Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepadaAtasan Pejabat, kemudian dalam ayat (3) dalam hal warga masyarakat tidakmenerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakatdapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Berita Acara HasilPelelangan Nomor : 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ eProc/ULP.DNG.Jra2017 tanggal 20 April 2017 ditetapkan tidak lulus pada tahapanevaluasi tekhnis

Mohammad Azmi;

mangrove hanyalah sebagiansaja karena di Desa Bunto sebagian telah ada empang dan saksi tidak mengetahuiapakah lahan yang telah berbentuk empang tersebut telah masuk areal hutan mangroveatau tidak dan kemudian setahu saksi yang memiliki empang pada saat itu adalah SadikoOtoluwa, Asmadi, Anune Palahuata dan Nasir sirullah kemungkinannya merupakan arealmangrove tetapi saksi sebenarnya saksi juga tidak bisa memastikan apakah areal merekatermasuk areal hutan mangrove atau tidak karena itu merupakan hal tekhnis

tidak;Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan keterangan saksisaksi dari penggugat;Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dari Penggugat yakni saksi ArmanIdrus yang menerangkan bahwa yang memiliki empang pada saat itu adalah SadikoOtoluwa, Asmadi, Anune Palahuata dan Nasir Sirullah kemungkinannya merupakan arealmangrove tetapi sebenarnya saksi juga tidak bisa memastikan apakah areal merekatermasuk areal hutan mangrove atau tidak karena itu merupakan hal tekhnis

Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten BangkaTimur bulan Maret 2009 sebagai staff di bagian Geologi dan Sumber DayaHalaman 4 dari 10 Putusan No. 227/Pid.B/2013/PN Sot.Mineral hingga bulan November 2011, dan sejak bulan November 2011, saksimenjabat selaku Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi ProvinsiKepulauan Bangka Belitung hingga sekarang ini; Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan danpengawasan terhadap tekhnis pertambangan, konservasi sumber

Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6ayat 5 poin e.. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 pasal 1 ayat26.. Menghukum tergugat untuk menangguhkan kelak hak tanggungan diatasobjek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap.10.

Bahwa tekhnis dari pembayaran uang yang Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) adalah tanggal 18 Februari 2011 dibayarkan sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sewaktu penandatanganan suratperdamaian di Notaris Jaafaar, S.H. sedangkan yang sisaRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugatkepada Penggugat secara bertahap; Tanggal 30 April dibayarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah); Tanggal 30 Mei dibayarkan Rp15.000.000.00 (lima belas juta

Bahwa perbedaan lelang eksekusi hak tanggungan (parate eksekusi) akibat debiturpailit maupun tidak (lelang biasa) hanyalah dari sisi pbenambahan syarat lelang yangdipersyaratkan oleh KPKNL yakni adanya keterangan tertulis mengenai dimulainyakeadaan insolvensi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 2/KN/2017 tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan lelang, selebihnya syaratlainnya sama.o.

Bahwa dengan irahirah SEOLAHOLAH TIDAK TERJADI KEPAILITAN makaperlakuannya adalah lelang parate eksekusi yaitu LELANG EKSEKUSI PASAL 6 UUHalaman 24 dari 52 Putusan Nomor 4/Pdt.SusGugatan LainLain/2020/PN Niaga Smg jo Nomor 1/Pat.SusPKPU/2015 Jo Nomor 11/Padt.SusPailit/2017/ PN Niaga SmgHAK TANGGUNGAN yang tekhnis pelaksanaannya merujuk pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentangpetunjuk

tekhnis pelaksanaan lelang.e.

Pasal 6 Peraturan DirekturJenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang petunjuk tekhnis pelaksanaanlelang, yang salah satu syaratnya adalah menyerahkan SALINAN PERINCIANHUTANG / JUMLAH KEWAJIBAN DEBITUR bukannilaitagihan yangdidaftarkan kepada Kurator yang bersifat separatis.f. Bahwa secara hukum berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal60 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU Jo. Pasal 21 Jo.

Hadi Subhan, SH., MH.seorang Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut, Tergugatmenilai terkesan tidak obyektif dan sudah diarahkan oleh PARA PENGGUGATsehingga keterangan yang disampaikan lebih bersifat tekhnis sebagai kurator bukannorma hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan ahli Prof. Dr.Nindyo Pramono, S.H, M.S dan Majelis Hakim sependapat dengan ahli Dr.

. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero );16. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero); 17. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas; 20. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas; 21. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.

. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasidan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA(persero);16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA(persero);17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar OperasionalProsedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranyamengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis;Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara Als.

.: SE.115 / DIRKUG /1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO) penggunaan layanan pengelolaan kas;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG /0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.

Bahwa dalam pertimbangan hakim pada halaman 19 dalam paragraphke7 (tujuh) mengenai pertimbangan : Bahwa terhadap 1 (satu) buahflasdisc rekaman percakapan antara Fifi Tungka dengan Diky Kondanglimuyang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan dimana barang bukti tersebutbelum diuji secara tekhnis dilaboratorium forensic apakah suara dalamrekaman tersebut benar merupakan asli atau tidak sehingga barang buktiHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PT PALtersebut tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap

Bahwa pada akhir tahun 2016 Tergugat mengabarkan bahwa dia beradadi Bima dan bekerja serabutan dan belum bisa memberikan nafkah padaTergugat dan anakanak serta meminta salah satu anaknya untuk tinggalbersamanya di Bima dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah (cerai )dengan Penggugat sehingga tahun 2017 yang lalu Penggugat telahmengajukan cerai gugat, namun ada kesalahan tekhnis dalam gugatansehingga gugatannya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bima ;6.

Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus

Bahwa tekhnis atau cara penyerahan nafkah tersebut, berfungsi jugauntuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan ininantinya karena pelaksanaannya bersifat berkelanjutan (continue),khususnya terhadap aspek pembuktian secara pidana dan perdata gunamengantisipasi bilamana sewaktuwaktu Tergugat tidak melaksanakanputusan ini, sebagaimana telah menjadi fakta empiris yang notoirbahwasanya tidak sedikit putusan yang bersifat condemnatoir berupapenghukuman untuk menyerahkan nafkah anak ternyata

KH NoerAlie Kav 1 (Perum Masnaga) Bekasi atau setidaktidaknya terjadi pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBekasi dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu bendayang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang beradapadanya bukan karena kejahatan,dengan cara sebagai berikut :perbuatan tersebut Terdakwa lakukan Bahwa pada awalnya Terdakwa diangkat sebagai tenaga kerja kontraksebagai staf ahli Direksi bidang pengawasan baik tekhnis

BAB III HurufA angka 2, kriteria Calon petani penerima dana antara lain:yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harusmemiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yangjelas;2) Kelompok tani calon penerima dana bantuan sosial yangmenghadapi keterbatasan permodalan untuk permodalanpengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untukdikembangkan;3) Kelompok tani yang mengalami risiko sosial;4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian.Serta sebagaimana Petunjuk Tekhnis

III HurufA angka 2, kriteria Calon petani penerima dana antara lain:1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harusmemiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yangjelas;302) Kelompok tani calon penerima dana bantuan sosial yangmenghadapi keterbatasan permodalan untuk permodalanpengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untukdikembangkan;3) Kelompok tani yang mengalami risiko sosial;4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian.Serta sebagaimana Petunjuk Tekhnis

SUNOTO Bin KARTO KARDIdisarankan untuk menghadap kepada SUNARYA selakusekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora yang mengetahui benarprosedur pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial untukPerluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) Tahun Anggaran2012 ini.3 Bahwa oleh SUNARYA yang merupakan sekretaris TimTekhnis Kabupaten Blora yang sebenarnya telahmengetahui bahwa terdakwa Drs.

SUNOTO Bin KARTOKARDI, yang tidak mengetahui seluruh' prosedurpelaksanaan program Dana Bantuan Sosial untukPerluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 selanjutnya mengikuti seluruhskenario yang dibuat oleh SUNARYA selakusekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora, yang diawalidengan membentuk sebuah Kelompok Tani fiktif,183pembuatan rekening, menandatangani Surat PerjanjianKerjasama (SPK) dan RUK serta sampai kemudianmencairkan Dana Bantuan Sosial untuk Perluasan ArealTebu Rakyat (

ekstensifikasi) Tahun Anggaran 2012tersebut.Dari uraian tersebut sudah nampak jelas bahwa sebenarnyaSUNARYA selaku sekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora yangmempunyai tupoksi untuk melaksanakan program DanaBantuan Sosial untuk Perluasan Areal Tebu Rakyat(ekstensifikasi) Tahun Anggaran 2012 menurut juklak sertajuknisnya sekaligus orang yang karena tugas pokok danfungsinya telah mengetahui bahwa terdakwa Drs.

.,/ Kadis Pertanian Kabupaten Banggai dengan CV.Purnama Agung (Yon Khartiono) untuk pelaksanaan pekerjaanpembukaan baku lahan basah (pencetakan sawah) 75 Ha di DesaTirta Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai ;10.Petunjuk Tekhnis Perluasan Areal Kegiatan Pengelolaan Lahandan Air Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas PertanianKabupaten Banggai ;11.1 (satu) bundel Laporan Bulanan Konsultan Pengawas (CV.Dimensi Konsultan) atas kegiatan pencetakan sawah baru danpembukaan lahan kering Dinas Pertanian

No. 66 PK/Pid.Sus/201315.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.Surat Penyerahan Lapangan/Lokasi Kerja No. 027/075/SPL.APBNDistan/2006 ;Petunjuk Operasional Kegiatan Dinas Pertanian KabupatenBanggai T.A 2006 ;Petunjuk Tekhnis Perluasan Areal Kegiatan Pengelolaan Lahandan Air Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas PertanianKabupaten Banggai ;Data Kontrak/Swakelola Pelaksanaan Kegiatan TugasPembantuan Tahun Anggaran 2006 Satker Dinas PertanianKabupaten Banggai ;Laporan Tahunan Kegiatan Pengelolaan

,/Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai dengan CV.Purnama Agung (Yon Khartiono) ;Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/075/SPMK.APBNDistar/2006 ;Surat Penyerahan Lapangan/Lokasi Kerja No. 027/075/SPL.APBNDistan/2006 ;Petunjuk Operasional Kegiatan Dinas Pertanian KabupatenBanggai T.A 2006 ;Petunjuk Tekhnis Perluasan Areal Kegiatan Pengelolaan Lahandan Air Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas PertanianKabupaten Banggai ;Data Kontrak/Swakelola Pelaksanaan Kegiatan TugasPembantuan Tahun Anggaran

Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat awalnya terjalinsuatu kerjasama di dalam masalah bisnis properti (pembangunanperumahan di daerah bungursari kota Tasikmalaya) dengan manadi sepakati pada awalnya bahwa pihak penggugat sebagai orangyang mempunyai dana/uang, sementara itu para tergugat sebagaideveloper yang menjalankan semua persoalan persoalan tekhnis darimulai pembebasan tanah sampai dengan pembangunan rumah/properti;b.

Tsm.yang menjalankan semua persoalan persoalan tekhnis dari mulai pembebasantanah sampai dengan pembangunan rumah/properti, namun ternyata di tengahperjalanan, Penggugat menghentikan sepihak kerjasamanya tersebut, sehinggaberdampak terhentinya seluruh rencana dan proses kerjasama dalam bisnisproperti tersebut;Bahwa Penggugat di dalam posisinya sebagai penyandang danadi dalam usaha kerjasamanya tersebut telah memberikan uang dengan berupacek secara dicicil kepada Para Tergugat yaitu :a.

penjual yaitu Tergugat , kKemudiansebagian Kwitansi dan SPPT tanah tersebut dipegang oleh Penggugat;Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Para Tergugat telahmengakui bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah terjalinsuatu kerjasama di dalam masalah bisnis properti (be mbangunan perumahandi daerah Bungursari Kota Tasikmalaya) dengan disepakati bahwa pihakPenggugat sebagai orang yang mempunyai dana/uang, sementara ituPara Tergugat sebagai developer yang menjalankan semua persoalanpersoalan tekhnis

Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi tekhnis tersebut diatas,saksi JOKO PARYADI, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)bersama penyedia jasa dalam hal ini seharusnya terdakwa selaku DirekturPT RIMBO PERADUAN harus melaksanakan ketentuan tersebut.

Sehingga atasdasar tersebut, dengan adanya pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis, yang dilakukan oleh terdakwa yang mengalihkanpekerjaan tersebut kepada saksi ALI ARIFIN, ST, maka perbuatan saksi ALIARIFIN, ST menerima hasil pembayaran sepenuhnya atas paket pekerjaantersebut melalui terdakwa bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf cPerpres No. 54 tahun 2010 Jo.

KALINGGA JAYA SAKTI untuk pekerjaan Paket 10Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Tahun Anggaran 2013 s/d TahunAnggaran 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis umum kontrak yang bertentangan dengan PerpresNo. 54 tahun 2010 Jo.

Contoh campuran harus dibawa kelaboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupununtuk pemadataan membal (refusal).Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT JMBBahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi tekhnis tersebut diatas,saksi JOKO PARYADI, ST.

Sehingga atasdasar tersebut, dengan adanya pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai orangmengalihkan pekerjaan kepada saksi ALI ARIFIN, ST, maka perbuatan saksiALI ARIFIN, ST selaku Direktur PT KALINGGA JAYA SAKTI menerima hasilpembayaran sepenuhnya atas peket pekerjaaan tersebut melalui terdakwabertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres No. 54 tahun 2010Jo.

Lulus 7Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut :No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EyaluasiTerkoreksi(Rp.)1 2 a 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV.

MT selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dansaksi Drs. HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan bertentangan dengan :1.

Lulus :Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut :No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EyaluasiTerkoreksi(Rp.)1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuai3 CV.

MT selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dansaksi Drs. HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan bertentangan dengan :5.

Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) adalah saksiMULYADI, ATD. MT dan selaku Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen adalah saksi Drs.Haris Karno, M.AP sebagaikepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Selatan.

Penasehat Tekhnis : H.Sunarto.Bahwa sewaktu di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa susunanTim Pelaksana Pembangunan Pasar Desa Tumpan tertangal 12 Oktober 2015,Halaman 44 dari 132 Putusan Nomor 83/Pid.

SUNARTO, STBahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP).Bahwa saksi pada hari dan tanggal lupa bulan September 2015, saksi Nurochimdatang ke rumah saksi dan menunjuk saksi secara lisan untuk menjadiPenasehat Tekhnis dalam Pembangunan Revitalisasi Pasar Desa Tumpang.Bahwa dasar saksi menjadi Penasehat Tekhnis Pembangunan Revitalisasi PasarDesa Tumpang adalah surat yang ditandatangani oleh

Penasehat Tekhnis : H.

Sunarto.Bahwa saksi ditunjuk oleh saksi Nurochim karena saksi mempunyai keahliandalam hal tehnik bangunan.Bahwa tugas pokok saksi sebagai penasehat tekhnis adalah mengontrol danemngarahkan pelaksanaan pembangunan pasar tersebut Supaya Ssesuai dengangambar dan RAB dalam Proposal dan bertanggung jawab kepada saksiNurochim.Bahwa saksi tahu dari saksi Nurochim kalau untuk pembangunan pasar DesaTumpang tersebut mendapat bantuaan dari Kementerian Koperasi dan UKM diJakarta sebesar Rp.900.000.000..Bahwa

SusTPK/2019/PN.Sbysdm Koperasi melalui diklat tekhnis penyelenggaraan. Memfasilitasi akses danperkuatan permodalan, jaringan usaha kemitraan. Mengumpulkan data danbahan serta referensi terkait produk koperasi. Menyusun laporan terkait kegiatandan program pengembangan jasa dan aneka usaha. Memfasilitasi peningkatankualitas produk koperasi.

KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

lemabar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional padaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2011;6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 TentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) BelanjaModal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;Halaman31 dari 86 hal.Put.No.9/TIPIKOR/2015/PT.PDG107. (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No.

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional padaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2011;6) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pejabat PembuatKomitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BelanjaModal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;195) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, SuratKeputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanHalaman78 dari 86 hal.Put.No.9/TIPIKOR/2015/PT.PDGSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 TentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) BelanjaModal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;296) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati PadangPariaman No.