) Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari2019 tetapi Pemohon sampai saat ini belum pernah diberi oleh Termohon ;Bahwa dalam SPDP harus disebutkan siapa nama tersangkanya dan tindakpidana apa yang dilakukan ;Bahwa sesuai dengan putusan MK No.130/PUUXIII/2015 tersebut, makaapabila suami Pemohon sebagai Tersangka, maka seharusnya Termohonmemberi SPDP kepada suami Pemohon.

Karena sampai saat ini SuamiPemohon belum diberi SPDP, yang menjadi pertanyaan adalah apa benarSPDP tersebut dengan menyebutkan suami Pemohon sebagai Tersangka.Sebab didalam SPDP harus disebutkan nama Tersangkanya, kalau dalamSPDP tidak disebutkan nama Tersangkanya berarti SPDP tersebut tidaksah menurut hukum ;Bahwa karena tidak ada minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan suami Pemohonkorupsi dalam pengadaan tanah untuk SMPN 1 Mantingan

Gas/16.a/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari 2019 dilanjutkan dengan mengirimkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala KejaksaanNegeri Ngawi Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim tanggal 18 Januari 2019dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi selaku terlapor ;Tentang penerbitan SPDP sebagaimana diatur dalam Putusan MKRI Nomor: 130/PUUXIII/2015, SPDP diterbitkan hanya sekali paling lambat 7 harisetelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan.

Sidik/16a/I/2019/Satreskrim sebagai dasar penyidikan dugaantindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN Mantingan Kabupaten Ngawi diterbitkan tanggal 18 Januari 2019,selanjutnya SPDP Nomor : SPDP/6/I/2019/Satreskrim diterbitkan padatanggal 18 Januari 2019 dengan demikian SPDP tersebut adalah sah ;Penetapan suami Pemohon (Sadr.

Suprianto, S.H., M.H) tidak diberikan SPDP Justru sangatkeliru dan tidak sah jika SPDP diterbitkan setelan suami Pemohon (Sadr.Suprianto, S.H., M.H) ditetapbkan sebagai tersangka dan diserahkan jugakepada suami Pemohon (Sdr. Suprianto, SH., M.H).

Bahwa dalam kaitan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, Termohontidak menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yangdisampaikan kepada Pemohon selaku Terlapor, Penuntut Umum danKorban/Pelapor, sehingga kewajiban Termohon dalam hal penerbitanSurat Perintah Penyidikan tidak dilakukan sebagaimana hukumnya,akibatnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri Pemohonsecara nyata dilanggar oleh Termohon;4.

Bahwasanya terkait Penyidikan, Termohon semestinya mendasarkanpada pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(Perkap 14/2012), dimana dasar dilakukannya suatu penyidikanadalah harus memenuhi halhal sebagai berikut secara komulatif,yaitu:laporan polisi/pengaduan;Surat perintah tugas;laporan hasil penyelidikan (LHP);Surat perintah penyidikan; danao fF wn Prsurat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)..

Bahwasanya terkait Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP),Termohon sebelum melakukan penyidikan pada suatu peristiwa tindakpidana, maka Termohon wajib memberitahukan dan menyerahkanSurat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PenunututUmum, Terlapor, dan Korban/Pelapor, dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka tindak pidanayang disangkakan Termohon pada Pemohon dalam melarikanHalaman 4 dari 7 Penetapan 05/Pid.Pra/2019/PN Bywperempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya tidakdidukung dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalampasal 184 KUHAP;10.Bahwa berdasarkan itu Ssemuanya, Penyidikan yang dilakukan olehTermohon tidak ada SPDP kepada Pemohon, Penuntut Umum danKorban/Pelapor sebagaimana kewajibannya Termohon, penetapanTersangka tidak mendasarkan

Fotokopi Surat tertanggal 01 Juni 2017, Nomor : B/71/V1/2017, Perihal :Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepadaBezisochi Gea alias Ama Wira, yang selanjutnya pada fotokopi buktitersebut diberi tanda Bukti T4 ;. Fotokopi Surat tertanggal 01 Juni 2017, Nomor : B/72/V1/2017, Perihal :Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepadaFatizawato Gea alias Fati, dkk, yang selanjutnya pada fotokopi buktitersebut diberi tanda Bukti T5 ;.

Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksapenuntut Umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejakdimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalahberada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauanHalaman 69 dari 76 Putusan No. 2/Pid.Pra/2017/PN Gstterlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam halpemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelahpenyidikan berlangsung lama.

Adanya alasan bahwatertundanyapenyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurutMahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas dueprocces of law sebagaimana dijamin dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkanketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak kostitusional terlapordan korban/pelapor.

bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikanatas laporannya.Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalilpemohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalahberalasan menurut hukum.

Nias Utara bukan melaluiKetua RT 003, serta seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tersebut diserahkan secara langsung kepada pihaknya dan tersendirikepada para Pemohon ataupun langsung kepada keluarga para Pemohondikarenakan alamat penerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tersebut berbedabeda serta seharusnya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut disampaikan kepada masingmasingpara Pemohon bukan digabungkan dalam 1 (satu) surat ;Menimbang, bahwa

CHAIRIL ANWAR, SuratPemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Pemberitahuan DimulinyaPenyidikan (SPDP), diberi tanda T60;61.

Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari WILIANTO kepada AKYANTO tanggal 11Agustus 2020, diberi tanda T61;62.Fotokopi Buku ekspedisi pengiriman SPDP Nomor : SPDP/102/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020, dikirim tanggal 23122020,diberi tanda T62;63.Fotokopi Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor: ST/1256/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 18 Agustus 2017 diberi tanda T63;64. Fotokopi Ekspedisi Pemberitahuan ke Pemohon Ir. CHAIRIL ANWAR, diberitanda T64;65.

Mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Jambi;d.

Chairil Anwar sebagai tersangka padatanggal 5 April 2021 lalu pada tanggal 6 April 2021 Termohon mengirimkan suratpanggilan kepada Pemohon dengan melampirkan surat PemberitahuanPenetapan Tersangka serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) melalui Pos dan menyampaikan langsung ke alamat PT.

pertimbangan tersebut maka dengan telahdikirimkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) olehTermohon kepada Pemohon, alasan Pemohon ini menjadi tidak terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalammenetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah dapat menunjukkandi persidangan telah memiliki 2 (dua) atau lebih alat bukti, telah memeriksaPemohon sebagai saksi dan telah mengirimkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon. dan berdasarkanpertimbangan

Tahun 2014 Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUDDIN ALIAS TULANG BINGUSTAP HUTA BARAT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6(enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dandengan perintah terdakwa tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDIN AliasTULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh koma lima) sakdalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDINAlias TULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh komalima) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.

TindakPidana Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat IzinUsaha Perdagangan / SIUP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan ;Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDINAlias TULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh komalima) sak dalam karung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ; 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.Dilampirkan dalam berkas perkara.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017,oleh kami Petriyanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaiKetua

TENTANG PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKABahwa menindaklanjuti hasil Gelar perkara hari Jumat tanggal 15 Mei 2020tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: SPSidik/245/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 18 Mei 2020 danmenerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor: SPDP/266/V/Res.1.10/2020/Reskrim, tanggal 20 Mei 2020ke Kajari Labuhanbatu.

Nomor: 130/PUU/XIII/2015 tersebut dapat mengakibatkan kekacauan hukum, sebabbagaimana mungkin terhadap perkara pencurian dengan kekerasan(curas) yang dikenal juga dengan istilan Perampok, terhadappelakunya disampaikan SPDP sebelumpelakunyatertangkap,tentunya pelaku akan mengucapkan terimakasih kepada petugas yangmemberikan/menyerahkan SPDP tersebut dan kemudian pelakumelarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi putusanMahkamah Konsitusi tersebut, Termohon selaku penyidikmensiasatinya dengan memberikan tembusan SPDP apabilapelakunya telah ditangkap dan jika pelakunya dipanggil seperti ParaPemohon, maka tembusan SPDP tersebut diserahkan apabilatersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.

pelakunya disampaikan SPDPsebelum pelakunya tertangkap, tentunya pelaku akan mengucapkanterimakasih kepada petugas yang menyerahkan SPDP tersebut dan kemudianpelaku melarikan diri, apabila tindakan tersebut diketahui korban, tentunyakorban merasa keberatan.

Bahwa untuk memenuhi Putusan MahkamahKonsitusi tersebut, Termohon selaku penyidik mensiasatinya denganmemberikan tembusan SPDP apabila pelakunya telah ditangkap dan jikapelakunya dipanggil seperti Para Pemohon, maka tembusan SPDP diserahkanapabila tersangka yang dipanggil menghadiri panggilan.

;Bahwa TERMOHON tidak pernah memberikan/menyampaikan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri PEMOHONatau Kuasanya seharusnya disampaikan oleh TERMOHON kepadaPEMOHON selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya SuratPerintah Penyidikan;Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memberikan SPDP kepadaPEMOHON selaku Terlapor dan/atau Tersangka selambatlambatnya 7(tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan telahmenimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah merugikan

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat PerintahDimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon;4.

109 Ayat (1) KUHAP yang telah dimaknaidengan pemaknaan baru oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapatpelanggaran dalam kaitannya dengan prosedur penyidikan terhadap Pemohonin casu Termohon tidak menyerahkan SPDP kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terkait dengan SPDP Ahli yang diajukan Pemohonberpendapat bahwa konsekwensi apabila SPDP tersebut tidak disampaikankepada terlapor dan pelapor adalah penyidikan un prosedur karena tidakmengikuti mekanisme penyidikan;Menimbang, bahwa di dalam KUHAP maupun Putusan

Mahkamahkonstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tidak terdapat ketentuan yang mengatursecara spesifik tentang konsekuensi yuridis dari tidak disampaikannya SPDPkepada Terlapor, oleh karena itu Hakim Praperadilan akan meninjaunya, dariaspek tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDPmaka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1.

Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, makadapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebut sebagai upayakoordinasi diantara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanyamekanisme pengawasan atau check and balance yang mana haltersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM dalamsistem peradilan pidana;2.Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagikorban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yangdiperlukan

SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)NOMOR: B / 40 / I / RES.1.11/ 2020 / Reskrim TANGGAL14 JANUARI 2020 TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHONBERBARENGAN DENGAN SURAT PANGGILAN KE2 NOMOR:ATAS DIRI PEMOHON DENGAN STATUS SEBAGAI TERSANGKATANGGAL 14 DESEMBER 2020;a.

ALDO JOE, SH,.MHtertanggal 6 Januari 2020;Bahwa, tertundanya atau tidak di Sampaikan, dan di serhkannya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/ 40 / /RES.1.11 / 2020 / Reskrim tertanggal 24 Januari 2020 kepada pihakPEMOHON / Keluarganya oleh TERMOHON bukan = sajamenimbulkan ketidak pastian hukum,tetapi sudah merugikan HAKKONSTITUSIONAL PEMOHON, untuk itu. penting bagi MKmenyatakan pemberian SPDP tidak hanya di wajiobkan untuk JaksaPenuntut Umum, tapi juga di wajibkan terhadap TERLAPOR

Tap/49/IX/RES.1.11/2020/Reskrim tentang peralihan status, Surat pemberitahuandimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/40/I/Res.1.11/ 2020/Reskrimtanggal 24 Januari 2020, dengan demikian PEMOHON mempertanyakanstatus sebagai Tersangka terhadap dirinya karena tidak dilakukan melaluiproses penyelidikan atas dasar Laporan Polisi : LP/07/K/1/2020/PMJ/Resju tanggal 6 Januari 2020;Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor :B/40/I/RES.1.11/2020/Reskrim tanggal 14 Januari 2020 disampaikankepada

SUTANDY SETIAWAN NGUI, sehingga saat pengiriman SPDPkepada Penuntut Umum, terhadap PEMOHON tidak dikirimi tembusanmengingat alamat PEMOHON yang tidak diketahui dan baru TERMOHONketahui setelah PEMOHON dimintai keterangan sebagai saksi pada bulanMei 2020, hal lain SPDP yang dipermasalahkan PEMOHON bukanlahmerupakan objek praperadilan, dan dalam KUHAP tidak diatur secarategas sehingga tidak ada kewajiban hukum PEMOHON harus diberitembusan saat pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum, hal ini sesuaibunyi

ialah tata tertiod administratif dan bukan syarat formil seorangditetapkan Tersangka;Bahwa syarat formil Sesuatu ditetapbkan Tersangka tetap 2 (dua) alat bukti,SPDP dalam sidang Kivlan Zein dan Habib Rizik Sihab, Ahli juga hadirsebagai Ahli dipertanyakan apa dampak hukumnya itu ada di Putusan MK(Mahkamah Konstitusi) Nomor 130 tahun 2015, yang salah satupertimbangan hukumnya bahwa tidak diberikannya SPDP itu adalah domaindari Institusi pengawas atau kode etik, tetapi tidak membatalkan produkhukum

Tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangaka pada tanggal 21Juni 2019, tetapi pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka barudilakukan peda tanggal 25 Juni 2019, sehingga berdasarkan haltersebut diatas Tentang Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) No.

Bahwa pada saat PPNS BBPOM di Semarang menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Nomor SPPN/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni 2019(Vide Bukti T1) kemudian diterbitkan juga Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor SPDP/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni2019 (Vide Bukti T14) sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) PerkaPolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.28.

Bahwa dengan demikian anggapan Pemohon yang menyatakan dalampermohonannya tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan olehPPNS Balai Besar POM di Semarang tanpa didampingi oleh PenyidikKepolisian adalah tidak sah, hal tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkanalas hak yang jelas.MENGENAI PENERBITAN SURAT PERINTAH DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP)51.

Bahwa PEMOHON di dalam permohonannya menyatakan bahwa penerbitanSPDP oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku karena dalam SPDP yangditerbikan TERMOHON sudah menyebutkan Tersangka sedangkanTERMOHON belum mendapatkan buktibukti untuk menetapkan Pemohonsebagai tersangka.52.

Bahwa PEMOHON keliru atau tidak cermat dalam membaca SPDP yangditerbitkan oleh PPNS BBPOM di Semarang NomorSPDP/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni 2019 PerihalPeemberitahuan dimulainya Penyidikan atas Nama Terlapor OEI MIN GIEbin OE! GJING KIAT (Vide Bukti T14).53. Bahwa SPDP yang diterbitkan oleh PPNS BBPOM di Semarang NomorSPDP/08/BBPOM/VI/2019/PPNS tanggal 18 Juni 2019 PerihalPemberitahuan dimulainya Penyidikan atas Nama Terlapor OE!

Terhadap SPRINDIK tersebut Termohonmenerbitkan SPDP Nomor: SPDP.01/PHP4/PPNS/2019tanggal 18 Januari 2019.

Pemohonseharusnya paham bahwa SPDP dan Surat PenetapanTersangka adalah dua dokumen yang berbeda.2) Dalam SPDP Nomor: SPDP.01/PHP4/PPNS/2019tanggal 18 Januari 2019 kolom Terlapor belum ditulis34nama Terlapor, dan dinyatakan tersangka masih dalamproses penyidikan.3) Dalam perkara a quo Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan, Termohon tidak pernah menyebutPemohon sebagai Tersangka sebagaimana didalilkanoleh Pemohon yang menyatakan Pemohon = sudahdinyatakan sebagai tersangka dalam SPDP.4) Nama Pemohon

sebagai Tersangka dapat ditemukandi dalam angka 2 Surat Penetapan Tersangka Nomor:S.104/PHP4/PPNS/2019 tanggal 8 Februari 2019.5) Terhadap SPDP pada angka 2 di atas, sesuai denganPutusan MK Nomor 130/PUUXIII/2015, Termohon sudahmenyampaikan SPDP dimaksud kepada Jaksa Agungcq Jaksa Agung Muda Pidana Umum tanggal 23Januari 2019 atau 5 (lima) hari setelah Sprindikditerbitkan dan kepada Pelapor pada hari yang samadikeluarkan SPDP yakni pada tanggal 18 Januari 2019.6) Pemohon menerima SPDP bersamaan

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelasdengan alasan sebagai berikut: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ada di dalamPosita dan Petitum tetapi penjelasan Posita bukan tentang SPDP.

Padahal dokumen SPDP tidak menyebutdemikian. Sebutan Pemohon sebagai tersangka tercantum di dalamSurat Penetapan Tersangka, bukan di dalam SPDP.2.

dilakukansejak 24 Januari 2014 hingga tahapan penyidikan gelar perkarapada tanggal 3 Desember 2014, SPDP perkara Sdr.

12 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rappaksa hingga pemeriksaan secara BAP terhadap saksisaksitanggal 24 Januari hingga 26 Mei 2014, SPDP yang diperuntukankepada Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat tidak diterbitkanPARA TERMOHON ;Bahwa pengiriman SPDP merupakan tahapan ke2 (dua) dari 9(sembilan) tahapan penyidikan, sebagaimana diatur pada Pasal15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, namun faktanya, penghentianpenyidikan yang merupakan tahapan

penyidikan ke9 dilakukanoleh PARA TERMOHON tanpa melakukan pengiriman SPDP keKepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang merupakan tahapanpenyidikan ke2 ;Bahwa tahapan penyidikan, yakni, upaya paksa, pemeriksaan,gelar perkara, hingga penghentian penyidikan atas perkaratersangka Sdr.

:SPSidik/86.a/IX/2014/Reskrim, tanggal 25 September 2014, serta SuratPemeberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:SPDP/07/V/2014/Reskrim, tanggal 15 Januari 2014 dimana upayapenyidikan yang dilakukan oleh Termohon WV adalah melakukanpemeriksaan terhadap Pelapor (Pemohon) dan saksisaksi yangberkaitan dengan perkara tersebut, antara lain :1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor LAMHOT JULIHERSITORUS (Pemohon) pada tanggal 13 Januari 2014 ;2.

e lampiran Keputusanbersama Mahkejapol, adalah dalil yang keliru dan salah, sebabTermohon IV atas nama Termohon Ill telah menerbitkan SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:SPDP/07/V/2014/Reskrim, tanggal 15 Januari 2014 danMahkejapol bukanlah sumber hukum serta adapun sebabnyamaka SPDP tersebut tidak dikirimkan kepada Kejaksaan NegeriRantauprapat, adalah oleh karena berdasarkan hasil penyidikantidak didapat bukti yang cukup bahwa Terlapor ALI USMANHARAHAP, SH telah melakukan tindak

) dari Termohon, di mana dalam Putusan MahkamahKonstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015 tanggal 9 Januari 2017, telahmemasukkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)sebagai obyek praperadilan, dimana mengatur, Penyidik wajibmemberitahukan dan menyerahkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapordan korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan ;Termohon menerbitkan Surat Penetapan Penyidikan

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan;12.Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015tanggal 9 Januari 2017, telah memasukkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai obyek praperadilan, dimanamengatur, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PenuntutUmum, Terlapor dan korban/Pelapor dalam waktu

Bahwa Penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA adalah tidak sahdisebabkan karena Pemohon sebagai Terlapor tidak pernahmendapatkan tembusan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) dari Termohon, di mana dalam Putusan MahkamahKonstitusi RI No. 130 / PUUXIII / 2015 tanggal 9 Januari 2017, telahmemasukkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)sebagai obyek praperadilan, dimana mengatur, Penyidik wajyibmemberitahukan = dan = menyerahkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada

B / 46 / Vil / 2017 / Reskrim, tanggal 3 Juli 2017 (vide T11), menurut Hakim, penyampaian surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan(SPDP) adalah bersifat administrasi saja karena sampai dengan sekarangpenyidikan terhadap perkara tersebut masih berlangsung, dan Pemohonsebagai Terlapor dan sekarang statusnya sebagai Tersangka telahHalaman 39 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Kdsdiberitahukan SPDP ke Alamat Pemohon sesuai KTP Pemohon sebagaimanabukti T41 dan berdasarkan bukti P13

ternyata Pemberitahuan SPDP kepadaPemohon sebagai Terlapor telah diterima oleh pihak Pemohon, sehinggapemberitahuan SPDP kepada Pemohon telah dilakukan oleh Termohon, namunPemohon tidak pernah ada respon, apakah Pemohon masih beralamat sesuaidengan KTP ataukah sudah pindah alamat;Menimbang bahwa oleh karena dalam permohonan gugatanPraperadilan aquo alamat Pemohon sebagaimana dalam surat PermohonanPraperadilan mempunyai banyak alamat tempat tinggal, namun sesuai KartuTanda Penduduk yang dilampirkan

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor:SP.Gil/O1/I/RES.2.5./2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020tersebut, maka Pemohon baru mengetahui ternyata Pemohontelah ditetapbkan sebagai Tersangka, tanpa pernah menerimaSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariTermohon;3.7.

./2020/Reskrim tertanggal 7 Januari 2020 danTermohon tidak mencantumkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) sebagai dasar dibuatnya surat panggilantersebut.3.8. Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, makaterbukti Termohon tidak pernah memberikan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, sehinggapenyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sesuai denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUUXIII/2015Tertanggal 11 Januari 2017;3.9.

kepadaTersangka selaku PEMOHON PRAPERADILAN, dalam hal iniTERMOHON PRAPERADILAN bukan tidak memberikan SPDP kepadatersangka selaku PEMOHON PRAPERADILAN namun TERMOHONPRAPERADILAN terlambat mengirimkan SPDP kepada Tersangkaselaku PEMOHON PRAPERADILAN ( berdasarkan surat tanda terimatertanggal 24 Januari 2020 ( melebihi 7 hari sesuai dengan Putusanmahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUUXIII/2015/tertanggal 11 Januari2017 ).Dan yang perlu PEMOHON PRAPERADILAN ketahui bahwa tidak adaundangundang yang

mengatur secara tegas, bahwasannya syarat untukmenentukan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka adalahdengan memberikan SPDP kepada tersangka, dengan demikian tanpamemberikan SPDP kepada tersangka, tidak menggugurkan statusseseorang sebagai Tersangka, sehingga dalildalil PEMOHONPRAPERADILAN yang menyatakan bahwa penetapan tersangka yangdilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN kepada PEMOHONPRAPERADILAN tidak sah adalah mengadangada dan tidakberdasar, kami ulangi bahwa dalil PEMOHON PRAPERADILAN

Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/57/X/RES.2.5/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, yangselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;7.

sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2014 Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAWIYAH BINT MUHAMMAD denganpidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor : SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.4.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Sawiyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Ssepuluh) hari;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada

Menyatakan Terdakwa Sawiyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan usahaperdagangan tanpa dilengkapi surat izin usaha perdagangan/ SIUP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan;Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa SawiyahBinti Muhammad.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT ;Dilampirkan dalam berkas perkaraMembebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuktingkat banding sejumlah 2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 oleh kamiWahyono, S.H.

sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2014 Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAWIYAH BINTI MUHAMMAD denganpidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor : SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILL:Menyatakan Terdakwa Sawyah Binti Muhammad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik SAWIYAH BINTIMUHAMMAD.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa SawiyahBinti Muhammad.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEK CUT ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

Bahwa Penetapan Tersangka didasarkan pada ProsesPenyidikan yang Tidak Sah karena Tidak didahului denganPengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaPemohon selaku Terlapor/ Tersangka. Berdasarkan Pasal 109 ayat(1) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (3) jo.

Bahwa tindakan Termohon yang TIDAK PERNAHmenyampaikan SPDP kepada Pemohon (i.c. dahulu Terlapor saatini Tersangka) secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 109ayat (1) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 14 ayat (1)Perkapolri Penyidikan Tindak Pidana jo.

Dokumen di atas memberikan fakta penting: SuratPerintah Penyidikan diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari setelahpenerbitan SPDP. Dengan kata lain SPDP jauh lebih dahuluditerbitkan sebelum penerbitan Surat Perintah Penyidikan. Haltersebut tentu bertentangan dengan tahapan/ proses penyidikansebagaimana telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 13Perkapolri Penyidikan Tindak Pidana, dimana penerbitan SuratPerintah Penyidikan seharusnya dilakukan SEBELUMditerbitkannya SPDP.Al.

Pemohon tidak pernah mendapatkan SPDP dariTermohon, sehingga melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1)KUHAP jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri ManajemenPenyidikan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU/XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017. Hal inimengakibatkan seluruh proses penyidikan yang dilakukansetelah terbitnya SPDP yang cacat hukum tersebut adalahcacat hukum juga.

Konsekuensi logisnya, PenetapanTersangka yang didahului oleh penyidikan tanpapemberitahuan SPDP adalah batal demi hukum;c. Selain itu, SPDP ternyata diketahui telah dahulu terbitsebelum SPRINDIK diterbitkan, dimana Surat PerintahPenyidikan diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari setelahpenerbitan SPDP. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13Peraturan Kapolri Manajemen Penyidikan, yang berartimengandung konsekuensi batalnya Penetapan Tersangkayang didasarkan pada penyidikan yang tidak sah tersebut;d.

SPDP tanggal 27 Oktober 2017, foto copi tanpa asli, diberi tanda P1112. Surat panggilan tanggal, 26 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberitanda P12;13. Surat panggilan tanggal, 29 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, diberitanda P13;Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid. Prap/2018/PN. Bit14.15.16.17.18.19.20.21.Tanda terima surat, tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya,diberi tanda P14;Surat keterangan Rumah Sakit Mitra Kebayoran Jakarta, tanggal 29Oktober 2018, an.

), T5foto copi sesuai asli yang diberi tandaLaporan Hasil Gelar Perkara, foto copi sesuai asli yang T6diberi tandaEkspedisi SPDP, foto copi sesuai asli yang diberi tanda T7Ekspedisi Surat Panggilan Tersangka MELISA NUR, T8Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN.

SPDP;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 Ayat (1) PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa SPDP, dibuat dandikirim setelah terbit Surat perintah penyidikan jo Pasal 6 Ayat (1) PeraturanKepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun2014 Tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana,menyatakan bahwa SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan dari

Kuda Laut 01 (bukti P11(vide T5), T18, T19,T20);Menimbang, bahwa apakah SPDP tersebut benar telah diberikankepada Pemohon dalam hal ini pemilik kapal kuda laut 01, yang didugamelakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Perkap Nomor:14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (1) disebutkan SPDPdibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan; ayat (2)menyebutkan SPDP sekurangkurangnya memuat:a.

Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan diatas maka SPDP(bukti P11 sama dengan bukti T 5) dikaitkan dengan bukti T7 berupaekspedisi SPDP, yang diterima dan di tanda tangani oleh Yanti tertanggal 31Oktober 2017, maka dapat disimpulkan dari bukti surat T1A,T5,T7,T18,T19,T20, yang saling berhubungan, bahwa Surat Perintah DimulainyaPenyidikan telah diberikan kepada Pemohon 6(enam) hari setelahdikeluarkannya Perintah Penyidikan; bahwa surat perintah dimulainyapenyidikan

Menyatakan tindakan termohon, yang hanya memberikan suratPemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP), kepada 1 (satu) orangterlapor bernama Pemohon II, dan/atau tidak diberikan kepada 6(enam)tersangka lainnya, dalam waktu melewati dari 7 (tujuh) hari setelah suratperintah dimulai penyidikan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2018,Dengan demikian, termohon telah melanggar Putusan MahkamahKonstitusi No : 130/RUUVIII 2015.Halaman 7 dari 30 Putusan 3/Pid.Prap/2018/PN.Gns7.

Bahwa dalam rangka proses penyidikan Termohon telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/108/VIII/2018/Reskrim tertanggal 16Agustus 2018 guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut,Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, Ahli Pidana, AhliPerdata Selanjutnya Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan/SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri LampungTengah..

Esensi dari diberitahukannya SPDP kepada Terlaporsebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah untukmemberi kesempatan kepada Terlapor untuk mempersiapkan bahanbahanpembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untukmendampinginya Yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang Terlaportetap dapat menggunakan hakhaknya tersebut, meskipun tanpa adanyapemberitahuan SPDP.

Atau dengan uangkapan yang lebih konkrit, apakahtepat dan adil untuk melepaskan Tersangka dari proses penyidikan, hanyaatas alasan bahwa pemberitahuan SPDP belum diberikan kepadanya danpenyidik melanggar asa due process of law? Pandangan tentangpendekatan perlindungan kepentingan umum diperkuat lagi dengan alasanantara lain sebagai berikut: 1. Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisamengingkari keadilan (justice denied on a technicality); 2.

Alat bukti surat berupa SPDP atas nama Pemohon Iluntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P12.13. Alat bukti surat berupa Surat Panggilan tersangka atas nama YusnaniarSyolihinuntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P1314. Alat bukti surat berupa Pemberitahuan Penahanan atas nama Sukijanuntuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P14.Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohon jugatelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi ;

• Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penggeledahan dan penyitaan terhadap pemohon dan seluruh

(vide Bukti Surat Panggilan No.S.Pgl/17/1/2021/Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2021 Terlampir)Bahwa tahapan Penyidikan oleh TERMOHON tersebut dilakukan tanpamenyerahkan salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaPEMOHON sebagai terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan No.Sp.Sidik/05.a/I/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2021. padahalpenyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalahkewajiban hukum oleh TERMOHON berdasarkan

Hal tersebut berimbas pada tidak adanyakepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yangmerugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukumserta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringanyang ada dalam KUHAP.Bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksapenuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor.Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadapterlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang

Penyampaian SPDPBahwa Penyampaian SPDP telah sesuai dengan apa yangdiamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor130/PUUXIII/ 2015 tanggal 11 Januari 2017 yang manapenyampaian SPDP kepada pemohon tidak lebih dari 7 (tujuh) harisetelah diterbitkannya surat perintah penyidikan NomorSp.Sidik/05.a/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 12 Januari 2021. yangmana kemudian SPDP diberikan kepada Pemohon tanggal 18Januari 2021 namun dalam hal ini pemohon tidak bersediamenandatangani ekspedisi atau tanda terima

RANI ANDINI YASA telah menolak memndatangani buku ekpedisi penyerahan SPDP, diberi tanda P68 ;69. Buku Ekspedisi Bukti ini yang menunjukan bahwa terhadap Sdri.Rani AndiniYasa telah di serahkan tembusan SPDP namun yang bersangkutan tidak maumenandatangani bukti penerimaan SPDP, diberi tanda P69 ;70. BA Pemotretan Bukti ini yang menunjukan bahwa Sdri. RANI ANDINI YASApada saat diperiksa tidak didampingi oleh pengacara, Sdr. Rani diberikan SPDPnamun Sdri.

SPDP/05.a/I/2021/Ditreskrimun tanggal 18 Januari 2021 terkaitlaporan tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, hal mana penyerahanSPDP tersebut telah dilakukan Termohon kepada Pemohon, akan tetapi Pemohonmenolak untuk menanda tangani SPDP tersebut & menolak untuk menerimatembusan SPDP sebagaimana berita acara penolakan tertanggal 18 Januari 2021& buku ekspedisi (vide bukti T68 & T69) ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya SPDP Termohon tersebut dilanjutkandengan pemeriksaan & pemanggilan saksi

telah mencabut kesaksiannya yangHalaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN.Pdgpernah diberikannya kepada Termohon yaitu surat pernyataan tgl 9 April 2019,surat mana telah disampaikan langsung oleh Penasehat Hukum Pemohonkepada Termohon.Bahwa lebih jauh lagi semenjak para pemohon ditetapkan sebagai tersangkaoleh Termohon dengan surat Perintah Penyidikan No.Pol:SP.Sidik/63/I1I/2019/Reskrim, tanggal 20 Maret 2019, Termohon tidak pernah menyerahkanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP

Oleh karena itu "tindakan lain yangdilakukan oleh Termohon TERMASUK PENETAPAN TERSANGKA adalahmenjadi objek permohonan praperadilan dalam perkara aquo yang Pemohonajukan sekarang ini.Bahwa selanjutnya berkenaan dengan tindakan lain dimaksud, yang dalam halini ternyata Termohon telah tidak menyerahkan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) pada Pemohon selaku Tersangka, atau kuasanya maupunkeluarganya sehubungan dengan penetapan Pemohon yang ditetapkan sebagaitersangka tersebut adalah juga menjadi

bagian dari Praperadilan in casu.Karena tindakan Termohon yang demikian jelas merupakan pelanggaran darikewajiban hukum Termohon' selaku Penyidik sekaligus menjadi hakkonstitusional bagi Pemohon dalam membela kepentingan hukumnya sesuaiKeputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUUXI11/2015, tanggal 11 Januari 2017, yang pada intinya menyatakan, bahwapemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum, akantetap!

) :Bahwa Termohon telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untukmenyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Pemohon, atau Kuasanya, maupun keluarganya dalam bataswaktu yang ditentukan undangundang yaitu 7 (tujuh) hari sejak SuratPerintah Penyidikan diterbitkan.Bahwa sampai saat permohonan Praperadilan ini didaftarkan keKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, Termohon tidak pernahmenyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Pemohon, sedangkan Surat Perintah

Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon kepada Pemohon, maka pemberianstatus Tersangka terhadap Pemohon seharusnya dinyatakan batal demihukum.PETITUMBerdasarkan alasanalasan hukum yang diungkapkan diatas, adalah adil paraPemohon, memohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :1.