Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat PertamaPengadilan Negeri Kendari dalam putusannya pada halaman 9yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelasmengenai obyek gugatan yang dimaksud dalam perkara aquodimana dalam gugatan tidak menguraikan secara jelas danterperinci perbuatan wanprestasi apa yang dilakukan olehTergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan, sebab telahdidalikan dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugatpada poin

Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapatdengan pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama PengadilanNegeri Kendari pada halaman 10 sepuluh putusan aquo yangmenyatakan gugatan penggugat tidak menguraikan mengenalperan tergugat apakah sebagai peminjam atau sebagai orangyang ingin memperbaiki mobil;Bahwa Terbanding semula Tergugat menguasai mobil ToyotaHilux double cabin DD 8646 QA milik Pembanding semulaPenggugat dalam keadaan baik dan dalam penguasaan mobiltersebut Terbanding semula Tergugat

memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Januari 2016Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Kdi dan telah pula membaca sertamemperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukanPembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada halhal yangbaru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama olehkarena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan

Bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan luas tanah + 600 m?sebagian tanah a quo seluas + 265 m? dikuasai Penggugat dan sebagiantanah sengketa seluas + 251 m* Penggugat dalilkan Para Tergugat yangmenguasai secara melawan hukum dengan cara mendirikan rumah, namundalam hal ini tidak diuraikan Tergugat siapa yang menguasai + 251 m?

Nomor 43 K/PDT/2013tanah tersebut Penggugat tidak pernah keberatan dan objek tanah tersebutbagian dari Persil Nomor 36 SII, Kohir Nomor 984 Cl, dengan demikian tentusaja memiliki perbedaan status daripada riwayat tanah tersebut sehinggagugatan Penggugat keliru dan tidak benar serta salah kaprah, untuk itumohon Ketua/Majelis Hakim kiranya seluruh dalil gugatan Penggugat ditolakdan/atau setidaktidaknya tidak dapat diterima demikian halnya dalil gugatanPenggugat juga menguraikan bahwa Tergugat tidak

Daima dengan adanyaperbedaan batas tanah dan luas tanah tentu saja gugatan Penggugat keliruserta tidak benar;Bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan luas tanah + 600 msebagian tanah a quo seluas + 265 m? dikuasai Penggugat dan sebagiantanah sengketa seluas + 251 m* Penggugat dalilkan Para Tergugat yangmenguasai secara melawan hukum dengan cara mendirikan rumah, namunHal 13 dari 27 hal. Put. Nomor 43 K/PDT/2013dalam hal ini tidak diuraikan Tergugat siapa yang menguasai + 251 m?

Daima sehingga gugatan Penggugat kelirudan salah alamat;Bahwa setelah mempelajari batas tanah yang dikemukakan dalam gugatanPenggugat serta Persil dan Kohir tersebut Tergugat III membantah secarategas bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar karena perbedaan batastanah yang dikuasai Tergugat Ill sangat berbeda yang mana Penggugattelah menguraikan sebelah Utara Jalan Bonto Mene Nomor 1, sebelahTimur Andi Ridal padahal rumah H. Siti Dinging yang sebenarnya masihtanah Hj.

IdrisYahya, dengan adanya perbedaan batas tanah dan luas tanah tentu sajagugatan Penggugat keliru serta tidak benar;Bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan luas tanah + 600 m?sebagian tanah a quo seluas + 265 m? dikuasai Penggugat dan sebagiantanah sengketa seluas + 251 m* Penggugat dalilkan Para Tergugat yangmenguasai secara melawan hukum dengan cara mendirikan rumah, namundalam hal ini tidak diuraikan Tergugat siapa yang menguasai + 251 m?

Bosowa Berlian Motor Cabang Baubausebagaimana uraian dalam surat dakwaan Penuntut Umum halaman 2 alineake3 angka 1.Bahwa Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa menguraikan kalau kerugianPT.

Bahwa JaksaPenuntut Umum menguraikan dalam surat dakwaan perihal uraian tabel 1 (Satu)kolom 3 (tiga) sebagai No.

Bosowa BerlianMotor Cabang Baubau dalam melaksanakan tugasnya karena dalam dakwaanPenuntut Umum menguraikan ada hubungan pekerjaan antara terdakwa dengan PT.Bosowa Berlian Motor Cabang Baubau;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangan di atas, MajelisHakim berpendapat memang benar Penuntut Umum sudah menguraikan rumusantindak pidana yang dilanggar terdakwa yakni pasal 374 KHUP akan tetapi uraianCaracara terdakwa melakukan perbuatannya sangat sumir dan sifatnya umum,bahkan lebih banyak

Dengan demikian nilai kerugianyang dimaksud dalam surat dakwaan sebesar Rp 806.289.764,00 adalah tidak jelassumbernya.Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan tersebut, Penuntut Umummemberikan pendapat, Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa menguraikan kalaukerugian PT.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam surat dakwaanperihal uraian tabel 1 (Satu) kolom 3 (tiga) sebagai No.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohondiwakili kKuasanya menghadap di muka sidang, selanjutnya suratpermohonan Pemohon dibacakan dimana isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Ketua Majelis kemudianmenjelaskan kepada Pemohon sebagai berikut : Bahwa permohonan Pemohon menguraikan bahwa antara PemohonXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah suamiistri dan dalam perkawinannya

keduaorang tua almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia 2020, makaanakanaknya mewarisi orang tuanya atau sSaudarasaudara darialmarhumah XXXXXXXXXXXX, termasuk sebagai ahli waris jika keduaOrang tuanya sudah meninggal dan almarhumah tidak dikaruniai anak.Sementara dalam permohonan Pemohon, sama sekali tidak menyinggungapakah almarhumah mempunyai saudara atau tidak; Bahwa oleh karena ayah dan ibu dari almarnumah XXXXXXXXXXXxX,tidak dimasukkan sebagai ahli waris, demikian pula permohonan Pemohontidak menguraikan

ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewarisalmarhumah XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 14 Agustus2019;Menimbang, bahwa dengan berdasar permohonan Pemohon bahwaketika almarhumah XXXXXXXXXXXX, meninggal pada tanggal 14 Agustus2019, kedua orang tuanya masih hidup karena ayahnya bernamaXXXXXXXXXXXX, meninggal pada tanggal 11 Mei 2020 dan ibunyabernama XXXXXXXXXXXX, meninggal pada tanggal 25 Oktober 2020 dankedua orang tuanya tersebut tidak dijadikan sebagai ahli waris, demikianpula permohonan Pemohon menguraikan

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I serta bukti-bukti dari Penggugat dan Para Tergugat, dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding /Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, JawabanTergugat serta buktibukti dari Penggugat dan Para Tergugat, dihubungkandengan memori banding dari Pembanding /Penggugat dan Kontra MemoriBanding dari Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II / TergugatIl, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkanputusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbanganpertimbanganHalaman 10 dari 12 halaman Put No. 39/PDT/2017/PT JMBhukumnya telah memuat dan menguraikan

Namun dalam surat bandingnPemohon Banding hanya menguraikan halhal yang berkaitan dengan prosedur atas penerbitan ketepajak/Keputusan keberatan;: bahwa Pemohon Banding sangat tidak menyetujui pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwaPemohon Banding hanya menguraikan halhal yang berkaitan dengan prosedur atas penerbitan KetPajak/Keputusan Keberatan.

Dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding telah menguraikan arguiyang juga menjelaskan halhal yang berkaitan dengan materi pokok sengketa yang diajukan bandin: bahwa Surat Banding Nomor: 131/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani Sdr.

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel)Mengenai Dalil (Posita) Gugatan Penggugat Butir 4, Butir 5, Butir 6,Butir 8, Butir 11, Butir 20, Butir 21, Butir 22, Butir 34, Butir 45, Butir46 Yang Pada Intinya Hanya Menguraikan Secara Umum TentangPerjanjian Atau Perjanjian Sub Distributor Dan Syarat Syarat DanKetentuan Ketentuan Namun Tidak Menguraikan Secara Rinci DanJelas Tentang Perjanjian Perjanjian Serta Syarat Syarat DanKetentuan Ketentuan Yang Dimaksud Secara Spesifik Baik TentangNomor

Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat butir 5 tersebut, ParaPenggugat tidak menguraikan secara jelas tentang bentuk riilnyaHal. 23 dari 60 hal. Put.No.225/Pat.G/2019/PN. Jkt. Brt. 20.21.22.pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat seperti apa danbagaimana;19.2.

namun tidak menguraikan secara jelas dan tegas sertaspesifik tentang Perjanjian atau Penunjukan seperti apa danbagaimana yang menurut Para Penggugat telah dilanggar atau lalaidilaksanakan (wanprestasi) oleh Tergugat;24.

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur Obscuur Libel)Mengenai Dalil (Posita) Gugatan Penggugat Butir 4, Butir 5, Butir 6, Butir8, Butir 11, Butir 20, Butir 21, Butir 22, Butir 34, Butir 45, Butir 46 YangPada Intinya Hanva Menguraikan Secara Umum Tentang "Perjanjian AtauPerjanjian Sub Distributor" Dan "Syarat Syarat Dan Ketentuan KetentuanNamun Tidak Menguraikan Secara Rinci Dan Jelas Tentang PerjanjianPerjanjian Serta Syarat Syarat Dan Ketentuan Ketentuan Yang DimaksudSecara Spesifik Baik

Alasanalasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiridari dua bagian:1) Bagian yang menguraikan~ kejadian atau peristiwanya(fetelijkegronden);2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden);c.

danseterusnya dalam surat gugatan bertanggal 10 Desember 2011 dalamperkara iniMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel):Bahwa setelah Tergugat II menelaah posita dan petitum gugatan Penggugat,maka pada akhirnya Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugattersebut patut untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas(obscuur libel), Karena:1.Penggugat tidak menguraikan

Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan umur dan pekerjaandari para pihak Tergugat , karena dari gugatan Penggugat tersebuttidak diketahui apakah mereka (Para Tergugat ) telah dewasa ataubelum (dibawah umur);. Kemudian alamat Para Tergugat ternyata dari laporan Kepala Desasetempat ternyata yang benarbenar beralamat seperti yangHal. 7 dari 20 hal.

Tagor Sibarani, anak dan seterusnya selaku Tergugat III;Dan seterusnya;Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena: Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentang kapanPenggugat melakukan transaksi jual beli atas tanah perkara denganalm. Kalifa Kahar Sibarani?

; Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentang alas hak jualbeli tersebut apakah diperbuat dihadapan Camat atau Notaris/PPATatau hanya didepan Kepala Desa, surat/aktanya Nomor, tanggal, bulandan tahun berapa?; Penggugat dalam gugatannya tidak secara tegas menguraikan tentangluas tanah yang dibeli dari alm.

Kalifa Kahar Sibarani (linat gugatanPenggugat tidak ada posita yang secara tegas menguraikan hal itu); Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan tentang sejak kapanPenggugat menguasai tanah perkara dan sejak kapan pula adasengketa di lapangan dengan Tergugat II?; Petitum gugatan Penggugat point 3 kabur dan tidak jelas karenaPenggugat tidak menjelaskan dasar/alas hak kepemilikkan Penggugatatas tanah perkara;Hal. 8 dari 20 hal.

Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Error in Persona);2.1,2.2.2.3.Bahwa, Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya jikaTergugat II dan Tergugat Ill, bersamasama dengan Tergugat padatahun 2007 berdasarkan keterangan dari penduduk setempat telahmenguasai tanah objek perkara seluas + 103 (seratus tiga) hektar.Terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, KabupatenLabuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, KabupatenLabuhanbatu Utara) tanpa menelaah dengan hatihati kebenaranketerangan

Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (EksepsiDisqualifikasikan);3.1.Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara a quo,telah menguraikan bahwasanya Penggugat disamping bertindakuntuk dirinya sendiri juga berkedudukan sekaligus kuasa dariSelamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail dan R.R.Sri Rumanti, oleh karena pendelegasian hukum secara SubstitusiHal. 13 dari 43 hal. Put.

Bahwa, Penggugat menguraikan dalam gugatannyamengenai luas dan batasbatas dari masingmasing tanahHal. 14 dani 43 hal. Put. Nomor 2068 K/Pdt/2017yang di klaim sebagai milik Penggugat dan ke9 (sembilan)warga masyarakat yaitu Selamat, Krisman, Murni, Lucius,Asni, Juli, Johanes, Ismail dan R.R.

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas danlengkap mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat Il dan Tergugat Ill dalam dalil gugatannyadimaksud, dimana seharusnya Penggugat menguraikan dariluas Objek Tanah terperkara seluas + 103 Ha (lebih kurangseratus tiga hektar) tersebut;4.3.2.

, sehingga mengakibatkanketidakjelasan perolehan atas tanah terperkara dimaksud;Tentang Tidak Jelasnya Luas Masingmasing Tanah Yang DikuasaiOleh Para Tergugat;Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas danlengkap mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill dalam dalil gugatannya dimaksud,dimana seharusnya Penggugat menguraikan dari luas objek tanahterperkara seluas + 103 Ha (lebin kurang seratus tiga hektar)tersebut:Bahwa dengan tidak diuraikan oleh Penggugat

itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Dalam KonpensiDalam eksepsiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 April 2012Nomor:06/Pdt.G/2011/PN.TDN, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamatentang eksepsi, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini ;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 April 2012No.06/Pdt.G/2011/PN.TDN, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamatentang pokok perkara oleh karena dalam pertimbangan pertimbanganhukumnya telah cermat dan menguraikan

pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini ;Dalam RekonpensiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 April 2012No.06/Pdt.G/2011/PN.TDN, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamatentang rekonpensi oleh karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnyatelah memuat dan menguraikan

Menimbang, bahwa sebagai bukti adanya perkawinan sah sebagaimanadiuraikan di atas harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan/atauPenetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (vide, Pasal 7ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan sahsebagaimana pertimbangan di atas dinyatakan sebagai anak sah, sesuaidengan Pasal 42 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita gugatannya ternyatatidak menguraikan

Hardewi Sanger yang menurut dalilPembanding sebagai orang tua kandungnya, dicatatkan di Kantor UrusanAgama mana, dan tidak mencantumkan surat bukti perkawinan orang tuanyatersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, serta Pembandingjuga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas perkawinan orang tuanyatersebut (jika tidak dicatatakan di KUA), apakah telah memperoleh buktiPenetapan Itsbat Nikah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pembanding dalam posita gugatannya juga tidaklengkap

dan sempurna dalam menguraikan ahli waris dari perkawinanalmarhum H.

Jaksa Penuntut Umum tidakdiuraikan perbuatan materiil tentang unsur kesengajaan yang dilakukanoleh Terdakwa untuk memberikan keterangan palsu, tetapi PenuntutUmum hanya menguraikan bahwa Terdakwa dalam keterangannya telahmenyampaikan fakta pelaksanaan eksekusi atas tanah berdasarkanPutusan Perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 tanggal 10 Desember 1991tidak bersesuaian dengan isi dari putusan tersebut dan berbeda denganBerita Acara Penyerahan yang dibuatkan oleh Terdakwa sendiri selakupetugas Juru Sita pada

dimana undangundang menentukan supaya memberikanketerangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepadaketerangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsudiatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun olehkuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,Bila kita rinci secara teliti kutipan diatas telah dengan jelas dan meyakinkanbahwa dakwaan kami penuntut umum telah memenuhi ketentuan17sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b, mengingatdakwaan telah menguraikan

yang menyatakan penuntutumum telah keliru menerapkan pasal 242 KUHP karena tidak adanyapenetapan Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.Selanjutnya dengan tetap konsisten terhadap alasan pengajuan keberatan(eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 Ayat (1) KUHAP, kamiPenuntut umum merasa tidak perlu menanggapi kseluruhan keberatandalam eksepsi penasehat hukum terdakwa terhadap halhal yang menurutkami yang telah masuk dalam materi perkara seperti diantaranya saudarapenasehat hukum terdakwa telah menguraikan

pembahasan mengenairumusan delik dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yakni unsur kesengajaanyang seharusnya kita bahas dalam pembuktian nanti baik dalam persidanganmaupun dalam tuntutan Penuntut umum, terlebih yang dimaksud dalam pasal143 ayat 2 hurup b hanya mengatur tentang Uraian secara jelas, cermatdanlengkapmengenaitindak pidanayang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidanaitu dilakukan , kaitanya21dengan perkara Aquo kami Penuntut umum telah dengan menguraikan tindakpidana yang

secara jelas, cermat danlengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan serta kami penuntutumum juga telah menguraikan waktu dan tempat pidana dilakukan,sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakandakwaan penuntut umum harus dibatalkan tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan.27Lebih lanjut dapat kami simpulkan juga bahwa saudara Penasehathukum dalam uraiannya, yang substansial adalah keberatan atasterjadinya kesalahan dalam penerapan hukum sehubungan denganpenerapan pasal 242 KUHP

No. 16 K/Pdt/201 1Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :TeGugatan penggugat Dinilai Kabur dan Tidak Jelas ( Obscuur Libel)Bahwa atas formulasi gugatan Penggugat dalam perkara tidak jelas dankabur, dikarenakan di bagian posita Penggugat menguraikan peristiwahukum yang tidak ada korelasinya dengan perbuatan melawan hukum,dimana Penggugat di bagian perbaikan gugatannya menguraikan telahmembatalkan Ikatan Jual

Atas ketidakjelasan Penggugat menguraikan formulasi gugatannya membuktikan atasgugatan dalam perkara ini dinilai tidak jelas dan kabur (obscuur libel),sehingga dapat berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima olehMajelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini..

Namun, dalam gugatannyaPenggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang telahdilakukan oleh Para Tergugat.Bahwa baik dalam posita gugatan maupum perbaikan gugatannya,Penggugat justru hanya menguraikan mengenai kerugian yangdiderita olen Penggugat karena adanya pembatalan jual beli antaraPenggugat dengan Sdr. Pohan dan Irwan Wijaya.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan cacatformil karena tidak cermat dan tidak jelas dalam menguraikan gugatan,hal ini dapat terlihat dari format gugatan yaitu tentang hal gugatan yangditulis dengan gugatan warisan tetapi dalam uraian posita diuraikantentang perbuatan melawan hukum;Halaman 8 Putusan Nomor 490/Pdt/2018/PT SMG..

Bahwa gugatan Para Penggugat jelasjelas tidak memenuhi persyaratansebuah gugatan karena tidak menguraikan secara jelas dasar gugatan(grondslag van de lis), yang semestinya menguraikan hubungan hukum(rechtsverhouding), antara Para Penggugat dengan materi objek sengketadan selanjutnya menguraikan hubungan hukum objek sengketa denganPara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga menyebabkan gugatancacat formildan kabur (obscuur libel);.

Bahwa Para Penggugat juga tidak bisa menguraikan secara sistematistentang objek sengketa karena tidak menyebutkan batas batas tanahyang menjadi objek sengketa sehingga akan menyulitkan ketika akandilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan yurisprudensiHalaman 9.

Bahwa ketidaksinkronan gugatan Para Penggugat juga dapat dilihat dariuraian posita gugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan tentangganti kerugian tiba tiba dalam petitum angka 8 menyatakan menghukumPara Tergugat untuk membayar biaya kerugian karena keterlambatanmengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, itupuntidak dijelaskan minta ganti rugi berapa?

Bahwa terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat tidakjelas dalam menguraikan harta peninggalan dari almarhum H. Kayin danalmarhnumah Hj. Kusnipah. Para Penggugat hanya menyebut Semasahidupnya almarhum H. Kayin dan almarhumah Hj. Kusnipah disampingHalaman 15.

tidak memiliki izin di kompleks terminal 42 ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaGorontalo Nomor : 1998 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008, tentangPembongkaran Bangunan yang tidak memiliki izin di kompleks terminal 42 ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Bahwa atas gugata Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut :1.2.Eksepsi mengenai kewenangan pengadilan (eksepsi kompetensi absolut) ;Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan

tentang dalildalil yangmenjadi dasar hukum mengenai : kewenangan pembuatan keputusan TataUsaha Negara yang menjadi obyek sengketa, prosedur formal pembuatankeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, prosedurmaterial pembuatan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyeksengketa ;Bahwa gugatan Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakantindakan faktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan

Gugatan kurang dasar hukum ;Gugatan Penggugat tidak menguraikan dalildalil yang menjadi dasarhukum mengenai : kewenangan pembuatan keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi obyek sengketa, prosedur formal pembuatankeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, prosedurHal. 5 dari 8 hal. Put.

Nomor 268 K/TUN/2010material pembuatan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyeksengketa ;Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakan tindakanfaktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan Tata Usaha Negara, sehingga menyebabkan gugatanPenggugat kurang dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ;b.

Pembacaan keberatan yang diajukan oleh Dibya SistaArumadatu, SH, Lettu Chk NRP 11080134651285 selaku PenasihatMenimbangHukum di depan sidang Pengadilan yang pada pokoknya sebagaiberikut :2.Keberatan Penasihat Hukum.Bahwa surat dakwaan yang dibacakan Oditur tanggal14 Juni 2014 tidak menguraikan fakta secara cermat danjelas serta lengkap sebagaimana terjadinya tindak pidanaPenyalah gunaan Narkotika bagi diri sendiri, yangdidakwakan kepada Terdakwa.Karena itu Penasihat Hukum memohon :a.

Bahwa Oditur Militer telah begitu cermat, jelaslengkap dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa, karena pada saat di lakukan pemeriksaanurine di Makodam VI/Mlw telah disebutkan waktu tempat danjam secara cermat, jelas dan lengkap dan Penasihat Hukumdalam Eksepsinya sudah masuk dalam pokok perkara yangbukan diperiksa.b. Karena itu Oditur Memohon :1. Menyatakan menolak Eksepsi PenasihatHukum Terdakwa2. Menyatakan berwenang memeriksa danmengadili perkara ini.3.

Pengertianmengenai Tindak Pidana harus menguraikan unsurunsurtindak pidana termasuk meliputi cara tindak pidana dilakukanoleh Terdakwa, dan menyebut waktu dan tempat TindakPidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalamDakwaan Oditur Militer, Oditur Militer tidak menguraikansecara lengkap dan jelas unsurunsur Tindak Pidanatermasuk meliputi cara Tindak Pidana dilakukan olehTerdakwa, dan tidak menyebut waktu dan tempat tindakPidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga DakwaanMenimbangMenimbangMenimbangOditur

dipenuhi atau tidak,Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci pada posita gugatan;Bahwa begitu juga petitum 4 yang menyatakan: Menyatakan menuruthukum bahwa pencabutan secara sepihak oleh Para Tergugat s/d XI danseterusnya harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikansecara tegas dan rinci kenapa dan apa sebabsebab Akta tersebut harusdinyatakan batal menurut hukum dan apakah syarat perjanjian tersebuttelah dipenuhi

atau tidak oleh PenggugatPara Tergugat, Penggugat jugatidak menguraikan secara rinci pada posita gugatan, (vide YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975);Bahwa begitu juga petitum 5 yang menyatakan: Menyatakan tetap syahmenurut hukum surat kuasa dan seterusnya harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidakmenguraikan secara tegas dan rinci dalam posita gugatan, kenapa sebabsebab surat kuasa tersebut harus dinyatakan sah

dan apakah syaratperjanjian tersebut telah dipenuhi atau tidak, Penggugat juga tidakmenguraikan secara rinci pada posita gugatan;Bahwa petitum 6 yang menyatakan: Menghukum dan memerintahkankepada Para Tergugat s/d XI secara tanggung renteng dan seterusnyaharus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenaPenggugat tidak menguraikan secara tegas dan rinci dalam posita gugatan,kenapa sebabsebab Akta perjanjian tersebut harus dinyatakan sah danapakah syarat perjanjian tersebut

telah dipenuhi atau tidak oleh Penggugatdan apa langkah2 Penggugat untuk menyelesaikan kasus tersebut danberapa biayanya, Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci padaposita gugatan;Bahwa petitum poin 7 yang menyatakan: Menyatakan menurut hukumbahwa apabila Para Tergugat s/d XI tidak bersedia dan seterusnya harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenaHal. 9 dari 22 hal.

Putusan Nomor 2086 K/Pdt/201412.13.14.15.Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan rinci dalam posita gugatan,dan selain itu amar putusan pengadilan harus jelas dan tegas (final, konkrit)tidak boleh multi tafsir serta berobentuk kalimat perintah, selain ituPenggugat juga tidak menguraikan secara rinci pada posita gugatan;Bahwa petitum poin 8 yang menyatakan: Menghukum dan memerintahkankepada Para Tergugat s/d XI atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dan seterusnya harus ditolak atau setidaktidaknya

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan danpertimbangan hukum sebagai berikut :e Dalam posita gugatan Penggugat, mendalilkan bahwa tergugat I telahbeberapa kali meminjam uang untuk modal usaha kepada Penggugat, akantetapi Penggugat tidak mampu menguraikan perihal tanggal berapa danberapa uang pinjaman tergugat I pertama sekali, berapa dan tanggal berapapinjaman Tergugat I yang kedua kali dan berapa pula pinjaman tergugat Iyang ketiga kalinya dan seterusnya hingga mencapai

total pinjaman sebesarRp. 927.620.000, ;e Dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan, keuntungan apa yang didapatpenggugat atas uang yang dipinjamkan Penggugat kepada tergugat I kapandikembalikan dan bagaimana proses pengembaliannya, apakah secaramengangsur atau sekaligus ;e Dalil gugatan Penggugat posita atau 3 maupun dalam dalil gugatanPenggugat lainnya, Penggugat tidak menguraikan secara tegas kedua unitrumah tersebut apakah sudah diserahkan atau masih akan diserahkan, apakahhanya terhadap kedua

unit rumahnya saja atau termasuk tanah dimana keduaunit rumah tersebut didirikan dan selanjutnya terhadap kedua unit rumahtersebut Penggugat tidak menguraikan secara tegas milik siapa rumahtersebut, apakah milik tergugat I ?

gugatannya12Penggugat tidak mampu menyebutkan tanggal berapa dan berapa uangpinjaman tergugat I pertama sekali, berapa dan tanggal berapa pinjamanTergugat I yang kedua kali dan berapa pula pinjaman tergugat I yang ketigakalinya dan seterusnya hingga mencapai total pinjaman sebesar Rp.927.620.000, sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita I ;Bahwa mengingat jumlah uang pinjaman Tergugat I sebagaimana dalamdalil gugatannya posita yakni sebesar Rp. 927.620.000, namun Penggugattidak ada sama sekali menguraikan

perihal tanggal berapa dan berapauang pinjaman tergugat I yang dipinjam oleh tergugat, tetapi Penggugathanya menyebutkan total pinjaman sebesar Rp. 927.620.000, Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menguraikan keuntungan yangdidapat Penggugat atas uang yang dipinjamkan Penggugat dan bagaimanaproses pengembaliannya ;e Bahwa penggugat tidak menguraikan secara tegas kedua unit rumahtersebut apakah sudah sudah diserahkan atau masih akan diserahkan danrumah tersebut milik siapa apakah tergugat I atau

Tidak cermat dalam menguraikan unsur delik perbuatan yangdilakukan Terdakwa dan Terdakwa II dalarn Dakwaan Kesatumaupun dalam Dakwaan Kedua adalah sama dan tidak memilikiperbedaan alias copy paste;Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaituDakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.

296/BNANG/08/2008 tanggal 28 Juli 2008 pada DakwaanKesatu dan Dakwaan Kedua adalah merupakan "Dakwaan tidakjelas";a.Dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua saudaraJaksa Penuntut Umum dalam menguraikan perbuatan MaterilTerdakwa dan Terdakwa II adalah lebih menonjolkan uraianperbuatan Materil atas tindak pidana perusakan (pasal 412KUHPidana) dari pada uraian perbuatan materil tindak pidanapenyerobotan tanah (Pasal 385 KUH Pidana) yang dilakukanTerdakwa dan Terdakwa II sehingga Jaksa Penuntut Umumdalam

Akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan Jaksa BatalDemi Hukum" (Varia Peradilan Majalah Hukum tahun VII No.73,Oktober 1991, hal 86);Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidakmencantumkan secara jelas dan tegas siapa yang dimaksuddengan saksi pelapor/korban;Dalam Surat Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, saudaraJaksa Penuntut Umum telah menguraikan Pihak Kelompok sdr.Drs. H. M.

Ali Noer sebagai Pelapor, in casu Jaksa PenuntutUmum raguragu dan tidak jelas menguraikan tanahtanah siapasaja yang telah dikelola, diserobot atau dijual Terdakwa kepadaTerdakwa Il dan apa dasar kepemilikan atau alas hak pihakkelompok Sdr.Drs.H.M.Ali Noer sebagai Pelapor secara satupersatu sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur(obscuur libel) dan konsekuensinya Surat Dakwaan Batal DemiHukum,;Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidakmencantumkan berapa besarnya kerugian yang diderita

Tindak pidana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebutadalah merupakan tindak pidana formil, sehingga Jaksa PenuntutUmum harus menguraikan secara jelas besarnya kerugian yangdiderita saksi Pelapor akibat Perbuatan Terdakwa dan Terdakwall, dengan tidak dirincinya atau tidak jelasnya kerugian saksiPelapor menyebabkan* dakwaan kabur dan Surat Dakwaan harusbatal demi hukum;Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.296/Pid.B/2008/PN.BKN, tanggal 3 September 2008 yang amar

Skynindo.Bahwa seharusnya GUGATAN ini diajukan oleh TV Formosa sendiriBUKAN PENGGUGAT dalam perkara ini.Bahwa berdasarkan dalildalii PENGGUGAT yang menyatakan padapokoknya bahwa TERGUGAT tanpa jijin dengan itikad tidak baik danmelawan hukum telah menyiarkan dan/atau mendistribusikan siaransiaranskynindo milik PENGGUGAT selaku pemegang hak siar serta dalildalilmengenai itikad tidak baik dan melawan hukum TERGUGAT yangmengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dengan dalil daligugatan yang tidak menguraikan

ADANYA KERUGIAN PADA DIRI PENGGUGAT ADALAH TIDAK BENARBerdasarkan halhal tersebut diatas, terbukti bahwa TERGUGAT tidakmelakukan iktikad tidak baik dan tidak pernah melakukan perbuatanyang bersifat melawan hukum sehingga tidak ada kerugian yangditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT pada diriPENGGUGAT.Selain itu PENGGUGAT pun tidak sanggup menguraikan secara terperincikerugiankerugian yang diderita akibat perbuatan TERGUGAT yangdianggap melaggar hukum, sehingga terbukti bahwa tuntutan

:Bahwa PENGGUGAT seharusnya dapat menguraikan tentang alaasanatau indikasi maupun bukti yang menunjukan persangkaan yang beralasanbahwa TERGUGAT akan menggelapkan barangbarang atau hartakekayaannya dengan maksud untuk menggelapkan barangbarang atauharta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGATBahwa tidak ada fakta yang beralasan bhawa TERGUGAT akanmenjauhkannya dari kepenetingan PENGGUGATHal. 15 Putusan Perk.

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt PstBerdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, PENGGUGAT harus dapatmembuktikan terlebih dahulu adanya alasanalasan tersebut diatassebelum mengajukan permohonan sita jamina kepada Pengadilan Niagapada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun faktanya PENGGUGATsama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadapharta kekayaan TERGUGAT dan tidak menyertakan buktibukti untukmemperkuat alasanalasan tersebut.

No.21/Pdt.Sus/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA Jkt Pstgugatan yang tidak menguraikan mengenai pelanggaran hak cipta yangtelah dilanggar oleh TERGUGAT yang masuk dalam ranah Hukum Perdatabiasa akan tetapi secara nyata gugatan diajukan ke Pengadilan Niagapada pegadilan Negeri Jakarta Pusat yang masuk ruang lingkup HukumPerdata Khiusus yang terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, seharusnyadengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diaturdalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana yang telah didalilkan