Gugatan kurang pihak.Bahwa karena pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri di Pulau Batamatau disingkat dengan Otorita Batam sebagai pihak yang mengalokasikanlahan/tanah tidak ikut digugat oleh Penggugat dan Koperasi Bina UsahaMandiri Terpadu yang mendapatkan lahan/tanah dari Otorita Batam tetapitidak digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tidak tepat.e Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tidakmengikut sertakan Otorita Batam sebagai pihak yang mempunyai hakatas pengelolaan hak atas tanah di Pulau Batam berdasarkan KeppresNomor 41 tahun 1973 yang telah dirubah beberapa kali dan terakhirdengan Keppres Nomor 25 tahun 2005 tidak ikut digugat oleh TermohonHal5 dari 9 Hal. Put. No. 53 K/Pdt/2012Kasasi.

Sementara Otorita Batam adalah Pihak yang mengalokasikanlahan/tanah yang disengketakan oleh Termohon Kasasi;e Bahwa oleh karenanya eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugatseharusnya diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo;2. Putusan Majelis Hakim Sangat Membingungkan Dan Mengecewakan.

Atau kurang lebih 1(satu) Ha berdasarkan kerjasama dengan Koperasi Bina Usaha MandiriTerpadu dengan Akta Notaris (bukti T13 sampai dengan T16);e Bahwa Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu mendapat alokasi lahan/tanah tersebut berasal dari Otorita Batam (bukti T1 sampai denganT13).

Dimana Otorita Batam telah membebaskan lahan/tanah yangdiberikan kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu dari wargamasyarakat yang bernama Bapak Ramli pada tahun 1997, yangdikuatkan juga dengan keterangan Bapak Beny Tanano utusan dariOtorita Batam di dalam keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan menerangkan bahwa tanah/lahan yang disengketakan olehTermohon Kasasi/Penggugat telah dibebaskan dari warga masyarakatyang bernama Bapak Ramli pada tahun 1977.

TUNAS OASE SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (DAHULU OTORITA BATAM)

Sinar BatamasKarya Bersama dan lokasi tanah tergugat dijadikan Rusun yang dibangun Oleh Otorita Batam ; ( Vide Bukti T.1.)

;Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003, Warga masyarakat Tergugat Is/d Tergugat IX dan Tergugat XIV juga telah mengajukan alokasiLahan tanah kepada Pemerintah Kota Batam, dengan maksud suratwarga masyarakat Tergugat I s/d Tergugat IX dan Tergugat XIVlokasi tanah warga masyarakat sudah Ratusan Keluargabertempattinggal dan berdomisili tetap agar lokasi tanah tersebut untukdiserahkan kepada mayarakat dan masyarakat saat itu maumembayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita ) yang di tetapkanoleh Otorita, namun

Glory Point, dan dalam hal ini sangat kaburakan Pemilikian lahan dan pemilik tanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam,Pemerintah Kota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan PerwakilanWarga Masyarakat Kelurahan Sadai Kec.

Hal ini terbukti pula dari adanya Berita Acara RapatBersama Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan sadai denganMasyarakat dan tokoh Masyarakat yang belum ditandatanganioleh Ketua BP Batam/Otorita Batam tertanggal 21 Desember2012.

;Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 dan tahun 2012 ada suratkesepakatan bersama antaraDPRD, Otorita Batam, Walikota Batamdan masyarakat dengan maksud untuk menanyakan status lahanyang ditempati ;Bahwa setahu saksi PT.

kawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) atau bukandan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) jugamengatakan lahan tersebut masih kawasan Badan Pengelola Otorita DanauToba(BPODT);Bahwa awalnya penebangan tersebut saksi ketahui terjadi pada hariSelasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 Wib di RTH 1(RuangTerbuka Hijau 1) Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.

bersama dengan Arfe Muliandry dan Riatno;Bahwa saksi lihat pekerja yang menebang dan mengambil pohon pinusmilik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang TerbukaHijau) 12 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba kirakira sebanyak 15(Limabelas) orang yang diperintah oleh Berton Parelek Tison Manurung;Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin sebelum melakukan kegiatanpenebangan dan pengambilan kayu di lokasi tersebut saat itu;Bahwa saksi sudah

Riatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitusehubungan dengan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) ada diambil tanpa seijin dari BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT);Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)sebagai anggota security;Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian kayu pinus diAreal Lahan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) BPODT yang berada

Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wibtersebut, yaitu Arfe Muliandry dan Simon Simamora;Bahwa Jarak saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut, kirakira1(satu) meter;Bahwa saksi melihat yang bekerja mengambil pohon pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean SibisaKec.Ajibata Kab.Toba tersebut kirakira 15(Lima belas

Hijau) 1 Zona BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.AjibataKab.

;Dari keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat,adapun kerugian yang dimaksud adalah :Lokasi Objek sengketa masih dalam berperkara dengan Otorita Batamnamun objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat .

;Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menerbitkan objeksengketa padahal :1Bahwa Penggugat telah diberi Ijin Prinsip dari Otorita Batam/ sekarangBP Kawasan Batam Nomor ; 025 / IPAP/1992 Tanggal 22 April 1992dengan ketentuan :1. Telah Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ;2. Telah melakukan Pematangan lahan seluas 6 Ha dari jumlah 12Ha PT. Manggala Wahana Energitama ;3. Melakukan pembebasan rumah rumah liar/ penghuni liar yang adadiatas tanah yang dikuasai PT.

Akibat terbitnya sertipikat tersebut Penggugat mengalami kerugian karenaIjin Prinsip diberikan berdasarkan ketentuan ;Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang telah dibayarmelalui rekening Otorita Batam yaitu;1. Tgl 20021992 US$ 23.0002. Tgl 02041992 US$ 24.9003.

Solomon Global Asia yang dapatmempengaruhi Otorita Batam/ BP Kawasan untuk mengambil alih hakkepemilikan PT.

SOLOMON GLOBAL ASIA sampai hari ini tidakpernah memiliki ijin perinsip pengalokasian lahan dari Otorita Batam.Bahwa PT. SALOMO GLOBAL ASIA tidak pernah mengajukanpermohonan pengalokasian lahan kepada Otorita Batam.Bahwa PT.SALOMO GLOBAL ASIA mengajukan Permohonan Sertifikatdiatas Tanah Milik PT.

.; Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 55/TKPTS/IV/1992; Revisi Tagihan Pembayaran UWTO Nomor 80/Invku/1992;e Fatwa Planologi Nomor 355/FPDitrem/X/1992; Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor SPK01/IHP/II/2004; Surat Keputusan Nomor SKEP01/DUIHP/II/2004; Tanda terima dari Morisca Harapan selaku Direktur PT IgataHarapan; Bahwa dengan telah adanya putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang membatalkan pemberian kepada PTHalaman 9 dari 21 hal. Put.

di Kota Batam berdasarkan aturan hukum yang berlaku dandiperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum pula;Ijin Prinsip Nomor O80/IPAP/V/91 yang dijadikan sebagai dasar pengajuangugatan oleh Penggugat telah dibatalkan dengan Surat Ketua Otorita BatamNomor 03/KPTS/KPAQT/II/2000, tanggal 14 Februari 2000 dan pembatalantersebut telah menempuh prosedur menurut ketentuan yang berlaku.Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding /Terlawan Penyita mendalilkan telahmelakukan Kerjasama dengan PT lIgata Harapan

,maupun dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2012/PN.Btm.) antara lain:Ijin prinsip nomor 080/IPAP/V/91;Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90030538;Revisi Tagihan Pembayaran OWTO Nomor 80/INVKU/1992;Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 55/T.KPTS/IV/1992;Fatwa Planologi Nomor Otorita Batam Nomor 355/FPDITREM/ X/1992;Nomor Alokasi tanah : 9003053Buktibukti kwitansi Pembayaran OWTO sejumlah US 1.700.000,00dollar Amerika;Surat Perintah Izin Pekerja tanah Nomor B/611/Ditbang/X/1992;Surat Perintah Pembebasan Tanah

Pengalokasian lahan yang dilakukan oleh badan pengusahaan KawasanBatam/Otorita Batam kepada PT Kencana Raya Maju Jaya berdasarkanprosedur dan ketentuan pengalokasian yang berlaku di Otorita Batam.Bahwa dengan telah dibatalkannya pengalokasian lahan kepada PT lIgataHarapan, maka secara hukum lahan tersebut kembali berada dalamkewenangan hak pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Batam/OtoritaBatam;Bahwa sebagai Badan yang ditunjuk Presiden untuk melaksanakankebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan

kepada pihak ketiga(termasuk PT Kencana Raya Maju Jaya);Bahwa pembatalan alokasi lahan kepada PT Ilgata Harapan dan kemudiandilakukan pengalokasian kepada PT Dharma Kemas Berganda selanjutnyadialokasikan kepada PT Kencana Raya Maju Jaya oleh BadanPengusahaan Kawasan Batam/Otorita Batam, setelah sebelumnyamembatalkan alokasi lahan PT Igata Harapan dan setelah seluruh hakhakPT Igata Harapan dikembalikan.

(dikembalikan ke HPKPsebagaimana semulanya diserahkan secara Tulis Tangan tertanggal 28Oktober 1999 di kantor Otorita Batam di Ruangan Marketing Centre yangdi tanda Tangani oleh saudara Aswan Jaya Ginting mewakili HPKP danPihak Otorita Batam diwakili oleh Asroni Harahap dan Joki Mochtar)9. Bahwa apabila Pihak Otorita Batam / BP Batam tidak melaksanakansecara Patut Amar Putusan nomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor137 /B/2015/PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN, / 2015.

Bahwa Fakta Hukum TERGUGAT dan Pihak Otorita Batam / BPBatam telah di Gugat oleh seorang Anggota dari HPKP dalam halGugatan perbuatan melawan hukum, Pada Perkara Gugatan nomor 151 /PDT.G / 2017 / PN.BTM tertanggal 03 Juli 2017. Yang mana inti dariGugatan tersebut adalah mempersoalkan agar Pihak Otorita Batam / BPBatam TIDAK MENYIMPANG DALAM MELAKSANAKAN / MEMATUHIAmar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137/B/2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.11.

Surat keputusan ketua Otorita pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Padt.G/2018/PN Btmtentang Penggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;3. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II berupa :A.

Surat keputusan ketua Otorita pengembangan Daerah IndustriPulau BatamNo.1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentangPenggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari pada TanahHak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya5. Memerintahkan tergugat 1 dengan Kewajiban MenerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara Berupa ;a.

Surat keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (sekarang Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) tentangPenggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari pada TanahHak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP)Pimpinan Penggugat;6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970 ;1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 13Oktober 1980 ;1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990 tentangPerum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 ;1.4.

jo KeputusanMenteri Keuangan Nomor 202/KMK.13/1992;b. sejumlah Rp. 60.287.829.310,00 (enampuluh miliar duaratusdelapan puluhtujuh juta delapanratus duapuluh sembilanributigaratus sepuluh rupiah), berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan ModalNegara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur;c. sejumlah Rp. 18.439.506.625,00 (delapanbelas miliar empatratustigapuluh sembilan juta limaratus enam ribu enamratus duapuluhlima rupiah

Bagian Pengairan di Wilayah Fisik OperasionalPerum Otorita Jatiluhur kepada Perum Otorita Jatiluhur.16. Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut, makakegiatan penggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatan atasseluruh asset Jawatan Pekerjaan Umum secara De Jure diserahkan kepadaPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur.17.

Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, makapada tanggal 28 April 1971 dilakukan serahterima Asset dari PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana BeritaAtjaraSerah Terimatanggal 28 April 1971, yang ditandatangani oleh Ir.Karman Soma Widjaja, selaku Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum PropinsiJawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Baratberdasarkan Surat Perintahnja tanggal 2931971 No. 1808/A67/B.IV/Peg/71, dan Ir.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Olen Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur sebagaimana pada Diktum Kedua : Status KepemilikanBarang Inventaris Tersebut pada Diktum Pertama, Tetap Berada padaDepartemen Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenral Pengairan.19.

Ketua Otorita Batam Nomor 99/KPTS/KA/X1/2002mengatakan, "dan Lokasi Buffer Zone dapat diberikan kepada pemilik lokasi(PL) yang berada tepat di belakang lokasi buffer zone yang dimohon itu, ataudengan persetujuan pemilik lokasi yang tepat di belakang buffer zone tersebut.Bahwa sesuai dengan SK Ketua Otorita Batam tersebut, Penggugat dengansurat permohonan Nomor 04/MWV/2002 telah mengajukan permohonanLahan kepada Ketua Otorita Batam, tertanggal 16 Mei 2002, agar OtoritaBatam mengalokasikan lahan untuk

Berdasarkanhal tersebut dengan sangat menyesal permohonan Penggugat tidak dapatdipenuhi oleh Turut Tergugat Otorita Batam, sebagaimana ditandatanganiDirektur Pengelolaan Lahan, Ir. Agus Hartanto (P3);Bahwa ternyata surat penolakan yang ditandatangani oleh DirekturLahan Otorita Batam tersebut sungguh berstandar ganda dan melanggarhukum, dimana lahan yang dimohonkan sebelumnya oleh Penggugatdinyatakan buffer zone, ternyata malah dialokasikan kepada pihak lain yaituTergugat PT.

Nababan (P4);Bahwa selain Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat pada saatTergugat mengajukan permohonan alokasi lahan ke Otorita Batam (TurutTergugat), maka sesuai persyaratan pada saat pengajuan permohonan alokasilahan ke Otorita Batam, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersediamembebaskan lahan, apabila di lahan tersebut terdapat penghuni rumah liaratau penggarap kebun.

Apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan haltersebut (wanprestasi), maka Penggugat bersedia pengalokasian lahan tersebutdibatalkan oleh Turut Tergugat cq Otorita Batam cq Badan PengusahaanBatam, dan Tergugat tidak akan melakukan tuntutan terhadap Otorita Batam;Bahwa Tergugat juga telah melakukan wanprestasi sebagaimana SuratPerjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, Nomor/tanggal

/PKLAT/L/VI/2008, tentangPengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas BagianBagianTertentu dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 2 Juni 2008 antara Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (Turut Tergugat) dengan PT. Tunas OaseSejahtera, gugur dan batal dengan sendirinya karena Tergugat wanprestasi;3.

Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang lahan terletak di Kawasan IndustriSekupang Batam yang perolehannya berasal dari pengalokasian hak dariTURUT TERGUGAT yang (pada saat itu) Uang Wajib tahunan Otorita Batam(UWTO) telah dibayar lunas selama 30 (tiga puluh tahun), sesuai := SKP.PL/414/1984 tanggal 25 Juni 1984 seluas 13.653,25 M?

(tigabelas ribu enam ratus lima puluh tiga koma dua lima meter persegi);" Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam / SKEP No.156/SKEP/KA/IX/1984 tanggal 10 September 1984; Faktur Nomor 60/F/Asum/BHP/IX/1984 tanggal 20 September 1984;Berdasarkan Koordinat : X3917,5 X3863,5 X3834,5A: y6316 B' y6455,5 C: y6448,5D .

Fotocopy Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 125 tahun 2010, diberi tanda P8a;7. Fotocopy Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 159 tahun 2010, diberi tanda P8b;8. Fotocopy Gambar Penetapan Lokasi 29.84010414.001 tanggal 21Januari 2009, diberi tanda P9a;9.

hanya saya dapatkoordinat dari Otorita Batam;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat Ill dan Tergugat IV untukmenguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:1.

(tiga belas ribu enam ratus lima puluh tiga koma dua puluh limameter persegi) dari TURUT TERGUGAT II sesuai SKP.PL/414/1984 tanggal 25Juni 1984 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam / SKEPNo. 156/SKEP/KA/IX/1984 tanggal 10 September 1984, yang saat ini telahdipecah menjadi dua masingmasing :a. Penetapan Lokasi Nomor 29.84010414.001 tanggal 21 Januari2009 danb.

/HPL/KEMATR/BPN/2018 Tentang Pemberian HakPengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas TanahSeluas 2.789.928 M?

atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 70/HPL/KEMATR/BPN/2018 TentangPemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita DanauToba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M?

Bahwa dalam rangka memfasilitasi Penyelesaian Dampak SosialKemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba, Tergugat VIII telahmelakukan langkahlangkah mulai dari pendataan tanaman, bangunan yangada di atas Lahan Zona Otorita Danau Toba;6.

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanahtanayang dimiliki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Tobaf.

Peta Lahan Zona Otorita Otorita Danau Toba (Toba Caldera Resort) seluas386,72 Hektar dari Skala 1:25.000, diberi tanda T.XII45;46.

Ketua Otorita Batam Nomor 99/KPTS/KA/XI/2002 mengatakan, "dan LokasiBuffer Zone dapat diberikan kepada pemilik lokasi (PL) yang berada tepat dibelakang lokasi bufferzone yang dimohon itu, atau dengan persetujuan pemilik lokasi yang tepat dibelakang buffer zonetersebut.Bahwa sesuai dengan SK Ketua Otorita Batam tersebut, Penggugat dengan surat permohonanNomor: 04/MWV/2002 telah mengajukan permohonan Lahan kepada Ketua Otorita Batam,tertanggal 16 Mei 2002, agar Otorita Batam mengalokasikan lahan untuk

Berdasarkan hal tersebut dengan sangat menyesal permohonan Penggugattidak dapat dipenuhi oleh Turut Tergugat Otorita Batam, sebgaimana ditandatangani DirekturPengelolaan Lahan, Ir.Agus Hartanto (P3).Bahwa ternyata surat penolakan yang ditandatangani oleh Direktur Lahan Otorita Batam tersebutsungguh berstandar ganda dan melanggar hukum, di mana lahan yang dimohonkan sebelumnya olehPenggugat dinyatakan buffer zone, ternyata malah dialokasikan kepada pihak lain yaitu TergugatPT.

Nababan (P4).Bahwa selain Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat pada saat Tergugat mengajukanpermohonan alokasi lahan ke Otorita Batam (Turut Tergugat),maka sesuai persyaratan pada saatpengajuan permohonan alokasi lahan ke Otorita Batam, Tergugat telah membuat Surat PernyataanBersedia membebaskan lahan, apabila di lahan tersebut terdapat penghuni rumah liar ataupenggarap kebun.

/PKL AT/L/VI/2008, Tentang pengalokasianPenggunaan dan Pengurusan Tanah atas Bagian Bagian Tertentu dari Pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, tertanggal 2 Juni 2008antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Turut Tergugat) dengan PTTunas Oase Sejahtera, gugur dan batal dengan sendirinya karena Tergugat Wanprestasi.3.

Menyatakan sah Surat Perjanjian Nomor: 340/SPJ/KDAI77J VIII/2004 tentangPengalokasian Penggunaan Pengurusan Tanah Atas Bagian Bagian tertentu dari padatanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal10 Agustus 2004 antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (TurutTergugat) dengan PT Jasa Usaha Bersama (Penggugat).4, Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pengusahaan Batam) memberikan Alokasi lahan dimaksud kepada Penggugat sesuai Surat Permohonan nomor:

Penggugat:
1.MUSDIN MANURUNG
2.BAGAON MANURUNG
3.ARLI MANURUNG
4.PAHARA MANURUNG
5.SIMON MANURUNG
Tergugat:
5.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
6.Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
7.BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA
8.Kepala Desa Motung

Risalah Pengolahan Data Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Utara Perihal Permohonan Hak Pengelolaan Atas Nama BadanPelaksana Otorita Danau Toba, Berkedudukan di Medan Atas Tanah Terletak diKabupaten Toba Samosir tanggal 9 Desember 2019 Nomor65/RPD/BPPTP/HPL/XII/2019 dijelaskan bahwa Data Fisik Tanah yangdimohonkan Hak Pengelolaan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba selus106,90 Ha Terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Ajibata,Kabupaten Toba Samosir dengan NIB 02.19.00.00.00080

atau tidak sesuai dengan batasbatas tanah tanah yang dimohonkanHak Pengelolaan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan telah terbit HakPengelolaan Nomor 42 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan sebagai Ahliwaris Alm.

Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Satu Pintu telah memberikan rekomendasi kesesuaianlanan zona otorita sibisa dengan RTRW Kab.

Lingkungan Nomor S.1350/PKTL/KUH/PLA 2/10/2019 TANGGAL 3Oktober 2019 perihal Tanggapan Permohonan Klarifikasi Tertulis Atas StatusHukum Lahan Zona Otorita di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosiryang pada salah satu poinnya membahas riwayat areal lahan pengembanganwisata yang akan dikelola oleh Badan Otorita Pariwisata Danau Toba.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita PengelolaKawasan Pariwisata Danau Toba;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/MenhutII/2014 tentangKawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 Ha;3.

Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTARBUTAR
2.BEVIN BUTARBUTAR
3.MANGADAR BUTARBUTAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
1.BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Putusan Sela Nomor : 244/G/2019/PTUNMDN Tanggal 31 Oktober 2019Tentang Putusan Sela menyatakan BADAN PELAKSANA OTORITA DANAUTOBA, sebagai Tergugat II Intervensi:;7.

(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilanribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik Hak:Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir (selanjutnya disebutObjek Sengketa).ll. TENGGANG WAKTU1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2019 melalui pemberitahuan Tim Terpadu PenyelesaianDampak Sosial Kemasyarakat Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata.

hak ulayat Para Penggugat dengan tanahmilik Badan Otorita Danau Toba (BPODT) seluas 120 Ha;c.

Foto copy Berita Acara Hasil Rapat Komunikasi Antara Kantor UnitKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu,Halaman 54 Putusan No. 244/G/2019/PTUNMDN20.21.22.23.24.Direktorat Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, DanPerwakilan Masyarakat Dari Suku/Marga Keturunan Ompu OndolButarbutar Di Sigapiton, Tanggal 6 April 2018 (Bukti T19);Foto copy Proposal Rencana Pengembangan Lahan Zona Otorita Sibisa(Bukti T20);Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba SamosirNomor : 602

Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata DanauToba (Bukti T.1I Int.5);6.

Pasal 21 berisiketentuan sebagaiberikut : 22222222 2 2 nnn n nn en nnn nnn ene nn ene en nee ne een neene eeeI Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonomi, Pemerintah KotaBatam dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Daerahnyamengikutsertakan Badan Otorita Batam; 2 Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;5 Bahwa Tergugat Intervensi adalah Badan Otorita Batam yang beralih menjadiBadan Pengusahaan Kawasan

B/158/KA/X/2007dan No. 935/522/X/2007 tanggal 8Oktober 2007 Ketua Otorita Batam(Bpk. Mustofa Widjaya) danWalikota Batam (Bpk.

S.375/MenhutII/2013 tanggal 27Juni 2013;BuktiTH12 : Surat Ketua Otorita Batam No.

benar saksi Mengetahui Ketua Otorita Batam pada saat itu Pak B.

Otorita BatamPak B.

antara :PENGGUGAT, NIK : 1205207112790005, tempat dan tanggal lahirSuka Rahmat, 31/12/1979, umur 41 tahun,agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman d/a Dewi (adik angkat) di DusunPondok XIill Kebun, Desa Mekar Sawit,Kecamatan Sawit Seberang, KabupatenLangkat sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, NIK : 1205203112700013, tempat dan tanggal lahir SukaMulia, 31/12/1970, umur 50 tahun, agamaIslam, pekerjaan Supir, pendidikan SekolahDasar, tempat kediaman di Dusun Otorita

SUBSIDAIRDan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untukmenjatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat danTergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadirmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangankarena menurut relaas panggilan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 09Agustus 2021, Tergugat tidak tinggal di Dusun Otorita

, Desa Mekar Sawit,Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak tinggal di Dusun Otorita, Desa MekarSawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat sebagaimanatercantum dalam gugatan Penggugat, maka Ketua Majelis menyatakanpanggilan terhadap Tergugat tidak sah;Bahwa, pada sidang tanggal 18 Agustus 2021 Penggugat menyatakansecara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di KepaniteraanPengadilan Agama Stabat dengan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugathadir, sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut relaas panggilan Nomor1428/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 09 Agustus 2021, Tergugat tidak tinggal diDusun Otorita, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, KabupatenLangkat, maka penetapan perkara ini dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang,

Golden Shipping dipanggilpihak Otorita Batam, waktu itu diundang oleh Otorita Batam, saksi pergi keKantor Otorita Batam bersama dengan terdakwa untuk menanda tanganiSurat kesepakatan Bersama;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat suratnya;Bahwa saksi ada menerima uang dari warga untuk pembelian Kavling Natosebesar Rp. 2.000.000, per orang untuk membuat jalan di Kavling Nato;Bahwa warga yang membayar kepada saksi ada 20 orang;Bahwa pada waktu itu warga belum tahu kalau lahan yang dibelinya diambiloleh

Tetapi tidak pernah ketemu;Bahwa saksi tidak menanyakan langsung ke Kantor Otorita Batam karenasaksi membeli lahan dari PT.

Ruzi Amansyah; Bahwa yang telah terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara iniawalnya terdakwa bersama dengan perwakilan Kavling Nato melakukanpertemuan beberapa kali dengan Pak Bhaskoro di Kantor Otorita Batamsejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September2016, warga yang menempati Kavling Nato disuruh pindah karena lahanakan diambil alin oleh PT. Golden Shiping; Bahwa Sdr.

Ruzi minta pindah posisi di depan;Bahwa untuk Kavling Seraya Baru terdakwa sudah mengajukanpermohonan ke Kantor Otorita Batam atas nama PT.

Batam,warga tidak mau dipindahkan dan saat itu Pak Baskoro mengatakan bahwabesok suratnya akan keluar;Bahwa tidak ada besoknya surat KSB dikeluarkan oleh Otorita Batam;Bahwa warga yang sudah membayar uang kavling kepada terdakwa adasekitar 30 KK;Bahwa terdakwa tidak ingat berapa total seluruh uang yang terdakwaterima, seingat terdakwa ada sekitar Rp. 40.000.000.

Pembangunan Kuningan Daerah Khususlbukota DJakarta, yang dibentuk berdasarkan Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Djakarta NomorDa.11/13/37/72 tanggal9 Mei 1972 tentang Pembentukan Badan Pelaksana OtoritaPembangunan Kuningan Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta (selanjutnyaakan disebut Badan Otorita)Dengan alasanalasan sebagai berikut :1.1.1 Badan Otorita adalah sebuah Badan Hukum tersendiri dalammelaksanakan Pembangunan Kuningan Wilayah Kota JakartaSelatan, sehingga dengan demikian Badan

Otorita merupakansubyek hukum yang dapat bertindak baik didalam maupun diluarPengadilan.1.1.2 Badan Otorita dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaibadan hukum telah membebaskan tanahtanah di wilayahKuningan termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah yang menjadiobjek sengketa dalam perkara a quo.Dengan alasanalasan di atas, maka jelas tegas Badan Otoritamerupakan badan hukum dan merupakan subjek hukum perdata yangseharusnya ditarik menjadi Tergugat dalam perkara a quo.Hal. 7 dari 22 Hal.

yangdiakui oleh Penggugat sebagai miliknya, sebenarnya telah dibebaskan olehBadan Otorita pada tanggal 9 Februari 1973.Bahwa Badan Otorita kemudian menggabungkan tanahtanah yang telahdibebaskan, termasuk didalamnya tanah yang diakui oleh Penggugatsebagai miliknya.Bahwa Tergugat kemudian menerima gabungan hakhak atas tanah yangtelah dibebaskan oleh Badan Otorita dan melalui prosedur hukum yangbenar, kKemudian Tergugat mengajukan permohonan hak kepada BadanPertanahan Nasional, sehingga terbitlah Sertipikat

, maka secara hukumBadan Otorita dan/atau Walikota Jakarta Selatan c.g.

Oleh karenanyagugatan yang tidak jelas seperti itu patut untuk tidak dapat diterima (lihatPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973).Bahwa lagi pula tanah yang digugat oleh Penggugat telah dibebaskansecara bersama dengan tanahtanah lainnya oleh Badan Otorita pada tahunHal. 9 dari 22 Hal. Put.

Danau Toba(BPODT) karena pada saat itu Saksi bersama dengan timmembawa alat GPS untuk melihat lokasi tersebut masih dalamkawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) ataubukan dan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) juga mengatakan lahan tersebut masih kawasan BadanPengelola Otorita Danau Toba (BPODT);Bahwa awalnya penebangan tersebut Saksi ketahui terjadi padahari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 WIB di RTH1(Ruang Terbuka Hijau 1 Zona Badan Pengelola Otorita

DanauToba (BPODT) Desa Pardamean Sibisa Kecamatan AjibataKabupaten Toba dan pada hari yang sama Saksi kembali kelokasisekira pukul 17.30 WIB dimana kegiatan penebangan danpengambilan pohon pinus tersebut masih berlangsung;Bahwa Saksi melihat langsung penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) tersebutsaat itu;Bahwa Saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) pada hariSelasa tanggal 13 Juli

Danau Toba(BPODT) dan sebagian merupakan lahan masyarakat;Bahwa lokasi dekat makam tersebut sebagian merupakan lahanBadan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) dan sebagian lahanmasyarakat;Bahwa setahu Saksi ada 11 (Sebelas) batang kayu yang di tebangdari lahan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) namunkeseluruhan penebangan pohon yang terjadi ada sebanyak 31 (tigapuluh satu) batang;Bahwa pada saat itu Saksi menghitung seluruh tungkul kayu bekaspenebangannya ada sebanyak 31 (tiga puluh satu

WIB adalah Arfe Muliandry danRiatno;Bahwa ada 15 (lima belas) orang pekerja yang menebang danmengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita DanauToba (BPODT) di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona BadanPengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean SibisaKecamatan Ajibata Kabupaten Toba;Bahwa kelima belas orang pekerja melakukan aktivitaspengambilan pohon pinus atas perintah dari Terdakwa danMangitua ButarButar;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin sebelum melakukankegiatan penebangan dan

Danau Toba (BPODT)pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIBakan tetapi penebangan dan pengambilan kayu pada pukul 08.19WIB Saksi tidak ada melihatnya;Bahwa ada 15 (lima belas) orang pekerja yang menebang danmengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita DanauToba (BPODT) di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona BadanHalaman 34 dari 70 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN BigPengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean SibisaKecamatan Ajibata Kabupaten Toba; Bahwa kelima belas

1993; Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 90020149, tanggal 17 April1990 ; Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor :275/F/DirumKeu/5/1990, tanggal 14 Mei 1990;Bahwa yang bertindak sebagai Penjual dalam Akta Jual Beli Nomor: 193/65/BBUK/1996, tanggal 18 Desember 1996 yang dilakukandihadapan Notaris Usman Koloay,SH. adalah PT.

SETYADAYA BILCON;Bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamsekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam (Turut Tergugat ) tidak pernahmemberikan alokasi lahan kepada Penggugat. Turut Tergugat hanyapernah memberikan alokasi lahan kepada PT. NOORSYAMANUTAMA TRANSMARITIME SERVICE (PT.

NOORSYAMAN UTAMA TRANSMARITIME SERVICE (PT.NUTRANS MARITIME SERVICE) sebagai penerima alokasi lahan dariTurut Tergugat / Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam).Sedangkan Penggugat / PT.

PBRtanah di Pulau Batam harus mendapat Ijin Peralinan dari TurutTergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BebasDan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam) selakuPemegang Hak Pengelolaan, dengan demikian Turut Tergugat tidak mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 208/Pulau Buluh, tanggal 15 April 1996 atasnama PT.

Nutrans Maritime Service) selaku pemegang awai Alokasi bidangtanah berdasarkan :1) Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 Tanggal 16Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam).2) Surat Keputusan (SKEP) Nomor : 25/SKEP/KAAT/II/1993Tanggal 16 Pebruari 1993.3) Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 Tanggal 17April 1990.4) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.275/F/Dirum Keu/5/1990 Tanggal 14 Mei 1990;Dimana