Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBiNegara dan Hak Pengelolaan BAB VI Tata cara Pembatalan hak atas tanahbagian kedua pasal 107 berbunyi :Cacad Hukum Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106ayat 1 adalah:a. Kesalahan Prosedurb. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundangundangan,c. Kesalahan Subyek Hak,d. Kesalahan Obyek,e. Kesalahan Jenis Hak,f. Kesalahan Perhitungan Luas,g. Terdapat Tumpang tindih Hak atas Tanah,h. Data yuridis dan data fisik tidak benar, ataui.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBi28.Bahwa karena tindakan dan Perbuatan Tergugat Il, menjual dan ataumengalinkan hak milik Penggugat kepada orang lain tampa alas hak,melanggar hakhak penggugat dan atau melanggar hukum sebagaimanaterurai pada nomor 26, 27 di atas Maka Jual beli antara Tergugat Il danTergugat Ill dalam perkara in casu sekarang ini, di hadapan Notaris/ PPATSodikin Andaya, SH dengan Akta Jual beli No.48/19/Rasanae Barat/ 2012pada tanggal, 12022012 Adalah Perbuatan melawan hukum, cacad

hukum,batal demi hukum dan tidak mengikat obyek sengketa.29.Bahwa tindakan Tergugat Il menjual tanah obyek sengketa milik Penggugatkepada Tergugat Ill di hadapan Notaris/ PPAT Sodikin Andaya, SH denganAkta jual beli No. 48/ 19/ Rasanae Barat/ 2012 pada tanggal 12022012Adalah mengandung cacad yuridis/ cacad hukum dan batal demi hukum danatau tidak mengikat sebagaimana yang di maksud pasal. 147 BW, yang dapatkami kutip sebagai berikut : jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan

Adalah batal demi hukum, cacad yuridis, tidakmemiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.Halaman 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBi32.Bahwa tanah milik Penggugat seluas 223 M2 ( dua ratus dua puluh tiga meterpersegi ), yang menjadi obyek sengketa sekarang, yang mana seluas 100 M2 (seratus meter persegi ), di tempati Penggugat bersama St.

Mkn Nomor. 04/11/2016 tertanggal, 15 Pebruari 2016 cacad yuridis danHalaman 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBioleh karenanya batal demi Hukum serta tidak mengikat tanah obyekSengketa.9.

akta perjanjian dan akta kuasa yang dibuat oleh Tergugat IIIberupa Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 5 September 2006, Akta KuasaNomor 14 tanggal 5 September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketaII dan IV dan Akta Perjanjian Nomor 56 tanggal 18 September 2006, AktaKuasa Nomor 57 tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikat tanahsengketa serta Akta Perjanjian Nomor 58 tanggal 18 September 2006,Akta Kuasa Nomor 59 tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikattanah sengketa II adalah cacad

Dengan demikian maka sudah sepatutnyalah Akta PerjanjianNomor 13 tanggal 5 September 2006, Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 5September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketa III dan IV dan AktaPerjanjian Nomor 56 tanggal 18 September 2006, Akta Kuasa Nomor 57tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketa sertaAkta Perjanjian Nomor 58 tanggal 18 September 2006, Akta Kuasa Nomor59 tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketa Ildinyatakan cacad hukum dan batal demi

Bahwa oleh karena dasar penguasaan Tergugat terhadap ke4 sertifikattanah sengketa , Il, Ill, I1V adalah berdasarkan ke3 akta perjanjian dan aktakuasa yang cacad hukum dan batal demi hukum, maka sudahsepantasnyalah pengadilan menghukum Tergugat dan barangsiapa sajayang mengaku mendapat hak dari Tergugat dan ikut menguasai ke4sertifikat tanah sengketa , Il, Ill, IV dihukum untuk menyerahkan ke4sertifikat tanah sengketa I, Il, Ill, IV kepada Para Penggugat, bilamana perludalam pelaksanaannya dengan

Bahwa olehkarena ke3 akta perjanjian dan akta kuasa tersebut adalah cacad hukumdan batal demi hukum, maka sudah sepatutnyalah Tergugat IIl dihukumuntuk tunduk pada putusan yang diambil oleh majelis hakim yang memutusperkara perdata ini;14.

dibuat olehTergugat III yaitu Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 5 September 2006, AktaKuasa Nomor 14 tanggal 5 September 2006 dengan objek sertifikat tanahsengketa Ill dan IV dan Akta Perjanjian Nomor 56 tanggal 18 September2006, Akta Kuasa Nomor 57 tanggal 18 September 2006 dengan objeksertifikat tanah sengketa serta Akta Perjanjian Nomor 58 tanggal 18September 2006, Akta Kuasa Nomor 59 tanggal 18 September 2006dengan objek sertifikat tanah sengketa Il antara Para Penggugat denganTergugat adalah cacad

Kes menerangkanmata saksi korban mengalami cacad dan dapat diobati dengan caratranspalasi atau cangkok kornea mata hal ini didasarkan pemeriksaan dr.Muhammad Iqbal Saad, SP.M., M.

Kes bahwa tampak jelas luka dikorneabagian central seluas kurang lebih 23 mm yang sudah sampai kejaringanpada lapisan kedua yaitu stroma kornea yang sifatnya menetap danmenimbulkan jaringan Sikatrit atau jaringan parut yang bersifat permanenatau cacad permanen yang dapat disebabkan karena trauma dari luka tusukHalaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT KALBARbenda asing maupun luka pada saat pelepasan benda asing yang menempeldilapisan Stroma yang dapat timbulnya cacad permanen yang

Kes dengan hasil pemeriksaan :Tampak jelas luka dikornea bagian sentral seluas kurang lebih 23 mm, yangsudah sampai kejaringan stroma kornea, yang sifatnya menetap.Kesimpulan : orang yang bersangkutan mendapat cacad mata kiri.eencennee= Bahwa terdakwa bertugas di Poly Mata pada Puskesmas KecamatanSingkawang Tengah Kota Singkawang yang beralamat di Jalan SamanDiman Nomor 01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah KotaSingkawang beradasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas KecamatanSingkawang

Kes bahwa tampak jelas Iluka dikorneabagian central seluas kurang lebih 23 mm yang sudah sampai kejaringanpada lapisan kedua yaitu stroma kornea yang sifatnya menetap danmenimbulkan jaringan Sikatrit atau jaringan parut yang bersifat permanenatau cacad permanen yang dapat disebabkan karena trauma dari luka tusukbenda asing maupun luka pada saat pelepasan benda asing yang menempeldilapisan Stroma yang dapat timbulnya cacad permanen yang harus segeradikeluarkan karena dapat menimbulkan penetrasi atau

GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO MERUPAKANGUGATAN YANG MENGANDUNG CACAD PREMATURE DAN BELUMSAATNYA DIAJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERIKEDIRI (DILATOIR EXCEPTIE)1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quomerupakan gugatan mengandung cacad premature, dengan faktasebagai berikuta.

Maka jelas terbukti sah sesuai hukum surat keterangan warisan tertanggal16 Agustus 2002 yang digunakan Tergugat , Il, IIl dalam jual beli denganTergugat IV berdasarkan Akte Jual Beli No. 108/2002 tanggal 4 September2002 adalah tidak benar/cacad hukum, maka patut dinyatakan batal demihukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku ;Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa jual beli tanahmilik Penggugat yang secara melawan hak yang telah dilakukan oleh TergugatI, Il, Ill dengan

Tergugat IV mengandung cacad hukum, yaitu :a.

Dengan demikian jual beli yang didasari Akte Jual Beli No.108/2002 tanggal 4 September 2002 tersebut mengandung cacad hukum, makapatut dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa selain menggunakan suratsurat tidak benar, jual beli tanah yangdilakukan Tergugat I, Il dan Tergugat Ill dengan Tergugat IV berdasarkan AkteJual Beli No. 108/2002, diduga dilakukan dengan itikad tidak baik dan didugapara pelaku/pihak jual beli, sebenarnya mengetahui bahwa tanah yangdiperjualbelikan adalah tanah milik PT.

Deris bin Sibi, namun juga melakukanpembelian tanah secara melawan hak dari para ahli waris : Tompel Adjum Masim bin Djusim Nimin bin Minin Masil bin HolilDalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu November dan Desember tahun2002 berakhir Januari 2003, Tergugat IV telah membeli dengan caramelawan hukum tanahtanah milik Penggugat dengan cara dan modus yangsama, yaitu : Merekayasa suratsurat kelengkapan jual beli, sehingga masing masingsurat memiliki cacad hukum ; Para pihak penjual, pembeli dan saksisaksi

pembeli patut dinyatakan sebagai pembeli yang beritikadtidak baik dan khusus kepada Tergugat , Il dan Tergugat III selaku pihakpenjual tanah kepada Tergugat IV patut pula dinyatakan sebagai penjualyang tidak beritikad baik karena secara melawan hak telah menjual tanahkepada Tergugat IV yang bukan miliknya/haknya ;Bahwa telah terbukti sah sesuai hukum jual beli tanah antara Tergugat ,Il dan Tergugat III dengan Tergugat IV berdasarkan Akte Jual Beli No. 108/2002tanggal 4 September 2002 mengandung cacad

Johny Waisapi, SH berdasarkan akte Notaris tanggal 4 Oktober2016 no.286/2016 yang proses penerbitannya secara tidak sah(cacad) tersebut telah menerbitkan akta PPAT sebagai dasar baliknama Sertifikat Hak Milik Penggugat kepada Tergugat 1;Kantor Badan Pertanahan Kota Batu, yang memproses balik namaSertifikat Hak Milik No. 00259 yang semula tertulis atas namaPenggugat beralin ke atas nama Tergugat 1, berdasarkan PPAT yangHalaman 4 Putusan No. 188/PDT/2020/PT SBYdi buat oleh Turut Tergugat 3 yang tidak

Menyatakan sita jaminan yang telah di letakkan dalam perkara a quo sahdan berharga.Menyatakan akte notaris masingmasing : Akte nomor 27 tanggal 13 Januari 2010 tentang PerjanjianPengikatan Jual Beli Akte nomor 28 tanggal 13 Januari 2010 tentang kuasa menjual Akte nomor 29 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengosonganAdalah tidak sah atau cacad hukum.Menyatakan pula akte PPAT no. 286/2016 tanggal 4 Oktober 2016 di buatoleh dan di hadapan Turut tergugat 3 yang bersumber dari adanya aktenotaris Akte nomor

27 tanggal 13 Januari 2010 tentang PerjanjianPengikatan Jual Bell; Akte nomor 28 tanggal 13 Januari 2010 tentang kuasa menjual; Akte nomor 29 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengosonganAdalah tidak sah / cacad hukum.Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00259 yang semula tertulis atasnama Penggugat beralin ke atas nama Tergugat 1 produk Turut TergugatHalaman 11 Putusan No. 188/PDT/2020/PT SBY4 di dasarkan pada akte PPAT yang cacad hukum maka harus dinyatakan proses balik nama tersebut tidak sah pula

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidakada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui kebaradaan objeksengketa karena walaupun pada saat Sihabudin bin Rauf berperkara di peradilanperdata dengan kuasa hukum Penggugat pada saat permohonan pengukuran adalahsama, namun suasana hukum dan yang dikuasakan adalah dalam lapangan hukum yangberbeda, atau setidaktidaknya pengetahuan Penggugat atau kuasa hukumnya terhadapsertipikatsertipikat yang telah diputus oleh pengadilan perdata adalah cacad

dibenarkan karena Tergugat tidak dijadikanpihak dalam proses persidangan atau setidaktidaknya tidak ada bukti yang menunjukkanbahwa Tergugat telah mengetahui adanya putusan tersebut; Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah bahwa Penggugat telahmampu membuktikan tanah yang dijadikan keempat objek sengketa adalah sah milikPenggugat, yang dibuktikan melalui bukti P7, P8, P9 dan P10, dan akan mengajukanpermohonan untuk diterbitkan sertipikat diatas keempat objek sengketa yang telahdinyatakan cacad

ada/hidup dan dapat memberi akibatakibat sertapengaruh dalam pergaulan hukum, dengan demikian sudah tepat kiranya peradilan tatausaha negara sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa keabsahan suratkeputusan untuk menilainya; Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Badan atau Pejabat TataUsaha Negara dapat membatalkan/memperbaiki surat keputusan yang diterbitkan78sebelumnya apabila ia menyadari/mengetahui bahwa surat yang diterbitkan sebelumnyamengandung suatu kesalahan/cacad

/tuna, karena status hukum objek sengketa 1, 2, 3 dan 4setelah adanya putusan hakim (pengadilan perdata) adalah batal demi hukum (vanrechtswege nietig), akibat keputusan yang batal demi hukum berlaku surut mulai dari saatmembuat keputusan yang dibatalkan/dinyatakan cacad yuridis, sehingga keadaandikembalikan semula seperti sebelum membuat keputusan (tidak sah ex tunc); Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan perdata yang menyatakanbahwa sertipikat No. 1008 beserta pecahannya adalah cacad

secara prosedural,sehingga pecahannya pun adalah mengandung cacad hukum; Menimbang, bahwa oleh karena tugas peradilan adalah memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara, makadalam memutus perkara demikian MajelisHakim berpedoman pada asas kemanfaatan, asas kepastian hukum serta rasa keadilanmasyarakat maka sudah sepatutnya terhadap keempat objek sengketa yang cacad subsatnsi/isi dan cacad prosedural untuk dinyatakan batal; Menimbang, bahwa oleh karena keempat objek sengketa dinyatakan

Bahwa dengan tidak berfungsinya mesinmesin berarti TergugatRekonvensi telah ingkar janjiwanprestasi karena menjual mesinmesin yangtidak berguna dan tidak baik, menyimpang dari syaratsyarat dan ketentuanketentuan yang diatur dalam Bukti T1, sehingga mesinmesin itu secarayuridis mengandung cacad tersembunyi;8.

Pasal 1504 KUHPerdata: Si Penjual (=Tergugat Rekonvensi) diwajibkanmenanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang yang dijual, yangmembuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atauyang demikian mengurangi pemakaian itu, seandainya pembeli(= Penggugat Rekonvensi) mengetahui cacad itu, ia sama sekali tidakakan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain denganharga yang kurang;c.

Pasal 1506 KUHPerdata, Penjual (= Tergugat Rekonvensi) diwajibkanmenanggung terhadap cacad yang tersembunyi, meskipun ia sendiritidak mengetahui tentang adanya cacad itu;d. Pasal 1507 KUHPerdata, Pembeli (= Penggugat Rekonvensi) dapatmemilin apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntutkembali harga pembelian atau apakah ia akan tetap memiliki barangnyasambil menuntut pengembalian sebagian harga sebagaimana akanditentukan oleh Hakim;9.

Implikasi yuridisnya kedua Akta tersebut di atas cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.5. Bahwa sejak dibuatkan Akta Jual Beli No. 189/Gml/2008 tanggal 09 April 2008untuk Sertifikat SHM. No. 2765 an. Nyonya Munirotun dan Akta Jual Beli No.190/Gml/2008 tanggal 09 April 2008 an.

Edy Haryanto tersebut hingga saat iniPara Penggugat tidak pernah menerima, memegang, memiliki dan menyimpanAktaakta tersebut, melainkan dikuasai secara sepihak oleh pembeli, bahwadalalam Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian diatur secara jelas dantegas Akta Jual Beli dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yangsama dan diberikan kepada masingmasing para pihak yaitu penjual dan pembeli,dengan demikian kedua Akta Jual Beli tersebut di atas adalah cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.6

Edy Haryanto cacad hukum danbatal demi hukum, maka Jul Santoso tidak berhak balik nama dan tidak berhakmenjadikan hak milik atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat SHM No.2765dan Sertifikat SHM No. 2766. Selanjutnya Sertifikat SHM No.2765 dan SertifikatSHM. No.2766 atas nama Jul Santoso, karena sejak 9 April 2008 secara jelas dantegas harus batal demi hukum.7.

Edy Haryanto dan Sertifikat SHMNo.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766 atas nama Jul Santoso cacad hukum danbatal demi hukum, maka Sertifikat SHM No.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766atas nama Jul Santoso yang dijadikan jaminan hutang Fasilitas Kredit denganPT.BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Solo Jl. Ir. Sutami No. 76 Surakarta(Tergugat I) adalah secara jelas, nyata dan tegas dinyatakan juga cacad hukumdan batal demi hukum.

pasti tentang pelaksanaan penjualan secaralelang.12.Bahwa menurut hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum Para Penggugatharus di Aanmaning/Somasi dari Pengadilan Negeri dahulu, maka penjualanbarang/benda yang menjadi obyek sengketa tidak akan cacad hukum dan bataldemi hukum.13.Bahwa Para Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari PengadilanNegeri adanya Sita Eksekusi terhadap barang/benda yang menjadi obyeksengketa yang akan dijual secara lelang.

Bahwa putusan tersebut mengandung cacad hukum, sehinggadengan demikian putusan perkara no. 1444/Pdt.G/2012/PA.Pt.tersebut merupakan putusan non eksecutable ;5.2. Bahwa dalam amar putusan tersebut ditetapkan, bahwa tanah SHM,nomor 321 dan tanah SHM nomor 378, adalah merupakan hartabersama dari Pelawan dengan Terlawan ;NomorPerkara 2303/Pdt.G/2016.PA.Pt.halaman 2 dari 10 halaman5.3.

Bahwa akan tetapi hal tersebut merupakan cacad hukum, oleh karenapada saat pembelian tanahtanah tersebut, Pelawan berstatus dalamperkawinan poligami, dan isteri Pelawan bukan hanya Terlawan ;5.4.

Bahwa apabila kedua objek tanah tersebut hanya akan dibagi duaantara Pelawan dengan Terlawan, maka Pelawan akan melanggarketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dari Kompilasi HukumIslam di Indonesia Buku tentang Hukum Perkawinan ;Bahwa dua bidang tanah yang akan dieksekusi untuk dibagi dua antaraPelawan dengan Terlawan juga menjadi cacad hukum oleh karena keduabidang tanah tersebut, yaitu :. Tanah sawah sertifikat hak milik nomor 321 a.n.

Bahwa yang Pembanding dalilkan dalam persidangan adalah sematamatahendak menyatakan bahwa obyek sengketa adalah cacad hukum atauditerbitkan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;.

Bahwa cacad hukum tersebut dapat ditilik dari : pertama, telahterlanggarnya hak pembanding sebagai pemilik sah atas tanah di atasobyek sengketa a quo, kedua, adanya kesalahan penentuan danpencantuman letak/lokasi tanah pada obyek sengketa aquo, yaitu yangseharusnya letak/lokasi ada di Kelurahan Sangkar Ni Huta, disebutkanberada di lokasi yang lain di Desa Hinalang Bagasan;.

No. 33 PK/TUN/2005.tidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad hukum; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan

obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan;Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI .yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas Permohonan PemohonPeninjauankembali terhadap obyek sengketa berupa Surat KeputusanDEPUT GUBERNUR SENIOR BANK ~ INDONESIA No,3/60/DGS/DPwBI/Rahasia, tanggal 24 Desember 2001 telah berakhir dantidak berlaku lagi hanya berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demi mencapaitujuan yang lebih baik kehidupan perbankan dan memberikan perlindungankepentingan masyarakat luas, maka adanya kekeliruan kecil dalampelaksanaan tahapan ke VII Fit and Proper test yang dinilai oleh JudecFactie sebagai cacad formal tidak harus dijadikan alasan formal untukmembatalkan hasil Fit and Proper Test dimaksud .., dstnya".Bahwa dalam memeriksa dan mempertimbangkan putusan Hakim JudexFactie baik dalam tingkat banding maupun dalam

hasil PembahasanKomite Evaluasi Perbankan kepada Bank dan pihakpihak yang dinilaitidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad

hukum.Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan..

Hakim Pengadilan Agama Temanggung selakumediator;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ataspertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa, atas ermohonan tersebut Termohon juga menjelaskan bahwaTermohon masih menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan telahmempunyai 2( dua ) anak dan sampai sekarang Termohon masih sehat tidakmempunyai cacad badan yang tidapat disembuhkan;Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yangterjadi di persidangan

Pasal 56 ayat (1 Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan tersebut menjadi kKewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan ijin poligami yang diajukan olehPemohon tidak berdasarkan hukum karena ternyata bahwa Temohon masihmenjalankan kewajibannya sebagi isteri dan telah mempunyai 2 ( dua ) oranganak, dan isteri juga tidak mendapatkan cacad badan yang tidak bisadisembuhkan, sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;Put.

Oleh karena ituapabila peralihan hak atas tanah (objek sengketa) melalui proses lelangterbuka itu kemudian dianggap cacad hukum maka harus bertanggung ataskejadian itu adalah pihak PT BNI 46 (Persero) Cabang Palu dan KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Cabang Palu, sehinggaHalaman 21 dari 39 hal. Put.

(Lampiran 1);Sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 1386/KelurahanBesusu, atas Elly Chandra tersebut cacad hukum, hal manadililhat Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Agraria atas namaHi M.A. Amboedo, BBA, adalah 010 023 589 pada Sertifikat(Blangko Pertama), Lampiran sedangkan pada SertifikatPengganti atas nama Ferry Tansil (Blangko Kedua) Lampiran IINip Hi M.A. Amboedo, BBA, adalah 010 068238, sementaraSertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 1386/Kelurahan Besusu,Halaman 28 dari 39 hal.

Oleh karena itu sangat keliru/tidak benar pertimbanganMajelis Hakim yang menyatakan sejak adanya putusan pengadilanyang menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KP3N Palutanggal 27 Oktober 1994 telah dinyatakan cacad hukum dan bataldengan sendirinya menurut hukum, maka sejak saat itu tidak ada hakTerdakwa atas tanah objek sengketa*;Halaman 35 dari 39 hal. Put.

Nomor 1548 K/Pdt/2016Bahwa walaupun adaputusan' pengadilan yang menyatakanpelaksanaan lelang yang dilakukan KP3N Palu tanggal 27 Oktober 1994dinyatakan cacad hukum atau batal demi hukum, tidak sertamertaputusan itu mengahapus/menggugurkan hakhak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap objek sengketa sebagai Pembeli yangberitikad baik yang tetap dilindungi oleh hukum.

Dengan kata lain,Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagai Pembeli yang beritikadbaik tetap dijaga/dilindungi hakhaknya oleh hukum, kendati pelaksanaanlelang dinyatakan cacad hukum atau batal demi hukum. HakTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap tanah objek sengketaakan terhapus/gugur dengan sendirinya apabila terbukti sebagai pembeliyang beritikad tidak baik.

Kariah harusdinyatakan tidak sah dan cacad hukum berikut turutannya;6.

yang mengikat berikut turutannya ;Bahwa Penguasaan tanah oleh Kusna (Tergugat IV) seluas 240 M2 tanpaseizin dan tanopa setahu Para Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hokum;Bahwa atas tanah yang dikuasai oleh Kusna (Tergugat IV) tanoa seizin dantanpa setahu Para Penggugat telah dimohon diterbitkan Sertifikat Hak Milikatas nama Kusna (Tergugat IV) melalui Turut Tergugat Ill Kantor PertanahanPandeglang seluas 240 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 164/85 harusdinyatakan tidak sah, cacad

Menyatakan tidak sah dan cacad hukum Sertifikat Hak Milik Nomor :01497/2000 atas tanah seluas 201 M2 atas nama Arsamah (Tergugat Ill)yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Ill Kantor Badan PertanahanPandeglang tercatat atas nama Arsamah (Tergugat Ill) berikut turutannyadengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : berbatasan dengan trotoar ;Sebelah Timur : berbatasan tanah Jamsah ;Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Maria Ulfah (Tergugat ) Sebelah Selatan : berbatasan tanah Kusna (Tergugat

Menyatakan tidak sah cacad hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 164/85seluas 240 M2 atas nama Kusna (Tergugat IV) yang diterbitkan oleh TurutTergugat Ill Kantor Badan Pertanahan Pandeglang tercatat atas nama Kusna(Tergugat IV) berikut turutannya dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara: berbatasan dengan Arsamah (Tergugat Ill) ; Sebelah Timur : berbatasan dengan Sadeli ; Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Piok ; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya PandeglangLabuan ;7.

Menyatakan tidak sah cacad hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 164/85seluas 240 M2 atas nama Kusna (Tergugat IV) yang diterbitkan oleh TurutTergugat Ill Kantor Badan Pertanahan Pandeglang tercatat atas nama Kusna(Tergugat IV) berikut turutannya dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan Arsamah (Tergugat Ill) ; Sebelah Timur : berbatasan dengan Sadeli ; Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Piok; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Raya PandeglangLabuan ;.

Aknhmad Wahidin(almarhum) adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hak danhukum maka karenanya perbuatanperbuatan tersebut adalah cacad yuridisdan batal demi hukum ;Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 875.

Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuat oleh AmaqAkhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga;.

Desa Bengkel,Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas namaDyahmat alias Haji AKnmad Wahidin adalah dibuat berdasarkan.......Jual Beli yang cacad yuridis, karena asal usul tanah adalahmilik dari Haji Halil yang Kemudian secara melawan hak dan hukum olehHalaman 10 dari 26 hal.Putusan Nomor 13 /PDT/2018/ PT.MTRHaji Nurudin dilakukan mutasi/ perubahan keatasnamanya, makapemilikan Haji Nurudin adalah tidak sah, cacad yuridis dan melawanhukum, kemudian Haji Nurudin melakukan perbuatan

DesaBengkel, Gambar Situasi No. 2072/ 1996, tanggal 7 Agustus 1996, atasnama Dyahmat adalah Sertifikat Hak Milik yang cacad yuridis dantidak mempunyai kekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;2.5.

Menyatakan sebagai hukum jual beli yang dilakukan/dibuat oleh Amaq HajiNurudin dan Amag Ahyar sebagai penjual dan Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin sebagai pembeli adalah tidak sah, cacad hukum, dan batal demihukum ; . Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No. : 875.

TitiAsmariati Murni alias Lie Ai Lie dengan Evie Chandra dalam akte jual belisertifikat hak milik No. 191 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris/PPAT Ny.Indriyani lbrahim, SH, adalah cacad hukum dan tidak mengikat;Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Jual Beli No. 27/2006 tertanggal 25Juli 2006 tersebut, Sertifikat Hak Milik No. 191/Rawa Barat atas nama Drg.Titi Asmariati Murni telah dibalik nama oleh Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan menjadi atas nama Tergugat Il, danselanjutnya oleh

dalam Akte Jual Beli sertifikat Hak Milik No. 191 yangdibuat oleh Tergugat IV, cacad hukum dan tidak mengikat ;Menyatakan tergugat IV telah melakukan Perbuatan MelawanHukum karena telah membuat, menerbitkan Akte Jual Belitertanggal 25 Juli 2006, karena jual beli dilakukan oleh pihakpihakyang tidak berhak , 722 222 ne nn nehal 11 dari 76 hal put.

No.459/PDT/2016/PT.DKI15.perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dalam putusan itu juga dengantegas dinyatakan bahwa Akita Jual Beli No. 27/2006 tertanggal 25 Juli2006, adalah cacad hukum dan tidak mengikat, selanjutnya jugadinyatakan bahwa setiap orang, badan hukum, ataupun pihak lain yangmendapatkan hak atas sertifikat Hak Milik No. 191/Rawa Barat atas tanahdan bangunan yang terletak di JI.

Titi Asmariati Murni alias Lie Ai Lie dengan Evie Chandra(Tergugat Il) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 27/2006tertanggal 25 Juli 2006, yang dibuat oleh/dihadapan Notaris/PPAT Ny.Indriyani Ibrahim, SH., adalah cacad hukum dan tidak mengikat, olehkarena itu tindakan Tergugat Il (Evie Chandra) yang menjaminkanSertifikat Hak Milik No. 191/Rawa Barat ke kantor Tergugat Ill (PT.

fisik tanah jaminan di lapangan, tidak menelitisecara cermat keabsahan suratsurat serta dokumen jaminan yangdiajukan oleh Tergugat Il, dan tindakan Tergugat Ill ini telah melanggarazas kepatutan, ketelitian dan kehatihatian (Prudential Banking), dengandemikian Penggugat sangat berkepentingan agar lelang yang dilakukanoleh Tergugat IV terhadap Sertifikat Hak Milik No. 191/Rawa Barat yangdilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalamrisalah lelang Nomor : 0075/2010, dinyatakan cacad

Kalaupun ada alas hak Para Tergugatterhadap Tanah Sengketa tersebut, tentunya cacad yuridis dan tidaksah, dikarenakan Tanah Sengketa tersebut bukanlah miliknya yang sah,karena bagaimanapun juga yang paling berhak terhadap TanahSengketa tersebut adalah Para Penggugat yang merupakan keturunandari Lok Kewah (Almarhum);. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakanserta mengakui Tanah Sengketa tersebut sebagai miliknya adalahperbuatan melawan hukum;.

Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat tidak berhak sama sekaliterhadap Tanah Sengketa;10.Menyatakan hukum bahwa segala persuratan yang timbul terhadap TanahSengketa dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan cacad yuridis,sehingga batal demi hukum;11.Menyatakan hukum bahwa menguasai dan mengerjakan serta mengakuiTanah Sengketa oleh Para Tergugat sebagai miliknya adalah perbuatanmelawan hukum;12.Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat terhadap diriPara Penggugat telah menimbulkan kerugian

Oleh karena perkara diPengadilan Negeri Mataram dengan putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR tertanggal 17 Maret 2014 tidak ada, maka tentunya PutusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 11September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri MataramNomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 Maret 2014 menjadi cacad,dikarenakan putusan yang dikuatkan tersebut adalah putusan yang tidakada/putusan yang salah, sehingga sangat wajar dan beralasan hukumapabila Putusan Pengadilan Tinggi

(tujuh ribuseratus empat puluh meter persegi) atas nama Tergugat dan Tergugat II(bukti TIl), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaBandung (Turut Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Turut Tergugatl/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi IV) berdasarkan atas jualbeli yang cacad hukum dan cacad hukum berdasarkan surat segel jualbeli sawah (tanah terperkara) tertanggal 30 Mei 1957 (bukti P.10 danbukti TTIV1) yang cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukumsebagaimana telah dipertimbangkan

terbit pada tanggal 9121992 Agustus 2013 atas namaPembanding semula Tergugat dK/Penggugat dR. a quo didasarkanatas jual beli yang cacad hukum berdasarkan surat segel jual belisawah (tanah terperkara) tertanggal 30 Mei 1957 (bukti P.10 dan buktiTTIV1) yang cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukum;Sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim yangterurai dalam pertimbangan pada halaman 6572 Putusan PengadilanNegeri Kelas IA Bandung Nomor 342/Pdt.G/2012/PN Bdg. tanggal 20Agustus 2013,

terbit pada tanggal 9121992 Agustus 2013 atas namaPembanding semula Tergugat dK/Penggugat dR. a quo didasarkanatas jual beli yang cacad hukum berdasarkan surat segel jual belisawah (tanah terperkara) tertanggal 30 Mei 1957 (bukti P.10 dan buktiTTIV1) yang cacad hukum, tidak sah dan batal demi hukum, sehinggasertfikat a quo tidak mempunyai kekuatan hukum; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan beberapa orang Para Turut TermohonPeninjauan Kembali Il dahulu Para

terbit pada tanggal 9121992 Agustus 2013 atas nama TermohonPeninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasia quo tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karenapenerbitannya didasarkan atas jual beli yang cacad hukum berdasarkansurat segel jual beli sawah (tanah terperkara) tertanggal 30 Mei 1957(bukti P.10 dan bukti TTIV1) yang cacad hukum, tidak sah dan bataldemi hukum, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,Nomor 161/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 19 Oktober 2011 (bukti

terbit pada tanggal 9121992 atas namaTermohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat a quo didasarkan atas jual belliyang cacad hukum berdasarkan surat segel jual beli sawah (tanah terperkara)tertanggal 30 Mei 1957 (bukti P10 dan bukti TTIV1) yang cacad hukum, tidaksah dan batal demi hukum, maka dengan demikian, Ir.

Bahwa Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT I terhadap TANAHSENGKETA milik PENGGUGAT adalah cacad hukum dan Batal Demi Hukum karenaTANAH SENGKETA yang diperjual belikan tersebut adalah milik sah dariPENGGUGAT; 22 222222 2922 n nnn nnn nnn nnn anne nnn =10.Bahwa seharusnya TERGUGAT IV teliti dan cermat dalam memproses PermohonanPensertifikatan yang diajukan oleh TERGUGAT I agar tidak merugikan PENGGUGATsebagai pihak yang berhak atas TANAH SENGKETA.

Bahwa PENGGUGAT kuatir melihat dilokasi TANAH SENGKETA sekarang sedang13.14.didirikan Bangunan oleh TERGUGAT II, untuk itu PENGUGAT mohon agar ketuaPengadilan Negeri Denpasar dan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkanperkara untuk mengeluarkan PUTUSAN PROVISI agar TERGUGAT II menghentikansementara kegiatan PEMBANGUNAN diatas TANAH SENGKETA sampai perkaradiputus; Bahwa oleh karena dasar penguasaan TERGUGAT II terhadap TANAH SENGKETAadalah berdasarkan AKTA JUAL BELI yang CACAD HUKUM dan BATAL DEMIHUKUM

Menyatakan hukum bahwa Jual Beli TANAH SENGKETA antara TERGUGAT Idengan TERGUGAT II dengan Akta Jual Beli Nomor 21/2011 tanggal 14 Mei 2011yang dibuat dihadapan TERGUGAT III adalah cacad hukum dan batal demi hukum,karena TANAH SENGKETA yang diperjual belikan adalah milik dari PENGGUGAT;6.

Menyatakan hukum bahwa terbitnya perubahan Sertifikat Hak Milik No.777, luas 723M2 dari atas nama TERGUGAT I menjadi atas nama TERGUGAT II yang didasarkanpada Sertifikat Hak Milik No.777 yang tidak sah dan AKTA JUAL BELI No.21/2011tanggal 14 Mei 2011 yang cacad hukum dan batal demi hukum adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7.