), khususnya salah kiramengenai peraturan hukum (dwaling in het objectieve recht) dalam hal iniTergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasama maupunsendirisendiri menetapkan keputusan tata usaha negara secara salahkira terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;Bahwa kekurangan yuridis yang dilakukan Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam

), khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (dwaling inhet objectieve recht) yang menimbulkan kerugian bagi PenggugatIntervensi dalam memperoleh kepastian hukum atas hak profesinya yangdijamin peraturan perundangundangan; Bahwa obyek sengketa yang ditetapbkan Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill secara bersamasama atau sendirisendiri justrumenyimpang dari instruksi Presiden kepada Tergugat agar statushukum perguruan tinggi BHMN segera dituntaskan dan diselesaikandengan segera.

Bahwa Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasamamaupun sendirisendiri melalui keputusan tata usaha negara yangditetapkannya telah salah kira mengenai suatu peraturan hukum(dwaling in een het objectieve recht), khususnya terhadap ketentuanketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun2010, yang berakibat pada kerugian yang diderita Penggugat Intervensidan Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia agar proses pengalihanstatus kepegawaian segera dilaksanakan sesuai

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Tergugat juga mengandung kekurangan yuridis berupa salah kira (dwaling)yang lain, yaitu salah kira mengenai wewenang sendiri (dwaling ineigen bevoegdheid), di mana Tergugat menetapkan KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tertanggal30 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Transisi PeralihanUniversitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yangDiselenggarakan Pemerintah, padahal seharusnya Tergugat menetapkan penyesuaian tata kelola

),khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (dwaling in het objetieverecht) dalam hal ini Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasama maupun sendirisendiri menetapbkan Keputusan Tata Usaha Negarasecara salah kira terhadap ketentuanketentuan dalam PeraturanPemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan ; Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat , Tergugat Ill, danTergugat Ill

secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2019 sertakontra memori kasasi tanggal 24 September 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Medan) telah salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat denganTergugat Nomor: JWMM/Sm/04/PC6601/2017, tanggal 17 Oktober 2017karena dilakukan atas dasar sukarela para pihak dan tidak terbukti adanyadwang, dwaling

dan Penggugat Konvensi mohon disebutsebagai Tergugat Rekonvensi ;Bahwa, fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Perjanjian PerikatanJual Beli No. 23 (surat bukti bertanda PR1 vide P1) menurut hukumtelah mengandung unsur dusta (hedrog) dan merupakan perbuatanhukum purapura, yang sebenarnya terjadi adalah peristiwa utangpiutang antara Agus Prianto dan Tergugat rekonvensi, dengankesengajaan mengelirukan hingga menandatangani perjanjian ;Bahwa unsur dusta (bedrog) tersebut adalah suatu bentuk kesesatan(dwaling

kekuatan mengikat menurut hukum ;Bahwa karena itu segala yang berkaitan dengan Perjanjian PerikatanJual Beli No. 23 dan perjanjian ikutannya, secara terpisah peristiwanyatelah diajukan tuntutan secara pidana dan telah dinyatakan bersalahdan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa fakta hukum produk Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 23tanggal 28 September 2004 dan perjanjian ikutannya yangdipersengketakan mengandung unsur dusta (bedrog) tersebut adalahsuatu bentuk kesesatan (dwaling

Nomor 2971 K/Pdt/2013141425 Juli 2011 dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Notaris danatas kesepakatan bersama ditandatangani di hadapan para pihak sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata, sedangkan Para Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa Akta Nomor 63 tanggal 25Juli 2011 tersebut adanya dwang, dwaling, bedrog sebagaimana yang ditegaskandalam Pasal 1327 jo. 1328 jo. 1330 jo. 1335 jo. 1337 KUHPerdata oleh sebab itupertimbanganpertimbangan

1328 KUHPerdata), perjanjian tanpasebab lihat Pasal 1335 KUHPerdata, suatu sebab yang terlarang lihat Pasal 1337KUHPerdata, dan kemudian para pihak Penggugat/Terbanding ataupun ParaTergugat/Pembanding tidak ada mempersoalkan atau menggugat isi pasalpasalyang ada dalam Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 di dalam gugatanPenggugat dan tidak ada pula Para Tergugat/ Para Pembanding membuktikantentang keadaankeadaan atau klausulklausul dari isi pasal akta perjanjian tersebutterdapat dwang, dwaling

GOLDEN METEOR selaku Turut Tergugat adalah Gugatanyang keliru/salah sasaran (Dwaling van persoonlijkheid van derpersoon/Error in persona), karena ditujukan kepada Badan Hukum PT.GOLDEN METEOR yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun jugadengan Penggugat, lagipula Turut Tergugat tidak ikut serta sebagai Pihakdalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No. 034SJ.U.0702 tanggal 25 Juli 2002 (25072002) dan tidak ikut pula, dalamAddendum Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No.0412

Menurut hukum dan praktek peradilan, menarik lagi Tuan Nio BuyungSoetanio dalam Perkara No. 347/Pdt.G/2009/PN.Sby sebagai TurutTergugat ll adalah Gugatan yang salah sasaran orangnya (Error inPersonafkeliru tentang orang atau dwaling van persoonlijkheid van derpersoon) dan harus ditolak setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Oleh karena :1.1.

Asuransi Jiwasraya (Persero) sudahmelakukan salah/keliru menggugat terhadap Turut Tergugat Il (kiniPemohon Kasasi) yang sama sekali tidak terikat Perjanjian menurut Pasal1320 KUHPerdata jo Pasal 1338, Pasal 1340 KUHPerdata; jadi SuratGugatan diajukan oleh Pengacara Negara terdiri dari 6 (enam) orang pakarhukum yang sarat pengalaman dilapangan sebagai Pengacara Negara;sudah terjadi Error in Persona atau sudah terjadi Dwaling vanpersoonlijkheid van der persoon.Gugatan yang bermuatan Error in persona

/Dwaling van persoonlijkheid vander persoon adalah suatu vordering yang melanggar hidup dan kepastianhukum yang berlaku (melanggar recht zekerheid en rechtsleven) yangdengan meminjam perkataan Prof.

dariPara Pemohon Kasasi:Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterimatanggal 26 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterimatanggal 17 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan judex factidalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, denganHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pdt/2020pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentangadanya dwang, dwaling

kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar ternyata tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa jual beli objek sengketa telah dilakukan dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai hukum yang berlaku, dilakukan secaraterang dan tunai dan tidak ada bukti Tergugat telah menjual tanah objeksengketa secara dipaksa dan tidak terdapat dwang, dwaling

tegoran kepada Saksi I atas kelalaiannya dalam mengasur hutangnya yangberjumlah Rp 15.000.000 tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi II sebenarnyaTerdakwa bukan pegawai KSU Sarjo Mulyo karena tidak tercatat dalam file kepegawaianKSU Sarjo Mulyo baik sebagai pegawai tetap atapun freelance diperkuat dengan alat buktisurat P3 dari Ketua KSU Sarjo Mulyo yang menerangkan jika Terdakwa bukan pegawai KSUSarjo Mulyo baik tetap maupun freelance sehingga Terdakwa bukan saja telah melakukantipu daya (dwaling

SarjoMulyo yang secara bertahap sejumlah Rp 13.000.000 sebagaimana diatur dalam Buku ke IIKUH Perdata namun berdasarkan keterangan Saksi III sebenarnya Terdakwa bukan pegawaiKSU Sarjo Mulyo karena tidak tercatat dalam file kepegawaian KSU Sarjo Mulyo baiksebagai pegawai tetap atapun freelance diperkuat dengan alat bukti surat P3 dari Ketua KSUSarjo Mulyo yang menerangkan jika Terdakwa bukan pegawai KSU Sarjo Mulyo baik tetapmaupun freelance sehingga Terdakwa bukan saja telah melakukan tipu daya (dwaling

Bahwa apabila dilihat secara seksama terbitnya Surat KeteranganTanah (SKT) Nomor 590/VII/O02 tanggal O2 Juli 1997 LEBIHDAHULU/LEBIH TUA sehingga Surat Keterangan Tanah baru yang terbitsetelahnya adalah dilandasi itikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat YuridisHalaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pbudengan mengandung unsur unsur kekhilafan (dwaling), kecurangan(bedrog), tipnu daya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sertasangat merugikan Penggugat dalam Kedudukannya Sebagai

Bahwa pendaftaran atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan olehTergugat berdasarkan Surat Keterangan tanah baru yang tumpang tindihyang dikeluarkan oleh pemerintah desa pudu dilandasi itikat tidak baik(Kwade trouw), Cacat Yuridis dengan mengandung unsur unsur kekhilafan(dwaling), kecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakan PerbuatanMelawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalam KedudukannyaSebagai Pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketa sehingga layakbagi majelis Hakim menyatakan batal

* (dua ribu lima ratusmeter persegi) atas nama Suwarni (Tergugat) yang terletak di Jalan KasibaLasiba Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dilandasiitikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat Yuridis dengan mengandung unsurunsur kekhilafan (dwaling), kKecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakanPerbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalamKedudukannya Sebagai Pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketasehingga layak bagi majelis Hakim menyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya

Putusan pemidanaan yang salah, yang dihasilkan oleh proses peradilansesat (Rechtalijkke dwaling). Ada dua macam peradilan sesat, yakni sesatkarena fakta (feitelijke dwaling) dan sesat karena/dibidang hukum (dwalingomtrent het recht). Apabila di dalam sidang Penuntut Umum mengungkapkansuatu kejadian yang tidak sebenarnya, tapi dibungkus oleh alat alat bukti diHal. 19 dari 25 hal. Put.No. 105 PK/PID.SUS/2017persidangan seolanh olah yang sebenarnya.

Put.No. 105 PK/PID.SUS/2017ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat(1) KUHP;Mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata atas pemidanaan yang dihasilkan oleh proses peradilan yangmengandung dwaling omtrent het recht?

sedang Para Pembanding / Para Tergugat Konvensi / ParaPenggugat Rekonvensi adalah isteriisteri dan keturunan dari Nyoman Mologdan tidak berhak atas tanah sengketa dan tanah sengketa II yang telah dijual olehHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 227/Pdt/ 2019/PT DPSpemiliknya yaitu Nyoman Molog.Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menerangkan jika dalampertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan adanyaunsur dwang, dwaling

Made Menara, telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor. 24 Tahun1977 tentang Pendaftaran Tanah, ada kekurangan kata TIDAK pada kalimat terdapat adanya unsur dwang, dwaling, bedrog,.....dst, akan tetapi dalamkesimpulannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan Sertipikat HakMilik Nomor. 1136 / Desa Dalung dan Sertipikat Nomor.1260 / Desa Dalung atasnama Drs.

Kekhilafan/kesesatan (dwaling) jo. Pasal 1322 K.U.H.Perdata;2. Paksaan (dwang) jo. Pasal 1323, 1324, 1325, 1326, dan 1327K.U.H.Perdata;3. Penipuan (bedrog) jo.

Pasal 1328 K.U.H.Perdata;Sehingga tidak mungkin jika hanya membatalkan salah satu poin pada AktaKeterangan Hak Mewaris, Majelis Hakim hanya berwenang menyatakan bahwasuatu Akta Keterangan Hak Mewaris itu sah jika dibuat sesuai dengan prosedurdan ketentuan perundangundangan atau Akta Keterangan Hak Mewaris bataljika terdapat kekhilafan / kesesatan (dwaling), Paksaan (dwang) atau Penipuan(bedrog);Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dalamperkawinan orang tua Para Penggugat dengan Tergugat

Bahwa para penggugat telah khilaf, karena tidak mendapatkan penerangan yangmemadai mengenai hakhak dan kewajibankewajiban dalam isi perjanjian kreditsebelum persetujuan penandatanganan perjanjian kredit tersebut dilaksanakan.Sehingga dalam persetujuan penandatanganan perjanjian kredit antara parapenggugat dengan tergugat telah terjadi dwaling ;7.

Bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah terjadi dwaling maka perjanjiantersebut harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Blitar harus membatalkanperjanjian kredit antara para penggugat dengan tergugat ;8.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian konvensi, Akta Jual Beli Nomor26/15/kk/1992 tanggal 4 desember 1992 memuat cacad kehendak (dwaling)yang disesatkan oleh alm. Sutoko. Seolaholah akta yang ditandatanganihanyalah pengaturan utang dengan jaminan Sertifikat bukan akta jual beli. DanHal. 5 dari 16 Hal.

Putusan No.443 Peninjauan Kembali/Pdt/2014(dwaling) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, karena:a. Harga jual beli yang tertera adalah tidak masuk akal karena PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 1992 melunasi seluruhutangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untukmenebus jaminan rumah dan tanahnya, sedangkan beberapa harikemudian menjual rumah dan tanah tersebut kepada Sutoko sebesarRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);b.

perbuatan Tergugat , Tergugat Il, TurutTergugat dan Turut Tergugat II yang membuat Akte Pemberian HakTanggungan (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan yangbersumber dari data fisik dan data yuridis yang tidak akurat jugatanpa melalui prosedur yang benar sesuai PP Nomor 24 tahun 1997jo Undangundang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Hak Tanggungandan Peraturan Menteri Agraria /Kepata BPN Nomor 3 tahun 1997,dan tidak bertindak hatihati datam melakukan tugasnya selayaknyasebagai Notaris/PPAT, sehingga menimbulkan dwaling

perbuatan Tergugat , Tergugat II, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il yang membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT)dan Sertipikat Hak Tanggungan yang bersumber dari data fisik dandata yuridis yang tidak akurat juga tanpa melalui prosedur yang benarsesuai PP Nomor 24 tahun 1997 jo Undangundang Nomor 4 Tahun1997 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan MenteriAgraria/Kepata BPN Nomor 3 tahun 1997, dan tidak bertindak hatihati datam melakukan tugasnya selayaknya sebagai Notaris/PPAT,sehingga menimbulkan Dwaling

tanggal 2 Maret 1989 No. 29/3/AJB/1989, dibuat oleh dandinadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat padaKecamatan Tigapanah, telah ditandatangani oleh penjual dan pembeliserta turut ditanda tangani saksisaksi dalam jual beli tersebut dandisertai perbuatan yuridis pemindahan (/evering) hak, oleh karenanyaSurat Akta Jual Beli tersebut sah menurut hukum karena telah dilakukansecara terang, tunai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sertakesepakatannya tidak terdapat adanya bukti kekhilafan (dwaling

Tidak merupakan sebab yang dilarang;Bahwa syarat pertama dan kedua pada Pasal 1820 KUHPerdata adalahmerupakan syarat subjektif karena menyangkut subjek yang mengadakanperjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah merupakansyarat objektif;Bahwa berdasarkan Pasal 1821 KUHPerdata diatur suatu perjanjian dapatdibatalkan bila sepakat (syarat pertama tentang syarat sahnya perjanjiandalam Pasal 1320 KUHPerdata) yang diberikan karena dwaling (kekhilafan),dwang (paksaan), ataupun bedrog (penipuan

tentang adanya perbuatan penyalahgunaankeadaan yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa perbuatan penyalahgunaan keadaan atau misbruk vanomstandigheden atau di dalam Bahasa Inggris disebut juga undueinfluence tidaklah diatur di dalam KUHPerdata akan tetapi merupakansuatu ajaran alasan pembatalan perjanjian yang dikenal di dalam BurgeriijkWetboek Belanda;Bahwa di dalam Burgerliik Wetboek Belanda, penyalahgunaan keadaanatau Misbruik Van Omstandigheden adalah merupakan alasanpembatalan perjanjian selain dwaling

Syamsiah Lubisdijual kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;Bahwa dengan demikian jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan hukumbaik Pasal 1320 BW dan 1321 BW karena dilakukan oleh pihak yang berhak,adanya kesepakatan, ada kecakapan, ada pokok persoalan (mengenai suatuhal tertentu), dan tidak merupakan sebab yang dilarang, tidak adanya dwaling(kekhilafan), tidak adanya dwang (paksaan), ataupun tidak adanya bedrog(penipuan),

Abimanyu) sebagai pembeli;Dan demikian pula di dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30April 2012, halaman: 12 baris terakhir tmpai dengan halaman: 13 baris ke 4yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak, tidakditemukan adanya unsure dwang, dwaling ataupun bedrog dalam jual belitanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidak ternyata pulabertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian

hal ini adalah Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30 April2012 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa hal ini Nampak jelas dan tegas di dalam Tentang PertimbanganHukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/ 2012/PT.SBY, tanggal 30 April 2012, halaman 12 baris terakhir sampai denganhalaman 13 baris ke 4 yang menyebutkan: Menimbang, bahwa dari alatalatbukti yang diajukan para pihak, tidak ditemukan adanya unsure dwang,dwaling

(Halaman 12 alinea 3);Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak,tidak ditemukan adanya unsure Qwang, dwaling ataupun bedrog dalamjual beli tanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidakternyata pula bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian dan kehatihatian dalam jual beli tanah antara PelawanPembanding denganTerlawan XlTerbanding.

Abimanyu) sebagai pembeli;Dan demikian pula di dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30April 2012, halaman: 12 baris terakhir tmpai dengan halaman: 13 baris ke 4yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak, tidakditemukan adanya unsure dwang, dwaling ataupun bedrog dalam jual belitanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidak ternyata pulabertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian

hal ini adalah Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30 April2012 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa hal ini Nampak jelas dan tegas di dalam Tentang PertimbanganHukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/ 2012/PT.SBY, tanggal 30 April 2012, halaman 12 baris terakhir sampai denganhalaman 13 baris ke 4 yang menyebutkan: Menimbang, bahwa dari alatalatbukti yang diajukan para pihak, tidak ditemukan adanya unsure dwang,dwaling

(Halaman 12 alinea 3);Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak,tidak ditemukan adanya unsure Qwang, dwaling ataupun bedrog dalamjual beli tanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidakternyata pula bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian dan kehatihatian dalam jual beli tanah antara PelawanPembanding denganTerlawan XlTerbanding.

posita poin 10 s/d 12 penggugatmenguraikan tentang peristiwa hukum = atas pengalihan objeksengketa yang dilakukan Paulus Demon Larantukan' secaramelawan hukum sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 13dan 17, penggugat menguraikan tentang adanya peristiwa jual bellitanah sengketa antara Siprianus Markus Suban Larantukan selakupenjual dengan tergugat Agusti Bin Murad selaku pembeli yangoleh penggugat peristiwa jual beli tersebut sebagai bentukpenipuan ( bedrog ) dan kekilafan, kesalahan ( dwaling

gugatan a quo posita poin 10 s/d 12 penggugat menguraikan tentang peristiwa hukum = atas pengalihan objeksengketa yang dilakukan Paulus Demon Larantukan' secaramelawan hukum sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 13dan 17 penggugat menguraikan tentang peristiwa jual beli tanahsengketa antara Siprianus Markus Suban Larantukan selaku penjualdengan tergugat Agusti Bin Murad selaku pembeli yang olehpenggugat peristiwa jual beli tersebut sebagai bentuk penipuan (bedrog ) dan kekilafan, kesalahan ( dwaling

Turut Tergugat Il dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugatyang menyatakan bahwa penerbitan Akta Pembagian Harta WarisanNomor: 12/PPAT/KEC.LTK/VII/1990, tanggal 11 Agustus 1990mengandung unsur bedrog dan dwaling sehingga harus dinyatakanbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenapenerbitan Akta Pembagian Harta Warisan Nomor:12/PPAT/KEC.LTK/VII/1990, tanggal 11 Agustus 1990 telah dibuatberdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak lainadalah anak dari Paulus

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwaproses jual beli obyek sengketa antara Siprianus Markus SubanLarantukan dengan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:17/PPATS/KEC.LRTK/X/1990 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IImengandung unsur bedrog dan dwaling........ dst, dengan demikian jualbeli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum.Bahwa Tugas pokok PPAT sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan adalah melaksanakan sebagian kegiatan

posita poin10 s/d 12, Penggugat menguraikantentang peristiwa hukum atas pengalihan objek sengketa yangdilakukan oleh Paulus Demon Larantukan secara melawan hukum,sedangkan pada bagian lain yaitu posita angka 13 dan 17, Penggugatmenguraikan tentang adanya peristiwa jualbeli tanah sengketa antaraSiprianus Markus Suban Larantukan selaku penjual dengan Tergugat Agusti Bin Murad selaku pembeli yang oleh Penggugat peristiwa jualbeli tersebut sebagai bentuk penipuan (bedrog) dan kekhilafan,kesalahan (dwaling