Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraiandari Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 474.3/06/BKPSDMD/2018 tanggal04 Juli 2018;9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq.

Fotokopi surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari BupatiHulu Sungai Tengah Nomor : 474.3/06/BKPSDMD/2018 tanggal 04 Juli2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Hulu Sungai Tengah yangtelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meteraiyang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.2Saksi : Bernama Abdurrahman bin H.Jani,umur 68 tahun,agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan wirasasta, tempat tinggalo di Jalan PerintisKemerdekaan RT.006, RW.003, Kelurahan Barabai Darat, KecamatanBarabai

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berwilayah kerjadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mendapatkan izin dari atasanberdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor474.3/3/BKPSDMD/2019 tanggal 08 Februari 2019;10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq.

Fotokopi Surat Izin Perceraian dari Bupati Kabupaten HuluSungai Tengah Nomor 474.3/3/BKPSDMD/2019 tanggal 08 Februari2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telahdiberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.2;B. Saksi:1.

Walikota Makassar, Nomor800/1262/BKPSDMD/IV/2018, tertanggal 17 April 2018.7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.8.

tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 9 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akanmelakukan perceraian telah mengajukan Surat Keputusan Walikota MakassarNomor : 800/1262/BKPSDMD

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudahmemiliki Surat izin dari atasan untuk mengurus perceraian oleh KepalaHal 1 dari 15 hal Putusan No 183/Pdt.G/2017/PA.SpnKantor Diknas Nomor.800/465/BKPSDMD/2017 yang dikeluarkan padatanggal 13 Juni 2017;2.

Adapun Termohon tidak pernah hadir dan tidakpula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap kepersidangan;Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri sipil (PNS), telahmemiliki Surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh BupatiKerinci Nomor.800/465/BKPSDMD/2017, tanggal 13 Juni 2017;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya dapatmempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon dengantanpa harus memilih satusatunya cara memutuskan ikatan perkawinan

Penuh yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon sesuai dengan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam sebagaimanadibuktikan dengan Relas panggilan Termohon dan atau tidak terdapatperlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensimengadili perkara a quo secara relatif berada pada Pengadilan Agama SungaiPenuh;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri sipil(PNS), telah memiliki Surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkanoleh Kepala Diknas Nomor.800/465/BKPSDMD

Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapatmengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugatmenyatakan tetap sebagaimana niat dan tujuan semula mengajukan gugatanini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugatsebagai pasangan suamiistri;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izindari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan suratnya Nomor :800/379/BKPSDMD

Dengan demikian, MajelisHakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,dan telahmemperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya berdasarkan suratnya Nomor800/379/BKPSDMD Tahun 2020, tanggal 2 Oktober 2020, sesuai ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, makaMajelis

Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Staf PNS dantelah mendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Kepala BadanKepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah KotaMakassar tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:962/4388/BKPSDMD/IX/2020. Tertanggal 18 November 2019.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohonmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama MakassarHal. 2 dari 10 Hal.

Putusan No.2224/Pdt.G/2020/PA.Mksatasan langsung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaiman telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990, berdasarkan Surat Kepala Badan KepegawaianPengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah Makassar Nomor :862/4388/BKPSDMD/IX/2020, bertanggal O09 September 2020, bahwapemohon telah memperoleh Surat Izin perceraian dari atasan langsungpemohon, olehnya itu maka proses perceraian pemohon dengan termohondilanjutkan;Menimbang, bahwa

PutusanNomor0056/Pdt.G/2018/PA.BgiFotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepuluan Nomor800/99/BKPSDMD/2017, tentang Pemberian Izin Perceraian PegawaiNegeri Sipil, tanggal 25 September 2017 yang ditanda tangani olehBupati Banggai Laut.

standing) dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut teroukti bahwaPemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah padatanggal 29 Agustus 1991dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengandemikian keduanya berkapasitas sebagai pihakpihak (/egal standing) dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat izin bercerai dari atasannya sesuai Fotokopi Surat Keputusan BupatiBanggai Laut, tentang pemberian izin cerai Nomor 800/99/BKPSDMD

Nomor 617/Pdt.G/2021/PA Sgm.Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan SuratKeterangan Ghaib dengan Nomor 260/KPC/V1/2021, yang dikeluarkan olehKepala Kelurahan Paccinongang, tertanggal 17 Juni 2021.Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia DaerahKota Makassar, Nomor 862/2945/BKPSDMD

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaanKetua Majelis Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah KotaMakassar Nomor 862/2945/BKPSDMD/V/2021, yang ditandatangani oleh Drs.Andi Siswanta, Plt Kepala BKPSDMD Tentang Keputusan Pemberian IzinPerceraian, tanggal 07 Mei 2021;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan sarankepada Penggugat agar kembali rukun

Surat Keputusan Buapti Kerinci Nomor : 800/542/BKPSDMD Tahun 2020tentang Pemberian izin perceraian yang dikeluarkan Bupati kerincitanggal 20 Mei 2020. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi :1.

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 11 Maret 2011 tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, bukti tersebut tidak dibantaholeh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa Bukti P.2 (Surat Keputusa Bupati Kerinci) Penggugatsebagai Pegawai negeri Sipil telan mendapatkan surat izin dari atasan,berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sugai Penuh Nomor800/298/BKPSDMD

T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri JambiNomor : 42/Pid.Sus/TPK/2013( fotokopi kutipan putusanpengadilan) ;Fotokopi Undangundang No. 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (A.S.N) pasal 87 ayat 4 huruf b(fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil pasal 250 huruf b (fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Surat dari Bupati Tanjung Jabung Timur No.800/883/BKPSDMD

Parno, SH.dkk (fotokopidari fotokopi) ;Fotokopi Undangan Rapat Sekretaris DaerahPemerintah Propinsi Jambi Nomor : UND 747/ITPROV1.1/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 (fotokopi darifotokopi);Fotokopi Undangan Rapat Nomor : 005/1912/BKPSDMD/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Daftar hadirRapat Tim Status Hukum PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal18 Juli 2018 (sesuai dengan asli) ;Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor : 574 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan

Nomor : 542Tahun 2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor : 67 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara DariJabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Dan Pengaktifan Pegawai NegeriSipil atas nama Ramalif Abadi, S.Pt., tanggal 31 Desember 2014 (videBukti P6) ;Halaman 18 dari 26 halamanPutusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.JBI Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Tergugat mengirimkan surat kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKNRI) dengansurat Nomor : 800/883/BKPSDMD

Parno, S.H., dkk (sebanyak 13 orang), agar segera diproses keputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa hasil dari rapat tersebut dituangkan dalam BeritaAcara Rapat Nomor : 800/1576/BKPSDMD/2018, tanggal 18 Juli 2018, yangditembuskan kepada Tergugat (vide bukti T7) ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Berita Acara RapatNomor : 800/1576/BKPSDMD/2018, tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T7)merupakan usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini adalahHalaman

;Subsider :Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.BuolApabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat datang menghadap di persidangan;Bahwa Penggugat adalah seorang Xxxxxxx XXXXXxX XXxxx yeng telahmendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Buol atas nama Penggugat Nomor 873.4/09.01/BKPSDMD

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buol atas nama Penggugat NomorXXxx.4/xx.01/BKPSDMD/2021 tentang Pemberian izin Melakukan CeraiBupati Buol, tanggal 5 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh PemerintahXXXXXXXXX XXXX ataS nama Bupati Buol, Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan SDM, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai denganP.1;2.

Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, makaHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Buolmajelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa,dan mengadili gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telan datang menghadap dipersidangan;Bahwa Penggugat adalah seorang Xxxxxxx XXXXXxX XXxxx yeng telahmendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Buol atas nama Penggugat Nomor 873.4/09.01/BKPSDMD

Bukti T6kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan;Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari BupatiTanjung Jabung Timur No.800/889/BKPSDMD tanggal02 April 2018 yang = ditujukan kepada BadanKepegawaian Negara Republik Indonesia ( BKNRI )yang membuktikan bahwa terlebin dahulu BupatiTanjung Jabung Timur menyurati BKNRI mohonpertimbangan masalah PNS yang telah dihukumpenjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena

;Foto Copy dari foto copy PP No. 11 tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil Negara pasal 250huruf b yang Membuktikan Bahwa PP tersebutmenyatakan PNS diberhentikan dengan tidak hormatkarena dihukum penjara dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatanFoto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari BupatiTanjung Jabung Timur No.800/889/BKPSDMD tanggal02 April 2018 yang = ditujukan kepada BadanKepegawaian

Bahwa pada tanggal 02 April 2018 Tergugat mengirimkan suratkepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKNRI)dengan Nomor Surat 800/883/BKPSDMD perihal mohon pertimbanganteknis status Pegawai Negeri Sipil an. Parno,S.H.,dkk dengan lampiran dataPNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yangtersangkut masalah pidana (TIPIKOR) dan sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (Vide bukti T4);0 202 ne neon nena nenenn eens7.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor800/1576/BKPSDMD/2018 pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 SekretarisDaerah mengadakan rapat dengan agenda rapat status hukum PNS dandiperoleh hasil rapat bahwa terhadap PNS yang sudah terbukti melakukantindak pidana korupsi an. Parno,S.H.,dkk (13 orang), agar segera diproseskeputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil (Vide bukti T7);9.

,dkk (13 orang), agar segera diproseskeputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri SipilMenimbang, bahwa hasil dari rapat tersebut dituangkan dalam BeritaAcara Rapat Nomor 800/1576/BKPSDMD/2018 pada hari Rabu tanggal 18 Juli2018, yang ditembuskan kepada Tergugat (vide bukti T7);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Berita Acara Rapat Nomor800/1576/BKPSDMD/2018 pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T7)merupakan usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini adalah

Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan izinyang dikeluarkan Walikota Makassar dengan Nomor:800/5219/BKPSDMD/XII/2018.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/5219/BKPSDMD

yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satuba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil, di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telahmendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaMakassar, Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiadaeran Kota Makassar, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:862/4935/BKPSDMD

halhal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakanbagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapatkan izinperceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Badankepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah KotaHal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.MksMakassar, Nomor: 862/4935/BKPSDMD

Pemohon telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadapdan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaaspanggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telahmemperoleh surat izin bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimanasurat Nomor 800/91.12/BKPSDMD

datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yangsah;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut,akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telahmemperoleh surat izin bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimanasurat Nomor 800/91.12/BKPSDMD

berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara,majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap statusPenggugat sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izincerai Penggugat sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelishakim, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : 472.23/828/BKPSDMD

Putusan No.0337/Pdt.G/2020/PA.Sglt..Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru diSatuan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Bangka Tengah,yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian denganTergugat, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 472.23/828/BKPSDMD/2020, yang di keluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Bangka Tengah, tertanggal 29 April 2020, dengan demikianberdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yangtelah diubah

Rahman Bando, S.P,M.Si. dan selanjutnya Pemerintah Kota Makassar BadanKepegawaian dan Pengembangan SDM kota Makassar telahmenerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor862/3066/BKPSDMD/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 oleh Pit.Kepala BKPSDMD atas nama Dr.

tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sahmenurut hukum;Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 886 /Pdt.G/2020/PA.JmbMenimbang, bahwa selanjutnya majelis mendamaikan dengan caramenasehati penggugat agar damai dan rukun dengan tergugat namun tidakberhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernahhadir ke persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx XXxXxxXx XxXxxx telahmendapat surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang yaitu suratbernomor 828.3.1/182/BKPSDMD

dapat dilakukan karena tergugat tidak pernahhadir ke persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat danTergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 November 2012dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota xxxxx, olehkarenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkaraini;Menimbang, bahwa penggugat sebagai xxXxxXxxx XXXXXx Xxxxx telahmendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana suratbernomor 828.3.1/182/BKPSDMD

Dari pemeriksaantersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian, sebagaimanaKeputusan Bupati Donggala Nomor: 800.09/BKPSDMD/49/I/2020 tanggal 29Januari 2020.Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMERHIm. 2 dari 12 hilm., Put. No. 27/Pdt.G/2021/PA.Dgl1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidakpula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaaspanggilan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Dgl, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita secararesmi dan patut melalui media massa sedang ternyata bahwa ketidak hadirannyatersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Donggala telah menyerahkan Surat Keputusan BupatiDonggala Donggala Nomor: 800.09/BKPSDMD

terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telahjauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talaksatu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil Guru di SDN Cendrawasih Kata d4akessar, dadsdglahmendapatkan izin perceraian berdasarkdM Keputusan Wali Kota1082/Pdt.G/2019/PA.MksMakassar Sulawesi Selatan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:800/5220/BKPSDMD

panggilanyang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperolehSurat izin untuk bercerai sebagaimana Keputusan Walikota Makassar Nomor800/5220/BKPSDMD