Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikannasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiaphalaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA Msbpersidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidakdapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan

g ) peArtinya : Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yangmemudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa sajayang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya:Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengankasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinyabegitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepadasuaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor31

Pasal147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, majelishakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA MsbTahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Kamis, tanggal 09 Oktober 2014Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kamisebagai Ketua Magjelis, dansmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelisdan HakimHakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbukauntuk umumpadahanitu juga, dengan dibantu oleh sebagaiPanitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.Hakim Anggota l, Ketua Majelis,Hakim Anggota Il,Panitera Pengganti,halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor31

MeteraiJumlahRpRpRpRpRp30.000,0050.000,00270.000,005.000,006.000,00Rp 361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA Msb

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 12 Mei 2020;3.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.536.000, (Satu Juta LimaRatus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31/G/2019/PTUN.PLK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal tanggal 12 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi:;Bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensitelah

oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding pada tanggal 20Mei 2020 dan tanggal 22 Mei 2020, maka masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonanbanding tersebut dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secaraseksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor31/Pdt.P/2019/PN Jmb, tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor31/Pdt.P/2019/PN Jmb, tanggal 6 Februari 2019 tentang hari sidang pertama;Setelah memeriksa bukti Suratsurat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Pemohon

Jais, meninggalkan harta Sertifikathak milik nomor : 16095 dengan luas 368 m2 terletak di kelurahan Kenali BesarHalaman 1 dari 7 hal.Penetapan Nomor31/Padt.P/2019/PN JmbKecamatan Kota Baru (sekarang Kecamatan Alam Barajo) atas nama PemohonSITI dan 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon.6. Bahwa ahli waris sepakat ingin menjual tanah tersebut untuk biaya sekolahanakanak Pemohon dan modal untuk membuka usaha warung.7.

Menimbang, bahwa pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugattersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv),maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret PerkaraNomor 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari register Perkara Perdata yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor31

Mengabukkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor31/Pdt.G/2016/PN Btg ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untukmencoret Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari RegisterPerkara Perdata yang sedang berjalan ;3.

dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatrukun kembali, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2018;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2018/PA.TSe dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Irigasi Tertia 3 C3 Nomor 16,RT. 011/011, Kelurahan BekasiJaya, Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi;Agama > Islam;Pekerjaan : PNS (Perum Bulog Divie DKIJakarta);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa denganDakwaan sebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung

Menyatakan Terdakwa ENDANG Bin ATMADJA tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimanadiuraikan dalam Dakwaan Primaitr,2.

Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 April 1998, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPenetapan, Nomor 580/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor31/31/IV/1998 tanggal 08 April 1998;Bahwa, ketika menikah, status Pemohon Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan.

untuk menguatkan pemeriksaanperkara inl;Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara inisesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :Primer :1.2.4.Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan Nama Pemohon MUCHAMMAD MASKUR BINMURDIMAN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor31

Menyatakan Nama Pemohon MUCHAMMAD MASKUR BINMURDIMAN, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/IV/1998 tanggal 08 April 1998, yang di keluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi M.MASKUR BIN MURDIMAN;3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahanbiodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan SokoKabupaten Tuban;4.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor31/G/2019/PTUN Mks., tanggal 22 Oktober 2019;5.

Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks.Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor31/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Oktober 2019 ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnyatersebut, telah pula mengajukan memori banding, tanggal 4 Desember 2019yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, padatanggal 5 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugatsebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding tanggal 5 Desember2019 ;Menimbang, bahwa atas memori banding

bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 31/G/2019/PTUN.Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telahmengajukan surat permohonan banding tertanggal 30 Oktober 2019ditandatangani oleh kuasa hukumnya, yang diterima oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor31

Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara, Nomor31/Pid.B/2019/PN Kbm masingmasing tertanggal 18 April 2019 yangditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kebumen,yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidakmenggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan oleh undangundang, maka secara formal permintaanbanding tersebut

dijatunkan selama 5 (lima)bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan, tidakmempunyai atau kurang mampu menimbulkan pengaruh sebagai dayatangkal terhadap diri Terdakwa untuk tidak berbuat lagi sekaligus sebagaiupaya pencegahan bagi anggota masyarakat lainnya agar tidakmelakukan pelanggaran serupa.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimeneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 27 Maret 2019 Nomor31

yang mempersalahkan Terdakwa secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 220 KUHPternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidanapenjara bersyarat yang dijatunkan terhadap Terdakwa, menurut MajelisHakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasakeadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 27 Maret 2019 Nomor31

, pendidikanterakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN HULUSUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAITENGAH, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2011 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor31

seadiladilnya;Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 27 Januari 2011, KetuaMajelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihakberperkara agar menghadap persidangan;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugattidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakilnya, meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut dan khusus untukPenggugat berdasar relaas panggilan dari Pengadilan Agama Barabai Nomor31

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan berkasperkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor31/Pdt.G/2019/PN.Mks, tanggal 20 Juni 2019 ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan, dengan suratgugatannya tertanggal 18 Januari 2019, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Januari 2019, dengan Nomor :31/Pdt.G/2019/PN.Mks.,telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;DALAM REKONVENSI: Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat inidihitung sebesar Rp. 1.456.000, (Satu juta empat ratus lima puluh enamribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Mks, yang dibuat oleh Drs.

setelah diterimanya pemberitahuan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Adapun alasanalasan pembanding dalam mengajukan memori bandingpada pokoknya adalah sebagai berikut ;I ALASAN KEBERATAN PERTAMAn Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor31

/PN.Mks,tanggal 20 Juni 2019, sudah tidak dapatdipertahankanlagi dan harus dibatalkan atausetidaktidaknyamenyatakangugatan PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARATERGUGAT REKONVENSI sekarang PARA TERBANDING tidak dapatditerima (Niet ontvankelijke verklaard/NO), pada tingkat Judex FactiePengadilan Tinggi Makassar oleh karena putusan tidak cukup alasandalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd) tersebutsangat jelas Melanggar Hukum Acara :ALASAN HUKUMNYA : Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor31

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor31/Pdt.G/2019/Pn.Mks tanggal 20 juni 2019;3.

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2019Nomor 31/Pdt.G//2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal O1Maret 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan NegeriBangkinang pada tanggal 18 Maret 2019, di bawah register perkara Nomor31

IImeninggal dunia, maka akan mengajukan gugatan baru dengan memperbaikipihak yang akan digugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugatmengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelummemasuki tahap jawaban Tergugat dan Tergugat II, maka terhadap pencabutangugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor31

Beriring No.10, Kampung Asir Asir, Kecamatan Lut Tawar KabupatenAceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor124/SK/2019/MS.Tkn, tanggal 30 April tanggal sebagaiTergugat;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/MS.TknDUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Januari 2019telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar diKepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor31

habis makaPemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan suratPanitera Mahkamah Syariyah Takengon Nomor: W1A3/HK.05/939/2019tanggal 13 September 2019 dalam tenggang waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggalSurat tersebut dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebutPemohon tidak menambah panjar biaya perkara, maka perkara Pemohontersebut dibatalkan pendaftarannya;Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Syariyah Takengon telahmembuat surat keterangan pada tanggal 14 Oktober 2019 Nomor31

Menyatakan batal daftar perkara Nomor31/Pdt.G/2019/MS.Tkn dari pendaftaran dalam register perkara;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Takengonuntuk mencoret perkara tersebut dari dalam register;3.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor31/G/2016/PTUNPLG, tanggal 20 Oktober 2016, yang dimohonkan banding; 3. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa int;4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 9/Pen.HS/2017/PT.TUNMDN, tanggal 15 Pebruari 2017 , tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor31/G/2016/PTUNPLG tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI ...Formul02/proksi0 1/KIMMENGADILI:

TataUsaha Negara Palembang pada tanggal 23 Desember 2016 dan telahdiberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2016dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:31/G/2016/PTUNPLG; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkasa quo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor31

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Nomor31/Pdt.P/2019/PA.TIk pada hari itu juga, telah mengajukan Dispensasi Kawinyang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2019/PA.TIk;Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TIk2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.386.000,00(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Syahrullah SHI.

pendidikan SD,pekerjaan petani, tempat kediaman di Pangorian, KecamatanGaroga, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pemohon I.Rosme Ritonga binti Sonap Ritonga, umur 53 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pangorian,Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaiPemohon II.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca perkaranya.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal25 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor31

Menyatakan Permohonan Pemohon dan Pemohon Il Nomor31/Pdt.P/2018/PA.Trt tanggal 27 April 2018 gugur.2. Membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini.Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami Ishak Lubis,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Abd.

Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca: Berkas perkara yang bersangkutan; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 31/Pdt.G/2019/PNNgw tanggal 23 September 2019 tentang Susunan Majelis Hakim untukmengadili perkara tersebut; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor31/Pdt.G/2019/PN Ngw tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan HariSidang; Setelah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN Ngw yang diajukan Para

., yang jadi subjek hukumnya adalah anakanak keturunandari Sakino yaitu: Suparti, Nyamirah, Ida Sulistiana, Yahni sebagai ParaPenggugat dan yang menjadi objek hukumnya adalah harta peninggalan Sakino;Jadi dengan demikian jelas perkara ini tidak sama dengan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk;Dan perlu kami jelaskan perkara ini diajukan guna mendapatkan kepastianhukum karena Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., masihmengambang, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum;Dalam Pokok Perkara: Bahwa

gugatan yang tercatat dalam register perkara Nomor49/Pdt.G/2015/PN.Njk., ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukumyang jelas dan tegas, tidak seperti putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang tidak jelas pemenangnya dan tidak adakepastian hukumnya, karena dalam putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., halaman 27 dalam konvensi menolak gugatanPenggugat seluruhnya, dan dalam Rekonvensi juga menolak gugatanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;Dengan demikian sampai

Nomor 1518 K/Pdt/2017 Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa telah ada perkara sebelumnyayang subjek dan objek dan materi gugatannya adalah sama dengan perkaraa quo, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Ngjk., tanggal 26 Februari 2015, yang mana putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudahtepat gugatan a quo adalah nebis in idem; Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan

memberikanJawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, permohonan pencabutan gugatanyang diajukan oleh Penggugat belum masuk dalam jawab menjawab atau Tergugatbelum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat; sehingga ataspencabutan gugatan ini tidak perlu menunggu tanggapan atau persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor31

Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor31/Pdt.G/2021/PN. Bkn oleh Penggugat dikabulkan;2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Buntuk mencoret perkara Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN. Bkn dalamregister perkara yang sedang berjalan untuk itu ;3.

Kelurahan Buol Kecamatan BiauKabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 89/PID/2016/PT PAL tanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 89/PID/2016/PT PALTelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Lukman Dj. Van Gobel Alias Luk tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan;3.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan banding Nomor18/02/Akta.Pid/2016/PN.Bul tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Buol, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanPermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016, Permintaan banding mana telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni