Rekonvensi berdasarkan hal yang telahterbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum;TENTANG HAK ASUH (HADHANAH)Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agarditetapbkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, Umur 12 Tahun,ANAK 2, Umur 6 Tahun dan ANAK 3, Umur 1 Tahun dengan alasansebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi di atas;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebin dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukanpemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa saat ini ANAK 1, Umur 12 Tahun, ANAK 2, Umur 6Tahun dan ANAK 3, Umur 1 Tahun atau belum mumayyiz, apabila dikaji darisudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada padaPasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyizadalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut telah relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi,Hal. 27 dari 39 Hal.

Hal ini dikarenakanparameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuhberdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji Secara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuhkembang dengan baik karena ibu

terwujudnyakepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukanberdasarkan jenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

It is this conditionbetween conditioning facts and conditioned legal consequences whichs isexpressed in the statement about responsibility.Bahwa, dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsurunsur yangterdapat pada pasalpasal yang telah didakwakan kepada seorangterdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidakpertanggung jawaban~ dimintakan kepada seseorang tersebutsebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya, apabila semuaunsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalahpatutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwadengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada dirinya atau adakahalasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskanPembanding/Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmuhukum pidana dikenal dengan istilah Strafuits/uitingsgronden;Bahwa, Pembanding/Terdakwa mengaku salah dan menyesal sebagaipemakai narkotika jenis extacy dan berjanji

Selanjutnya, apabila semuaunsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalahpatutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwadengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada dirinya atau adakahalasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwadari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenaldengan istilah Strafuitsluitingsgronden;52.

:e Putusan tersebut dikaji oleh Majelis Hakim bukan Hakim Tunggal. jadipertimbangannya sudah matang, betulbetul dikaji tidak mengada ada demikeadilan yang sebenamya. ; 222 nne nnn nn nnn nnn nen eene Bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum Putusan Pengadilan NegeriCianjur dinyatakan salah dan keliru dimana dakwaan Jaksa dalamdakwaannya yaitu dakwaan berlapis.; Dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHPidana; Dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHPidana ; Halaman 7 dari 10 Putusan.

sebagai berikut :a. 63 (enam puluh tiga) lembar daftar absensi a.n Serka AndriHerdiana NRP 21070405740188, Ba Secapaad yangditandatangani oleh a.n Komandan Detesemen MarkasSecapaad adalah merupakan surat yang dikeluarkan olehSatuan Terdakwa yang menerangkan ketidak hadiranTerdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti MajelisHakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain olehkarenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkaraini.b

. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwaatas nama Serka Andri Herdiana NRP 21070405740188,tanggal 13 November 2019 dari Pomdam III/Siliwangi adalahsurat yang dikeluarkan dari Satuan Terdakwa yangmenerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan sampaisaat ini,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barangbukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan danbersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterimasebagai barang bukti dalam perkara ini.Hal 1 dari 18 hal Putusan

Nomor 11K/PM.II09/AD/I/2020MenimbangMenimbangc. 1 (satu) lembar Surat Dirbinlem Secapaad, perihalpermohonan bantuan pencarian anggota Secapaad yangmelakukan tindak pidana atas nama Serka Andri HerdianaNRP 21070405740188 adalah surat yang dikeluarkan olehKomandan Satuan Terdakwa yang menerangkan selamaTerdakwa pergi meninggalkan dinas satuan Terdakwa sudahberupaya untuk mencari Terdakwa namun belum diketaulkeberadaannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai barang bukti berupa surat tersebut

dipidana;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepadaMajelis Hakim agar terdakwa dijatuhi PIDANA PENJARA SELAMA 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kinisampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yangdianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepadaterdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan olehterdakwa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEADILAN DALAM MASYARAKAT makaperbuatan terdakwa secara tidak langsung akan menimbulkan dan memelihara kemiskinandidalam kehidupan sosial masyarakat dikarenakan judi hanya mengajarkan orang menjadipemalas dan tidak berusaha untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan bagikeluarganya sehingga mengakibatkan kemiskinan ekonomi di masyarakat akan tetapberlangsung ;1718Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa

tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dariaspek phisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secarayuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek AGAMIS/RELIGIUS dimana terdakwa tinggaldan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah

Rekonvensi berdasarkan hal yang telahterbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum.TENTANG HAK ASUH (HADHANAH)Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi,Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapbkan sebagai pemegang hakhadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensibernama ANAK binti Jais Umur 6 Tahun dengan alasan sebagaimanadiuraikan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi di atas;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebin dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukanpemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa saat ini ANAK binti Jais berumur 6 Tahun ataubelum mumayyiz, apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif,sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut

perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut telah relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi,sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukHal. 29 dari 41 Hal.

Hal ini dikarenakanparameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuhberdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji Secara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuhkembang dengan baik karena ibu

terwujudnyakepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukanberdasarkan jenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwaTerdakwa tidak hadir di Kesatuan Lanud Suryadarmatanpa alasan yang jelas sejak tanggal 30 Desember2020 sampai dengan tanggal 15 Febuari 2021 secaraberturutturut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.b.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa OditurMiliter Il8 Bandung sudah melakukan pencarian danpemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwatidak berhasil ditangkap atau menyerahkan dirisehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.c. etelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa SatuanLanud Suryadarma Subang sudah membuat suratpermohonan melakukan pencarian dan pemanggilankepada

oleh karena telah nyata terjadi sengketa hak asuhanak dan demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakimberpendapat harus ada kejelasan hukum atas status hukum anak tersebutsiapa yang diberi hak untuk mengasuh anak yang bernama Rayna Dira Aqillahdan Arsyifa Khanza Azzahra, apakah akan diasuh oleh Penggugat atauTergugat (vide kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor:349 k/AG/2006):Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebih dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukan pemeganghak asuh anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh

Hal ini dikarenakan parameterdalam mementukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji sSecara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain salingberkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anakyang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuhanak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi histori,maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias jender oleh pembuat undangundang

terwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkanjenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

oleh karena telah nyata terjadi sengketa hak asuhanak dan demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakimberpendapat harus ada kejelasan hukum atas status hukum anak tersebutSiapa yang diberi hak untuk mengasuh anak yang bernama Rayna Dira Aqillahdan Arsyifa Khanza Azzahra, apakah akan diasuh oleh Penggugat atauTergugat (vide kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor:349 K/AG/2006);Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebin dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukan pemeganghak asuh anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari Sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh

Hal ini dikarenakan parameterdalam mementukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan Jjeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain salingberkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anakyang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuhanak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi histori,maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias jender oleh pembuat undangundang

terwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkanjenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

terdakwa, aspek edukatif danaspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspekmodel Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangkasebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmuhukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsaserta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;Menimbang, bahwa dikaji

/PN.Gsk.Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistemperadilan pidana yang ideal bagi INDONESIA maka hendaknya dianutaspek model keseimbangan kepentingan atau daaddader strafrecht,bukanlahn mengacu pada sistem hukum AMERIKA dengan orientasi crimecontrol model (CCM), due process model (DPM) atau family model.

Hakim berpendirian bahwa tindak pidanayang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebutbukanlan merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIFmelainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebihtegas lagi pidana dijatuhnkan bukan untuk menurunkan martabat seseorangakan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIf agar tidakmelakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF danjuga prevensi bagi masyarakat lainnya ;Menimbang, bahwa dikaji

seksmenyimpang (LGBT).Foto Kamar mandi tampak dari dalam dimana Terdakwa Prada AdiKurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seksmenyimpang (LGBT).Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat yang diajukan olehOditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:1.Tiga Bundel surat keterangan dr. kejiwaan Nomor :R / Speng022 / / 2020 tanggal 29 Januari 2020 a.n Prada Adi Kurniawan NRP31170652050698 Jabatan Tabakpan Regu Il/Ton Il KesatuanYonif Raider 301/Pks, setelah dikaji

dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.Foto Barak remaja Yonif R 301/Pks dimana Terdakwa (Prada AdiKurniawan) dan saksi2 (Prada Endang Siswanto Manurip)melakukan sex menyimpang (LGBT). setelah dikaji dan ditelitiMajelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan buktitempat Terdakwa dan Saksi3 melakukan penyimpangan seksualsesama jenis, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi3,ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lainmaka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai

barang bukti dalamperkara ini.Foto tempat tidur Terdakwa Prada Adi Kurniawan dimanaTerdakwa dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seksmenyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwadan Saksi3 melakukan penyimpangan seksual sesama Jjenis, halini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi3, ternyata berhubungandan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanyadapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.Foto Kamar

mandi tampak dari luar dimana Terdakwa Prada AdiKurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seksmenyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwadan Saksi3 melakukan penyimpangan seksual sesama Jenis, halini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi3, ternyata berhubungandan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanyadapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.Foto Kamar mandi tampak dari dalam dimana

Terdakwa Prada AdiKurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seksmenyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwadan Saksi3 melakukan penyimpangan seksual sesama Jjenis, halini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi3, ternyata berhubungandan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanyadapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.Bahwa barang bukti berupa suratsurat dan fotofoto tersebut di atastelah

Lanud AtangSendjaja.Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 82K/PM II09/AU/V1I/2020MenimbangMenimbangMenimbangBahwa terhadap barang bukti suratsurat yang diajukan olehOditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikanpendapatnya sebagai berikut :a. 5 (lima) lembar daftar absensi personel RSAU dr M HassanToto Lanud Atang Sendjaja bulan November dan Desember2019, adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuannya tempat Terdakwa melaksanakantugasnya sehingga menjadi perkara ini, setelah dikaji

Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.b. 2 (dua) lembar surat Dansatpom Lanud Atang Sendjaja NomorR/22B/l/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal permohonanbantuan pencarian dan penangkapan (DPO II), adalah buktiyang menunjukkan Terdakwa di Kesatuannya tempatmelaksanakan tugas tidak ada ditempat sehingga DansatpomLanud Atang Sendjaja meminta bantuan pencarian Terdakwa,setelah dikaji

menilai barang buktiberupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaianmaka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang buktidalam perkara ini.c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwaa.n Koptu Yanuar Wijayanto NRP 528325, Ta Perawat UnitRadiologi RSAU dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja,tanggal 10 Februari 2020, dari Satpomau Lanud AtangSendjaja, adalah surat yang dikeluarkan oleh POM AU yangmenerangkan Terdakwa telah dicari oleh Pom AU tetapi tidakdiketemukan setelah dikaji

Terdakwa Prada StenleyHerodion NRP 31180407930696 Ta Yonif312/KH.Bahwa terhadap barang bukti suratsurat yang diajukanoleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwaTerdakwatidak hadir di Kesatuan Yonif 312/KH tanpa alasan yangjelas sejak tanggal 15 Juni 2021secara berturutturutlebih lama dari 49 (empat puluh sembilan) hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis

Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwayYonif312/KH sudah melakukan pencarian dan pemanggilankepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasilditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapatdilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwayYonif312/KH sudah membuat surat permohonan melakukanpencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namunTerdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkandiri sehingga

tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kini sampailahkepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yang dianggap palingcocok, selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yangsesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakahpermintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ;Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEADILAN DALAM MASYARAKAT makaperbuatan terdakwa secara tidak langsung akan menimbulkan dan memelihara kemiskinandidalam kehidupan sosial masyarakat dikarenakan judi hanya mengajarkan orang menjadipemalas dan tidak berusaha untuk bekerja keras dalam menghidupi keluarganya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana

tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dariaspek phisik ternyata terdakwa mengalami kecacatan pada lengan bagian kanannya akantetapi secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF dan AGAMIS/RELIGIUS dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkahlaku negatif dan seharusnya tidak menjadikan diri terdakwa melakukan

Serma Aris NRP 21000036520879: Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat Majelis Hakimakan menanggapi sebagai berikut :a. 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Pratu Ben Yamin NRP31130190650493,Taban Hidang Ton Manase Kibekang DenmaSecapaad sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan 23 Juni 2019yang ditandatangani oleh a.n Dandenma Secapaad Pasi MinlogKapten Inf Wito Haryoko adalah merupakan surat yang dikeluarkanoleh Satuan Terdakwa yang menerangkan ketidak hadiranTerdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji

NRP 1950044680273 adalah surat yang dikeluarkanHal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 11K/PM.IIO9/AD/I/2020MenimbangMenimbangoleh Komandan Satuan Terdakwa yang menerangkan selamaTerdakwa pergi meninggalkan dinas satuan Terdakwa sudahberupaya untuk mencari Terdakwa namun bellum diketauikeberadaannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibarang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan danbersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterimasebagai barang bukti dalam perkara ini.c

. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dariPomdam Ill/Slw pada tanggal 9 Agustus 2019 a.n Pratu Ben YaminNRP 31130190650493,Taban Hidang Ton Manase KibekangDenma Secapaad, yang ditandatangani oleh Penyidik Serma ArisNRP 21000036520879 adalah surat yang dikeluarkan dari SatuanTerdakwa yang =menerangkan bahwa Terdakwa belumdiketemukan,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barangbukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaiandengan bukti lain oleh karenanya

berpisahrumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugatdan Tergugat sudah tidak memberi nafkha lahir dan bhatin selama 4tahun;e Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untukmerukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakimtelah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, GugatanPenggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

perceraian adalahdilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagaialasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif,akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtinad atau pemahaman fikih atauperaturan perundangundangan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, GugatanPenggugat dalam petitum angka i(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

I09 /AD/VII/2021MenimbangMenimbangMenimbangSetelahn dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir diKesatuan Seskoad tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 12 Juni2020 secara berturutturut lebih lama dari 92 (Sebilan dua puluh)hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Seskoad sudahmelakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namunTerdakwa tidak berhasil ditangkap

atau menyerahkan dirisehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilaibukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Seskoad sudah membuatsurat permohonan melakukan pencarian dan pemanggilan kepadaTerdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap ataumenyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Bahwa alat bukti berupa suratsurat tersebut dapat dikategorikansebagai alat bukti adanya perbuatan yang

Bahwa Pada hakekatnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat iniadalah dalil dan alasan Yang tetap sama yang telah diajukan oleh saudaraPenggugat tersebut, dan telah dikaji dan diuji diperiksa, diadili serta diputusoleh Lembaga peradilan Umum.agar lebih jelasnya, tergugat menguraikansebagaimana yang terurai dalam Putusan perkara a quo dibawah ini:1. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 24/Pdt.G/2014/PNTkl Tertanggal 22 April 2014.)2.

Bahwa dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimanayang terurai dalam Surat Penggugat adalah dalil dan alasan yang tidakteroganisir dan tidak terkwalifisir sebagaimana yang telah diatur dalamPeraturan Perundang undangan sehubungan dengan Perkara a quoserta dalil dan alasannya tetap sama yang telah diajukan oleh saudaraPenggugat yaitu, Patongai Dg Bundu dan Mannuha Dg Laja serta Abd.Jalil Dg Nyarrang, dalil dan alasan tersebut telah dikaji, di uji, Periksa dandiadili serta diputus oleh

berhasil.Menimbang, bahwa dalam kesempatan untuk menyampaikanjawabannya, tergugat dan tergugat II telan mengajukan eksepsi kompetensiabsolut Pengadilan terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut harusdijatunkan terlebih dahulu.DALAM EKSEPSIBahwa tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Pada hakekatnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat iniadalah dalil dan alasan Yang tetap sama yang telah diajukan oleh saudaraPenggugat tersebut, dan telah dikaji

pemeriksaan tidak merupakan persyaratanlengkapnya suatu berkas perkara.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan April 2021 sampai denganbulan Juni 2021 atas nama Terdakwa Serka Septiadi NRP536685, Jabatan Wadan Unit 11 Tim Intel 1 Detasemen901/Intel, Kesatuan Satbravo 90 Paskhas.Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh OditurMiliter dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnyasebagai berikut:Setelah dikaji

dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir diKesatuan Satbravo 90 Paskhas tanpa alasan yang Jjelas sejaktanggal 26 April 2021 secara berturutturut lebin lama dari 82(delapan puluh dua) hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Satbravo 90Paskhas sudah melakukan pencarian dan pemanggilan kepadaTerdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atauHalaman 18 dari 18 Halaman

I09 /AU/IX/2021MenimbangMenimbangMenimbangmenyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Satbravo 90Paskhas sudah membuat surat permohonan melakukan pencariandan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidakberhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapatdilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.Bahwa alat bukti berupa surat tersebut dapat dikategorikansebagai

Jadi dalam hal ini selain harus dikaji fakta denganunsurunsur yang terdapat pada pasalpasal yang telah didakwakankepada seorang Terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepatataukah tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada seseorangtersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Milter.Janganlah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutankepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidakdimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena denganmelakukan

Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapatdibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkahpertanggungjawaban pidana ditujukan kepada Terdakwa denganHal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017menjatuhkan pemidanaan (celaan) kepada dirinya atau adakah alasanpembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa daridakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenal denganistilah strafuits/uitingsgronden;Dalam hal straftuitsluitingsgronden ini, Prof.