyayang sah, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 51 tahun 1960 tentanglarangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkanputusan Nomor 37/Pid.C/2018/PN Sim tanggal 23 November 2018 yangamarnya sebagai berikut:1.

Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor 1/Pid.C/2017/PNSkw. unsurunsur mengenai larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya tidak terdapat pada pasal 6 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 1960 yang sebagai dasar dakwaan dariperkara tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat didakwakan terhadapperbuatannya tanpa adanya dasar hukum yang pasti atau yang jelas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan

., tertanggal 2 September 2010 dengan putusanbahwa Tergugat dalam hal ini Terdakwa (Royke Rudy Goni alias Rudy)antara lain mengadili Terdakwa Royke Rudy Goni alias Rudy bersalahmelakukan tindak pidana tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya;Bahwa Tergugat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan NegeriManado Nomor 27/Daf.Pid/2010/PN Mdo., tertanggal 2 September 2010tersebut, akan tetapi perkara banding Pengadilan Tinggi Manadoberdasarkan Putusan Nomor 185/PID/2010/PT

SAFRANS YAH (ahli); Bahwa saksi adalah pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulunga ; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah berentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf bPerpu nomor 51 tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhakatau Kuasanya ; Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dan dari hasilpengukuran bahwa lokasi bangunan yang didirikan oleh terdakwa Budiman mas uk kepadalahan yang terdapat dalam Sertifikat Haki Milik No.6721 milik

meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka pidanasebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudahlayak dan adil untuk dijatuhnkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang No. 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya, Pasal 14 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI:1.

PengadilanNegeri Kraksaan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum berdasar Laporan danBerita Acara Pemeriksaan Penyidik karena didakwa melanggar ketentuan Pasal 6ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 2Sampai dengan halaman 4 majelis hakim tingkat pertama telah menguraikanunsur Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya danmempertimbangkan setiap unsur tersebut dengan cermat, tepat dan benarmenurut hukum berdasar fakta hukum yang diperoleh di persidangan;Hal. 4 dari 9 Putusan No. 174/PID/2015/PT.SBYMenimbang, bahwa oleh karena pertimbangan majelis hakim tingkatpertama tersebut diatas sudah tepat dan benar menurut hukum serta sesuai faktahukum yang diperoleh di persidangan maka majelis hakim tingkat bandingmempertahankan pertimbangan tersebut dalam putusan tingkat banding

,dan suratsurat lain yang berkaitan;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2019/PT MDNMembaca catatan pelanggaran yang diajukan sebagaimana LaporanPolisi Nomor LP / 05 /1/ 2019 / SU / Res.Batu Bara tanggal 11 Januari 2019yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat Pengiriman berkasperkara Nomor BP / 38 / VII / Res.1.2/2019/ Reskrim tanggal 5 Juli 2019 yangpada pokoknya sebagai berikut:Tindak Pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya, sebagaimana

Tergugat II Alberth Womsiwor dan Tergugat III BairenWanimbo telah mengetahui bahwa tanah obyek sengketatersebut telah menjadi hak milik orang lain dan telah puladiterbitkan sertifikat hak milik atas nama para Penggugat,sehingga perbuatan Tergugat II Alberth Womsiwor DanTergugat II Bairon Wanimbo yang telah masuk dan mendirikanrumah/bangunan di atas tanah sengketa secara tanpa hakadalah jelas jelas merupakan perbuatan melawan hukum(sebagaimana diatur dalam UU No. 51/Prp/ Th 1960 Tentanglarangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak);Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah diprosespemberian haknya kepada para Penggugat sesuai denganprosedur hukum yang berlaku oleh Kantor PertanahanKabupaten Jayawijaya dan pada tahun 1992 Kepala KantorWilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya telahmenerbitkan Surat Keputusan pemberian haknya kepadaPemohon/Para Penggugat tersebut dengan SK NomorBPN.595/HGB/1992, =tanggal 08081992 (bukti P.8) danNomor : BPN.596/HGB/1992, tanggal 08081992 (bukti P.9) ;

Undang undang Nomor 51/Prp/1960, tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya.b.

PenasihatHukum Terdakwa terhadap keterangan Saksi Waluyo dan Saksi Mei OsdeniusLimbong tersebut tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa tentang alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwamengenai adanya penggantian UndangUndang dan Pasal yang dikenakan, tanpamerubah LP terlebin dahulu, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti suratlaporan dari Saksi Hajjah Nurlela Kesuma tidak ada menyebutkan tindak pidana yangdilaporkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Perintah Penyidikan danPemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik tidak ada satupun yangmenyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pembelaan tersebut hanyadisebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tanpadikuatkan alat bukti sah tentang adanya

Fotocopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 TahunHalaman 25 dari 28 Ptsn.No.311/Pid.B/2016/PN.Tjk.1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya merupakan peraturan yangtidak berhubungan dengan perkara pidana ini;3.

meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka pidanasebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudahlayak dan adil untuk dijatuhnkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang No. 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya, Pasal 14 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI:1.

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadidan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaHakim Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara ini berpendapat, bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Penyerobotan Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya sebagaimana diancam dandiatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 TentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah,maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka untuk biaya perkara dibebankan kepadanya.Hal. 13 dari 15 hal.

Catatan Persidangan No. 4/Pid.R/2019/PN.KwgMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini makasegala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara seluruhnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapatterpisahkan dari putusan ini;Mengingat, Pasal 6 ayat (1) Huruf a dan b Perpu Nomor 51 Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya danUndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana

terhadap bentuk pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakimkepada terdakwa, maka Hakim akan menjatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa begitu juga oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandijatunkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepada terdakwa7dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalamamar putusan dibawah ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Dalam putusanperkara pidana tersebut, Majelis Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Atambuamemutuskan bahwa kedua orang Terdakwa tersebut (Terdakwa HironimusManek Seran dan Terdakwa Franson Tuflasa) terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakdan menjatuhkan kepada kedua Terdakwa tersebut masingmasing ....masing pidana penjara selama (satu) bulan, dan kedua putusanPengadilan Negeri Atambua tersebut telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa dengan adanya

BRK (Bumi RambangKramajaya) ;Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal : 6 ayat (1) huruf a UU No. 51/Prp/1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 01 / Pid.R / 2011 / PN.KAG.

pelakunya;Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum Pengadilan Negerimempertimbangkan terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akandibuktikan unsurunsur lainnya yang merupakan perbuatan materiilsebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini.Unsur Ke2 Memakai Tanah tanpa izin yang berhak ataukuasanya yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya, yang dimaksud dengan tanah adalah terdiri dari tanahyang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyaidengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;Menimbang, bahwa sedangkan memakai tanah, berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, diartikan sebagai menduduki,mengerjakan dan atau mengenai sebidang tanah atau mempunyaitanaman

PenasihatHukum Terdakwa terhadap keterangan Saksi Waluyo dan Saksi Mei OsdeniusLimbong tersebut tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa tentang alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwamengenai adanya penggantian UndangUndang dan Pasal yang dikenakan, tanpamerubah LP terlebin dahulu, setelah Majlis Hakim membaca dan meneliti suratlaporan dari Saksi Hajjah Nurlela Kesuma tidak ada menyebutkan tindak pidana yangdilaporkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Perintah Penyidikan danPemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik tidak ada satupun yangmenyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pembelaan tersebut hanyadisebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tanpadikuatkan alat bukti sah tentang adanya

Tjk.1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya merupakan peraturan yangtidak berhuoungan dengan perkara pidana ini;3. Fotocopi kwitansi terlanggal 16 Februari 2015, yang merupakan barang bukitdalam perkara ini yang telah diperiimbangkan sebagai barang bukii atasterouktinya perouatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;4.

., yang dimintakan banding tersebut dapat diperthankandan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding;Mengingat, Pasal 6 ayat (1) Huruf a dan b Perpu Nomor 51 Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya,dan PasalPasal didalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPdan ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1