dipertimbangkan satu persatumengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berdasarkan hal yang telahterbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum;TENTANG HAK ASUH (HADHANAH)Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agarditetapbkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama xxxxx, Umur 2 Tahundengan alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatan PenggugatRekonvensi di atas;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebin dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukanpemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa saat ini xxxxx, Umur 2 Tahun atau belummumayyiz, apabila dikaji dari Sudut pandang norma hukum positif,sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji

Putusan No.550/Padt.G/2020/PA.BlpMenimbang, bahwa jika dikaji Ssecara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuhkembang dengan baik karena ibu lebih sayang dan memiliki waktu luangyang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untukmewujudkan kepentingan terbaik anak.

terwujudnyakepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukanberdasarkan jenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Parametertersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukanpemegang hak hadlanah;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalahhak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkankepada anak untuk memilih diantara ayah ayah atau ibunya sebagai

pemeganghak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anakhalaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 4006/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim

Hal inidikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuhanak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide bukuPembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif KeadilanJender, UllPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak

Jika semua ketentuan hukum yangterkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukumanak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapathalaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 4006/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakandalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historismaka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh

kepentinganterbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhakmendapatkan hak asuh anak;Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua(Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampuhalaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 4006/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dialah yang diberi hakuntuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Jadi dalam hal ini selain harus dikaji fakta denganunsurunsur yang terdapat pada pasalpasal yang telah didakwakankepada seorang Terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepatataukah tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada seseorangtersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Milter.Janganlah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutankepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidakdimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena denganmelakukan

Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapatdibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkahpertanggungjawaban pidana ditujukan kepada Terdakwa denganHal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 519 K/MIL/2017menjatuhkan pemidanaan (celaan) kepada dirinya atau adakah alasanpembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa daridakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenal denganistilah strafuits/uitingsgronden;Dalam hal straftuitsluitingsgronden ini, Prof.

pemeriksaan tidak merupakan persyaratanlengkapnya suatu berkas perkara.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan April 2021 sampai denganbulan Juni 2021 atas nama Terdakwa Serka Septiadi NRP536685, Jabatan Wadan Unit 11 Tim Intel 1 Detasemen901/Intel, Kesatuan Satbravo 90 Paskhas.Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh OditurMiliter dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnyasebagai berikut:Setelah dikaji

dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir diKesatuan Satbravo 90 Paskhas tanpa alasan yang Jjelas sejaktanggal 26 April 2021 secara berturutturut lebin lama dari 82(delapan puluh dua) hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Satbravo 90Paskhas sudah melakukan pencarian dan pemanggilan kepadaTerdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atauHalaman 18 dari 18 Halaman

I09 /AU/IX/2021MenimbangMenimbangMenimbangmenyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Satbravo 90Paskhas sudah membuat surat permohonan melakukan pencariandan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidakberhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapatdilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.Bahwa alat bukti berupa surat tersebut dapat dikategorikansebagai

pidana penjara selama 1 (bulan)dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepadaberapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yang dianggap paling cocok,selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuaidengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaanPenuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;Menimbang,bahwa dikaji

dari aspek Keadilan dari Masyarakat maka perbuatanterdakwa secara langsung telah merugikan istri dan keluarganya, kemudian secara tidaklangsung memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/Psikologis terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu

pula dariaspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridisterdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Edukatif dan Agamis/Religius dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkahlaku negatif dan seharusnya tidak menjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindakpidana;Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri dan jika dilihat dari faktadan

berpisahrumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugatdan Tergugat sudah tidak memberi nafkha lahir dan bhatin selama 4tahun;e Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untukmerukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakimtelah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, GugatanPenggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

perceraian adalahdilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagaialasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif,akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtinad atau pemahaman fikih atauperaturan perundangundangan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, GugatanPenggugat dalam petitum angka i(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji

terdakwa, aspek edukatif danaspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspekmodel Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangkasebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmuhukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsaserta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;Menimbang, bahwa dikaji

/PN.Gsk.Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistemperadilan pidana yang ideal bagi INDONESIA maka hendaknya dianutaspek model keseimbangan kepentingan atau daaddader strafrecht,bukanlahn mengacu pada sistem hukum AMERIKA dengan orientasi crimecontrol model (CCM), due process model (DPM) atau family model.

Hakim berpendirian bahwa tindak pidanayang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebutbukanlan merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIFmelainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebihtegas lagi pidana dijatuhnkan bukan untuk menurunkan martabat seseorangakan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIf agar tidakmelakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF danjuga prevensi bagi masyarakat lainnya ;Menimbang, bahwa dikaji

I09 /AD/VII/2021MenimbangMenimbangMenimbangSetelahn dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir diKesatuan Seskoad tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 12 Juni2020 secara berturutturut lebih lama dari 92 (Sebilan dua puluh)hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Seskoad sudahmelakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namunTerdakwa tidak berhasil ditangkap

atau menyerahkan dirisehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilaibukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Seskoad sudah membuatsurat permohonan melakukan pencarian dan pemanggilan kepadaTerdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap ataumenyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Bahwa alat bukti berupa suratsurat tersebut dapat dikategorikansebagai alat bukti adanya perbuatan yang

Barangbarang:a. 1(satu) buah Handphone rusak merk Samsung A30.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti barang tersebutmenerangkan bahwa handphone merk SamsungA 30 adalah handphone milik Saksi1 (Sdri. SelviHandayani) yang dirusak oleh Terdakwa dengancara dilempar dari lantai2 pada saat di HotelTebu Jl. Riau.b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol D 2038VCE.Hal 19 dari 40 hal.

Fotocopy Akta Nikah Nomor 03/03/I/2010 tanggal31 Desember 2009 an.Usep Ahmad Muharam.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti surat tersebutmenerangkan bahwa Terdakwa sudah menikahdengan Sdri. Siti Susmiati di KUA Tegal KalongSumedang dengan Buku Nikah Nomor31/03/I/2010 tanggal 31 Desember 2009.b. Print out percakapan Terdakwa dengan Saksi2(Sdr.

Irham Ramadhan) tanggal 10 November2020.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 10 November2020 telan ada percakapan antara Terdakwadengan Saksi2 (Sdr. Irham Ramadhan) denganisi pembicaraan yang pokoknya Terdakwamengataktan sedang di Grand Hotel Lembangdengan Saksi1 (Sdri Selvi Handayani).c.

Fotocopy Bukti Transfer uang dari Terdakwakepada Saksi1 (Sdri Selvi Handayani).Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November2020 Terdakwa sudan menstransfer uangsejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kerekening Saksi1 (Sdri Selvi Handayani) untukpenggantian LCD HP dan batok motor.d.

Surat Permohonan Pinjam Pakai barang buktiberupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu)buah kunci kontak serta 1 (satu) buah STNKsepeda motor Suzuki Nopol D 2038 VCE.Setelah dikaji dan dteliti oleh Mayjelis Hakim,Majelis Hakim menilai bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober2020 Saksi1 (Sdri Selvi Handayani) telahHal 20 dari 40 hal.

oleh karena telah nyata terjadi sengketa hak asuhanak dan demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakimberpendapat harus ada kejelasan hukum atas status hukum anak tersebutsiapa yang diberi hak untuk mengasuh anak yang bernama Rayna Dira Aqillahdan Arsyifa Khanza Azzahra, apakah akan diasuh oleh Penggugat atauTergugat (vide kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor:349 k/AG/2006):Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebih dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukan pemeganghak asuh anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh

Hal ini dikarenakan parameterdalam mementukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji sSecara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain salingberkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anakyang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuhanak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi histori,maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias jender oleh pembuat undangundang

terwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkanjenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

No. 1446 K/Pdt/2012hukum dapat memperbaiki ataupun membatalkan putusan Hakim TingkatPertama, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui danmenguatkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusandan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding".Bahwa jika dikaji dengan teliti Putusan Pengadilan Tinggi Manadotertanggal 25 Agustus

Bahwa kemudian dengan AktaPerdamaian tersebut tanah kebun/tanah sengketa berupa kebun di DesaAtep beralin kepada Weny Lumentut sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.77 (bukti T.IL2); Bahwa jika dikaji dengan cermat pertimbangan hukum seperti yangdipaparkan didalam keberatan pertama dan kedua sebagai dasar diajukanMemori Kasasi ini, maka Tergugat dan IVPembanding/Pemohon KasasiPencari Keadilan merasa sangatsangat dirugikan atas kekeliruan dalampenerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Manado No. 80

KEBERATAN KEDUA :Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi tidak mencerminkankebenaran dan keadilan serta melakukan penerapan hukum yang salahserta mengandung cacat yuridis yang masih perlu dikaji Secara materihukum berhubung pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tidak meneliti atautidak menggali makna dari pada baik dari pemahaman anak angkat maupundari segi pembuktian yakni bukti Tergugat T1 s/d T6 dan T7 yang manabukti tersebut Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 Agustus 1961 yangdiperkuat

Jo tanggal 12 Maret 2009 dengan demikianPemohon Peninjauan Kembali melalui Kuasa Hukumnya memohon kehadapan Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang Mulia untuk mengangkatderajat kebenaran dan keadilan yang telah dikaji dan dipertimbangkansecara seksama baik pada Peradilan tingkat pertama maupun Peradilantingkat Banding dan halhal yang menyangkut pertimbangan Majelis HakimKasasi yang dalam pertimbangannya tidak menggali secara mendalamsehingga ceroboh dan tergesagesa memutus dan membatalkan PutusanPengadilan

membeli narkoba, biaya terapi, biayarehabilitasi, biaya produktivitas yang hilang, kematian akibat narkoba, dan tindakan kriminal, dengan inidampak dari peredaran Narkotika berdampak sangat besar dan membahayakan bagi Negara maupungenerasi bangsa dikemudian hari, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak dari akibat langsungkarena perbuatan terdakwa saat ini, melainkan menilai akibat dari penyalahgunaan Narkotika jangkapanjang demi generasi bangsa yang akan datang: aon eee Menimbang, bahwa dikaji

maupunwarga sekitar yang mayoritas beragama Katholik dan sebagian beragama Islam, dari segi religiusterdakwa sendiri yang beragama Islam, menganut ajaran bahwa sesuatu hal yang dapat merugikan dirisendiri maupun orang lain tidak diperkenankan, lebih lagi dampak dari penyalahgunaan narkotika yangsangat berbahaya hingga mengakibatkan pemakai meninggal dunia, dalam hal ini Islam secara jelasmelarang penyalahgunaan Narkotika yang berakibat merugikan diri sendiri ataupun orang lain; Menimbang, bahwa dikaji

Dari dimensidemikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menuruthukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan sehingga dalam penegakan hukumtelah timbul adanya keadilan bagiterdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusandijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pemidanaan; Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang idealbagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan

MajelisHakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagaiusaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkanmartabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukanperbuatan tersebutlagi sesuai teori/ filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;Menimbang, bahwa dikaji

Lampung Tengah Provinsi Lampungpernikahan antara Sertu SAKSI3 dengan SermaSAKSI1.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan pada tanggal 1 April 2015 Saksi1 (SermaSAKSI1) telah menikah dengan Saksi3 (Sertu SAKSI3)di Lampung Tengah.13. 4 (empat ) lembar fotocopy Kutipan Akta NikahNomor 0422/38/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018yang dikeluarkan oleh KUA Kec.

Feren.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018Terdakwa menikah dengan Saksi2 (Sdri.

PutusanNomor151K/PM.II09/AU/IX/2021MenimbangMenimbangditanda tangani di Semarang pada tanggal 1 Juni2021.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 Saksi2(Sdri.

Pasir KojaKota Bandung.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan bahwa di kamar No. 801 Hotel Santikatersebut Terdakwa dengan Saksi3 (Sertu.

Pasir Koja Kota Bandung.Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim,Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmenerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 diparkiran Hotel Santika yang beralamat di Jalan Peta No.176 Kec.

seksmenyimpang (LGBT).Foto Kamar mandi tampak dari dalam dimana Terdakwa Prada AdiKurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seksmenyimpang (LGBT).Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat yang diajukan olehOditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:1.Tiga Bundel surat keterangan dr. kejiwaan Nomor :R / Speng022 / / 2020 tanggal 29 Januari 2020 a.n Prada Adi Kurniawan NRP31170652050698 Jabatan Tabakpan Regu Il/Ton Il KesatuanYonif Raider 301/Pks, setelah dikaji

dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.Foto Barak remaja Yonif R 301/Pks dimana Terdakwa (Prada AdiKurniawan) dan saksi2 (Prada Endang Siswanto Manurip)melakukan sex menyimpang (LGBT). setelah dikaji dan ditelitiMajelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan buktitempat Terdakwa dan Saksi3 melakukan penyimpangan seksualsesama jenis, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi3,ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lainmaka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai

barang bukti dalamperkara ini.Foto tempat tidur Terdakwa Prada Adi Kurniawan dimanaTerdakwa dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seksmenyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwadan Saksi3 melakukan penyimpangan seksual sesama Jjenis, halini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi3, ternyata berhubungandan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanyadapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.Foto Kamar

mandi tampak dari luar dimana Terdakwa Prada AdiKurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seksmenyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwadan Saksi3 melakukan penyimpangan seksual sesama Jenis, halini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi3, ternyata berhubungandan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanyadapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.Foto Kamar mandi tampak dari dalam dimana

Terdakwa Prada AdiKurniawan dan Prada Endang Siswanto manurip melakukan seksmenyimpang (LGBT). setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai bahwa surat tersebut merupakan bukti tempat Terdakwadan Saksi3 melakukan penyimpangan seksual sesama Jjenis, halini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi3, ternyata berhubungandan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanyadapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.Bahwa barang bukti berupa suratsurat dan fotofoto tersebut di atastelah

Mohamad Akbar.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti barang tersebut menerangkan bahwa mobil HondaHRV warna hitam Nopol D 1825 UAQ tersebut adalah milik istriTerdakwa (Saksi5 a.n. Karmelia) namun STNK atas nama anakHalaman 30 dari 56 hal. Putusan Nomor: 35K/PM II09/AD/II/2021Terdakwa a.n. Mohamad Akbar, yang selanjutnya dijaminkan olehTerkdakwa kepada Saksi4 (Sdri.

Fajar Sandiansyah.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa anak Saksi2 (Sdri. Erna Maryana) atas nama Sdr.

Ecin.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti Suratsurat tersebut menerangkan bahwaSaksi4 (Sdri.

Ridwan.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti Surat tersebut menerangkan bahwa padatanggal 25 Mei 2020 Saksi4 (Sdri. Ecin Kuraensin)memberikan uang kepada kepada Terdakwa untuk membelibingkisan lebaran yang akan diberikan kepada atasannyayang akan membatu Sdri.

Ecin paling lambat 1(satu) bulan setelah surat pernyataan yang dibuat di Cimahitanggal 5 Oktober 2020 ditandatangani oleh Terdakwa dandiketahui oleh Sdr.Suhendra.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakimmenilai bukti Surat tersebut menerangkan bahwa padatanggal 5 Oktober 2020 dbuat surat pernyataan yangditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi4 (Sdri.

Lanud AtangSendjaja.Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 82K/PM II09/AU/V1I/2020MenimbangMenimbangMenimbangBahwa terhadap barang bukti suratsurat yang diajukan olehOditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikanpendapatnya sebagai berikut :a. 5 (lima) lembar daftar absensi personel RSAU dr M HassanToto Lanud Atang Sendjaja bulan November dan Desember2019, adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuannya tempat Terdakwa melaksanakantugasnya sehingga menjadi perkara ini, setelah dikaji

Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.b. 2 (dua) lembar surat Dansatpom Lanud Atang Sendjaja NomorR/22B/l/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal permohonanbantuan pencarian dan penangkapan (DPO II), adalah buktiyang menunjukkan Terdakwa di Kesatuannya tempatmelaksanakan tugas tidak ada ditempat sehingga DansatpomLanud Atang Sendjaja meminta bantuan pencarian Terdakwa,setelah dikaji

menilai barang buktiberupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaianmaka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang buktidalam perkara ini.c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwaa.n Koptu Yanuar Wijayanto NRP 528325, Ta Perawat UnitRadiologi RSAU dr M Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja,tanggal 10 Februari 2020, dari Satpomau Lanud AtangSendjaja, adalah surat yang dikeluarkan oleh POM AU yangmenerangkan Terdakwa telah dicari oleh Pom AU tetapi tidakdiketemukan setelah dikaji

Terdakwa Prada StenleyHerodion NRP 31180407930696 Ta Yonif312/KH.Bahwa terhadap barang bukti suratsurat yang diajukanoleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwaTerdakwatidak hadir di Kesatuan Yonif 312/KH tanpa alasan yangjelas sejak tanggal 15 Juni 2021secara berturutturutlebih lama dari 49 (empat puluh sembilan) hari.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis

Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwayYonif312/KH sudah melakukan pencarian dan pemanggilankepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasilditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapatdilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwayYonif312/KH sudah membuat surat permohonan melakukanpencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namunTerdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkandiri sehingga

istri, kecuali ada alasan yang dapatdibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lainsaling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tida harmonis, prosesinteraksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusifserta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa apabila dikaji

tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kini sampailahkepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yang dianggap palingcocok, selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yangsesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakahpermintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ;Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEADILAN DALAM MASYARAKAT makaperbuatan terdakwa secara tidak langsung akan menimbulkan dan memelihara kemiskinandidalam kehidupan sosial masyarakat dikarenakan judi hanya mengajarkan orang menjadipemalas dan tidak berusaha untuk bekerja keras dalam menghidupi keluarganya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana

tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dariaspek phisik ternyata terdakwa mengalami kecacatan pada lengan bagian kanannya akantetapi secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF dan AGAMIS/RELIGIUS dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkahlaku negatif dan seharusnya tidak menjadikan diri terdakwa melakukan