Ditemukan 107 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi
- MUSAFAH
187 — 100
187 — 100
dimaksud Pos Tarif/HS (Harmonized System) adalahpengkodean barang/kelompok barang untuk perdaganganinternasional,1)diatur di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahandibidang keuangan dalam hal ini pihak Dirjen Bea Cukai.Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Permendag RI Nomor: 75/MDAG/PER/12/2013, bahwa Perusahaan Rekondisi yang akan melakukan imporBarang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan PersetujuanImpor secara tertulis kepada Direktur Impor Direktorat Jenderal PerdaganganLuar Nengeri
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Trg Tanggal 18 Januari 2017 — K. CHANDRA SEKARAN K.V NAIRâÂÂ, jabatan Presiden Direktur PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI, bekedudukan hukum di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03, Jakarta 12950;
Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................... PENGGUGAT;
Pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni:
1. ERIKH SUANGI, SH
2. SASTIONO KESEK, SH.,LL.M
3. OSDE SIMBOLON, S.H., M.Hum.
4. EZWAR NUGRAHA,SH.
Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Legal Consultant yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 29, RT. 18 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/31/HK.02.1/II/2016 tanggal 23 Februari 2016;
Melawan :
1. MUHIBIN ALI, S,Pd.I, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. AP. Mangkunegara, RT.01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut ........................................................................ TERGUGAT I;
2. LALU WIR YAJAKSA, pekerjaan Swasta/Petani, bertempat tinggal di RT.17, Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT II;
3. HANAFI .................................../
3. AHMAD HANAPI, pekerjaan Kepala Dusun Sumber Agung, bertempat tinggal di RT.17 Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT III;
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini telah menunjuk dan memilih domisili Kuasanya yakni :
1. MUHAMMAD RIZAL RAMBE, SH. MH;
2. IKHSAN NUR FAJRI, SH;
Kesemuanya adalah Advocad yang pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pijar Nusantara (LBH-PINUS) yang beralamat di Jl. Ahmad Muksin, No. 24, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/101/HK.02.1/V/2016, tanggal 24 Mei 2016;
4. âÂÂKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIâÂÂ, Jalan A.P Pranoto, No. 85, Kelurahan Sukarame, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartenagara ;
selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT IV;
Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh :Drs. H. Edy Maulana, NIP. 19621125 199403 1 007, jabatan Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/094/64/1.7.1/03/2016 tanggal 17 Maret 2016;
206 — 23
206 — 23
Mei 2013, T.II6;Laporan Akhir Paket Pekerjaan Rancang Kapling Lahan Usaha II Desa Muara Kamanllir, Desember 2013, selanjutnya diberitanda T.IV7b;UU RI Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Transmigrasi,selanjutnya diberitanda T.IV8;UU RI Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, selanjutnya diberitanda T.IV9;Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi,selanjutnya diberitanda T.IV10;Keputusan bersama menteri Transmigrasi R. dan Menteri Dalam Nengeri
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.SbY Tanggal 19 Mei 2015 — RIRIN PUJI LESTARI, Spd.Mpd.
KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
40 — 10
40 — 10
akan menerima dana BANSOS yang bertempat di aula lantai 2 gedung BidangSarana dan Prasarana di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Banyuwangi;Meniumbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikan pada unsurunsur di atassaksi LUKMAN, STtidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan TUPOKSInya selaku PelaksanaTugas (Plt) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (KABID SARPRAS) pada Dinas Pendidikan182Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa dalam pertemuan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014bertempat di SD Nengeri
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 19 Mei 2015 — AHMAD MUNIR, Spd.
AHMAD FARID Als MAMAK
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
45 — 9
45 — 9
akan menerima dana BANSOS yang bertempat di aula lantai 2 gedung BidangSarana dan Prasarana di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Banyuwangi;Meniumbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikan pada unsurunsur di atassaksi LUKMAN, STtidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan TUPOKSInya selaku PelaksanaTugas (Plt) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (KABID SARPRAS) pada Dinas PendidikanKabupaten Banyuwangi, Terdakwa dalam pertemuan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014bertempat di SD Nengeri
Register : 15-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUANTINI Alias BUK EDI.
101 — 69
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUANTINI Alias BUK EDI.
101 — 69
Pendapat lainlain yg sahBahwa yang menjadi dasar pelaksanaan Pengelolaan Dana dana diPemerintahan Desa adalah :a).b).CG).d).Peraturan Menteri dalam Nengeri Republik Indonesia Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan DesaPeraturan Bupati Tabanan Nomor 41 Tahun 2015 tentangPengelolaan Keuangan DesaPeraturan Bupati Tabanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang TataCara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana desa setiap desatahun anggaran 2017.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Angkah Tahun Anggaran2017
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi
- IMAM ARIYANTA
112 — 42
112 — 42
dimaksud Pos Tarif/HS (Harmonized System) adalah pengkodeanbarang/kelompok barang untuk perdagangan internasional, diatur diKementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangkeuangan dalam hal ini pihak Dirjen Bea Cukai.Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Permendag RI Nomor: 75/MDAG/PER/12/2013, bahwa Perusahaan Rekondisi yang akan melakukanimpor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonanPersetujuan Impor secara tertulis kepada Direktur Impor DirektoratJenderal Perdagangan Luar Nengeri
Putus : 28-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Maret 2012 — Drs. MOCH. MUCHARROR,MM
139 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADANYA PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN :A.1.2.TERKAIT PENGADAAN GABAH TAHUN 2005 & 2006 :Bahwa berdasarkan putusan PengadHan Nengeri Jember dalam perkaraNo. 786/Pid.B/2007/PN.Jr (Bukti PN3) sebagaimana dikuatkan olehputusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1056 K/Pid.Sus/2008 (BuktiPN1) dengan Terpidana Drs. Moch . Mucharror,MM.