Peraturan BPN RI No. 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan PelaksanaanPerpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Saksi menerangkan caranya Dinas Perhubungan dan Informatika menentukanbesarnya nilai ganti rugi tanah yaitu pertama dilakukan perhitungan nilai penggantiwajar oleh Penilai Publik/ Aprasial

Nadzir bagi tanah wakaf.Hal ini diatur pada pasal 43 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.om >eYang berhak melakukan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah, tanaman,bangunan adalah Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah setelah dilakukanpenilaian oleh Penilai / Aprasial.

(Hal ini diatur pada pasal 44 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007).Yang berhak melakukan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah, tanaman,bangunan adalah Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah (bukan Pihakketiga) setelah dilakukan penilaian oleh Penilai / Aprasial.(Hal ini diatur pada pasal 44 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007).Sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Instansi pemerintah kepada pihakyang berkah, maka harus ditempuh dengan tahapan :a.

Nadzir bagi tanah wakaf.Hal ini diatur pada pasal 43 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.Yang berhak melakukan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah, tanaman, bangunanadalah Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah setelah dilakukan penilaian olehPenilai / Aprasial.

(Hal ini diatur pada pasal 44 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007).Yang berhak melakukan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah, tanaman, bangunanadalah Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah (bukan Pihak ketiga) setelah dilakukanpenilaian oleh Penilai / Aprasial.(Hal ini diatur pada pasal 44 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007).Sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Instansi pemerintah kepada pihak yangberkah, maka harus ditempuh dengan tahapan :a.

No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum.Terdakwa menerangkan caranya Dinas Perhubungan dan Informatika menentukan besarnyanilai ganti rugi tanah yaitu pertama dilakukan perhitungan nilai pengganti wajar oleh PenilaiHal 181Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN MdnPublik/ Aprasial

Sagared Team, yang baru dapatdilaksanakan hanya sebanyak 2 (dua) unit pabrik dan 2 (satu) unit gudang PT.Sagared Team, hal ini disebabkan perbuatan terdakwa Djami Rotu Lede, SH danPaulus Watang diketahui oleh Tim Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan AgungRepubik Indonesia dan Aprasial yang selanjutnya ditindak lanjuti denganPenyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

TngBahwa dalam KAI ada BILL OF SALE BODY CORPORATE terakhirharganya 17,5 juta USD hanya ada copynya;Bahwa plafon pinjaman tidak bisa 100 %;Bahwa permohonan dalam KAD untuk pembayaran termin keduapembangunan kapal sebesar 72 miliar;Bahwa yang dijaminkan kapal milik PT.ALL adalah bukti kepemilikangrosse akta kapal;Bahwa ada 2 kali aprasial pada saat pencairan kedua dan pencairankeenam;Bahwa pada saat tim ke Jepang itu dari Tim memberikan laporankunjungan kepada saksi;Bahwa kekurangan 3 juta USD akan

Ciruas.Bahwa Saksi tidak membaca sampai detail, Saksi hanya membacakebutuhan atas pendirian sekolah saja.Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai proses penentuanartanah, Ssaksi hanya mengetahui untuk menentukan harga tanah telahdilakukan musyawarah antara pihak dinas dengan pemilik tanah dandisesuaikan dengan hasil penaksiran Tim Aprasial KJPP Pungs Zulkarnaen& Rekan. Sedangkan mengenai penentuan lokasi tanah, sepengetahuanHalaman 64 dari 182 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.

BMS , hasilpenilaian aprasial terhadap asset bangunan PT. BMS sebesarRp. 182.132.000.000, ( seratus delapan puluh dua milyarseratus tiga puluh dua juta rupiah); Bahwa selain sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunanThe BCC Hotel juga asset lainnya di Pekanbaru, beberapabidang tanah ada 2 Sertifikat Hak Milik ; Bahwa kesemua assetasset PT. BMS baik bergerak dan tidakbergerak itu saksi catat dalam pembukuan PT.

Saksi tidak lagi melakukanpengecekan ulang terhadap kebenaran dokumen yang saksi terima daricabang pengusul karena tidak ada kewajiban melakukan verifikasi dokumendokumen tersebut, disamping itu. bahwa dokumendokumen tersebutdikeluarkan oleh bagian yang berwenang membuat dokumentersebutmisalnya opini legal oleh bagian legal, BI Checking oleh bagian SID (sisteminformasi debitur), aprasial oleh bagian internal apprasial atau eksternalapprasial.

Bahwa tanah tersebut telah diidentifikasi adalah tanah milik Fery Tanaya; Bahwa yang menentukan harga adalah Tim Aprasial; Bahwa tanah tersebut telah diganti rugi; Bahwa setelah pembayaran tidak ada permsasalahan, dan tidak ada jugapihak yang keberatan; Bahwa Pengangkatan saksi dalam Panitia Pengadaan Tanah Internal danTim Pendamping Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah PT. PLN (Persero)Unit Induk Pembangunan Maluku adalah berdasarkan Keputusan GeneralManager PT.

yang dilanggar adalah :e Tidak adanya surat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sesuai Akta Pendirian Persero No. 03 pasal 11 ayat (3), direksi berhakmewakili perseroan ...... dst, (a) meminjam uang atau meminjamkan uangatas nama perusahaan ........dst, (b) mendirikan suatu usaha baru atau ......dst, harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).e Penyesuaian Akta Pendirian Perusahaan dengan Undang Undang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.e Tidak adanya penilaian oleh Aprasial

yang dilanggar adalah :e Tidak adanya surat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sesuai Akta Pendirian Persero No. 03 pasal 11 ayat (3), direksi berhakmewakili perseroan ...... dst, (a) meminjam uang atau meminjamkan uangatas nama perusahaan ........dst, (b) mendirikan suatu usaha baru atau ......dst, harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).e Penyesuaian Akta Pendirian Perusahaan dengan Undang Undang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.e Tidak adanya penilaian oleh Aprasial

Perlu ditambahkanbahwa Berita Acara Hasil Negosiasi diusulkan kepada direksi untuk mendapatkankeputusan atau persetujuan;Bahwapenunjukan aprasial untuk memperoleh perkiraaan harga tanah, dannegosiasi harga tanah serta membuat Berita Acara Hasil Negosiasi merupakansyarat yang harus dipenuhi, dan ketentuan yang mengatur adalah KeputusanDireksi Nomor : DIR/83/KPTS, Tanggal 18 Juli 2013 pada Buku Ill PedomanPengelolaan Barang Tidak Bergerak, halaman 200; Berdasarkan dokumen yang saksi baca pembayaran

Rp. 54 Miliar dihubungkan denganKetersedian Alokasi Modal Inti sebagaimana diatur dalam SEBI No.15/7/DPNP,tanggal 8 Maret 2013, menurut saksi tidak melampaui modal inti yang tersediakarena dari total modal inti Bank Maluku posisi 30 September 2013 sebesar Rp.262.203.000.000 216.000.000.000. (54 Miliar x 4 (nilai koefisien) masih terdapatsisa alokasi modal inti sebesar Rp.45.197.000.000. yang dapat dipergunakanuntuk membuka jaringan kantor lainnya;Bahwa setahu saksi, selain tidak adanya Penilaian Aprasial

No. 994 K/Pid.Sus/201714.Aprasial kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/Lahan untukRelokasi Pedagang Kaki Lima eks MA Salmun pada KantorKoperasi dan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 tanggal 24November 2014 :13.1.13.2.13.3.13.4.13.5.13.6.13.7.13.8.13.9.1 (satu) lembar copy Surat Undangan Pembahasan KAKApraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke PasarJambu Dua Nomor : 005/476.1 UMKMPKL tanggal 5November 2014 :Daftar Hadir Pembahasan KAK Apraisal Relokasi PKL Eks.Jl. MA.

ABDULLAH, DJAINI bin ILAM dan FARIDAHELIANTI (pemilik tanah yang akan dibebaskan).3) Yang menjadi pedoman mengenai bentuk dan/atau besarnyaharga ganti rugi dalam musyawarah tersebut adalah NJOP(Nilai Jual Objek Pajak) tahun berjalan dan hasil Aprasial.4) Yang memimpin musyawarah adalah TRI WAHYUNINGDIAHselaku Wakil Ketua P2T.5) Hasil dari pelaksanaanmusyawarah antara pihak Dinas PUProvinsi DKI Jakarta dengan pemilik tanah (H.