Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: S-03.SPDP/WPJ.21/2019 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama tersangka INDRA ERSANKO yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah;

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:S-03.SPDP/WPJ.21/2019 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama tersangka INDRA ERSANKO adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:S-03.SPDP/WPJ.21/2019 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama tersangka INDRA ERSANKO adalah sah;

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: S-02.SPDP/WPJ.21/2019 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama Tersangka HENDRA RUSLI yang diterbitkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: S-02.SPDP/WPJ.21/2019 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama Tersangka HENDRA RUSLI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa faktanya setelah dilakukan pengecekan Register SPDP diKejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengecekan padaWebsite Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Di PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggaraterkait dengan SPDP atas nama Pemohon ternyata sampaidengan hari Permohonan Praperadilan ini kami ajukan diPengadilan Negeri Kendari TIDAK PERNAH ADA SPDP ATASNAMA TERSANGKA GUNARMIN, SE;Bahwa SPDP terhadap PEMOHON TELAH DIKEMBALIKANDAN DICORET DARI REGISTER PERKARA DI KEJAKSAANSULAWESI

) sebagaimana dalam SPDP Nomor:B/64/V1/2020 tanggal 17Juni 2020 a.n.

Terhadap belumterdaftarnya dalam daftar pencarian perkara, sesuai dengan bukti P.11 berupadaftar rekap SPDP dan keterangan saksi Allan Wahyu Saputra yang melihatdilayar monitor PTSP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, SPDP Pemohonbelum terinput, hakim berpendapat masalah tersebut adalah administrasipencatatan masuk SPDP dalam PTSP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara,sehingga tidak menutup keabsahan SPDP yang telah di perbaiki oleh Termohon.Menimbang, bahwa dengan demikian pentepan tersangka oleh Termohonadalah

Pengembalian tersebut adalah mekanisme Kontrolbagi Termohon agar memperbaiki SPDP dan telah disebutkan dalam Suratpengembalian SPDP dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dapatdimungkinkan untuk dikembalikan.Menimbang, bahwa pemberitahun Pemohon sebagai Terlapor tetapmerujuk pada SPDP tanggal 17 Juni 2020 yang telah diberitahukan kepadaPemohon pada tanggal 24 Juni 2020.

Proses penetapan tersangka adalahpeningkatan status Pemohon sebagai Terlapor sebagai tindak lanjut penyidikan,sehingga mengikuti mekanisme penyidikan dan penyerahan SPDP tanggal 23Pebruari 2021 adalah SPDP penyempurnaan dari SPDP tanggal 17 Juni 2020yang telah Pemberitahuan telah Pemohon terima sebagai terlapor.Menimbang, bahwa keterangan saksi Nuringgam didepan persidanganyang menyatakan melngetahui SPDP untuk Pemohon tertanggal 15 Pebruari2021 tetapi dikirm pada bulan Maret 2021, hakim berpendapat

Feri Handokodan beberapa saksi lainnya menyerahkan SPDP tersebut kepada Sdr.Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN KlaZaini yang saat itu juga telah menerima Surat Panggilan Saksiuntuknya. Sdr. Zaini merupakan Guru pada Sekolah/Tempat KejadianPerkara;f. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas adalah tidak benar Pemohonyang menyatakan SPDP tidak dikirimkan, dan pengiriman SPDP masihdalam kurun waktu 7 hari sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusiyang dimaksudkan Pemohon;4.

dengan perkara atas diri Pemohon; Bahwa SPDP juga telah diberikan kepada Pelapor, dengan tandaterima sebagaimana dimaksud di dalam Bukti T2, berupaTanda TerimaHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN KlaSurat SPDP, tanggal 24 April 2017.

;Bahwa SPDP juga telah diberikan kepada Pelapor, dengan tandaterima sebagaimana dimaksud di dalam Bukti T2, berupaTanda terimasurat SPDP, tanggal 24 April 2017.

Untuk SPDP, pihak Termohon menerangkanbahwa SPDP telah diberikan kepada Pemohon.

kepada Terlapor.Oleh karena itu Hakim akan meninjaunya, dari aspek tujuan daripemberitahuan SPDP tersebut;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikanSPDP maka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1) Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum,maka dapat dimaknai bahwa pemberitahuan SPDP tersebutsebagai upaya koordinasi di antara instansi penegak hukum untukmewujudkan adanya mekanisme pengawasan atau check andbalance yang mana hal tersebut sebagai salah

S04/TAP WPJ/11/2020 untuk Pemohon 27 Oktober 2020 Termohon menerbitkan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP)A 03 November 2020 P4No.S003.SPDP.

Putusan Praperadilan Nomor 111/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal29 September 2020, halaman 86, yang menyatakan sebagai berikut:Menimbang bahwa Termohon selanjutnya melakukanpemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana surat buktibertanda T30 yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor S11/SPDP/PJ.05/2020 tanggal 29 Juni 2020 yangditerima oleh Polri tanggal 30 Juni 2020, T31 dan P13 yaitu SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorS11/SPDP/TSK/PJ.05/2020 tanggal 29 Juni

S04.TAP/ WP4J.11/2020tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda bukti P3;Potokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.S003.SPDP/TSK/WPJ.11/2020 tanggal 03 November 2020, diberi tandabukti P4;Potokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor.

Bahwamenurut ahli, tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP kepada terlaporsbelum ditetapkannya sebagai tersangka adalah supaya terlapor punya hakuntuk mengajukan keberatan terhadap SPDP;Menimbang, bahwa pertimbangan putusan MK di halaman 147 alinea ke1 dalam perkara tersebut yang menyatakan alasan digunakannya praperadilansebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP.

MK dihalaman 147 alinea ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya praperadilansebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon sebagaimana sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Kepolisian Sektor Bancar Polres Tuban Nomor: B/04/IX/2021/Reskrim, tanggal 7 September 2021 tentang Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) tidak sah;
3. Menyatakan memulihkan kembali hak, harkat dan martabat pemohon seperti semula atau sebelum terbitnya Surat Kepala Kepolisian

Sektor Bancar Polres Tuban Nomor: B/04/IX/2021/Reskrim, tanggal 7 September 2021 tentang Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP);

Putusan No.04/Pid.Pra/2019/PN Bkn3) Bahwa tentang ada dalildali pemohon yang menyatakan suratpemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tidak sah dan cacathukum dan termohon terlambat mengirimkan SPDP kepada KejaksaanNegeri Kampar terlambat 50 (lima puluh) hari dan kejaksaan Negerikampar menolak SPDP tersebut karena telah lewat waktu karena tidaksesuai dengan putusan MK nomor : 130 /PUUXII/2015;Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/18/VI/2019/Sek Tapung Hulu, tertanggal

Mengenai batas waktu 7 hari pemberitahuan SPDP seperti yangdiatur dalam putusan MK, Jisman berpendapat, SPDP wajibdiberitahukan, tapi bukan berarti menggugurkan penyidikan. "Wajibbetul. Secara administratif, tapi penyidikan itu enggak boleh berhenti,jalan terus.

Mengirim surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)kepada terlapor Sdri ERLINA SARI HARAHAP, tanggal 29 Juni2019;m. Mengirim surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)kepada pelapor Sdri DEWI KRISNA NATALIA SILAEN, tanggal 29Juni 2019;n. Mengirinan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kampar atas perkaraPenipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh sdriERLINA SARI HARAHAP, tanggal 15 Agustus 2019;0. Menetapkan pemohon sdri.

Mengenaibatas waktu 7 hari pemberitahuan SPDP seperti yang diatur dalam putusan MK,Jisman berpendapat, SPDP wajib diberitahukan, tapi bukan berarti menggugurkanpenyidikan. "Wajid betul. Secara administratif, tapi penyidikan itu enggak bolehberhenti, jalan terus.

SPDP tersebut, kemudian penyidik terbitkan sprindik baru merujukhal. 56 dari 63 hal.

Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2017,TERMOHON telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi JawaTengah dengan tembusan kepada :(1) Kapolda Jawa Tengah;(2) Irwasda Polda Jawa Tengah;3.

Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yangtelah diberitahukan kepada PEMOHON.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017,dankemudian telah memberitahukan Penyidikan tersebut hanya kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal22 Februari 2017;18.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus ,tanggal 20 Februari 2017, tidak pernah dibuat Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) dan tidak pernah diberitahukan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut kepada PEMOHON baiksaat berstatus sebagai SAKSI maupun TERSANGKA.

Dan terhadap SPDP yang dikirimkan kepada JPU olehtermohon, JPU tidak menolak SPDP tersebut sehingga berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015 pengirimanSPDP Nomor : SPDP/ 107/ V/ Reskrim, Tanggal 06 Mei 2020 baik kepadaJPU maupun kepada termohon sah menurut hukum yang berlaku.Bahwa atas tindakan termohon yang tidak mengirimkan Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) paling lambat 7 (tujuh) hari kepadapemohon dan istri pemohon selaku terlapor telah melanggar :Putusan Nomor

Pada saat di Polresta ada SPDP (Surat PemberitahuanPutusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tjk Halaman 9 dari 21Dimulainya Penyidikan);Bahwa tidak ada tanda terima SPDP (Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan), karena pada saat itu, Polres tidak mau membuatkan tandaterima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) (bukti P1);Bahwa ada 3 (tiga) surat yaitu Surat Perintah Penahanan, Surat PerintahPenangkapan dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);Bahwa terkait tanda terima belum ada karena

SPDP (SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diberikan sudah lebih dari 7(tujuh) hari;2.

Setelah hadir kamilakukan prosedur lainya;Bahwa SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudahdikirimkan dan sudah ditembuskan kepada Pemohon.

T3, T8, T9, T10, T11, danT12 yang diperlihatkan kepada saksi;Bahwa tidak ada Berita Acara panggilan Pemohon sebagai saksi;Bahwa SPDP diberikan kepada pihak sesuai tembusan pada SPDP (SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan);Bahwa Terlapor tidak disebutkan dalam tembusan pada SPDP (SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan);Bahwa Berkas Perkara Pemohon saat ini sudah di ajukan di Kejaksaantahap 1Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukupdengan buktibuktinya dan kemudian Pemohon

Bahwa TERMOHON melakukan Penyidikan terhadap ( PEMOHON) sebagaisaksi pada tanggal 21 Nopember 2019 tidak di berikan Surat PemberitahuanPengembangan Hasil Penyidikan kepada PEMOHON, kemudian ditetaobkan PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak diberikan olehTERMOHON Surat dimulainya Penyidikan ( SPDP ) dan atau PEMOHONtidak menerima Surat Perintah dimulainya Penyidikan Nomor ; SPDP / 24/IX/2018 / Ditreskrimsus tanggal 17 September 2018 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor ; SPDP / 24a

Reskrim, tanggal 23Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kapolres Kupang selaku Penyidikdan kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP / 97 / X / 2019 / Sat.

Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 dan kemudian diterbitkanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP /97 / X / 2019 / Sat. Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 selanjutnya 2( dua) hari setelah di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebutyaitu pada tanggal 25 Oktober 2019 Penyidik / Penyidik PembantuMengirimkan Tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP / 97 / X / 2019 / Sat.

Pemohon, Pemohon mendalilkan Pemohon tidak menerima SuratPerintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ 24 / IX / 2018/ Ditreskrimsustanggal 17 September 2018 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/24a/XII/2018 Ditreskrimsus tanggal 3 Desember 2018,mengenai SPDP tersebut telah dibantah oleh Termohon dalam dalil eksepsinyayang menyatakan SPDP tersebut bukanlanh SPDP yang ditujukan kepadaperkara yang diduga dilakukan oleh Pemohon akan tetapi SPDP tersebutadalah SPDP yang dikeluarkan

oleh DITRESKRIMSUS POLDA NTT pada tahun2018 atas nama Rosina Menoh, sedangkan SPDP yang diterbitkan olehTermohon adalah SPDP Nomor : SPDP/97/X/2019/Sat.Reskrim, tanggal 23Oktober 2019;Menimbang, bahwa kekeliruan dalam menentukan surat yang menjadidasar permohonan, telah diakui sendiri oleh Pemohon yang dalam repliknyamencabut khususnya dalil mengenai Surat Perintah Dimulainya PenyidikanNomor : SPDP/ 24 / IX / 2018/ Ditreskrimsus tanggal 17 September 2018;Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim,

Bahwa faktanya setelah dilakukan pengecekan Register SPDP diKejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengecekan padaWebsite Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Di PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggaraterkait dengan SPDP atas nama Pemohon ternyata sampaidengan hari Permohonan Praperadilan ini kami ajukan diPengadilan Negeri Kendari TIDAK PERNAH ADA SPDP ATASNAMA TERSANGKA GUNARMIN, SE;Bahwa SPDP terhadap PEMOHON TELAH DIKEMBALIKANDAN DICORET DARI REGISTER PERKARA DI KEJAKSAANSULAWESI

) sebagaimana dalam SPDP Nomor:B/64/V1/2020 tanggal 17Juni 2020 a.n.

Terhadap belumterdaftarnya dalam daftar pencarian perkara, sesuai dengan bukti P.11 berupadaftar rekap SPDP dan keterangan saksi Allan Wahyu Saputra yang melihatdilayar monitor PTSP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, SPDP Pemohonbelum terinput, hakim berpendapat masalah tersebut adalah administrasipencatatan masuk SPDP dalam PTSP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara,sehingga tidak menutup keabsahan SPDP yang telah di perbaiki oleh Termohon.Menimbang, bahwa dengan demikian pentepan tersangka oleh Termohonadalah

Pengembalian tersebut adalah mekanisme Kontrolbagi Termohon agar memperbaiki SPDP dan telah disebutkan dalam Suratpengembalian SPDP dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dapatdimungkinkan untuk dikembalikan.Menimbang, bahwa pemberitahun Pemohon sebagai Terlapor tetapmerujuk pada SPDP tanggal 17 Juni 2020 yang telah diberitahukan kepadaPemohon pada tanggal 24 Juni 2020.

Proses penetapan tersangka adalahpeningkatan status Pemohon sebagai Terlapor sebagai tindak lanjut penyidikan,sehingga mengikuti mekanisme penyidikan dan penyerahan SPDP tanggal 23Pebruari 2021 adalah SPDP penyempurnaan dari SPDP tanggal 17 Juni 2020yang telah Pemberitahuan telah Pemohon terima sebagai terlapor.Menimbang, bahwa keterangan saksi Nuringgam didepan persidanganyang menyatakan melngetahui SPDP untuk Pemohon tertanggal 15 Pebruari2021 tetapi dikirm pada bulan Maret 2021, hakim berpendapat

Soendari Malikoen dan Agung Dorojatun;Bahwa PENGGUGAT pun demi mencari kebenaran dan keadilan, kemudianuntuk mencari informasi tentang keberadaan SPDP dan SP3 yang merupakanPENGGUGAT sebagai Pelapor juga menerima surat dari Kejaksaan TinggiBanten Nomor : B2661/0.6.4/Ep.1/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalPermohonan Informasi tentang PENERIMAAN (Tanggal/Waktu) Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) dan SP3 perkara pidana An.

)Nomor : B/9450/VIII/2012/Ditreskrimum tertanggal 10 Agustus 2012, LaporanPengaduan No.LP/3891/X1/2012/PMJ/Ditreskrimum, yang menyatakan tidakmenerima SPDP dimaksud.

SelPENGGUGAT, mengingat Nomor SPDP yang benar adalah No.B/9450/VIII/2013/Datro., tertanggal 15 Agustus 2013, sehingga bagaimanapunusaha PENGGUGAT menelusuri surat tersebut, tidak akan membuahkan hasilkarena nomor dan tanggal surat yang dimohonkan untuk diperiksa adalahSALAH. Secara logika saja tidak mungkin penerbitan SPDP lebih awal dariperbuatan laporan polisi Nomor :LP/3891/X1/201 2/PMJ/Dit Reskrimum tanggal10 November 2012.

nomor :024.Sk.CP.II.2016 prihal Permohonan Informasi Tentang Penerimaan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.

(SPDP) Nomor : B/9450/VIII/2012/Ditreskrimumtertanggal 10 Agustus 2012, Laporan Pengaduan No.LP/3891/X1/2012/PMJ/Ditreskrimum, yang menyatakan tidak menerima SPDP dimaksud.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan salah satudasar hukum penyidikan TERMOHON terhadap PEMOHON, yang olehkarena itu dikarenakan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan(SPDP) yakni Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor.B/64.a/III/2019/Reskrim tanggal 19 Maret 2019 yang diterbitkanoleh TERMOHON lewat dari tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejakterbitnya

Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor :SPDP/64/X/2018/Reskrim tertanggal tanggal 3 Oktober 2018 (belum ada Tersangka);d.

sprindik perkara a quo terbit tanggal3 Oktober 2018 dan SPDP nya terbit tanggal 19 Maret 2019 padahal SPDPtersebut adalah SPDP kedua yang memuat nama tersangka setelahsebelumnya pada tanggal 3 Oktober 2018 telah dikirimkan SPDP yangpertama yang belum memuat/mencantumkan nama tersangka.Bahwa pemohon gagal fokus atau bias subyektif personality dalammemahami frasa dan terminologi yang tersirat secara implisit dalam putusanNomor 130/PUUXIII/2015tentang SPDP yg diberikan dengan rentang waktu 7hari dimana

yang disampaikan kePenuntut Umum namun dalam SPDP tersebut belum tercantum namaTersangkanya, setelah itu dilakukan pemeriksaan lagi terhadap saksisaksidan dilakukan gelar perkara kemudian menaikkan status saksi menjadiTersangka terhadap Pemohon;Bahwa terhadap SPDP tersebut disampaikansebanyak dua kali, untuk SPDP yang pertama pada akhir tahun 2018 tidakterdapat identitas Tersangka, dalam artian tidak ada Tersangkanya,sedangkan untuk SPDP yang kedua pada awal tahun 2019 sudah ada namaTersangkanya

/pemberitahuan SPDP, karena pada dasarnya penyampaianSPDP tersebut untuk persiapan kepentingan pembelaan dan pendampinganpengacara sehingga kalau seseorang masih sebagai Saksi/Terlapor makaseorang Saksi tidak perlu untuk mempersiapkan pembelaan, Saksi hanyamenerangkan apa yang dilihat dialamai dan didengarnya, kalau misalkeharusan saksi mendapat pemberitahuan SPDP maka apakah seluruh saksiharus dikirimkan pemberitahuan tersebut;Bahwa dalam putusan MK, SPDP diberitahukankepada Terlapor, sebagai bentuk

,M.H., Hakim yangdiperbantukan pada bagian HUMAS Mahkamah Agung R.I., padapokoknya berpendapat :Putusan ini memberikan RUANG bagi TERSANGKAmelakukan PRAPERADILAN apabila pada saat berstatussebagai Terlapor BELUM MENERIMA SPDP atau lewatnyawaktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada Terlapor saatitu. Acuannya adalah adanya prinsip due process of law yangharus dipenuhi.

Jika TANPA SPDP atauMELEBIHI WAKTU TUJUH HARI itu, maka PENYIDIKANnyabisa BATAL DEMI HUKUM."

Sidik dan SPDP kepada JPU,Pelapor dan Terlapor yang dalam pelaksanaannya SPDP kepadaPelapor dan Terlapor diserahkan ke alamat Komplek SaturnusRegency No. 31 RT. 02 RW. 12 Kel. Manjahlega Kec.

No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;Menimbang, bahwa apakah dengan tidak sempurnanyapemberitahuan/penyerahan SPDP dari Termohon dan Il kepada Pemohon danterlambatnya Termohon dan Il memberitahukan/menyerahkan SPDP tersebutkepada Turut Termohon mengakibatkan Penetapan Tersangka atas diri Pemohonyang dilakukan oleh Termohon dan II beserta segala turutan/lanjutan /turunannyaadalah tidak sah dan SPDP yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon dan Iladalah batal dan tidak sah serta tidak memiliki

Tanpa adanya SPDP dari penyidik,Penuntut Umum tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai pengendallperkara dan akan membuka potensi kesewenangwenangan penyidik dalammenjalankan kewenangannya.

SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 atas nama PEMOHON yang diterbitkan TERMOHON I adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 atas nama PEMOHON yang diterima TERMOHON II beserta akibat hukumnya adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.35.36.menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban palinglambat 7 (tujuh) hari, dengan demikian SPDP yang diterbitkan olehTERMOHON sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan sebagaidasar penetapan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara a quo adalahtidak sah.Bahwa tindakan TERMOHON Il yang menerima SPDP /22/II/2019/Reskrimtanggal 12 Februari 2019 diluar batas tenggang waktu 7 hari sejak terbitnyaSurat Perintah Penyidikan No. Sprint.

Dengan demikian dipastikan pemeriksaanPEMOHON sebagai tersangka dilakukan oleh TERMOHON sebelumTERMOHON II menerima SPDP, yang mana apabila tanggal 12 Februari 2019TERMOHON I mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II maka menuruthukum 3 (tiga) hari kKemudian yakni tepatnya tanggal 15 Februari 2019TERMOHON II baru menerima SPDP, sedangkan TERMOHON menetapkanPEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 13 Februari 2019 yang manaSurat Penggilan No.

SPDP/22/II/2019/Reskrim tertanggal 12 Februari2019. Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa TERMOHON di panggilsebagai tersangka pada tanggal 09 Februari 2019 sedangkan TERMOHON belum mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II dan baru pada tanggal 12Februari 2019 TERMOHON mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II.Dengan demikian Surat Panggilan No.

Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tertanggal 09 Februari 2019sebelum SPDP terbit, sehingga penetapan PEMOHON sebagai tersangkaadalah tidak sah karena dilakukan tanpa SPDP yang merupakan dasarmelakukan penyidikan dan penetapan Tersangka sebagai mana ketentuanhal. 32 dari 66 hal.

SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 sebagaihal. 62 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.dasar penyidikan Laporan Polisi No.

Bahwa Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) SahMenurut Hukum :a) Termohon telah mengirim Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Belitung (TurutTermohon) dengan nomor surat No. PolSPDP/43/VII/2017/Reskrim tanggal 23 Juli 2018;b) Bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) No.

, tapi saya tidak ingat; Bahwa Saksi melihat SPDP tersebut dua minggu yang lalu; Bahwa Saksi melihat SPDP tersebut di rumah; Bahwa SPDP tersebut dibawa oleh adek Saksi disimpan dalam map; Bahwa SPDP tersebut 2 (dua) minggu yang lalu sudah ada; Bahwa sejak kapan SPDP tersebut sudah ada dirumah, Saksi tidaktahu; Bahwa SPDP yang Saksi lihat sudah ada coretan atau tulisannya,maksudnya untuk menandai kalau surat tersebut diterima jam 18.20; Bahwa setelah Saksi diperiksa di Penyidik, Saksi diberi kKesempatanuntuk

SP.DIK/43/VII/2018 padatanggal 17 Juli 2018, dan Termohon telah pula menerbitkan Surat PemberitahuanDimulaianya Penyidikan (SPDP) No. Pol.: SPDP/43/VII/2018/Reskrim padatanggal 23 Juli 2018, lebih lanjut Termohon mendalilkan jika Surat PemberitahuanDimulaianya Penyidikan (SPDP) No.

SP.DIK/43/VII/2018 padatanggal 17 Juli 2018, dan Termohon telah pula menerbitkan Surat PemberitahuanDimulaianya Penyidikan (SPDP) No. Pol.: SPDP/43/VII/2018/Reskrim padatanggal 23 Juli 2018, lebih lanjut Termohon mendalilkan jika Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) No.

(SPDP) No.

Secara jelas telan mengaturkewajiban penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Korban/Pelapor danHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2019./PN. Sby.juga Terlapor dalam hal ini adalah Pemohon selaku Subjek yang di tuju atasterbitnya (SPDP) tersebut..

Oleh karenaitu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidakhanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadapterlapor dan korban/pelapor.

Pasal 77 KUHAP dan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUUXII/2014 tanggal 28 April2015, Persoalan SPDP bukanlah ruang lingkup dari objek Praperadilan,Bahwa berkaitan dengan kewajiban memberikan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan (SPDP) maka hal tersebut telah di atur DalamPutusan Mahkamah Konstitusi NO 130/PUUXII/2015 yang menyatakanbahwa Surat Pemberitahuan di mulainya Penyidikan (SPDP) diberitahukandan diserahkan kepada Penuntut Umum, terlapor, korban/pelapor dalamwaktu paling

Putusan MKtentang penetapan praperadilan menjadi objek praperadilan dan jadilahtentang Putusan SPDP ini. Jika terbuka luas dapat mempermudahpenyidikan dan menjadi terouka. SPDP menjadi objek praperadilan dansaya kira itu saya sepakat dalam berbagai jenis bahwa SPDP bisadiubah menjadi objek praperadilan;Bahwa hakekat dari fungsi praperadilan untuk pengawasan pada insanyang terkait. Bila pada penuntut unum memiliki fungsi pengawasan.

Dan hakhak itu lah yang diberikan.Untuk melakukan SPDP (Jadi SPDP itu sebenarnya memberikanhakhak kepada pihakpihak terkait Supaya itu dijalankan ) ;Bahwa praperadilan itu bagian salah satu karakter prinsipprinsip daridue process of law dan fungsi dasarnya menyangkut denganprosedurprosedur dan tidak melanggar hakhak asasi manusia. JadiHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2019.

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan hukum Termohon dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan Terhadap diri Pemohon serta seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

(SPDP) dari Penyidiksampai dengan saat Permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan NegeriTobelo;Bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan suatu) proses hukum danmerupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh penyidiksehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum yang perlu dipastikanpelaksanaannya;Halaman 5 dari 35 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tob18.19.Bahwa penolakan terhadap alasan praperadilan karena terlambat mengirimSPDP sesuai dengan Putusan Mahkamah

kepada terlapor melainkankeberatan keterlambatan SPDP kepada terlapor hanya diajukan dalamkesimpulan, sehingga keterlambatan penyerahan SPDP kepada terlapordianggap bukan perkara yang subtansial;Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Tobelo C.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadiliPermohonan Pemohon, berkenan memutus sebagai berikut:1.ZsMengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan tidak diserahkannya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikankepada

(SPDP) dari Penyidiksampai dengan saat Permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan NegeriTobelo;Bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan suatu) proses hukum danmerupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh penyidiksehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum yang perlu dipastikanpelaksanaannya;Halaman 27 dari 35 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tob12.13.Bahwa penolakan terhadap alasan praperadilan karena terlambat mengirimSPDP sesuai dengan Putusan Mahkamah

waktu pengiriman SPDP tidak melebihi waktu paling lambat7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan kepada JaksaPenuntut Umum, Korban/Pelapor dan Tersangka/Terlapor (vide bukti P4 dan T16)dan tembusan SPDP kepada keluarga Tersangka/Terlapor telah dikirim olehTermohon ke rumah Tersangka/Terlapor namun tidak bertemu dengan keluarganyasehingga sesuai dengan ketentuan Undangundang yang berlaku, maka Termohonmenitipkan surat tembusan SPDP tersebut melalui kKetua RT.01 yang bernama

Iki Hamam yangHalaman 33 dari 35 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tobtidak menyampaikan surat tembusan SPDP tersebut kepada keluargaTersangka/Termohon, sehingga tindakan hukum Termohon dalam pengiriman SPDP,menetapkan Pemohon sabagai Tersangka dan melakukan Penahanan Terhadap diriPemohon serta seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sahkarena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yangdijelaskan didalam Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang

penyidikan (SPDP) tertanggal O6 Mei 2020 dan diserahkan kepada mereka tanggal 23 Juni 2020 namun istri pemohon dipaksa menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh termohon melalui Sdr.

) hari kalender dan termohon dalam hal ini menyampaikan SPDP kepada JPU berdasarkan 7 (tujuh) hari kerja.

Dan terhadapSPDP yang dikirimkan kepada JPU oleh termohon, JPU tidak menolak SPDP tersebut sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015 pengiriman SPDP Nomor : SPDP/ 107/ V/ Reskrim, Tanggal06 Mei 2020 baik kepada JPU maupun kepada termohon sah menurut hukum yang berlaku.. Bahwa atas tindakan termohon yang tidak mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lambar 7 (tujuh) hari kepada pemohon dan pemohon selaku terlapor telah melanggar :a.

(bukti T1) dilakukannya penyidikan terhadap Pemohon;Bahwa awalnya dikirimkam SPDP (Surat Pemberitahuan DimulaiPenyidikan ) setelah itu dilakukan Penyelidikan dan dapat hasil dariPenyelidikan baru dibuat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka;Bahwa SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudahdikirimkan dan sudah ditembuskan kepada Pemohon.

T3, T8, T9, T10, T11, danT12 yang diperlihatkan kepada saksi; Bahwa tidak adaBerita Acara panggilan Pemohon sebagai saksi; Bahwa SPDP diberikan kepada pihak sesuai tembusan pada SPDP (SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan); Bahwa Terlapor tidak disebutkan dalam tembusan pada SPDP (SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan); Bahwa Berkas Perkara Pemohon saat ini sudah di ajukan di Kejaksaantahap P21;Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukupdengan buktibuktinya ;Menimbang, bahwa

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai tersangka terhadap PEMOHON yang diduga melanggar pasal 378 KUHP danatau pasal 372 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP yang timbul dari SPDP 9457 yang telah dicoret dan di hapuskan dari register perkara di Kejaksaan menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Sel.10.(1) SPDP sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintahpenyidikan;Bahwa berdasarkan LP 1678/2017 dan Sprindik1568/2017 ini, Termohon memberitahukan dimulainyapenyidikan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerangsebagaimana tertuang dalam Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/9457/VII/2017/DATRO tertanggal 14 Juli 2017 Perihal : SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP 9457);Bahwa SPDP 9457 ini ditindaklanjuti oleh KejaksaanNegeri

Kapolri No. 14 Tahun2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(Perkap 14/2012), diatur bahwa SPDP harus dibuat dandikirimkan setelah terbit Surat Perintah Penyidikan :Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusidiperjelas pihak pihak yang wajib diberitahukan dandikirimkan SPDP dan jangka waktu penerbitan danpemberitahuan adanya SPDP di mana penyidik harusmenerbitkan dan memberitahukan SPDP kepadaPenuntut Umum, Korban, Terlapor (Pemohon) atauPelapor dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya

SPDP;Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2012 menyatakan sebagaiberikut :Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahapmeliputi:Hal 16 dari 120. Pen. Nomor : 109/Pid/Prap/2018/PN. Jkt. Sel.e. Penyelidikan;f. Pengiriman SPDP;g. Upaya Paksa;h.

Pada saat dilakukan Gelar Perkara PenetapanTersangka tanggal 25 Juli 2018 tidak ada SPDP yangmasih berlaku dan tercacat di Kejaksaan NegeriTangerang karena SPDP 9457 telah dihapus dandicoret dari Register Perkara di Kejaksaan NegeriTangerang berdasarkan Surat Kejari Tangerang Il.Dengan demikian maka Gelar Perkara PenetapanTersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi DasarDilakukan Penyidikan sesuai Pasal 4 Perkap KapolriNo.14 Tahun 2012, yaitu adanya SPDP;B.

PASAL 25 AYAT(1) PERKAP 14/2012 KARENA SPDP 9457 SUDAHDICORET DAN DIHAPUSKAN OLEH KEJAKSAANNEGERI TANGERANG:1.