adalahDirektur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yangnotabene adalah atasan dari Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat yangdidasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012, pada angka6 lampiran keputusan tersebut telah menetapkan/menunjuk Direktur Hukum danHubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)di Lingkungan Kementerian Keuangan Unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf c PERKI

akan tetapi ternyata tujuanmana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidakterwujud lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkandengan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi, maka MajelisHakim menemukan fakta sebagai berikut:bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah padatanggal 13 Juli 2019, belum dikaruniai anak; bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejakbulan Agustus 2019, karena Termohon suka perki

garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, ataukelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahanatau kelebihan didalam naskah asli yang ditulis orang lain;Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUNSRG11.12.Sehingga dokumen yang diterima oleh Penggugat dengan tertulisSalinan Putusan/Penetapan menimbulkan arti yang kabur karenamenurut Penggugat antara Putusan dan Penetapan sendiri memilikiperbedaan;Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan KomisiInformasi (PERKI

Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan;Bahwa benar Tindakan Faktual berupa Melakukan Persidangan diKomisi Informasi Provinsi Banten Dalam Rangka PenyelesaianSengketa Informasi (PSI) dengan nomor register sengketa : 003/II/KIBANTEN PS/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S, Yang SecaraHukum Sudah Dianggap Dikabulkan Untuk Dilimpahkan, walaupunpermohonan untuk dilimpahkannya 7 (tujuh) PSI secar hukum sudahdikabulkan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1)huruf (b) Peraturan Komisi Informasi (PERKI

Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang dapatPenggugat uraikan sebagai berikut : OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURANPERUNDANG UNDANGAN.> Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimanadimaksud pada obyek gugatan, telah bertentangan denganketentuan peraturan perundang undangan, yakni sebagai berikut :e Ketentuan Pasal 175 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaCluster UU Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (4);e Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Informasi(PERKI

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkanketerangan 2 (dua) saksi dari keluarga/orang dekat para pihak =; Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dibawahsumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sertarumah tangganya tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi keluarga yang kekuranganhingga Termohon nekat perki ke Malaysia

permintaaninformasi tersebut berdekatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif yang tentu saja saratdengan persaingan politik sehingga PENGGUGAT berhak melakukan uji kepentingan,kompetensi dan kapasitas pemohon informasi terlebih dahulu.16 Bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis komisioner pada halaman 11alinea 2 angka (4.23) yang menyebutkan "Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2)huruf a,b, c dan d UndangUndang RI A/o 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Juncto Pasal 11 ayat (1) huruf b angka5 Perki

karena:a.Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (7) huruf b UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) menyebutkan:Badan Publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasalinformasi yang dimana yang apabila informasi yang diminta tidakberada dibawah penguasaannya dan badan publik yang menerimapermintaan mengetahui keberadaan informasi yang dimintaBahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi InformasiNomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik(PerKI

dimaksud pada ayat(1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan InformasiPublik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publikdalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar InformasiPublik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masingmasingunit/satuan kerja sekurangkurangnya 1 (Satu) kali dalam sebulan;(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundangundangan dibidang kearsipan;Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PerKI

SLIP menyebutkan:PPID bertanggungjawab terhadap penyimpanan danpendokumentasian seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerjayang telah diserahkan kepadanya dan memastikan pimpinan setiapunit/satuan kerja untuk menyimpan secara fisik seluruh informasi yangberada di bawah penguasaannya;Penjelasan Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan:yang dimaksud dengan pengumpulan informasi publik secara fisikadalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuksalinan elektronik atau salinan tertulis;Bahwa

.; Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 35 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri danPemerintah Daerah, ; Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (Perki)Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar LayananInformasiPublik, ; Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Imforamsi (Perki)No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik,dan ; Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Nomor : 188/II/SK/KIProv.Jatim

selalu tidak percaya terhadapPenggugat dan selalu menyimpan uangnya hasil bekerjanya padarekening milik orang tua Tergugat, disamping itu Tergugat mencemburuiPenggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa ia mendengar darikawan kawannya dimana Penggugat telah bermain cinta dan memiliki priaidaman lain (pil) tanoa alasan yang jelas; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulanSeptember 2014 yaitu sewaktu Tergugat pulang dari Malaysia, Penggugatmemutuskan pisah tempat tinggal dan perki

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yangmemeriksa, menilai, mengadili dan memutuskan perkara a quo,selanjutnya disebut Majelis Komisioner, dalam pertimbangannya(Vide 4.65 halaman 52 55) menyebutkan: Majelis Komisioner yangmerujuk pada pasal 4 ayat 3 huruf (b) dan huruf (c) PERKI No 1Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiPublik (PPSIP);Dengan mendasarkan argumentasi tersebut, Pemohon berpendapatbahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Keliru dantidak

sesuai dengan aturan perundangundangan;Bahwa pasal 4 ayat (3) huruf b PERKI nomor 1 Tahun 2013 TentangPPSIP, berbunyi : Yang dimaksud dengan Permohonan yang tidakdilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah:(6) melakukan permohonan dengan tujuan untuk menggangguproses penyelesaian sengketa;Bahwa perilaku Pemohon yang dikatagorikan telah melakukanpermohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaianHalaman 13 dari 47 Putusan Nomor 44/G/KI/2019/PTUN.SRGsengketa

permohonan' penyelesaian sengketainformasi dalam jumlah yang besar sehingga mengganggupenyelesaian sengketa informasi publik yang lainnya; dan/atauc.Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketainformasi publik kepada termohon yang sedang disengketakan dantidak ada perubahan subtansi, alasan dan/atau tujuan permohonaninformasi publik;d.Informasi yang diperoleh tidak dipergunakan sebagaimana tujuanpermohonan informasi publik dan/atau ketentuan perundangundangan;Bahwa pasal 4 ayat (8) huruf c PERKI

Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.PrgKutipan Akta Nikah Nomor : 411/09/XII/2010 tertanggal 06 Desember2010.Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersamasebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tuaPemohon selama 5 bulan kemudian perki ke kuala Lumpur Malaysiaselama 1 tahun kemudian kembali ke kelurahan benteng selama selama6 tahunBahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunial2 (Dua) orang anak yang bernama:Riswan bin Likmanul Hakim umur 6 tahunMuhammad

. ; 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nena nnn eee Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KementerianDalam Negeri dan Pemerintah Daerah ; Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor : 1 Tahun2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Imforamsi (Perki) No. 1 Tahun 2013Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan ; Berdasarkan ketentuan

Bahwa Permohonan Informasi yang diajukan oleh TermohonKeberatan/Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan/ TermohonInformasi dapat dikatagorikan sebagai Permohonan Informasi yang tidakdilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi InformasiNomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiPublik (PERKI 1/2013).

dapatdisalurkan melalui:a. dewan pendidikan tingkat nasional;b. dewan pendidikan tingkat provinsi;c. dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota;d. komite sekolah/madrasah; dan/ataue. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.Berkenaan dengan Uji Konsekuensi dan Kepentingan Publiksebagaimana termuat di dalam Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat Nomor 1060/PTSNMK.MA/KIJBRIIII/2020 tanggal 10 Maret2020.Bahwa di dalam pertimbangan :Pada paragraf 4.47Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 PerkI

Keberatan dari Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi ataspertimbangan tersebut sebagai berikut :Bahwa berkaitan dengan uraian paragraf tersebut di atas, PemohonKeberatan/Termohon Informasi sangat berkeberatan terhadap pertimbanganMajelis Komisioner sebagaimana dimaksud karena Majelis Komisioner tidakmenjelaskan dan menguraikan hasil uji kKepentingan publik untuk menilaiapakah ada kepentingan publik yang lebin besar untuk membuka informasidaripada menutupnya sebagaima dimaksud Pasal 34 ayat (3) PerKI

dipertanggungjawabkankepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnyaBahwa Pemohon Keberatan menyampaikan :Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/PemohonInformasi kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dapat dikategorikansebagai Permohonan Informasi yang tidak dilakukan dengan sungguhsungguhdan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) hurufa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat denganTergugat terjadi pada awal bulan Desember Tahun 2018 Penggugatmendengar cerita dari adek sepupu Penggugat bahwa Tergugat bilangPenggugat perki dari rumah tidak izin Tergugat padahal mintak izin samaTergugat mengusir dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap danprilaku Tergugat yang telah menyakiti perasaan Penggugat sehinggasemenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang sepuluh bulanantara Penggugat dan Tergugat tidak

Perki Nomor 1Tahun 2013 tentang PPSIP;2. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner KIP tersebut adalahpertimbangan yang sangat tidak berdasar dan tidak sesuai denganperaturan yang berlaku;3. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan halhal sebagai berikut:a. Perkara a quo telah teregister di Kepaniteraan KIP padatanggal 8 Juni 2018 dengan Ibnu Hajar sebagai Pemohon (TermohonKeberatan) dan Kementerian Keuangan sebagai Termohon(Pemohon Keberatan);b.

Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) PeraturanKomisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurHalaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 205/G/KI/2019/PTUNJKT.Penyelesaian Sengketa Informasi (untuk selanjutnya disebut PERKI1/2013) dan Keputusan Ketua Informasi Pusat Nomor01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak DilakukanDengan SungguhSungguh dan Iktikad Baik (untuk selanjutnyadisebut Kep 01/KIP/2018) yang selengkapnya berbunyi:Pasal 4 PERKI

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), serta PeraturanPerundangundangan lain yang terkait, menurut Majelis Hakim pada prinsipnyatelah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat,sehingga agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama (ibidiem),maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta khusus terkaitdengan pertimbangan tersebut di atas disetujui dan diambil alin, dan menjadibagian yang

Yang pada pokoknya berbunyi :Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukanpermintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.Bahwa Permohonan Pemohon Keberatan kepada TermohonKeberatan dapat dikatagorikan sebagai Permohonan Informasi yangtidak dilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baiksebagaimana dimaksud dalam Perki 1/2013 yang pada pokoknyamenyatakan: Pasal 4 ayat (2): Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidakdilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baik

Bahwa Permohonan Pemohon Keberatan kepada TermohonKeberatan dapat dikatagorikan sebagai Permohonan InformasiHalaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor:14/G/KI/2018/PTUN.BDGyang tidak dilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baiksebagaimana dimaksud dalam Perki 1/2013 Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a;e.

UUPTUN) menyebutkan PENGGUGAT adalah orang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) jo. asas hukum Point De Interesst Point De Actionyang mempersyaratkan adanya kepentingan dalam mengajukan gugatan jo.Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PerkiPP'GIP)) 5 scessecsseesse etre eee eter ce aon naan oan animes enasKetentuan Pasal 4 Perki

Pasal 36 ayat (1)Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2003 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik; Ketentuan Pasal 4 PERKI mensyaratkan Pemohon harus bersungguhsungguhdan beritikat baik dalam memohon dokumen dan salah satu kriteria tidakbersungguhsungguh dan beritikat baik adalah permohonan dalam jumlahbesar, berulangulang, tidak memiliki tujuan yang jelas serta memiliki relevansidengan tujuan permohonan) 22 22+ 222 one one one oeMenimbang, bahwa pada dasarnya terbitnya UndangUndang

Informasi Publik, akan tetapi karena jumlah informasi yangdiminta oleh Pemohon Keberatan (Semula Pemohon Informasi) merupakaninformasi yang jumlahnya besar (Sebanyak 15 (lima belas) paket pekerjaan),maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan informasi oleh PemohonKeberatan juga harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 PeraturanKomisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (selanjutnya disebut dengan PERKINo. 1/2013);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermatiketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI

Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketadengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuanPasal 4 ayat (3) huruf a PERKI No. 1/2013, tersebut harus dimaknai menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan informasi yangdimohonkan oleh Pemohon Informasi kepada Badan Publik (SekarangPemohon Keberatan).

informasi tersebut berdekatan dengan pelaksanaanpemilu legislatif yang tentu saja sarat dengan persaingan politik sehinggaPenggugat berhak melakukan uji kepentingan, kompetensi dan kapasitasPemohon Informasi terlebin dahulu;16.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Komisioner pada halaman11 alinea 2 angka (4.23) yang menyebutkan "Menimbang, bahwa Pasal 9ayat (1) dan (2) huruf a,b, c dan d Undang Undang RI Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 11 ayat (1) hurufb angka5 Perki

Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan awal tahun 2016, pada saat ituantara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar karena Penggugatselalu menasehati tergugat untuk perki mencari pekerjaan namun olehTergugat tidak pernah mendengarkan.

Informasi Publik, akan tetapi karena jumlah informasi yangdiminta oleh Pemohon Keberatan (Semula Pemohon Informasi) merupakaninformasi yang jumlahnya besar (Sebanyak 15 (lima belas) paket pekerjaan),maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan informasi oleh PemohonKeberatan juga harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 PeraturanKomisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (selanjutnya disebut dengan PERKINo. 1/2013);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermatiketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI

Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketadengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuanPasal 4 ayat (3) huruf a PERKI No. 1/2013, tersebut harus dimaknai menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan informasi yangdimohonkan oleh Pemohon Informasi kepada Badan Publik (SekarangPemohon Keberatan).