Ditemukan 1062472 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengingat menaikan menikah mengihut mengadat mentikas mangkat
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 26-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN PURWODADI Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Pwd
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
Mochamad Zaenal Abidin
Tergugat:
BAMBANG HARYONO
23 — 8

  • MENGADILI :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
    3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditanda tangani oleh Tergugat ;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 74.690.000,- (Tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu
    rupiah) ;
  • Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Objek Agunan yang ditanda tangani Tergugat ;
  • Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.301.000,00 ( Tiga ratus satu ribu rupiah ).
    Terlambat memenuhi prestasi ;4. keliru memenuhi prestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan uraian faktaHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Pwddi atas maka dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat memohonMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat PengakuanHutang (SPH) yang ditanda tangani oleh Tergugat, berdasarkan bukti P2 dapatdiketahui pada tanggal 28
    karenanya terhadap petitum ini patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat memohonMenghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh kerugian yang dideritaoleh Penggugat sebesar Rp. 74.690.000, (Tujuh puluh empat juta enam ratussembilan puluh ribu rupiah), oleh karena tidak ada sangkalan dan dalam jawabanTergugat mengakuinya maka Petitum ini patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat memohonMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
    Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat PengakuanHutang (SPH) yang ditanda tangani oleh Tergugat ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh kerugian yangdiderita oleh Penggugat sebesar Rp. 74.690.000, (Tujuh puluh empat jutaenam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat KuasaHalaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN PwdMenjual Objek Agunan yang ditanda tangani Tergugat ;6.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
360 — 629
  • Jainudin Sapri tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
  • Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : PRINT-105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 yang menetapkan Tersangka An. Pemohon Drs. H.
    Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
  • Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon Drs. H.
    Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
  • Menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: PRINT-107/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-243/ 0.2.18/Fd.1/08/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 terhadap diri Pemohon Drs. H.
    Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri dari dalam tahanan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
  • Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah NIHIL;
  • Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
    • Jainudin Sapri adalahtidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demihukum serta tidak berlaku mengikat;. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kejaksaan NegeriKatingan Nomor: PRINT106/0.2.18/Ft.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021terhadap diri Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalah tidak berdasarkanbukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidakberlaku mengikat;.
    Hal demikian menunjukkan bahwa Hasil Rumusan Pleno KamarPidana tersebut tidak serta merta mengikat hakim, dan membuka peluangbagi hakim untuk mengesampingkan rumusan pleno kamar pidana tersebut.Dan pada Kenyataannya Rumusan Hasil Pleno Kamar Pidana tersebutternyata sudah lama dikesampingkan.
    JainudinSapri adalah tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah danbatal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Drs. H.
    Jainudin Sapri adalah tidakberdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukumserta tidak berlaku mengikat;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Drs. H.
    Jainudin Sapritidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demihukum serta tidak berlaku mengikat;3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Khusus Kepala Kejaksaan NegeriKatingan Nomor : PRINT105/0.2.18/Fd.1/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021yang menetapkan Tersangka An. Pemohon Drs. H. Jainudin Sapri adalahtidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demihukum serta tidak berlaku mengikat;4.
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 25-08-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sel
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat:
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) NTB LOMBOK TIMUR
Tergugat:
1.Baiq Sri Wahyuli
2.Junaidi Abdullah
3.TGH Akhyar Rosyidi
10 — 0

  • MENGADILI

    1. Menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
    3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor 01.01.002802/PD.BPR NTB-LOTIM/2016 tertanggal 23 September 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
    4. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Jaminan/Agunan tertanggal 23 September 2016 atas bidang
    tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 atas nama JUNAIDI ABDULLAH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual tertanggal 23 September 2016 atas bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 atas nama JUNAIDI ABDULLAH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
  • Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh hutang pokok kepada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 01-02-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Juni 2016 — NYONYA TIUR SIMAMORA,SH >< KSO SAHID MULTIPRATAMA GEMILANG
295 — 140
  • MENGADILI:DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Sahid Sudirman Residence No. 205/ KSOMPG/ 08B/ C/ VI11/2008 tertanggal 28 Agustus 2008 yang dilegalisasi oleh MARTHIN ALIUNIR, SH, Notaris di Jakarta dibawah Nomor : Leg. 407/2008 pada tanggal 28 Agustus 2008 atas 1 (satu) Unit Apartemen/Satuan Rumah Susun Sahid Sudirman Residence;Menyatakan sah
    dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Proyek Sahid Sudirman Residence No. 205/KSOMPG-SPK/08B/CNI11/2008 tertanggal 28 Agustus 2008;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
    Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli SatuanRumah Susun Sahid Sudirman Residence No. 205/ KSOMPG/ 08B/ C/V11'/,008 tertanggal 28 Agustus 2008 yang dilegalisasi oleh MARTHINALIUNIR, SH, Notaris di Jakarta dibawah Nomor : Leg. 407/2008 pada tanggal28 Agustus 2008 atas 1 (satu) Unit Apartemen/Satuan Rumah Susun Sahid Sudirman Residence;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Proyek Sahid SudirmanResidence No. 205/KSOMPGSPK/08B/CNIII/2008 tertanggal 28 Agustus 2008;Menyatakan
    verzet, banding maupun kasasi, oleh karena tidak memenuhi syarat oleh karena tidakmemenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR juncto pasal 54 Rv dan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil , oleh karenanya petitum gugatanPenggugat dalam angka 7 ini tidak beralasan menurut hkum dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 dan angka 3 yakni menyatakan sah danberharga Menyatakan sah dan mengikat
    2 dan angka 3, sedangkantuntutan pokok dari penggugat pada petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena tuntutan Pokok dariPenggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan PasalPasal dari Peraturan Hukum yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sah dan mengikat
    /PN.JKT.PST TItanggal 28 Agustus 2008 atas 1 (satu) Unit Apartemen/Satuan Rumah Susun Sahid Sudirman Residence;2Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Proyek Sahid Sudirman Residence No. 05/KSOMPGSPK/08B/CNI1 1/2008 tertanggal 28 Agustus 2008;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat
    /PN.JKT.PSTtanggal 28 Agustus 2008 atas 1 (satu) Unit Apartemen/Satuan Rumah Susun Sahid Sudirman Residence;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Proyek Sahid Sudirman Residence No. 205 SoMPGSPK/08B/CNI1 1/2008 tertanggal28 Agustus 2008; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000, (lima ratus enam belasribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
Pengadilan PT AMBON Perdata
Putus : 14-01-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PT AMBON Nomor 53/PDT/2014/PT.AMB
Tanggal 14 Januari 2015 — CHRISTINA ANTHOMINA AYAL, STh.Pd ; Pendeta DR (HC) S.D. NUNIARY, M.Min VS Rektor Universitas Pattimura Ambon Cq. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Dekan Fakultas Dan Ilmu Pendidikan Cq. Panitia Setifikasi Guru Rayon-129; Prof. DR. R. Kempa, M.Pd ; Selaku Sekretaris Panitia Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013; Prof. DR. T.G. Ratumanan, M.Pd ; Selaku Devisi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjamin Mutu Pendidikan Republik Indonesia.
56 — 13
  • Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 14 Agustus 2014 Nomor: 132/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut;Dalam pokok perkara; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 132/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohokan banding tersebut;Dengan Mengadili Sendiri- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pembanding untuk sebagian;- Menyatakan Penggugat I adalah Lulusan Ijazah Program Studi IAKO Intim Ambon dan menjadi guru Pegawai Negeri Sipil adalah sah dan mengikat
    menurut hukum dan Undang-undang;- Menyatakan Penggugat I sebagai peserta pelatihan dan pendidikan sesuai kartu peserta uji kompetensi nomor: 662101-027-2-0902 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah sah dan mengikat menurut hukum dan Undang-undang;- Menyatakan Penggugat I sebagai peserta pelatihan dan pendidikan profesi Guru sesuai nomor peserta : 13210102710602 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah sah mengikat menurut hukum;- Menolak gugatan Penggugat I dan II/Pembanding
    kesimpulan Hakim tingkatpertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;Hal 3 of 8 putusan No. 53/Pdt/2014/PT.AMBMenimbang, bahwa didalam mempertimbangkan gugatan ini, Majelis Hakim harusmempertimbangkan apa yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding didalam petitumnya laludikaitkan dengan buktibukti yang ada.Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penggugat I/Pembanding menyatakan adalahlulusan Ijazah program Studi IAKO INTIM Ambon dan menjadi guru Pegawai Negeri Sipiladalah sah dan mengikat
    Undangundang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP 6 s/d PP9 terbukti Penggugat I/Pembandingadalah lulusan IAKO INTIM Ambon dan menjadi guru Pegawai Negeri Sipil ( pangkat terahirII/b );Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 patut dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 yaitu agar menyatakan Penggugat/Pembanding sebagai peserta pelatihan dan pendidikan sesuai kartu peserta ujian Kompetensinomor: 6621 0162720902 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalahsah dan mengikat
    , terbukti Penggugat I/Pembanding sebagai peserta pelatihan danPendidikan sesuai kartu peserta uji kompetensi nomor : 6621010270902;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 ini patut untuk dikabulkanMenimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4, ini berkaitan dengan petitum nomor 3oleh karena petitum nomor 3 dikabulkan tentunya petitum nomor 4 ini juga harus dikabulkan.Pengadilan Tinggi berpendapat, tuntutan agar tidak dapat dibatalkan adalah berlebihan jadiyang dikabulkan hanya kalimat sah mengikat
    menurut hukum, Tuntutan agar tidak dapatdibatalkan harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 4 harus dikabulkan sepanjangmengenai kalimat adalah sah mengikat menurut hukum .Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5, yaitu mengeluarkan secara paksaPengguga/Pembanding dari ruang kelas pelatihan, adalah perbuatan melawan hak dan melawanhukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berdasarkan buktibukti yang ada, tidak adamenemukan bukti yang menyatakan Penggugat I/Pembanding dikeluarkan
    menurut hukum danUndangundang;Menyatakan Penggugat I sebagai peserta pelatihan dan pendidikan sesuai kartu pesertauji kompetensi nomor: 66210102720902 yang dikeluarkan oleh Dinas PendidikanKabupaten/Kota adalah sah dan mengikat menurut hukum dan Undangundang;Menyatakan Penggugat I sebagai peserta pelatihan dan pendidikan profesi Guru sesuainomor peserta : 13210102710602 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah sahmengikat menurut hukum;Menolak gugatan Penggugat I dan I/Pembanding untuk selebihnya
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 314/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Terbuka (PT.GMTD.Tbk) Diwakili Oleh : Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Terbuka (PT.GMTD.Tbk)
Terbanding/Tergugat I : H. TAJUDDIN MOLLA
Terbanding/Tergugat II : ADE SURATMAN
Terbanding/Tergugat III : DG. DIMENG, MUS DG. LALANG DG NGEMPO, MANGULUANG, RUDI, HAMDANA, HARINA, MAULANA AHLI WARIS ALM. MALLARANGENG
Terbanding/Tergugat IV : GANNA DG. LABANG
Terbanding/Tergugat V : KAMARUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : BAKKARA DG. BUNGA
Terbanding/Tergugat VII : SANGKALA BIN BATJO
Terbanding/Tergugat VIII : SANUSI DAENG GASSING
Terbanding/Tergugat IX : SALENG DG. TABA
Terbanding/Tergugat X : BORA BIN BASO
Terbanding/Tergugat XI : SAMPARA SADOLLA
Terbanding/Tergugat XII : BIDO BIN JILLING
Terbanding/Tergugat XIII : RABAYA DG PUJI
Terbanding/Tergugat XIV : HJ. SUMIATI DG. NGONA
Terbanding/Tergugat XV : JARUDDIN DG. NYONRI
Terbanding/Tergugat XVI : HAJRAH DG. NGIJI
Terbanding/Ter
128 — 52
  • Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20013 tanggal 10 November 2003, Surat Ukur No. 00034/2003 tanggal 4 September 2003 seluas 84141 M2 atas nama PT.GMTD.Tbk.
  • Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 atas nama Tajuddin Mola (Tergugat 1) ;
  • Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.21824/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat Ukur No. 02175/2011 tanggal 27 Januari 2011 seluas 1.284 m?
    2; atas nama Ade Suratman (Tergugat 2) ;
  • Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 22128/2012/Barombong Tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur No. 02531/2012 tanggal 13 Agustus 2012 seluas 80 m2 atas nama Ade Suratman (Tergugat 2) ;
  • Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat
    68 M2 atas nama Ade Suratman (Tergugat 2) ;
  • Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 22131/Barombong, Tanggal 30 Oktober 2012, Surat Ukur No. 02534/2012 tanggal 13 Agustus 2012 seluas 72 m2 atas nama Ade Suratman (Tergugat 2) ;
  • Menyatakan tidak mengikat
    Labang (Tergugat 4) ;
  • Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011 seluas 91 M2 atas nama Kamarudin (Tergugat 5) ;
  • Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor : 24/2008 tanggal 21 Agustus 2008 ;
  • Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor : 855/ 2010 tanggal 29 Nopember 2010 ;
  • Menyatakan
    Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNo.119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 atas nama TajuddinMola (Tergugat 1) ;6. Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNo.21824/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat UkurNo. 02175/2011 tanggal 27 Januari 2011 seluas 1.284 m? atas namaAde Suratman (Tergugat 2) ;7.
    Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNo.22130/Barombong, Tanggal 30 Oktober 2012, Surat UkurNo. 02533/2012 tanggal 13 Agustus 2012 seluas 68 M?
    (Tergugat 2) ;Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNomor 21852/Barombong tanggal 21 Maret 2011 seluas 331 M?
    atasnama Mallarangan (Tergugat 3) ;Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNomor : 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011 seluas 750 M?atas nama Ganna Dg. Labang (Tergugat 4) ;Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNomor : 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011 seluas 91 M?
    atasnama Kamarudin (Tergugat 5) ;Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor :24/2008 tanggal 21 Agustus 2008 ;Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor : 855/2010 tanggal 29 Nopember 2010 ;Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor847/2010 tanggal 26 Nopember 2010 ;Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor856/2010 tanggal 29 Nopember 2010 ;Menyatakan perbuatan Tergugat menjual tanah serta mengalihkanobyek perkara kepada Tergugat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-07-2020 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 26-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 529/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat:
1.ROFIK RUSTANI
2.DIDA FIRDAUS
3.DARMAWAN BUDDY PRAKOSA
Tergugat:
1.Sdr.KGPH. EKO GUNARTO PUTRO
2.Notaris HESTI SULISTIANI BIMASTO, SH
Turut Tergugat:
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
85 — 17

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian;
    2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul;
    3. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT CITRA SAMUDERA RAYA tertanggal 20 September 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
    4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
    Notaris di Jakarta, adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
  • Menyatakan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
    AHU-AH.01.03-0260268 tanggal 5 November 2018 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada TURUT TERGUGAT guna dicatatkan ke dalam system yang dipergunakan untuk itu;
  • Membebankan Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.895.200,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus
Pengadilan PN TEBO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 27-11-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN TEBO Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mrt
Tanggal 27 Nopember 2017 — 1. Nama lengkap : Ir. SARJONO 2. Tempat lahir : Jambi 3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jln. Manunggal No. 67, Rt. 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo) yang dalam ini memberi kuasa kepada : A. Ihsan Hasibuan, S.H., Rifki Septino,.S.H. dan Tengku Ardiansyah, S.H. yang masing-masing adalah Advokat yang tergabung dalam “LAW OFFICE” A. Ihsan Hasibuan & Associates beralamat di Jln. Bogor No. 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; M e l a w a n KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAMBI, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) TEBO, beralamat di Jalan Lintas Tebo - Jambi Km 4 Muara Tebo, Kabupaten Tebo; yang dalam ini memberi kuasa kepada : 1. Mohamad Yudha Setyabudi, S.H., S.I.K. Kabidkum Polda Jambi, 2. Desrizal, S.H. Advokad Madya Bidkum Polda Jambi, 3. Martino Roy Ginting, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 4. Hendri Sitompul, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 5. Maruli Hutagalung, S.Pd., M.H. Kasat Reskrim Polres Tebo dan 6. H. Sirait, S.H., M.H. BA Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11 /Pra/XI/2017/Advokasi tertanggal 17 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
658 — 358
  • Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : Sprin.Sidik/58.a/VII/2016/Reskrim, tanggal 12 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3.
    Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Pembangunan Konstruksi Embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
    Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/41/XI/2017/RESKRIM Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 3 Nopember 2017 yang menetapkan Pemohon menjadi Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Surat Ketetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.
    Bahwa Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakanatau. proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkaitPenetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah jugatidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : Sprin.Sidik/58a/V/2016/Reskrim, tanggal 12 Juli 2016 dan/atau Surat Perintah PenyidikanNomor : Sprint.Sidik/85/V1V/2016/Reskrim, tanggal 12 Juli 2016 yang adalahTIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanyaPenetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.
    Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwaPerkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan PembangunanKonstruksi Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Kota KabupatenTebo adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan olehkarenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Termohon NomorSprin.Sidik/58.a/V1/2016/Reskrim, tanggal 12 Juli 2016 adalah tidak sahdan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;3.
    Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/41/XV/2017/RESKRIM TentangPenetapan Tersangka, tanggal 3 Nopember 2017 yang menetapkanPemohon menjadi Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atashukum, dan oleh karenanya Surat Ketetapan tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;5.
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 12-01-2023 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 03-02-2023
Putusan PN PATI Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pti
Tanggal 3 Februari 2023 — Penggugat:
Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Cq. Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Cabang Pati
Tergugat:
Siswanto
185 — 81

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat;
    3. Menyatakan sah dan mempunyai hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditanda tangani oleh Tergugat;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp79.663.000,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga
    ribu rupiah);
  • Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual objek agunan yang ditanda tangani Tergugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 20-09-2016 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 538/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 25 Maret 2013 — - PT. Toyota Astra Financial Services (PENGGUGAT) - Shelviana Asyanti Manthey (TERGUGAT)
206 — 72
  • - Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;- Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan nomor:32.Arbiter/2012/BPSK kota Medan tanggal 17 Juli 2012 tidak mengikat dan final
    TermohonKeberatan adalah pertimbangan yang tidak mengikat dan final, olehkarenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan tersebut ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini kiranya berkenan menerima permohonan keberatan Pelaku Usaha ic.Pemohon Keberatan dan selanjutnya Membatalkan Putusan Badan
    PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 32/Arbiter/2012/BPSK KotaMedan, Tanggal 17 Juli 2012, dengan amar sebagai berikut :1.Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Medan Nomor: 32/Arbiter/2012/BPSK Kota Medan, Tanggal 17 Juli2012 tidak mengikat dan final ;.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 16-12-2021 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1164/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penggugat:
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Tergugat:
1.Abu Bakar Husen
2.Muspilah
131 — 94
  • ., Notaris di Kota Bekasi sah dan mengikat secara hukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I
  • Menetapkan Akta Pengakuan Hutang No 71 Tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rika Adrianti S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi sah dan mengikat secara hukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I.
  • Menetapkan Sertipikat Hak Milik No 4549/Cimuning yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal empat februari dua ribu dua (04-02-2002), nomor 2305/cimuning/2002 seluas 72 m2 yang terletak di Perumahan Bekasi Timur Regency Jalan Murai 3 Blok H 08 No 22 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi atas nama TERGUGAT II sah dan mengikat secara hukum sebagai jaminan kepada PENGGUGAT.
  • Menetapkan Sertipikat Hak Tanggungan No 7376/2012 tanggal 24 Juli 2012 sah dan mengikat secara hukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN MANADO Nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Mnd
Tanggal 14 Januari 2016 — - Syahrir Arief MELAWAN PT. Bank Tabungan Negara(Pesero) Tbk
62 — 27
  • Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian kredit, tanpa adanya permohonan kredit dan juga tanpa adanya penandatangan akta akta, serta tanpa adanya jaminan sebagai agunan, dan tanpa adanya Surat Tanda Persetujuan tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat6.
    Arief Mahatama, yang telah menyetujui Permohonan Kredit dari Penggugat sebesar Rp 390.000.000.- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dengan bunga sebesar 19,5 % pertahun, tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat 7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Nomor : 48 /MO.II/SKB/SKR.PLK/1996 tertanggal Bulan Juli 1996 tentang Adendum Persetujuan Perpanjangan / Penambahan Modal Kerja a,n PT.Arief Mahatama, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
    .- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) ditambah dengan bungan 19,5 % pertahun, tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat.8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Akte Notaris Nomor : 102 tanggal 22 Juli 1996 tentang Addendum Persetujuan Pemberian Kredit (Perpanjangan dan Penambahan Modal Kerja), ,tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat9.
    Menyatakan Akte Notaris No. 102 tanggal 22 Juli 1996 tentang Addendum Persetujuan Pemberian Kredit (Perpanjangan dan Penambahan Modal Kerja) yang dibuat oleh Turut Tergugat I Sehingga tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat 10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pencairan Cek secara tunai langsung dari Rekening Tergugat I, tanpa melakukan pemindahbukuan kedalam Rekening milik PT Arief Mahatama tidak mengikat secara Hukum bagi Penggugat.11.
    .- (dua miliyard tujuh ratus enam belas juta rupiah) tidak mengikat secara hukum.bagi Penggugat;12. Menghukum Turut Tergugat . I, II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan takluk pada putusan ini. 13.Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 14-03-2022 — Putus : 04-07-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Plg
Tanggal 4 Juli 2022 — Penggugat:
ABDULLAH SYAHAB
Tergugat:
1.KODRIE
2.INDRA AFRIADI BIN ROMLI HADI
3.H.M. ADJAD TULUS PUTRA
4.MULADIE H. SELAN
5.M. JOHAN RATU
6.H. ZULKARIMAN BA
7.H. DJONI
8.SUNARTI
9.HERMANSYAH
10.ADE BRAJAMUSTI,
11.KASMAWATI
12.MAT RONI
13.SRI
14.HARKUM
15.TITO DALKUCI, SH
16.MA’RUF
17.SURYATI
18.YUFITA
19.JUNAIDI WINARTA
20.JOHAN TAN
21.HERRY BETTY
22.JHONSON
23.Drs. H ARMAN
24.SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA
25.SOPIAH, SE
26.ADITA WIRMAN
27.M. YUSUF
28.Drs. H. SYAIFUL ANWAR
29.MUCHTAR AHMAD
30.Drs. H. TJIK UMAR
Turut Tergugat:
30.PT. KARYA ANAK NEGERI
31.Notaris dan PPAT FITRIAR WIRAWAN, SH
32.LURAH KELURAHAN SIRING AGUNG
33.CAMAT KECAMATAN ILIR BARAT I
34.LURAH KELURAHAN GANDUS
35.LURAH KELURAHAN PULOKERTO
36.CAMAT KECAMATAN GANDUS
37.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SUMSEL
38.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
39.PT. ASRI RANCANG BANGUN SELARAS
163 — 24
  • ,M.Kn adalah SAH dan BERKEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;
4.
Tergugat X yang sebelumnya oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diregister dan diposisikan pada sebagian bidang tanah milik Penggugat yang kemudian diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah mengandung kekeliruan, cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
15.
Tergugat XVI adalah cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat ;
21. Menyatakan bahwa Tergugat XVII segala bentuk surat baik yang sudah terbit maupun yang akan terbit sebagai alas kepemilikan hak an. Tergugat XVII adalah cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat ;
22. Menyatakan Surat Pengoperan Hakan.
Tergugat XVIII Nomor : 042/IV/IB-I/96 yang terdaftar pada Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat ; bahwa Tergugat XVIII segala bentuk surat baik yang sudah terbit maupun yang akan terbit sebagai alas kepemilikan hak an. Tergugat XVIII adalah cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat ;
23.
Tergugat XXI yaitu Surat Pengoperan Hak Nomor : 140/IV/IB-I/1992 dan Surat Pengoperan Hak Nomor : 03/IV/IB-I/1992 yang terdaftar pada Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat ;
26. Menyatakan bahwa Tergugat XXII segala bentuk surat baik yang sudah terbit maupun yang akan terbit sebagai alas kepemilikan hak an. Tergugat XXII adalah cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat ;
27.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-04-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 14 Juli 2014 — DEVIYAN, dkk. ; Lawan ; PT. PANACIPTA SEINAN COMPONENTS
92 — 40
  • M E N G A D I L IDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSI- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;- Menyatakan perjanjian bersama yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2012 adalah demi hukum tidak mengikat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;- Menyatakan perjanjian bersama
    pada tanggal 30 Juli 2012 batal demi hukum dan tidak mengikat manajemen PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 296/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 6 Desember 2018 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) PERIODE 2016-2020 X DR. ANTON LESIANGI, S.E.Cs
447 — 181
  • Menyatakan Akta No.5 tanggal 07 Pebruari 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan Sigit Siswanto Notaris di Kota Depok bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;5.
    Menyatakan keputusan-keputusan, berupa :- Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia No. 001/PB/LEMKARI/2712/VII/2017, tertanggal 05 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;- Susunan Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia Masa Bakti 2017-2022 yang dibuat dan ditetapkan oleh TERGUGAT II, tertanggal 04 September 2017 ;Bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;6.
    Menyatakan Konggres Luar Biasa Lembaga Karate-Do Indonesia di Sidoarjo tanggal 6 Agustus 2017 bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;7.
    Menyatakan seluruh perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mengatasnamakan Lembaga Karate-Do Indonesia atas dasar Konggres Luar Biasa Lembaga Karate-Do Indonesia di Sidoarjo tanggal 6 Agustus 2017 bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;8.
    Menyatakan seluruh keputusan-keputusan dan/atau surat-surat lainnya yang mengatasnamakan Lembaga Karate-Do Indonesia yang dibuat oleh Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;9.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Wanprestasi
Register : 02-10-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 923/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi :

    - Menolak eksepsi Tergugat ;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengosongkan Objek Sengketa sebagaimana telah dipeijanjikan dalam Akta Perjanjian Pengosongan Bangunan Tanggai 11 Desember 2015 Nomor 20 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, sebagai tindakan WANPRESTASl;
    3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jual Beli No
    .243/2016 tertanggal 20 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
  • Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 10 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
  • Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pengosongan Bangunan No. 20 tanggal 11 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pemenuhan
Pengadilan PN LUWUK Perdata Tanah
Register : 09-06-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN LUWUK Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Lwk
Tanggal 13 April 2016 — Perdata - WEMFRIED TANASA - Hj. WAHIDAH M. ALI
124 — 14
  • PANSE dengan MASUDHA CHOTTA berdasarkan Akta Jual Beli No.104/I1/1988 yang dikeluarkan PPAT Wilayah Kecamatan Luwuk pada tanggal 27 Februari 1988 adalah sah dan mengikat secara hukum;3. Menyatakan jual beli antara MASUDHA CHOTTA dengan WEMFRIED TANAKA berdasarkan Akta Jual Beli No.37/IX/1988 yang dikeluarkan PPAT wilayah Kecamatan Luwuk Tanggal 29 September 1988 sah dan mengikat secara hukum;4. Menyatakan obyek sengketa adalah milik Penggugat;5.
    Menyatakan secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat atas objek sengketa;7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangan Tergugat maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara (Polisi,TNI, dsb);8.
    putusan ini,apabilatidak dipatuhi Tergugat maka dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.250.000, (Dua Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) untuk setiap hari kelambatan dalam mematuhi putusan terhitungHalaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Lwksejak putusan ini dinyatakan, sampai dengan perkara ini mempunyai putusanyang berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara1.2.10.11.12.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan mengikat
    dalilsangkalannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalilsangkalannya, sedangkan terbukti obyek sengketa adalah merupakan milikPenggugat, maka perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpaizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatanPenggugat sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang mohon dinyatakansah dan mengikat
    PANSE dengan MASUDHA CHOTTA berdasarkan Akta Jual BeliNo.104/11/1988 yang dikeluarkan PPAT Wilayah Kecamatan Luwuk padatanggal 27 Februari 1988 dinyatakan Sah dan Mengikat secara hukum, olehHalaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Lwkkarena jual beli tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum, makapetitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang mohon agar jualbeli antara MASUDHA CHOTTA dengan WEMFRIED TANAKA berdasarkanAkta
    Jual Beli No.37/IX/1988 yang dikeluarkan PPAT wilayah KecamatanLuwuk Tanggal 29 September 1988 Sah dan Mengikat secara hokum, olehkarena jual beli tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum, makapetitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang mohon agar obyeksengketa dinyatakan adalah milik Penggugat, oleh karena sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut di atas bahwa obyek sengketa adalah milikPenggugat, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;Menimbang
    Menyatakan secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat suratsurat yang diterbitkan oleh Tergugat atas objeksengketa;7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepadaPenggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik daritangan Tergugat maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlusecara paksa dengan bantuan alatalat negara (Polisi, NI, dsb);8.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 24-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Tpg
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon:
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam
175 — 54
  • Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : 017.KP.HIU.04/PSDKP.3/PP.520/XI/2017 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

    3.

    Menyatakan Penyitaan yang dilakukan atas barang dan dokumen milik atau dalam penguasaan Pemohon oleh Termohon Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

    4.

    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.SIDIK 02.ak/PPNS-KAN/Lan.2/PP.520/XI/2017 yang menjadi dasar Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

    5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan, Penyitaan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;

    6.

    Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014yang telah mengikat dan memberikan batasan konstitusional terhadappenerapan ketentuan pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP mengenai siapa yangberwenang mengajukan praperadilan, maka PEMOHON dan PenasehatHukum PEMOHON memiliki kewenangan dan dasar hukum untukmengajukan Permohonan Praperadilan terhadap upaya paksa berupaPenangkapan, Penyitaan dan Penetapan Tersangka/Pemohon olehTERMOHON di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai upaya hukumuntuk
    HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan;Pasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidakmemiliki Kekuatan hukum mengikat
    satu) alat bukti yang sah baik berupa keterangan saksi,keterangan ahli, Surat, petunjuk atau keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa mengenai pembuktian ini selanjutnya dalamPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 memuat kaidah hukumyaitu frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21Ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat
    Menyatakan Penyitaan yang dilakukan atas barang dan dokumen milik ataudalam penguasaan Pemohon oleh Termohon Penyidikan yang dilaksanakanHalaman 71 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN Tpgoleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan olehkarenanya Penetapan aquo tidak mempunyal kekuatan mengikat ;4.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK 02.ak/PPNSKAN/Lan.2/PP.520/XI/2017 yang menjadi dasar Pemohon ditetapkansebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, danoleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkanlebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan, Penyitaandan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;6.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 30-05-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 21-06-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Plk
Tanggal 20 Juni 2022 — Pemohon:
Zet Londong Tasik Pasoloran
60 — 23

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.03/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan TERMOHON adalah tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
    3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor Nomor
    : S.Tap.03/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/S/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Termohon adalah Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
  • Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.
    Kap.03 /BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/S/5/2022, tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan Termohon adalah Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
  • Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.
    Han.03/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/S/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan Termohon adalah Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
  • Menyatakan Tindakan Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan Termohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  • Memerintahkan Termohon membebaskan Pemohon dari Tahanan segera setelah Putusan ini dibacakan;
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan:
Pengadilan PN JAKARTA UTARA
Register : 08-05-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 178/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 25 Nopember 2015 —
27 — 10
  • Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 0005/KPR/BMD 202/2013 tertanggal 22 Oktober 2013;4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kredit Nomor 51 tanggal 22 Oktober 2013;5. Menyatakan sah dan mengikat Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 22 Oktober 2013;6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 196/2013 tanggal 17 Desember 2013;7.
    Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kredit Nomor 51 tanggal22 Oktober 2013;4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor 52tanggal 22 Oktober 2013;5. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 196/2013 tanggal 17 Desember 2013;6.
    Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 0005/KPR/BMD202/2013 tertanggal 22 Oktober 2013;4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kredit Nomor 51 tanggal22 Oktober 2013;5. Menyatakan sah dan mengikat Pengakuan Hutang Nomor 52 tanggal 22Oktober 2013;6. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 196/2013 tanggal 17 Desember 2013;7.
    Penalty = Rp. 58.648.660,27,Karena terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi dan pula Tergugat tidakpernah membatahnya maka berlaku Asas Pacta Sunt Servanda sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu bahwa semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi yang membuatnya,artinya dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itumenimbulkan kekuatan yang mengikat sebagaimana layaknya Undang Undang.Dengan demikian tuntutan tersebut layak dan pantas