Ditemukan 282 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-03-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 Maret 2012 —
319
  • Lamintang,SHDelikdelik.........412Delikdelik khusus kejahatan Jabatan dan Kejahatankejahatan jabatan tertentusebagai tindak pidana korupsi Penerbit Pionir Jaya, bandung, 1991 HalamanMenimbang, bahwa tindak pidana korupsi Pegawai Negeri menerimasuap Pasal 11, unsur perbuatannya adalah menerima yang dari unsur perbuatanini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formil artinyatindak pidana imi berupa tindak pidana formil yaitu selesainya tindak pidanaformil bergantung pada selesainya
Putus : 17-11-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 17 Nopember 2014 — AGUS SUKAMTO BIN SASTRO SUDIRO KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
489
  • P.A.F Lamintan, SH Delikdelik Khusus Kejahatan Jabatan danKejahatankejahatan jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir 5 Jaya,Bandung Cet.
    Delikdelik khusus kejahatankejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi, penerbit Pionir Jaya,Bandung 1991 hal :318) ;Halaman 105 dari 120Putusan No. 145/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.106Menimbang, bahwa meskipun Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untukmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau Jjanji tetapiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut mendugaorang yang memberi hadiah atau janji
Register : 23-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 49-K/PM.I-04/AD/VI/2021
Tanggal 4 Agustus 2021 — Oditur:
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Romi
8352
  • Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulanFebruari 2020 di Yonif 141/AYJP dan tidak adaHal 19 dari 56 hal Putusan Nomor : 49K/PM I04/AD/VI/2021hubungan keluarga dengannya hanya hubungandinas antara atasan dan bawahan.Bahwa Yonif 141/AYJP secara struktur organisasiada Komandan Bataliyon dan Wadanyon sertakompikompi, di bawah kompi terdiri dari pletonKesehatan, pleton angkutan, pleton pionir danpleton munisi.Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Danton kes Yonif141/AYJP berdasarkan Lampiran Ill KeputusanDirkesad
Register : 15-05-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 153/ Pdt.Sus-PHI/2018/ PN. JKT. PST
Tanggal 3 Desember 2018 — DJAMALSYAM ZULKARNAIN >< NATIONAL OILWELL VARCO Pte Ltd, Singapore dan PT. IMECO INTER SARANA
235253
  • Bahwa nama produk jasa yang pionir dan yangberkompeten dan diakui dunia di bidang Inspection adalah TUBOSCOPE dannama Tuboscope dapat dianggap sebagai trademark untuk jasa tersebut ;Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Tuboscope menghentikan kerja samadengan TDI dan selanjutnya melakukan operasi langsung dari kantornya diSingapore tersebut di atas ;Bahwa dalam tahun 1988, Tuboscope merger dengan Vetco Services suatubadan hukum di Amerika Serikat, dan setelah merger nama perusahaan berubahmenjadi
    perusahaan di Singapore yangmempunyai hubungan kerja sama dengan sebuah perusahaan bernamaTubosocpe (Far East) Pte Ltd di Singaporeyang merupakanbagian dariperusahaan Tuboscope Inc yang berkedudukan di Houston, AmerikaSerikat dimana bisnis utamanya adalah di bidang Inspection ataupemeriksaan terhadap pipa dan berbagai peralatan yang dipakai dalamproses pengeboran minyak dan atau gas bumi serta juga melakukanberbagai services / jasa terkait di bidang minyak dan gas bumi.Bahwa namaproduk jasa yang pionir
Register : 25-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN RANAI Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ran
Tanggal 13 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
M. YUDHI HARDI Alias YUDi Bin SUNADI
8023
  • yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifatmelawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawanhukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalahperbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu Ssuatu perbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja, karena frasa hukum disinidipandang sama dengan UndangUndang (Simons D;, 1992, Kitab PelajaranHukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech), terjemahan P.A.FLamintang (Bandung: Pionir
Register : 26-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA
15679
  • P.A.F.Lamintang, SH, Delik delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan JabatanTertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung, 1993, hal.321);Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima SuapPasal 11, unsur perbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan inidapat disimpulkan bahwa rumusan Pasal 11 berupa rumusan formil, artinya tindakpidana ini berupa tindak pidana formil.
Putus : 24-04-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/PID.SUS/2013
Tanggal 24 April 2013 — LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI
4115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lamintang ; DelikDelik Khusus Kejahatan Jabatan dan KejahatanKejahatan tertentu sebagaiTindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung, 1991, hal. 276 telahmemberikan pengertian tentang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,orang lain atau suatu korporasi antara lain, memperoleh keuntungan ataumenguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yangsudah ada.
Register : 08-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Skh
Tanggal 14 Juli 2015 —
223120
  • Rekapitulasi pembayaran kepada Penggugat periode 3 Oktober 2014s/d 6 Oktober 2014, nama toko : Pionir, diberi tanda10.
Register : 19-11-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 581/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 19 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : Marina Nathania
Terbanding/Penggugat : Darwin
10743
  • PIONIR JAYA di Jin.
Putus : 04-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — EIK ENGINEERING SDN. BHD VS PT ENGINEERING INDONESIA KARYA
473292 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai distributor tunggal dariEIK Group di Indonesia, yang merupakan pionir dalam produksiperlengkapan excavator, EIA mempunyai visi untuk menyediakanperlengkapan excavator yang berkualitas tinggi kepada pasar Indonesia,dan menuntun pasar melangkah ke era yang baru;Sebagai distributor premium dalam peralatan dan dengan dukunganpara spesialis dari EIK dan basis purna jual yang kuat di Indonesia, EIAdengan bangga menuntun pasar peralatan dengan desain canggih untukexcavator amfibi;Informasi di atas
Register : 17-12-2013 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.BJB
Tanggal 6 Januari 2015 — M U C H L A S dkk Melawan 1. Pemerintah Negera Republik Indonesia, Cq, Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia , Cq, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ,Cq Panglima Daerah Militer VI/Mulawarman , Cq KOREM 101 Lambung Mangkurat . Cq DANZIPUR yang berlamat dan berkantor di Jalan A. Yani KM. 31 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,Kalimantan Selatan.
240110
  • Madiono Santoso selaku komandanBatalyon Zeni Pionir KoandaKal, diberi tanda bukti T15; Asli dan Fotocopy Surat tertanggal 31 Agustus 1961, perihal Lanjutan pembebasanhak tanah Kompl.Zi.Pi. Km. 31 untuk kepentingan Angkatan Darat, yang dibuat olehSoetono selaku Perwira Zibang Dam X Kalsel/LM, diberi tanda bukti T16;Asli dan Fotocopy Surat tertanggal 8 Nopember 1961, perihal Pembayaran gantirugi hak usaha tanah di Komp. Guntung Payung Km. 31 (Kompl. Jon.
    Madiono Santoso selakukomandan Batalyon Zeni Pionir KoandaKal, diberi tanda bukti T15; Asli dan FotocopySurat tertanggal 31 Agustus 1961, perihal Lanjutan pembebasan hak tanah Kompl.Zi.Pi.Km. 31 untuk kepentingan Angkatan Darat, yang dibuat oleh Soetono selaku PerwiraZibang Dam X Kalsel/LM, diberi tanda bukti T16; Asli dan Fotocopy Surat tertanggal 8Nopember 1961, perihal Pembayaran ganti rugi hak usaha tanah di Komp. GuntungPayung Km. 31 (Kompl. Jon.
Putus : 27-12-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 83/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 27 Desember 2012 —
409
  • Lamintang, SH, Delikdelik khusus kejahatan dan kejahatankejahatanjabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi, penerbit Pionir Jaya, Bandung 1991 hal :318) ;Menimbang, bahwa dari pengertianpengertian di atas yang dihubungkan denganfaktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis hakim berpendapatbahwa apa yang diperbuat Terdakwa dilakukan secara sadar, sehingga merupakan hal yangdiketahui dan dikehendaki sehingga merupakan kesengajaan dengan maksud (opzet alsoogmerk) yaitu.
Putus : 12-01-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2046 K/PID.SUS/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — EKO SUPRAYITNO ;
4330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahansesuatu merupakan Unsur tindak pidana, hingga orang baru dapatmengatakan bahwa seseorang itu. telah Memaksa orang lainmenyerahkan sesuatu kepadanya (Drs PPAF Lamintang, SH dalamBukunya Delikdelik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan jabatantertentu sebagai Tindak pidana korupsi penerbit Pionir Jaya bandung hal120) ;Bahwa berdasarkan pendapatpendapat tersebut di atas, sudah jelasbahwa Terdakwa EKO SUPRAYITNO selaku Kepala Desa Jajarmemaksa seseorang memberikan sesuatu yaitu memaksa pemohonProna
Putus : 03-07-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Juli 2015 — ANWARI ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
5214
  • P.A.F Lamintang,SH DelikDelik Khusus Kejahatan Jabatan KejahatanKejahatan Jabatan Tertentusebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir 5 Jaya, Bandung Cet.
Register : 09-09-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 02_Pdt_Sus_HKI_2016_PN Niaga Smg
Tanggal 27 Desember 2016 — DART INDUSTRIES, INC MARIANA DKK
738344
  • Bentuk dan desain yangunik, warna yang menarik serta kualitas plastik yang digunakan pada produkproduk Penggugat menjadikan Penggugat menjadi pionir terdepan dalam industriserupa di dunia.Berikut adalah contohcontoh produk "TUPPERWARE" milik Penggugat yangdapat ditemukan dengan mudah antara lain melalui internet, sebagai berikut. Bahwa terhitung pada tahun 2015, seluruh produkproduk "TUPPERWARE" milikPenggugat telah didistribusikan di lima benua di dunia dan di setidaknya 100negara.
Register : 15-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 18 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra. Leli Nilam Sari, SH
Terbanding/Terdakwa : PARDI SUPRIYADI, SE, bin NASEP
Terbanding/Terdakwa : Ir. GUSTI YUDI RAHMAN Bin (alm) GUSTI ABDUL MUNSYI
15658
  • Pionir Beton beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

    121. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada Tigana Tjhatra senilai Rp. 97.117.500 beserta lampiran dengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;

    122. 1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkan kepada PT.

    Pionir Beton beserta lampiran dengan keteranganjurnal piutang Islamic Center;1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkankepada Tigana Tjhatra senilai Rp. 97.117.500 beserta lampirandengan keterangan jurnal piutang Islamic Center;1 (satu) berkas bukti pengeluaran kas Bank yang dibayarkankepada PT.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid. Sus-TPK/2015/PN. DPS
Tanggal 11 Nopember 2015 — I GEDE KARDIN YUDIASA
3616
  • Lamintang, SH, Delik delik Khusus Kejahatan Jabatandan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya,Bandung, 1993, hal.321);Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri menerimasuap Pasal 11, unsur perobuatannya adalah menerima, yang dari unsurperbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan Pasal 11 berupa rumusanformil, artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formil.
    Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana(leerboek van het nederlandches straftrecht), Pionir Jaya, Bandung, Cetakanpertama Maret 1992, hal. 330).Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untukdapat dikwalifikasi sebagai deelneming atau secara bersamasama melakukansuatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan(kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akankemungkinan timbulnya akibat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
Register : 07-01-2011 — Putus : 16-06-2011 — Upload : 21-07-2011
Putusan PN POSO Nomor 03/PID.SUS/2011/PN.PSO
Tanggal 16 Juni 2011 —
9714
  • Dalam substansi pasal ini merupakan tujuandari pelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa sementara itu) P.A.F LAMINTANGdalam bukunya Delik delik Khusus Kajahatan Jabatan danKejahatan kejahatan Tertentu sebagai Tindak PidanaKorupsi berpendapat bahwa memperoleh keuntungan atau83menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaandari yang sudah ada (P.A.F LAMINTANG, Delik delik KhususKajahatan Jabatan dan Kejahatan kejahatan Tertentusebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung,1991, hal
Putus : 02-08-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/2012/PN.SBY
Tanggal 2 Agustus 2012 —
4014
  • P.A.F Lamintang, SH Delikdelik Khusus Kejahatan Jabatan dan KejahatankejahatanJabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir 5 Jaya, Bandung Cet. Pertama,Oktober 1991 Halaman : 321) ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima suap pasal 11,unsur perbuatannya adalah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkanbahwa rumusan Pasal 11 berupa rumusan formil, artinya tindak pidana ini berupatindak pidana formil.
Putus : 21-12-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2670 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 21 Desember 2010 — H. KUNTARA
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • P.A.F Lamintang SH,Delik Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Kejahatan JabatanTertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, 1991. hal.308 ).Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannyasebagaimana yang tercantum pada halaman 109 menyatakan :" Bahwa uang hasil pungutan biaya kawat oleh Terdakwa sebagai otorisatorpada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Rakyat Cina tidak disetorkanke Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 4 UndangUndang No.20 Tahun 1997