Bernadines Ong meninggal dalam waktu sedang bekerja, atautepatnya sesuai dengan ketentuan Pasal ayat 1 UndangUndang No tahun1970 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE.238/MEN/PPKTNK/XI/2010 yang mana menyatakan dan menentukan:Tempat Kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yangmerupakan bagianbagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebutOleh karena itu, kejadian meninggalnya alm Bernadines Ong di kompleks PTToba Pulp Lestari Tbk sematamata/

Bahwa jika efisiensi yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam rangkamemenuhi menyelamatkan perusahaan maka pemberhentian adalahmerupakan upaya terakhir yang harus didahului dengan upayaupayalainnya seperti mengurangi upah dan fasilitas manager dan atau upayalainnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTranmigrasi Rl No.SE.907/Men/PHIPPHI/X/2004, tanggal 28 Oktober 2004tentang Pencegahan Pemutusan Kerja Massal ;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugattidak

Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.SE/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal: penertiban asetaset BUMN,maka Tergugat sejak dahulu sudah pernah menyurati Alm.SALAMUDDIN NASUTION dan terakhir Tergugat layangkan suratkepada para Penggugat (vide : Surat Peringatan tanggal 8 Januari 2014No.

DimanaPedoman atas Putusan Mahkamah Konstitusi no. 012/PUUI/2003adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no.SE.13/MEN/SJ HK/I/2005 dimana memuat antara lain :1) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Khusus Pasalif158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anakkalimat" ....bukan atas pengaduan pengusaha", Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat'................

pekerja/ouruh beralin menjadi hubungan kerja antarapekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.Bahwa disamping UndangUndang No. 13 tahun 2003, ada juga yangmengatur yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 pasal 28:Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuatketentuan yang menjamin terpenuhinya hakhak pekerja/buruh dalamhubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.Junc to Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE

car Peggugat yaitu Surat Bukti bertanda P.1, P.2 ten P.3 berup% ekte Jual Belt Nomor 675/111/3/KP/VI1297 tenggai 1461997; Nomor 676/111/3/KP/V1/1997 tanggel 146197 den nomor 677/111/3/KP/V1/1997t''rgel 1461997 telsh terbukti bahms HARMUNL.T. in cesu Penggugat telah membel1 3 (tigs) bidang tarah dnri penjual ynng bernama A.R.DG RURUNG in casuturut Tergugat der:7er lunsQ. mesingmasing 2400 M2yang diuraiken dal:An ...2,bahwa menzenai Surat Bukti P.12 yattu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SE

KebonjatiNomor : 17/PUK Fsp Farkes RSK/X/2007 tanggal 2Nopember 2007 yang ditujukan kepada KADISNAKER KotaBandung, perihal Laporan Pelanggaran UU No.21 Tahun2000 tentang Serikat pekerja ;Foto copy Surat Edaran Menteri Tanaga kerja danTransmigrasi No.SE.13/MEN/SJHK/I/2003 tentang PutusanMahkamah Konstitusi atas Uji Materil UndangundangNo.13 Tahun 2003 ;Foto copy Surat dari Dinas Tanaga kerja No.567/1455Disnaker tanggal 02 April 2008 yang ditujukan kepadaPimpinan Unit Kerja FARKES/Reformasi ;Foto copy

tantangan untuk dapat tetap beroperasi dengan efisienserta lebin terfokus pada kegiatan utama penambangan (corebusiness) yang menjadi kompetensi utama dari PTAMNTsebagaimana yang telah diatur dan diakui oleh ketentuanperundangundangan dalam bidang ketenagakerjaan, yakni: (i)Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 19 Tahun2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaaan Kepada Perusahaan Lain (Permenaker 19/2012);dan (it) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.SE

No.012/PUU1/2003 tanggal28 Oktober 2004 tentang atas hak uji materiil UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakanpasal 158 UU No.13 tahun2003 bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Jo SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.13/MEN/SJHK/2005 angka 3huruf a Pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasanpekerja/ouruh

CMA,sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE.53/PJ.52/2002, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE01/PJ.7/2002, dan keputusan Dirjen Pajak No. KEP160/PJ/2001 tentangTata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PertambahanNilai.Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Kasasi telah melakukan konfirmasiBill of Lading kepada PT. CMA, dan terhadap konfirmasi tersebut, PemohonKasasi telah menerima jawaban konfirmasi dari PT. CMA.

Surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan TarnsmigrasiRepublik Indonesia No.SE.13/MEN/SJHK/I/2015 tentang PutusanMahkamah Konstitusi atas hak uji materil UndangUndang No.13 tahun2003 Tentang ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasarnegara Republik Indonesia tahun 1945 (Bukti T17) ;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas Penggugat melaluikuasanya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telahmeyampaikan Surat edaran secara resmi, dengan No.SE.04/PAN/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, tentang PenghentianSementara Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dinegara tujuan Penempatan. Ini membuktikan akibat diterbitkanya ObjekSengketa, Para Tergugat dan CPMI lainya tidak dapat lagi menjalankanproses Pelayanan dan Penempatan ke luar negeri.8.

P.9/Menhut11/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri dan SuratEdaran ODirjen Pengelolaan Hutan Produksi lestari No.SE.5/PHPL/PPHH/2/2016 tentang Pelaksanaan RPBBI bagi PemegangIUIPHHK Kapasitas izin Produksi s/d 2.000 M3/tahun disebutkan bahwaTanda Terima Penyampaian RPBBI dilaksanakan dan diterbitkan olehKepala Dinas Provinsi;Halaman 17 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2018/PTUN.BNA4.3.4.4.4.5.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari

Bank Maybank Indnesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakaikuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No.2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunaan surat kuasa, tetapi di wajibkan untuk Callbackkepada naabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.

Bank Maybank Indnesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakaikuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No.2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunaan surat kuasa, tetapi di wajibkan untuk Callbackkepada naabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.Halaman 28 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

Bank Maybank Indnesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakaikuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No.2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melaluimarketing tidak perlu menggunaan surat kuasa, tetapi di wajibkan untuk Callbackkepada naabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.

SIWS danberdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUUU2003 yang menyatakan"pasal 158 UU No.13 tahun 2003 bertentangan dengan Undangundang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pasal tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat" Jo pasat 3 ayat (1) Surat Edaran Menakertrans RI No.SE.13/MEN/ SJHK/I/2005 "Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasankesalahan berat eks pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah adaputusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum

permohonan Penggugat tersebut juga ditolakoleh Kantor Pertahanan Kota Malang/Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tidaktertulis serta tidak dimengerti oleh Penggugat mengenai alasan penolakan dariTergugat tersebut ;Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui diatas tanah Jalan Bromo No. 19Malang yang sudah dibeli Penggugat tersebut berdiri Markas KOREM 083Malang; berhubung Penggugat bermaksud akan memanfaatkan sendiri tanah a quomaka selanjutnya Penggugat dengan mengacu kepada Surat Edaran Panglima No.SE

P.19/Menhutll/2011 tentangpenataan batas areal kerja ijin pemenfaatan hutan tanggal 30 Maret2011,P.28 berupa surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE.1/MenhutHalaman 34 dari 39 Put.

Bank Maybank Indnesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakaikuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No.2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunaan surat kuasa, tetapi di wajibkan untuk Callbackkepada naabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.

Bank Maybank Indnesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakaikuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No.2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunaan surat kuasa, tetapi di wajibkan untuk Callbackkepada naabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.Halaman 28 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

Bank Maybank Indnesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakaikuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No.2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melaluimarketing tidak perlu menggunaan surat kuasa, tetapi di wajibkan untuk Callbackkepada naabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.

Supriyanto sebagai pejabatpenagih SPPGR di Kabupaten Indragiri Hulu ;Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE.02/MenhutVI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012tentang Pengenaan Pungutan Penggantian NilaiTegakan .......cee ;Tegakan (PNT) Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHKHT) YangMelaksanakan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam RangkaPembangunan Hutan Tanaman, antara lain kepada PejabatPenagih Penggantian Nilai Tegakan SPPGR memerintahkanagar :a) Melakukan

Foto copy Surat Edaran Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No.SE/06/V/2014 Tentang TekhnisPelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik ProfesiPolri (Bukti T5); 6. Foto copy Surat Kapolres Pelabuhan Belawan kepadaKapolda Sumut Up.Kabidkum No.K/104/11/2014 tanggal24 Pebruari 2014 perihal permintaan pendapat dansaran hukum atas' pelanggaran Kode Etik Polrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf aPP RI No.1 Tahun 2003 atas nama Remon F. Samosir(Bukti T6); 7.