Untuk pertanggungjawaban sudah dibuat, dalam proses danHAL 87 DARI 295 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 97/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.sudah dikoreksi dari Kecamatandan sudah dilengkapi, akan kami ajukanlagi ke Kecamatan untuk dikoreksi.Bahwa kegiatan jambanisasi agak lama selesai karena beberapa kendalayaitu bantuan kepada penerima hanya berupa material dan tidak terdapatanggaran untuk tenaga/tukang.

287 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Smrmusyawarah kampung, untuk mengali usulan masyarakat, setelah itudibuat atau dimasukan dalam Rancangan Perkam anggaranpendapatan dan belanja kampung (APBK), dengan dilampirirancangan APBK dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) setelah ituRKA di usulkan ke BPK (Badan Pemusyawaratan Kampung), setelahitu BPK musyawarah bersama dengan Kepala Kampung dan biladisetujul RKA tersebut Perkam APBK dengan lampiran DPA,selanjutnya Perkam APBK tersebut dikonsultasikan ke Kecamatandan

Fungsinya sebagai perangkatdaerah yang membantu tugas Bupati OKU dalam tiga tugas itu, dasarhukumnya Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2008 tentang Kecamatandan Peraturan Bupati OKU no. 18 tahun 2009 (dilengkapi dengan CopyPP No. 19 tahun 2008 dan Perbup no. 18 tahun 2009).Bahwa telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi saudara selakuCamat Sinar Peninjauan.Bahwa Desa Marga Mulya merupakan satu dari enam desa yang ada diKecamatan Sinar Peninjauan.Bahwa Belum Pernah dilaporkan oleh Kepala Desa Marga

Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN.JmbSistem pengadaan ATK yang dilaksanakan yaitu dengan caraPengadaan Langsung di tiaptiap unit sekolah, Kantor Dinas Kecamatandan Dinas Pendidikan Kota.Proses pelaksanaannya dilaksanakan sejak awal kegiatan (semester )dan saksi diangkat menjadi PPTK sejak 10 Oktober 2013 tinggalmelanjutkan saja, hal tersebut dilaksanakan agar setiap Sekolah, KantorKecamatan dan Kantor Diknas Kota sebagai Penerima Anggaran dapatmenyesuaikan kebutuhan ATKnya yang berbedabeda besarnya

saksi menyatakan apabila amplop titipan dari Pak Mei Susanto ditolakmaka nanti akan dikembalikan;33.Saksi NENENG DIAN HAERANI :Bahwa, saksi adalah bidan dan pemakai alat di Puskesmas Pagarsih;Bahwa, saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa, saksi menyatakan sudah lama kerja di pagarsih sejak 2010;Bahwa, saksi menyatakan pernah menerima IUD KIT tahun 2014 dan yangmenerima saksi sendiri sebanyak 1 set;Bahwa, saksi menyatakan barang dikirim oleh petugas KB dari Kecamatandan

oleh Bupati, selanjutnya Kampung melaksananmusyawarah kampung, untuk mengali usulan masyarakat, setelah itudibuat atau dimasukan dalam Rancangan Perkam anggaranpendapatan dan belanja kampung (APBK), dengan dilampirirancangan APBK dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) setelah ituRKA di usulkan ke BPK (Badan Pemusyawaratan Kampung), setelahitu BPK musyawarah bersama dengan Kepala Kampung dan biladisetujul RKA tersebut Perkam APBK dengan lampiran DPA,selanjutnya Perkam APBK tersebut dikonsultasikan ke Kecamatandan

Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan perangkat kecamatandan kelurahan.5. Menyelenggarakan penilaian terhadap kecamatan dan kelurahan.6. Menyusun dan melaporkan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP).7. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pertanahan.Halaman 101 Putusan No. 193/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg8.

tanah tersebut dan mengeluarkan biaya sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah).e Bahwa dari Pihak Panitia Tanah Kavling Blok G2 Desa Marga Mulya yaituSUBIYANTO dan ACHMAD NURYON pernah menemui saya sekira Bulan AgustusTahun 2012 terkait pengurusan suratsurat tanah Kavling Blok G2 Desa Marga Mulyauntuk meminta Penomoran Akte Pelepasan Hak (APH) secara bertahap.e Bahwa setiap Peraturan Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) SEHARUSNYA ditembuskan ke Pihak Kecamatandan

UPK adalah unit yangmengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatandan membantu. Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)mengkoordinasikan pertemuanpertemuan di kecamatan. Pengurus UPKterdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal darianggota masyarakat yang diajukan dan dipilin berdasarkan hasilmusyawarah desa.

UPK adalah unit yangmengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatandan membantu. Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)mengkoordinasikan pertemuanpertemuan di kecamatan. PengurusUPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasaldari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilin berdasarkan hasilmusyawarah desa.

UPK adalah unit yangmengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatandan membantu. Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)mengkoordinasikan pertemuanpertemuan di kecamatan. PengurusUPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasaldari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasilmusyawarah desa.

Muhi dan H.Usman, dimana saat itu saksi jugaikut membantu mengukur dan memasang patokpatok beton;Pada saat pengukuran tersebut hadir dari Kelurahan, Kecamatandan Badan Pertanahan Nasional; Setelah saksi ukur, lalu datanyasaksi berikan ke pihak Badan Pertanahan Nasional, namunproses selanjutnya saksi tidak tahu;Hal. 52 dari 4 halaman berita acara Nomor : 697/Pdt.P/2019/PN.

TPK/2016/PN.BGL Bahwa setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atautopik seperti tersebut diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskandan menyepakati beberapa hal yang berketetapan dan menjadikeputusan akhir, Yaitu :1) Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh pelaku tingkat kecamatandan Kabupaten (Faskab).2) Alokasi dana yang sudah ditetapkan tidak bisa dialihkanpekerjaan lain.3) Usulan yang layak untuk didanai :f)g)Saluran irigasidesa Telaga Dalam.Jembatan Gantung Desa Tanjung Aur ll.Pelatihan

RUSDIANA bahwa jika besok hari akandilakukan peninjuan lokasi oleh aparat kelurahan aparat kecamatandan dinas terkait, esok harinya saksi datang ke lokasi , kemudianyang melakukan peninjauan adalah Lurah Karang Joang, CamatBalikpapan Utara dan dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanannamun yang saksi kenal hanya sdri.

Keidak hatihatian dariKepala Kecamatan dapat saja melahirkan permasalahan hukumyang lain;"Surat Pernyataan Tidak Sengketa, surat ini tentu sangat kabur karenafaktanya sejak Tahun 1996 telah terbit sertipikat diatasnya ObyekSengketa dan penerbitannya tentu diketahui oleh Kepala Kecamatandan Kepala Kelurahan akan tetapi Penggugat membuat surat sepertiini dan dilegalisasi oleh Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahantanpa memeriksa kebenarannya sehingga sudah dapat dipastikanbahwa akan terjadi sengketa

Sofian luasnya sekitar 10.000 meter persegi;Bahwa nama Syaflinda tidak ada;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 datang orang IAIN ke KantorCamat menyampaikan rencana pembebasan tanah di lokasi BalaiGadang Kecamatan Koto Tangah untuk pembangunan kampus IAIN;Bahwa dari IAIN hadir pada saat itu Rektor Sirajuddin Zar, Salmadanis,Asasriwarni, Bukhari;Bahwa setelah itu kami menerima dengan baik. lalu kami datang ke KANmenyampaikan maksud IAIN tersebut;Bahwa kemudian dilaksanakan rapat dengan KAN, IAIN dan Kecamatandan

(dua juta delapan ratus ribu rupiah)Anggota Tim sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pengelola Data sebesar Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)Dalam hal tertentu, bila waktu pengawasan/khusus/kasus yang tersediadipandang tidak cukup maka dapat dilakukan perpanjangan sekali selama 10(sepuluh) hari dan diberikan tambahan honorarium yang sama sebagaimanatersebut diatas.Kegiatan pemeriksaan/pengawasan regular padaDinas/Badan/Sekretariat DPRD / Kantor/Bagian/RSUD/BUMD/Kecamatandan

Peraturan Daerah Kota Batam No.10 tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja InspektoratDaerah Kota Batam.Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Batam No.11 tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja LembagaTeknis Daerah Kota Batam.Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Batam No.12 tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah KotaBatam.Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Batam No.13 tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatandan

keHalaman 298 dari 425 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2016/PT.AMBpropinsi dan ke daerah lain di luar propinsi, tetapi faktanya dana untuk makandan minum selama kegiatan kunjungan Para Anggota DPDR Kota Tual dan merekamembayar sendiri sendiri dengan memakai uang pribadinya sendiri, serta tidakpernah tahu ada uang yang dianggarkan untuk makan dan minum ke dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual, bahkan pada saat kunjungan ke kecamatan kecamatan makan dan minum sudah disediakan oleh masyarakat di kecamatandan

Ketua DPC saudara Bambang Purnomo.Bahwa benar Tugas saksi sebagai Anggota DPRD Kota Cimahi yaitu Membuat peraturan daerah Membahas dan mengesahkan APBD bersamasama eksekutif Menerima Aspirasi Masyarakat antara lain masalah Pertanahan, Perizinanadan Pendidikan.Tugas saksi di Komisi I Bidang Pemerintahan yaitu Melakukan rapat kerja dengan SKPD yaitu BKD, Kantor Perizinan, DinasKependudukan dan catatan Sipil, bagian Pemerintahan (Asda I), KantorPerpustakaan dan Data Elektronik, serta Bagian Organisasi Kecamatandan

Sisanya 30 usulan tidakdirekomendasikan karena tidak memenuhi kelengkapan administrasi dankegiatannya tidak relevan;Bahwa saksi hanya meneliti secara administrasi terdiri dari Proposal,rencana anggaran biaya, fotokopi KTP pengurus LSM, pernyataanpertanggungjawaban dan rekomendasi dari Kelurahan dan Kecamatandan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada atasan langsung (SekretarisDinas);Bahwa pada saat saki meneliti secara administrasi tidak ada disertakan /dilampirkan akta pendirian LSM;Bahwa saksi tidak

Kota Batam.Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Batam No.11 tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja LembagaTeknis Daerah Kota Batam.Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Batam No.12 tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah KotaBatam.Halaman 352 dari 524 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Batam No.13 tahun2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatandan