Ditemukan 73207 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berinang bewekang
Penelusuran terkait : Ct Tidak berwenang Verstek Melawan hukum Perdata Tanah Upaya administratif Pejabat tidak berwenang Cerai gugat pa tidak berwenang Pusaka tinggi/ rendah Novasi Basyarnas Pengadilan agama tidak berwenang Perdata tanah Pn tidak berwenang mengadili Komulasi perubahan identitas Menyatakan tidak berwenang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 30-09-2016 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 101/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 30 Juli 2012 — - YARDI SUTAN MUNCAK (PENGGUGAT) - YUSMIARTI (TERGUGAT I) - ADRIANI (TERGUGAT II) - SUCIPTO (TERGUGAT III)
122 — 38
  • - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut
Pengadilan PN BLANGKAJEREN Perdata
Register : 29-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 7/Pdt.P/2016/PN-BKJ
Tanggal 6 September 2016 — -PERDATA FATIMAH (PEMOHON)
73 — 9
  • Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
    Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonanini sejumlah Rp. 186.000, (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).Demikianlah ditetapbkan pada hari SELASA, tanggal 6 SEPTEMBER 2016,oleh AHMAD SYAIROZI, S.H.
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 12-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 15 Maret 2016 —
17 — 4
  • Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 133 H.I.R. tidakdapat diterapbkan pada perkara ini, perkara dalam bidang perkawinan karenatelah diatur secara khusus sebagaimana ketentuan di atas, dan karenanyaharus dinyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sekalipun tidak terdapatadanya eksepsi dari pihak Tergugat, menyatakan tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkarabidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat
    Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.311.000, ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).Demikian Putusan ini dijatuhnkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, pada hari itujuga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kamiDrs. FATKHUL AMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. FARIHIN, S.H. danH.
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penggugat:
SRI MINING
Tergugat:
1.HARY SABARTO
2.MUTATIN ANGGRAHINI, SE
3.DODY BACHTIAR AGUSTIAWAN, ST
4.PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. Kantor cabang Surakarta
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
6.PT. NOBEL GRAHA AUCTION
7.CIPUT SULIESTYANING HATI
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
65 — 24

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan IV dan Terlawan V tentang Kompetensi Absolut, dimana Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    3. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 06-09-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK /2016/PN Mdn
Tanggal 29 Februari 2016 — - PT. PLN (PESERO) AREA MEDAN (PENGGUGAT) - MARIATI (TERGUGAT)
625 — 609
  • - Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 08-03-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 29-05-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0918/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 5 April 2016 —
10 — 2
  • Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000 ,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah ).
    Kadr.Pemohon saat ini berdomisili di Malang, sedangkan Termohon berdomisili diBanyuwangi, serta keduanya tidak pernah tinggal bersama di wilayahKabupaten Kediri, sekalioun Pemohon secara dejure adalah penduduk wilayahKabupaten Kediri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya;Bahwa, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten KediriMenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Bahwa, Hal ihwal sebagaimana termuat di dalam berita acara sidangpeemeriksaan perkara
    ,Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;Mengingat, dan memperhatikan ketentuan peraturan perUndangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;Him. 5 dari 7 hlm.Put. No: 0918/Pdt.G/2016/PA.Kab. Kadr.MENGADILI1. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2.
Pengadilan PA SAMBAS Perdata Agama
Register : 12-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PA SAMBAS Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.Sbs
Tanggal 18 Mei 2015 — PEMOHON
16 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
    Menyatakan Pengadilan Agama Sambas tidak berwenang menangani perkaraini;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 311.000, (tigaratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal30 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Sri Suwastini, M.H. sebagai Ketua Majelis,Suraida, S.H.I. dan Nismatin Niamah, S.H.Il. masingmasing sebagaiHakim Anggota, dibantu H.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 06-03-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2018 — MAYOR ART (PURN) H.CECEP SUMARNO, S.H., S.IP; H. DIDIN SAPRUDIN, SH; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.
148 — 101
  • Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara dengan objek sengketa a quo; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
    ada kepentingan Para Penggilgat yang dirugikan harusdiselesaikan dengan mengajukan upaya administrasi ke Panwaslu KabupatenLebak, dimana Putusan Panwas Kabupaten Lebak sebagai Putusan yangmengikat;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 77ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsaleNegara diatur, meski Koon tidak ada eksepsi tentang kewenangan absoliitePengadilan apabila>Hakim mengatahui hal itu, ia karena jabatanngar wajibmenyatakan bafiva Pengadilan tidak
    berwenang mengadili sendketa yang&bersangkuten In casu Tergugat telah mengajukan okseps tentangkompeteiisi absolut pengadilan, yang berdasarkan faktafakta danpertidibangan pertimbangan hukum terurai diatas sevbuki bahwa sengketaavo merupakan Sengketa Pemilinan dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilinan, maka Pengadilan Tinga!
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Kpg
Tanggal 12 Januari 2012 — - DR. NY. SITI MARIAM DJARDJANI - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) tbk. Cabang Kupang - PT. PITOBY
175 — 115
  • Menyatakan formalitas Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum, dan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a
    menurut Penggugat dilakukandengan caracara yang bertentangan dengan prosedur penjualan lelang.Bahwa sebagai pemahaman bersama perlu Tergugat III Sampaikan bahwaposisi hukum dari Tergugat Il dalam melaksanakan lelang adalah sebagaiperantara lelang sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat Illsebagaimana yang digariskan pasal 7 UndangUndang Lelang VenduReglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad171941:3 berbunyi, Juru lelang tidak
    berwenang menolak permintaanakan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umun didaerahnya. 4.
    yangtelah dilaksanakan berdasarkan risalah lelang No. 125/2010 pada tanggal 29Oktober 2010 adalah tidak sah/melawan hukum karena tidak procedural.Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kupang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dan Keputusan untukmelaksanakan Lelang adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga untuk menilai sah atau tidaknya dan procedural atau tidakpelaksanaan lelang itu. merupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara.Bahwa Pengadilan Negeri tidak
    berwenang untuk menilai sah atau tidakdan procedural atau tidak suatu keputusan lelang, tetapi apabila alas hak dariperubahan status Barang Agunan Kredit menjadi Barang Lelang adalah tidaksah, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang sebatas memutus denganamar : Menyatakan Keputusan Lelang tidak mempunyai kekuatan hukumuntuk dilaksanakan.Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah menyangkutKompetensi absolute bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang, makaterhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan
    Menyatakan formalitas Surat Gugatan Penggugat mengandung cacathukum, dan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadiliperkara aquo;3. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat bertanggal 16 Juni 2011 yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah registerperkara perdata gugatan Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.Kpg tanggal 24 Juni2011 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);4.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Hibah
Register : 19-07-2011 — Putus : 28-11-2011 — Upload : 29-06-2012
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 331/Pdt.G/2011/PA.Yk
Tanggal 28 Nopember 2011 — PENGGUGAT dan TERGUGAT (PEMBATALAN HIBAH)
476 — 206
  • Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-08-2016 — Upload : 11-06-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdr
Tanggal 23 Agustus 2016 — - MASNI sebagai Penggugat MELAWAN - ODDING sebagai Tergugat
68 — 14
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
    catatan dalam putusan ini bahwadalam jawaban tercantum petitium eksepsi mengenai kompetensi absolutnamun tidak didasari alasan apapun sehingga terkesan hanya sekedardipasang, dan oleh karena itu dapat menimbulkan makna ganda tentang adaatau tidaknya eksepsi mengenai kewenangan dalam perkara ini18Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secarabijaksana dan hatihati tidak langsung memutuskan hal tersebut oleh karenabagaimanapun setiap saat Hakim memiliki Kewenangan untuk menyatakandirinya tidak
    berwenang mengadili jika menemukan adanya masalah tersebut,lagi pula dalam kenyataanya adanya kompetensi Pengadilan Agama baru dapatdipastikan setelah proses pembuktian;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim yangmengadili perkara ini bepandangan bahwa untuk menyatakan perkara ini bukankewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewengan Pengadilan Agama,bukanlah atas dasar eksepsi yang tidak disertai alasan tersebut, tetapimerupakan penggunakan kewenangan Hakim karena jabatannya
    Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sidrap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 oleh kamiHj. ANDI NURMAWATI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDIMAULANA, SH.,MH ,dan SATRIANY ALWI, SH.
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-06-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 12-04-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 395/Pdt.G/2013/PA Sgm
Tanggal 26 Juni 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
17 — 4
  • - Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili;- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 546.000,-
    Pasal129 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991), oleh karenanyaPengadilan Agama Sungguminasa harus menyatakan diri tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon sebenarnya beradadalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, berdasarkan asas actor sequiturforum rei, sehingga alamat Termohon tersebut sangat berbeda dengan yang disebutkanoleh Pemohon dalam
    Niet Ontvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak
    berwenang mengadili;Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp546.000,Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakimPengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatandengan tanggal 17 Syakban 1434 H., oleh Dra.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 09-05-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Sit.
Tanggal 9 Nopember 2017 — - ERWAYATUN - BARI YULIONO
75 — 8
  • - Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.337.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
    PengadilanAgama Situbondo;Menimbang, bahwa dalam proses jawabmenjawab, Para Tergugattidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan setelahmemasuki tahap pembuktian Majelis memperhatikan sengketa dalam perkaraAquo semakin jelas mengarah pada kewarisan dan hibah, berdasarkanpertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili perkara ini;Memperhatikan Pasal 186 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak
    berwenang mengadiliperkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.2.337.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, olehkami, Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi ElyarahmaSulistiyowati, S.H. dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 23-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Sit
Tanggal 9 Maret 2017 — - HERLIN SRI KAMARIYAH - RENO WIDIGDYO, S.H
80 — 12
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
    SIT dan Perkara No. 53/PDT.G/2016/PN.STB dengan 2(dua) orang anggota Majelis hakim yang sama dengan perkara iniHalaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sitmenyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksaperkara tersebut karena merupakan kewenangan Tata Usaha Negara.Dimana kedua keputusan perkara tersebut mohon dijadikan yurisprudensidalam perkara ini;Turut Tergugat :Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan perkara perdata yang diajukanoleh Para Penggugat di
    kepemilikan dengan pihak ketiga yakni Tergugat , yang timbul sebagaiakibat dari transaksi pertama yang dilakukan Tergugat II selaku ahli waris dari H.Ending Urianto dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakimrumusan hasil Pleno Rapat Kamar Perdata mengenai pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dapat diterapbkan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak
    berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sekalipun eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugatyang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah PeradilanTata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum ditolak, namun Majelis Hakim tetapmenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenangmengadilinya adalah Pengadilan Agama;Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.SitDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, oleh kami,Hj.
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama
Register : 04-09-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 19-02-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 323/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Tanggal 12 Desember 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 8
  • - Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
    keluarga atasnama Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon, maka telah terdapat faktabahwa Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya,Kota Makassar, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi (keberatan) Termohonsangat beralasan hukum untuk diterima sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2)Hal. 4 dari 6 hal.putusan No.323/Pdt.G/2012/PA.KdiUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut di atas danPengadilan Agama Kendari harus menyatakan tidak
    berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ; Membebankan
Pengadilan PN KAB MADIUN Perdata
Register : 07-03-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mjy
Tanggal 21 Maret 2024 — Pemohon:
SETITI
5 — 4
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
    2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Wanprestasi
Register : 09-06-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN CIANJUR Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Cjr (e-Court)
Tanggal 16 Juli 2021 — Penggugat: RANI FITRIANI Tergugat: PT BAF FINANCE CIANJUR
130 — 0
  • MENGADILI Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara ini ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
AMRINA RACHIM WARHAM, S.KM
Termohon:
NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN RI CQ KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULSEL CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
9 — 10
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan Pemohon tersebut ;
    • Biaya perkara Nihil ;
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Plg
Tanggal 3 Mei 2021 — Pemohon:
Ibrahim Alias Ib Bin Rohana
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir,
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
50 — 11

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Menetapkan biaya perkara NIHIL;
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 01/G/2015/PHI.Jmb
Tanggal 20 April 2015 — SUMIATY MARZUKI (Penggugat) lawan PT. MINEMEX INDONESIA, (Tergugat)
96 — 60
  • M E N G A D I L I- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
    perkara, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa karena Majelis berpendapat bahwa perkara ini tidak termasukobjek perselisihan hubungan industrial maka dalil lainnya dari Penggugat tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIe Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak
    berwenang untukmengadili perkara ini ;e Membebankan biaya perkara kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 13 April 2015 oleh H.LROHENDI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis,ERWIN, SH.MH dan KHAIRUL BASRI, SH, masingmasing Hakim AdHoc selakuHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Senin tanggal 20 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingiHakimHakim Anggota, dengan dibantu RIANTO, SH, Panitera