Bahwa untuk pembangunan Mall Transmart tersebut disyaratkan adanyaperizinan yang harus dimiliki oleh PT KIEC sebagai pemilik lahan danpemilik bangunan yang akan dibangun, diantaranya adalah izin lingkunganyang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (DPM PTSP) Kota Cilegon yang mensyaratkan adanyarekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yangdikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon.

Pada tanggal 11 Juli 2017, EKA WANDORO DAHLAN selaku ManagerLegal dari PT KIEC menyerahkan dokumen terkait pengajuan izinlingkungan kepada BAYU DWINANTO UTOMO selaku Project Manager PTBA, selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO mengajukan dokumendokumen terkait izin lingkungan tersebut kepada AKHMAD DITA PRAWIRAselaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Cilegon.

DONY SUGIHMUKTI selaku PresidentDirector PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, beserta dokumenpendukungnya.1 satu) lembar Kartu Kontrol Koordinasi Penyelesaian PengurusanPerizinan PT KIEC dengan DPM PTSP Kota Cilegon.Hal. 25 dari 53 hal.

Dendi R (DPU TR)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari (DPM PTSP)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Fauzil Hujat (STIKESFaletehan)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Soleh SE (TA Sosesbud)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Aulia Yusran (Bappeda)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Pakalimo D.

, yang terletak di jalanBlok Komplek PU Kelurahan Muara Ciujung Barat KecamatanRangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten (sekarang dikenalsebagai Jalan Multatuli Nomor 26 Rt.003 Rw. 003 Kelurahan MuaraCiujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten);Bahwa, pada tanggal 30 November 2021 Pengadilan Tata UsahaNegara Serang telah menerima surat Permohonan Pencabutan Gugatantertanggal 29 November 2021 yang diterima Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,telah diatur bahwa:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutangugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabiladisetujui oleh Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat PermohonanPencabutan Gugatan tertanggal 29 November 2021 yang diterima oleh MajelisHakim melalui PTSP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 16 September 2021 dan tanggal 23 September 2021;Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 17/G/2021/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Penggugat tertanggal 21 September 2021 yang diajukan olehPenggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan Penggugat, tertanggal21 September 2021 yang diajukan olen Penggugat melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

., M.Hum. melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah diterima oleh Hakim pada tanggal25 Oktober 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwaTermohon/Kuasa Termohon tidak dapat menghadiri sidang praperadilansehubungan dengan adanya Operasi Yustisi 2021 dan oleh karenanyamemohon agar Hakim Praperadilan dapat mengundurkan sidang praperadilan aquo,Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut Hakimtelah menunda dan menetapkan sidang selanjutnya pada

hari Senin tanggal 01November 2021;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat PencabutanKuasa tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pencabutan PermohonanHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN SrhPraperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 28 Oktober 2021 melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, yangtelah diterima oleh Hakim pada tanggal 01 November 2021, yang isinya padapokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021Pemohon telah

Denpasar Selatan, KotaDenpasar atas nama pemilik : Anak Agung Gede Wiranatha.Kegiatan usaha yaitu Route SM Carwash yang dilakukan oleh AnakAgung Gede Wiranatha wajib memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah(SIPA) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Bali. Bahwa Pemilik usaha Route SM Carwash belum memilikirekomendasi teknik dari dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Prov.

Denpasar Selatan KotaDenpasar belum memiliki ijin, Karena tidak terdapat dalam databasedaftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

DenpasarSelatan Kota Denpasar belum memiliki ijin, karena tidak terdapat dalamdatabase daftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

DenpasarSelatan Kota Denpasar sejak tahun 2011 yang bergerak di bidang usaha cucimobil, namun Terdakwa belum memiliki ijin karena tidak terdapat dalamdatabase daftar Izin Pengusahaan Air Tanah Dinas PM & PTSP Prov.

Agustus 2021, tentang Haridan tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 173/PENHS/2021/PTUN.JKT, tanggal 16 September 2021, tentangHari dan tanggal persidangan;Surat kuasa pencabutan gugatan tertanggal 13 September 2021 danpermohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat tertanggal 14Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 173/G/2021/PTUNJKTSeptember 2021yang disampaikan pada tanggal 14 September 2021 melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

harga pakan, dan harga anak ayam, sesuai harga ajuanPemerintah pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah perbuatan melanggar hukumoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugatuntuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan (vide Pasal 63 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui para kuasa hukumnya telahmengajukan surat tertanggal 14 September 2021, Perihal: Pencabutan Gugatan,melalui PTSP

222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn* Surat Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuHal 3 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 22September 2021, Perihal Pencabutan Gugatan yang dikirim melalui (PTSP)Pelayanan

Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Hal 4 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMenimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonanpencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebuttertanggal 22 September 2021, yang di sampaikan pada melalui Bagian PTSP

terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut,Pengadilan telah memangggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiriPemeriksaan Persiapan yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelisdalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutanGugatan secara lisan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 DesemberHalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.PLK2020, serta menindaklanjuti dengan mengajukan Surat Pencabutan Gugatantertanggal 02 Desember 2020 melalui persuratan pada PTSP

Tergugat memberikan Jawaban(2) Apabila tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu,pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat.Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan olehPenggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum melewati prosesJawab Jinawab, maka tidak diperlukan lagi persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tertulis tertanggal 02Desember 2020 yang disampaikan kepada Majelis Hakim melalui PTSP

Abdul Mahrup bin Abdul Hamid (Lakilaki) (Almarhum)5. berdasarkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam kepala unitpelaksanaan PTSP kelurahan Semper Timur Nomor : 1763C.20/31.72.04.1005/1.795.25/e/20186. Bahwa semasa hidup abdul mahrup mempunyai satu orang anakperempuan yaitu: dewi dian sari berdasarkan kutipan akta kelahiran No:325/J.U/1996 (Bukti P3)7.

Bahwa terlebih dahulu Abdul Mahrup meninggal dunia di kediamanalmarhum Haji Abdul Hamid ayah almarhum Abdul Mahrup bin Abdul Hamid dikampung semper pos V Kelurahan Semper Timur Kecamatan CilincingJakarta Utara pada tgl 07061997 berdasarkan perpanjangan = izinpenggunaan tanah makam kepala unit pelaksanaan PTSP kelurahan SemperTimur Nomor : 1763C.20/31.72.04.1005/1.795.25/e/2018 dan pada tanggal27 Agustus 2014 Haji Abdul Hamid meninggal dunia sesuai bukti kutipan AktaKematian No.3172KM201220180042

satu) kali dengan SYAFRUDIN di Kantor KUAKecamatan Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah No.36/637/X1/1984,tertanggal 7 12 1984.Bahwa dari perkawinannya antara Almarhumah SUNARSIH Binti MULYADI(Alm) dengan SYAFRUDIN tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anaklakilaki yang bernama ACHMAD SULAIMAN ( Alm ) Bin SYAFRUDIN lahirdi jakarta 18031985, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9111997,dan dimakamkan di TPU Utan Kayu Unit Islam Blok AAII Blad 003 Petak0180, yang di keluarkan Unit Pelaksana PTSP

Kelurahan Cipinang,Keputusan Kepala unit Pelaksana PTSP Kelurahan No.1301C20/31.75.02.1003/1.79525/e/2018 Tentang Izin Penggunaan TanahMakam Tumpang Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan CipinangHalaman 2 dari 14 HalamanPenetapan perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PAJTtertanggal 20 08 2018, dan Almarhum Achmad Sulaiman selamahidupnya belum pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan.Bahwa setelah menikah, Almarhumah SUNARSIH Binti MULYADI ( Alm)dan SYAFRUDIN tinggal dialamat/kediaman bersama di JI.Cipinang

Bahwa saudara lelaki Para Pemohon yang bernama MUSA Bin KONTONGtelah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2014 sebagaimana SuratKeputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Jelambar Baru Nomor:00773.29.1/ 31.73.02.1006/1.798/e/2017 tentang Perpanjangan IzinPenggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan JelambarBaru tertanggal 23 Maret 2017 dan Almarhum MUSA Bin KONTONGmeninggalkan seorang istri yang bernama PANNI Binti TUNGADI dan tidakmemiliki anak dari perkawinan tersebut.5.

Penggunaan Tanah Makam Tumpang Nomor: 0330C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala UnitPelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepa tanggal 05 April 2018;Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 232/Pat.P/2019/PA.JB6. Bahwa, semasa hidupnya anak pewaris yang bernama (BudiPrasetyo bin Darmo) menikah dengan seorang perempuan yangbernama Nidya Utami binti Suwadi pada tanggal 21 Agustus 2003:7.

Bahwa, suami Pewaris (Darmo bin Sumardi) meninggal padatanggal 14 Februari 2014, sebagaimana Surat Izin Penggunaan TanahMakam Nomor: 0143C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2018 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepatanggal 28 Februari 2018;9. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris diatas, maka Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang maingmasing bernama:6.1.

Menyatakan anak kedua Pewaris yang bernama (Budi Prasetyobin Darmo) telah meninggal pada tanggal 07 Mei 2009, sebagaimanaSurat Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpang Nomor: 0330C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala UnitPelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepa tanggal 05 April 2018;5.

Diesel BH 8617 WI warna Kuninge 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping Kayu Jenis Bungur denganKubikasi sebanyak lebih kurang 7,1 (tujuh koma satu) kubik.e 1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI An.BACHRIZAL.Dirampas untuk Negarae 1 (satu) Lembar Nota No. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yangditandatangani RD SAYUTI SARIP.e 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510 /180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatanganioleh Kepala Kantor PTSP

satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI warna Kuning284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping Kayu Jenis Bungur denganKubikasi sebanyak lebih kurang 7,1 (tujuh koma satu) kubik.1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Colt Diesel BH 8617 WI An.BACHRIZAL.1 (satu) Lembar Nota No. 0012/1 A/ 2012 tanggal 04 April 2012 yangditandatangani RD SAYUTI SARIP.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510 /180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatanganioleh Kepala Kantor PTSP

(tiga meter kubik) dengan disertai1 lembar Nota No. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditandatangani RD SAYUTI SARIP yang masih kosong, 1 (satu) lembarFhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor : 510 / 180 / SIUP /KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP Kabupaten Tebo dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan AsalUsul Kayu (SKAU) No: 69 / JB / 2012 tanggal 31 Maret 2012 yangditanda tangani oleh Kepala Desa Jati Belarik yang diberikan oleh 2012Terdakwa ITRHIANDEBY

B/2012/PN.MbinNo. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditanda tangani RD SAYUTI SARIPyang masih kosong, 1 (satu) lembar FhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor :510/ 180/ SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP Kabupaten Tebo dan (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu(SKAU) No : 69/ JB/ 2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh KepalaDesa Jati Belarik yang diberikan oleh 2012 Terdakwa IT RHIANDEBY DWIRANDYAls RIYAN Bin ZAIDI;

mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8617 WI yangdikemudikan oleh Terdakwa I ATILAWARDI Bin SAMSIR;Menimbang, Bahwa dari Muara Tebo Terdakwa I ATILAWARDI Bin SAMSIRmembawa kayu bungur sebanyak 3 m (tiga meter kubik) dengan disertai 1 lembar NotaNo. 0012/1 A / 2012 tanggal 04 April 2012 yang ditanda tangani RD SAYUTI SARIPyang masih kosong, 1 (satu) lembar FhotoCopy Surat Izin Usaha Perdangan Nomor :510/ 180 / SIUP / KPTSP / 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor PTSP

denganmahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah penghulu setempat, dengan 2 orang saksi masingmasing bernama bapak dan bapak;Bahwa, permikahan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBUKANDUNG PARA PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agamasetempat;Bahwa AYAH KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia padatahun 1973 sesuai dengan Perpanjangan izin penggunana tanah makamNomor : XXXX/3.30.3/31.74.09.1001/1.772.182/2015 dikeluarkan olehKepala Satuan Pelaksana PTSP

Kelurahan Jagakarsa, dan IBUKANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1980berdasarkan Perpanjangan izin Penggunaan Tanah Makam No.XXXX/3.30.3/31.74.09.1001/1.772.182/2015, dikeluarkan oleh KepalaSatuan Pelaksana PTSP Kelurahan Jagakarsa;Hal. 2 dari 6 hal.

G/2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 07/ADVOKAT.ML/VII/2019, tertanggal 25 Juli 2019, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di luarpersidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Bagian Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam pemeriksaanpersiapan tanggal 24 Juli 2019 telah menyampaikan secara lisankepada Majelis Hakim bahwa akan mengajukan permohonan pencabutan gugatanPerkara Nomor : 06/G/2019/PTUN.JPR.; Halaman s3 /7, Penetapan Nomor: 06/G/2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutangugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 07/ADVOKAT.ML/VII/2019,tertanggal 25 Juli 2019 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP

Datapada Kriteria Bangunan tidak sesuai dengan KRK, mohon lakukanpembatalan permohonan ini dan ajukan kembali denganmemperbaiki data peruntukan : Membangun Baru (bukanRenovasi sedang, jika renovasi sedang silakan konsultasi terlebihdahulu ke PTSP Kec Pademangan untuk diberi penjelasan),Kondisi Tanah: tanah kosong (jika ada bangunan maka menungguhasil survey atau silakan konsultasi terlabin dahulu ke PTSP Kec.Pademangan untuk diberi penjelasan).

DALAM EKSEPSI:GUGATAN KURANG PIHAK;1.Bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam posita huruf A no. 10mengatakan Dengan etika baik Penggugat mengajukan izin renovasibangunan secara online (http://jakevo.jakarta.go.id) tanggal 25/02/2019dengan No. permohonan C373/190225FBE5, Status perizinanPERMOHONAN DIBATALKAN/tidak diteruskan;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat baru melakukan pengurusan IMBke PTSP Kec.

Bahwa sesuai dengan Pergub No. 281 tahun 2016 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuIMB merupakan produk izin yang dikeluarkan oleh PTSP Kec.Pademangan, sehingga patutlah PTSP Kec. Pademangan dimasukan kedalam pihak;Il. DALAM PENUNDAAN;5. Bahwa dalam Petitumnya Penggugat memohon membatalkan ataumenghapuskan Pembongkaran yang hendak dilakukan oleh Suku dinasCipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;6.

EKSEPSI;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihakdengan alasan pada pokoknya menyatakan bahwa izin dalam sengketa inidikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kec. Pademangansehingga patutlah PTSP Kec. Pademangan dimasukan ke dalam pihak;Menimbang, bahwa terlepas keterkaitan instansi lain dalam penerbitanobjek sengketa dalam perkara ini, termasuk keterkaitan kantor Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Kec.

Selain itu,Penggugat disarankan agar mengajukan permohonan baru denganmemperbaiki data peruntukan berupa: Membangun Baru sedangkan apabilasekadar melakukan renovasi sedang disarankan untuk berkonsultasi lagidengan PTSP Kec. Pademangan untuk diberi penjelasan);3.

Bahwa Adik Kandung Pemohon dimakamkan di TPU Kepa DuriBerasarkan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam PTSP Kelurahan DuriKepa Nomor : 125/3.30.4/31.73.05.1005/1.776.121.101/2015;5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupaAkta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undangundang yang berlaku Republik Indonesia;6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapanpengesahan Kematian Adik Kandung Pemohon;Hal. 1 dari 7 Halaman, Penetapan No. 559/Padt.P/2020/PN.

Fotocopy Surat Perpanjangan Izin Penggunaan tanah Makam No.0524C.20/31.73.05.1005/1.795.25/e/2019 atas nama TJIUTJU RAHAYUyang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Duri Kepatanggal 07052019, diberi tanda P7 ;8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan /kerusakan Surat / Barang No. LP/477/VIII/2020/PMJ/RESORT JAKBAR ? SEKTRO TG DUREN atas nama RISKALIA yang dikeluarkanKapolsek Tanjung Duren Jakarta Barat tanggal 12 Agustus 2020, diberitanda P8 ;9.

Bidang Kerja yang ada di DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (BidangPelayanan Terpadu Satu Pintu /PTSP), dan / atau melalui Pelayananberbasis online ;C.

Bahwa jika surat permohonan diserahkan melalui SubBagian Umum dan Kepegawaian, maka akan membutuhkanwaktu lebih lama untuk proses perizinan, karena suratpermohonan dimaksud harus melalui beberapa tahapan, yakniditeruskan dulu kepada Sekretaris Dinas dan kemudianSekretaris Dinas membuat Disposisi kepada Kepala Dinas,dan setelah itu Kepala Dinas memberikan Disposisi kepadaBidang PTSP, dan setelah itu baru didisposisi lagi olen KepalaBidang PTSP ke Seksi terkait dan / atau ke petugas FrontOffice ;2.

Bahwa sesual prosedur perizinan yang ada (terlampir,copy bukti T3), setiap pelaku usaha yang mengajukan suratpermohonan secara langsung harus diberikan Tanda TerimaHalaman 21 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPRoleh petugas Front Office (FO) di Bidang PTSP. Dengandemikian, maka apabila PEMOHON mengajukan suratpermohonan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,maka PEMOHON dapat dipastikan tidak memiliki bukti TandaTerima dari Bidang kerja terkait, yakni Bidang PTSP ;3.

Hal inimenunjukkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 atau 3 (tiga) harikerja setelah menerima Disposisi Kepala Bidang PTSP, maka suratpermohonan dari PEMOHON telah ditindaklanjuti ke Dinas ESDMProvinsi Papua.5. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerima surat Tanggapandari Dinas ESDM Provinsi Papua adalah pada tanggal 10 November2020.

Termohon Nomor0102/EMAGUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020Perihal: Laporan Melanjutkan Kegiatan denganalasan berdasarkan angka 3 Surat PenghentianKegiatan Sementara (Suspensi) bukti P.15; BersamaBUKTI TANDA TERIMA oleh PTSP dalam hal iniBapak Y. MOTE;; (fotokopi Sesuai dengan printout) ;T10, sebagai berikut:1. Bukti T1Agenda Surat Masuk PT.

Padahal pihak yang berhak menerbitkanIMB adalah Kepala Dinas penanaman Modal dan Perijinan TerpaduSatu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan, sedangkan pihak yangmengeluarkan rekomendasi IMB adalah TIM Teknis setelah adanyapengajuan berkas IMB ke DPM dan PTSP Kota Tarakan danpeninjauan oleh Tim Teknis ke lapangan. Dan sampai saat ini pihakpenggugat tidak pernah mengajukan berkas IMB.

Perijinan dan Non Perizinan kepadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan yang didalamnya termasuk pelayanan ijinIMB.

TarPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll.

Untuk itu seharusnya Penggugat memasukkan Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP (DPMdan PTSP ) Kota Tarakan dan TIMTEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugatll. Berasarkan hal tersebut, penggugat yang tidak memasukkan KepalaDPM dan PTSP Kota Tarakan jelas jelas kurang pihak sehingga secarayuridis gugatan penggugat KURANG PIHAK dan harus dikesampingkan.3.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);2.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);4.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);6.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);7.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan dari Kantor PTSP KecamatanKebayoran Lama Satuan Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok PinangNomor 196/1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor KonstruksiIndonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);9.