Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 17 Mei 2021 yang diterimamelalui PTSP tanggal 17 Mei 2021 tentang pencabutan Gugatan;7.

Penetapan Nomor : 118/G/2021/PTUNJKT.Bahwa dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2021, Penggugat telahmengajukan Permohonan secara tertulis melalui PTSP (Pelayanan Terpadu SatuPintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021 perihalpencabutan gugatan perkara nomor : 118 /G/2020/PTUNJKT, yang diterima olehMajelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2021, dengan alasan banding administrasiatas nama Sdr.

Sianyu Perkasa Balikpapan sejak tahun2017 dengan jabatan sebagai Aktivator berdasarkan Surat PengangkatanNomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17 Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugasdan tanggung jawab yaitu memastikan on paket perdana atau mengaktifkankartu paket perdana dan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah) ; Bahwa PT. Sianyu Perkasa bergerak di Bidang Distributor KartuPerdana Telkomsel ; Bahwa sistem/prosedur pengisian PT.

Sianyu PerkasaBalikpapan sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Aktivatorberdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitumemastikan on paket perdana atau mengaktifkan kartu paket perdanaHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Bppad. 4.dan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000, (dua jutaempat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar, PT.

Sianyu PerkasaBalikpapan sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Aktivatorberdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitumemastikan on paket perdana atau mengaktifkan kartu paket perdanaHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Bppdan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000, (dua jutaempat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar, PT.

Sianyu PerkasaBalikpapan sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Aktivatorberdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitumemastikan on paket perdana atau mengaktifkan kartu paket perdanadan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000, (dua jutaempat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar, PT.

Bahwa Saksi hanya tahu PTSP hadir pada mediasi itu Bahwa saksi mengingat saksi Jamal sebagai perwakilanDinasPenanaman Modal Provinsi.

Bahwa Tahun 2015 PTSP telah terbentuk. Bahwa tugas saksi hanya menyampaikan surat kepda Termohon. Bahwa saat ini adalah kasubbag umum, anak buah saksi yangmenerima, membaca dan mencatat surat tersebut dalam buku suratmasuk. Bahwa saksi hanya melihat alamat tujuan surat tersebut kemana,lalu. dicatat ke buku agenda dan disampaikan kepada yangbersangkutan.

Bahwa PTSP adalah OPD tersendiri. Bahwa setiap surat masukTidak lewat PTSP, jika surat ditujukankepada OPDOPD lain maka langsung ke OPDOPD bersangkutan. Bahwa Surat Pemohon diterima tanggal 3 Maret 2021, tidak adatembusan ke PTSP. Bahwa saksi lupa ketika menerima surat tersebut masih dalamamplop atau sudah terbuka. Bahwa Staf setelah saksi menerima surat tersebut lalu mencatat,lalu disampaikan ke Pimpinan melalui Sekpri.

Bahwa jabatan saksi di PTSP ProvinsiSekarang adalah StafBidang Perencanaan, tahun 2007 saksi menjabat Kepala seksi. Bahwa saksi belum tahu substansi apa yang dituntut olehPerusahaan Bahwa Izin atau rekomendasi masyarakat adat adalah multlak,masyarakat adat memberikan izin saksi tidak tahu, namun masyarakatadat mencabut itu saksi baca karena ada lampirannya dalam prosedurutama untuk pembuatan SK Pencabutan.

Bahwa untuk memberikan kepastian lokasi, apabila kami tidakpernah memberikan izin, maka lokasi tersebut dapat kami berikan keperusahaan lain Bahwa Bukti T4 dan Bukti T5 didapatkan dari pihak lain; Bahwa PTSP Provinsi Papua tidak melaporkan kasus pidanakarena seharusnya yang dapat melakukan laporan adalah yang tandatangannya dipalsukan, namun kami sebagai PTSP hanya inginmenciptakan kondisi iklim yang stabil dan kondusif untuk investasi diPapua maka kami tidak mengambil langkah tersebut.Halaman 27

PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 22 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021, dan tanggal 12Januari 2021;Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Para Penggugat dengan Nomor: 03/LBHJNCP/I/2021, tanggal 07Januari 2021, yang diajukan Para Penggugat melalui meja Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan dengan Nomor:03/LBHJNCP/I/2021, tanggal O7 Januari 2021, diajukan Para Penggugatmelalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

., M.Hum. melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah diterima oleh Hakim pada tanggal25 Oktober 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwaTermohon/Kuasa Termohon tidak dapat menghadiri sidang praperadilansehubungan dengan adanya Operasi Yustisi 2021 dan oleh karenanyamemohon agar Hakim Praperadilan dapat mengundurkan sidang praperadilan aquo,Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut Hakimtelah menunda dan menetapkan sidang selanjutnya pada

hari Senin tanggal 01November 2021;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat PencabutanKuasa tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pencabutan PermohonanHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN SrhPraperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 28 Oktober 2021 melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, yangtelah diterima oleh Hakim pada tanggal 01 November 2021, yang isinya padapokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021Pemohon telah

Padahal pihak yang berhak menerbitkanIMB adalah Kepala Dinas penanaman Modal dan Perijinan TerpaduSatu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan, sedangkan pihak yangmengeluarkan rekomendasi IMB adalah TIM Teknis setelah adanyapengajuan berkas IMB ke DPM dan PTSP Kota Tarakan danpeninjauan oleh Tim Teknis ke lapangan. Dan sampai saat ini pihakpenggugat tidak pernah mengajukan berkas IMB.

Perijinan dan Non Perizinan kepadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan yang didalamnya termasuk pelayanan ijinIMB.

TarPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll.

Untuk itu seharusnya Penggugat memasukkan Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll. Berasarkan hal tersebut, penggugat yang tidak memasukkan KepalaDPM dan PTSP Kota Tarakan jelas jelas kurang pihak sehingga secarayuridis gugatan penggugat KURANG PIHAK dan harus dikesampingkan.3.

222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn* Surat Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuHal 3 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 22September 2021, Perihal Pencabutan Gugatan yang dikirim melalui (PTSP)Pelayanan

Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Hal 4 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMenimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonanpencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebuttertanggal 22 September 2021, yang di sampaikan pada melalui Bagian PTSP

Denpasar Selatan, KotaDenpasar atas nama pemilik : Anak Agung Gede Wiranatha.Kegiatan usaha yaitu Route SM Carwash yang dilakukan oleh AnakAgung Gede Wiranatha wajib memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah(SIPA) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Bali. Bahwa Pemilik usaha Route SM Carwash belum memilikirekomendasi teknik dari dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Prov.

Denpasar Selatan KotaDenpasar belum memiliki ijin, Karena tidak terdapat dalam databasedaftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

DenpasarSelatan Kota Denpasar belum memiliki ijin, karena tidak terdapat dalamdatabase daftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

DenpasarSelatan Kota Denpasar sejak tahun 2011 yang bergerak di bidang usaha cucimobil, namun Terdakwa belum memiliki ijin karena tidak terdapat dalamdatabase daftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut,Pengadilan telah memangggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiriPemeriksaan Persiapan yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelisdalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutanGugatan secara lisan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 DesemberHalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.PLK2020, serta menindaklanjuti dengan mengajukan Surat Pencabutan Gugatantertanggal 02 Desember 2020 melalui persuratan pada PTSP

Tergugat memberikan Jawaban(2) Apabila tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu,pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat.Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan olehPenggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum melewati prosesJawab Jinawab, maka tidak diperlukan lagi persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tertulis tertanggal 02Desember 2020 yang disampaikan kepada Majelis Hakim melalui PTSP

Agustus 2021, tentang Haridan tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 173/PENHS/2021/PTUN.JKT, tanggal 16 September 2021, tentangHari dan tanggal persidangan;Surat kuasa pencabutan gugatan tertanggal 13 September 2021 danpermohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat tertanggal 14Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 173/G/2021/PTUNJKTSeptember 2021yang disampaikan pada tanggal 14 September 2021 melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

harga pakan, dan harga anak ayam, sesuai harga ajuanPemerintah pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah perbuatan melanggar hukumoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugatuntuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan (vide Pasal 63 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui para kuasa hukumnya telahmengajukan surat tertanggal 14 September 2021, Perihal: Pencabutan Gugatan,melalui PTSP

Foto copy yang dileges Izin Gangguan/Surat Izin Tempat Usaha Nomor :503/069/HO/SITU/ PTSP/DPMPTSPPP/III/2017 tanggal 27 Maret 2017,Nama Pemilik/Penanggung Jawab H. SURJANA TAHER, SH, NamaPerusahaan PT. Kahayun Sarimas Sentosa, Jenis Usaha PencampuranAspal Panas;e.

Foto copy yang dileges Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danpelayanan Terpadu satu Pintu Nomor : 503/16/SK.IL/PTSP/DPMPTSPPP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Izin Lingkungan KegiatanUsaha Pencampuran Aspal Panas Asphalt Mixing Plant (AMP) di DesaMantaren I Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng atas namaPT. Kahayun Sarimas Sentosa.Barang bukti tetap terlampir didalam berkas4.

Kahayun Sarimas Sentosastatus Penanaman Modal : PMDN; Foto copy yang dileges Izin Gangguan/Surat Izin Tempat Usaha Nomor :503/069/HO/SITU/ PTSP/DPMPTSPPP/III/2017 tanggal 27 Maret 2017,Nama Pemilik/Penanggung Jawab H. SURJANA TAHER, SH, NamaPerusahaan PT.

Kahayun Sarimas Sentosa, Jenis Usaha PencampuranAspal Panas; Foto copy yang dileges Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danpelayanan Terpadu satu Pintu Nomor : 503/16/SK.IL/PTSP/DPMPTSPPP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Izin Lingkungan KegiatanUsaha Pencampuran Aspal Panas Asphalt Mixing Plant (AMP) di DesaMantaren Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng atas namaPT. Kahayun Sarimas Sentosa.Barang bukti tetap terlampir didalam berkas5.

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Nomor 0072C.20/31.71.04.1005/1.795.25/e/2018 tentang Perpanjangan Izin PenggunaanHalaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN TteTanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Keitang, tanggal 12Pebruari 2018, diberi tanda P.6;7. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 91078/A4.5/KP/2009 tanggal 30 Desember 2009, diberi tanda P. 7;8.

Penggunaan Tanah Makam Tumpang Nomor: 0330C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala UnitPelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepa tanggal 05 April 2018;Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 232/Pat.P/2019/PA.JB6. Bahwa, semasa hidupnya anak pewaris yang bernama (BudiPrasetyo bin Darmo) menikah dengan seorang perempuan yangbernama Nidya Utami binti Suwadi pada tanggal 21 Agustus 2003:7.

Bahwa, suami Pewaris (Darmo bin Sumardi) meninggal padatanggal 14 Februari 2014, sebagaimana Surat Izin Penggunaan TanahMakam Nomor: 0143C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2018 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepatanggal 28 Februari 2018;9. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris diatas, maka Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang maingmasing bernama:6.1.

Menyatakan anak kedua Pewaris yang bernama (Budi Prasetyobin Darmo) telah meninggal pada tanggal 07 Mei 2009, sebagaimanaSurat Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpang Nomor: 0330C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala UnitPelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepa tanggal 05 April 2018;5.

denganmahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah penghulu setempat, dengan 2 orang saksi masingmasing bernama bapak dan bapak;Bahwa, permikahan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBUKANDUNG PARA PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agamasetempat;Bahwa AYAH KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia padatahun 1973 sesuai dengan Perpanjangan izin penggunana tanah makamNomor : XXXX/3.30.3/31.74.09.1001/1.772.182/2015 dikeluarkan olehKepala Satuan Pelaksana PTSP

Kelurahan Jagakarsa, dan IBUKANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1980berdasarkan Perpanjangan izin Penggunaan Tanah Makam No.XXXX/3.30.3/31.74.09.1001/1.772.182/2015, dikeluarkan oleh KepalaSatuan Pelaksana PTSP Kelurahan Jagakarsa;Hal. 2 dari 6 hal.

G/2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 07/ADVOKAT.ML/VII/2019, tertanggal 25 Juli 2019, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di luarpersidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Bagian Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam pemeriksaanpersiapan tanggal 24 Juli 2019 telah menyampaikan secara lisankepada Majelis Hakim bahwa akan mengajukan permohonan pencabutan gugatanPerkara Nomor : 06/G/2019/PTUN.JPR.; Halaman s3 /7, Penetapan Nomor: 06/G/2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutangugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 07/ADVOKAT.ML/VII/2019,tertanggal 25 Juli 2019 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP

Diesel BH 8617 WI warna Kuninge 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping Kayu Jenis Bungur denganKubikasi sebanyak lebih kurang 7,1 (tujuh koma satu) kubik.e 1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI An.BACHRIZAL.Dirampas untuk Negarae 1 (satu) Lembar Nota No. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yangditandatangani RD SAYUTI SARIP.e 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510 /180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatanganioleh Kepala Kantor PTSP

satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI warna Kuning284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping Kayu Jenis Bungur denganKubikasi sebanyak lebih kurang 7,1 (tujuh koma satu) kubik.1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI An.BACHRIZAL.1 (satu) Lembar Nota No. 0012/1 A/ 2012 tanggal 04 April 2012 yangditandatangani RD SAYUTI SARIP.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510 /180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatanganioleh Kepala Kantor PTSP

(tiga meter kubik) dengan disertai1 lembar Nota No. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditandatangani RD SAYUTI SARIP yang masih kosong, 1 (satu) lembarFhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor : 510 / 180 / SIUP /KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP Kabupaten Tebo dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan AsalUsul Kayu (SKAU) No: 69 / JB / 2012 tanggal 31 Maret 2012 yangditanda tangani oleh Kepala Desa Jati Belarik yang diberikan oleh 2012Terdakwa ITRHIANDEBY

B/2012/PN.MbinNo. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditanda tangani RD SAYUTI SARIPyang masih kosong, 1 (satu) lembar FhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor :510/ 180/ SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP Kabupaten Tebo dan (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu(SKAU) No : 69/ JB/ 2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh KepalaDesa Jati Belarik yang diberikan oleh 2012 Terdakwa IT RHIANDEBY DWIRANDYAls RIYAN Bin ZAIDI;

mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8617 WI yangdikemudikan oleh Terdakwa I ATILAWARDI Bin SAMSIR;Menimbang, Bahwa dari Muara Tebo Terdakwa I ATILAWARDI Bin SAMSIRmembawa kayu bungur sebanyak 3 m (tiga meter kubik) dengan disertai 1 lembar NotaNo. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditanda tangani RD SAYUTI SARIPyang masih kosong, 1 (satu) lembar FhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor :510/ 180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 16 September 2021 dan tanggal 23 September 2021;Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Penggugat tertanggal 21 September 2021 yang diajukan olehPenggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan Penggugat, tertanggal21 September 2021 yang diajukan olen Penggugat melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

Datapada Kriteria Bangunan tidak sesuai dengan KRK, mohon lakukanpembatalan permohonan ini dan ajukan kembali denganmemperbaiki data peruntukan : Membangun Baru (bukanRenovasi sedang, jika renovasi sedang silakan konsultasi terlebihdahulu ke PTSP Kec Pademangan untuk diberi penjelasan),Kondisi Tanah: tanah kosong (jika ada bangunan maka menungguhasil survey atau silakan konsultasi terlabin dahulu ke PTSP Kec.Pademangan untuk diberi penjelasan).

DALAM EKSEPSI:GUGATAN KURANG PIHAK;1.Bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam posita huruf A no. 10mengatakan Dengan etika baik Penggugat mengajukan izin renovasibangunan secara online (http://jakevo.jakarta.go.id) tanggal 25/02/2019dengan No. permohonan C373/190225FBE5, Status perizinanPERMOHONAN DIBATALKAN/tidak diteruskan;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat baru melakukan pengurusan IMBke PTSP Kec.

Bahwa sesuai dengan Pergub No. 281 tahun 2016 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuIMB merupakan produk izin yang dikeluarkan oleh PTSP Kec.Pademangan, sehingga patutlah PTSP Kec. Pademangan dimasukan kedalam pihak;Il. DALAM PENUNDAAN;5. Bahwa dalam Petitumnya Penggugat memohon membatalkan ataumenghapuskan Pembongkaran yang hendak dilakukan oleh Suku dinasCipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;6.

EKSEPSI;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihakdengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa izin dalam sengketa inidikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kec. Pademangansehingga patutlah PTSP Kec. Pademangan dimasukan ke dalam pihak;Menimbang, bahwa terlepas keterkaitan instansi lain dalam penerbitanobjek sengketa dalam perkara ini, termasuk keterkaitan kantor Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Kec.

Selain itu,Penggugat disarankan agar mengajukan permohonan baru denganmemperbaiki data peruntukan berupa: Membangun Baru sedangkan apabilasekadar melakukan renovasi sedang disarankan untuk berkonsultasi lagidengan PTSP Kec. Pademangan untuk diberi penjelasan);3.

satu) kali dengan SYAFRUDIN di Kantor KUAKecamatan Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah No.36/637/X1/1984,tertanggal 7 12 1984.Bahwa dari perkawinannya antara Almarhumah SUNARSIH Binti MULYADI(Alm) dengan SYAFRUDIN tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anaklakilaki yang bernama ACHMAD SULAIMAN ( Alm ) Bin SYAFRUDIN lahirdi jakarta 18031985, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9111997,dan dimakamkan di TPU Utan Kayu Unit Islam Blok AAII Blad 003 Petak0180, yang di keluarkan Unit Pelaksana PTSP

Kelurahan Cipinang,Keputusan Kepala unit Pelaksana PTSP Kelurahan No.1301C20/31.75.02.1003/1.79525/e/2018 Tentang Izin Penggunaan TanahMakam Tumpang Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan CipinangHalaman 2 dari 14 HalamanPenetapan perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PAJTtertanggal 20 08 2018, dan Almarhum Achmad Sulaiman selamahidupnya belum pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan.Bahwa setelah menikah, Almarhumah SUNARSIH Binti MULYADI ( Alm)dan SYAFRUDIN tinggal dialamat/kediaman bersama di JI.Cipinang

Bidang Kerja yang ada di DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (BidangPelayanan Terpadu Satu Pintu /PTSP), dan / atau melalui Pelayananberbasis online ;C.

Bahwa jika surat permohonan diserahkan melalui SubBagian Umum dan Kepegawaian, maka akan membutuhkanwaktu lebih lama untuk proses perizinan, karena suratpermohonan dimaksud harus melalui beberapa tahapan, yakniditeruskan dulu kepada Sekretaris Dinas dan kemudianSekretaris Dinas membuat Disposisi kepada Kepala Dinas,dan setelah itu Kepala Dinas memberikan Disposisi kepadaBidang PTSP, dan setelah itu baru didisposisi lagi olen KepalaBidang PTSP ke Seksi terkait dan / atau ke petugas FrontOffice ;2.

Bahwa sesual prosedur perizinan yang ada (terlampir,copy bukti T3), setiap pelaku usaha yang mengajukan suratpermohonan secara langsung harus diberikan Tanda TerimaHalaman 21 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPRoleh petugas Front Office (FO) di Bidang PTSP. Dengandemikian, maka apabila PEMOHON mengajukan suratpermohonan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,maka PEMOHON dapat dipastikan tidak memiliki bukti TandaTerima dari Bidang kerja terkait, yakni Bidang PTSP ;3.

Hal inimenunjukkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 atau 3 (tiga) harikerja setelah menerima Disposisi Kepala Bidang PTSP, maka suratpermohonan dari PEMOHON telah ditindaklanjuti ke Dinas ESDMProvinsi Papua.5. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerima surat Tanggapandari Dinas ESDM Provinsi Papua adalah pada tanggal 10 November2020.

Termohon Nomor0102/EMAGUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020Perihal: Laporan Melanjutkan Kegiatan denganalasan berdasarkan angka 3 Surat PenghentianKegiatan Sementara (Suspensi) bukti P.15; BersamaBUKTI TANDA TERIMA oleh PTSP dalam hal iniBapak Y. MOTE;; (fotokopi Sesuai dengan printout) ;T10, sebagai berikut:1. Bukti T1Agenda Surat Masuk PT.