Ditemukan 250 data
111 — 45
DPKKA penentuan terakhir apakah bisa dicairkanatau tidak.Kepala DPKKA sebagai Pengguna Anggara, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran(BP) adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) yangmemproses pencairan dana bantuan hibah tersebut.Yayasan Cakradonya mengajukan berkas kelengkapanpersyaratan dokumen administrasi dana bantuan hibah kepadaBiro Isra Setda Aceh setelah Yayasan Cakradonya ditetapkansebagai penerima bantuan hibah.Sepengetahuan saksi berdasarkan daftar namanama
Paradis, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Pada tahun 2010 saksi sebagai Kepala DPKKA (DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) Pemerintah Acehadalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) danjuga sebagai Kepala BUD (Bendahara Umum Daerah).Saksi sebagai Kepala DPKKA juga sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPAPPKA) padaDPKKA TA. 2010 tanggal 13 April 2010 yang di dalamnya,diantaranya
terdapat anggaran belanja hibah dan belanja bantuansosial.Anggaran belanja hibah dalam Rincian DPA Belanja TidakLangsung PPKA tercantum sejumlah Rp 535.010.068.270.dengan kode rekening 5.1.4 sedangkan belanja bantuan sosialsejumlah Rp 629.717.462.700. dengan kode rekening 5.1.5.Belanja hibah tersebut diperuntukkan kepada Badan / Lembaga /Organisasi Swasta terbagi kepada beberapa SKPA (Satuan KerjaPerangkat Aceh) diantaranya kepada Biro Keistimewaan &Kesra Setda Aceh adalah berupa bantuan hibah untuk
Paradis, M.Si selakuPejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) / Pengguna Anggaran;Bahwa menindak lanjutt DPAPPKA yang telah disahkan tersebut, Gubernur Acehtelah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/358/2010 TentangBelanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Yayasan / Organisasi Sosial / Kegamaan/ Pendidikan Dan Masyarakat Dalam Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, tanggal25 Juni 2010, pada lampiran IV mencantumkan sebanyak 259 (dua ratus lima puluhsembilan) namanama penerima hibah TA. 2010 yang
Paradis, M.Si selaku Pejabat PengelolaKeuangan Aceh (PPKA) / Pengguna Anggaran;Menindak lanjutt DPAPPKA tersebut, pada tanggal 25 Juni 2010 GubernurAceh telah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/358/2010Tentang Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Yayasan / Organisasi Sosial /Kegamaan / Pendidikan Dan Masyarakat Dalam Provinsi Aceh Tahun Anggaran2010, pada lampiran IV mencantumkan sebanyak 259 (dua ratus lima puluhsembilan) namanama penerima hibah TA. 2010 yang mana pada nomor urut
147 — 43
diverifikasilengkap oleh Tim berikut dengan Naskah Perjanjian Hibah yangtelah ditandatanngani, kemudian diserahkan oleh Kepala BiroIsra Setda Aceh melalui Surat Pengantar perihal pencairan danahibah kepada Kepala DPKKA selaku Pengguna AnggaranBelanja Hibah untuk diproses lebih lanjut untuk pencairannya.DPKKA penentuan terakhir apakah bisa dicairkan atau tidak.Kepala DPKKA sebagai Pengguna Anggara, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran(BP) adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA
Paradis, M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Pada tahun 2010 saksi sebagai Kepala DPKKA (DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) Pemerintah Acehadalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) danjuga sebagai Kepala BUD (Bendahara Umum Daerah).Saksi sebagai Kepala DPKKA juga sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPAPPKA) padaDPKKA TA. 2010 tanggal 13 April 2010 yang di dalamnya,diantaranya
terdapat anggaran belanja hibah dan belanja bantuansosial.Anggaran belanja hibah dalam Rincian DPA Belanja TidakLangsung PPKA tercantum sejumlah Rp 535.010.068.270.dengan kode rekening 5.1.4 sedangkan belanja bantuan sosialsejumlah Rp 629.717.462.700. dengan kode rekening 5.1.5.AlBelanja hibah pada DPAPPKA tersebut diperuntukkan kepadaBadan/Lembaga/Organisasi Swasta terbagi kepada beberapaSKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) diantaranya kepada BiroKeistimewaan & Kesra Setda Aceh adalah berupa bantuan
dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), setelah dibahas bersamaantara legislatif dan eksekutif kemudian di tetapkan menjadi Raqan (RencanganQanun) APBA 2010, Ragan (Rencana Qanun) dibawa ke Jakarta untukmendapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, setelah dievaluasikemudian dibawa ke Aceh untuk diparipurnakan menjadi Qanun APBA TA.2010.e Saksi mengetahui tentang adanya pemberian dana hibah kepada YayasanCakradonya ketika saksi menerima DPA dari Pejabat Pengelola KeuanganKekayaan Aceh (PPKA
87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyamelakukan pembayaran atas dasar fakta hukum pada huruf d di atasyakni untuk menjalan tugas yang diinstruksikan dan hal inipun dilakukandengan turut serta menandatangani semua dokumen yang telah dibuatdan telah diverifikasi kKebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selakuPPTK, oleh Saksi Sukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan olehsaksi Rusmiati selaku PPKA sesuai dengan tugas, kewenangan dantanggung jawab masingmasing sesuai prinsip pemisahan kewenanganantara
individu ataupribadi (liability pribadi/fautes personalles) sebagaimana yang berlakusebagai prinsip dalam hukum pidana (Vide Kaidah Hukum dalam PutusanMARI No. 572 K/PID/2004 Tgl. 12 Februari 2004), sebab:Pertama, semua dokumen yang turut~ ditandatangani olehTerdakwa/Pemohon Kasasi dalam proses pencarian dana, adalahdokumendokumen yang dibuat dan telah diverifikasi Kebenarannya olehsaksi Predy Tangkasiang selaku PPTK, oleh saksi Sukaniati, SP selakuBendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiati selaku PPKA
No. 1055 K/Pid.Sus/201720.pertimbangan Judex Facti yang keliru sebab semua dokumen yangditandatangani oleh Terdakwa tersebut telah dibuat dan diferifikasikebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK dan saksiSukaniati, SP selaku bendahara pengeluaran serta saksi Rusmiatiselaku PPKA;e. Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diriTerdakwa;f.
Sekda danhal ini pun dilakukan dengan turut serta menandatangani semua dokumenyang telah dibuat dan diverifikasi kebenarannya oleh saksi FrediTangkasiang selaku PPTK, oleh saksi Sukaniati, SP selaku BendaharaPengeluaran dan oleh saksi Rusmiati selaku PPKA sesuai dengan tugas,kewenangan dan tanggung jawab masingmasing sesuai prinsippemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yangmenerima atau mengeluarkan uang, yang merupakan unsur pentingdalam sistem pengendalian intern yang ditetapkan
yangtidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan ataumemperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertaiperbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan ataumemperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut;MAKABerdasarkan fakta dimana semua dokumen yang ditandatanganiTerdakwa adalah dokumen yang telah dibuat dan telah diverifikasikebenarannya oleh saksi Fredi Tangkasiang selaku PPTK, oleh SaksiSukaniati, SP selaku Bendahara Pengeluaran dan oleh saksi Rusmiatiselaku PPKA
64 — 32
Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang Error In Persona (salahmenarik Pihak), karena obyek sengketa bukanlah asset Tergugat 1melainkan merupakan Asset Pemerintah Desa Lenek, sebab berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1Juli 2014, tentang Pengembalian Tanahtanah Pecatu yang tercantum dalamNeraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa,seluruh tanah pecatu telah dikembalikan ke Pemerintah Desa.Bahwa pengembalian tanah pecatu kepada Pemerintah
Jadibagaimana mungkin pemerintah Desa melakukan pengusiran terhadaporang yang tidak pernah menguasai tanah sengketa;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 23dan 24, karena Pemerintah Desa Lenek tidak pernah menjadikan tanahpecatu sebagai Asset Pemerintah Daerah sebagaimana yang didalilkanPenggugat, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1Juli 2014, tentang Pengembalian Tanahtanah Pecatu yang tercantumdalam
T 19 mengajukanbukti Copy surat yang diberi tanda produk T2 / 19 1 sampai dengan 12 /19 21, serta keterangan para saksinya yaitu saksi Bapak Ridahan aliasAteng, saksi Bapak Mahrup alias Amaq Eni Hidayat alias Papuq Dewi,saksi Haji Muid Jaelani dan saksi Awi alias Amag Jumahir ;Menimbang, bahwa mengenai bukti T1 1 adalah Keputusan Bupati LombokTimur no. 188.45 / 319 / PPKA / 2014 tanggal beserta lampirannya tentangPengembalian Tanahtanah Pecatu yang tercantum dalam Neraca PemerintahKabupaten Lombok
52 — 16
HARAPAN JAYA dan penandatanganberkas tersebut tidak dihadapan saksi.Bahwa dokumen berita cara serah terima pekerjaan sementara tersebut dibuatdan ditandatangani sebanyak 5 rangkap dan masingmasing diserahkankepada : Dinas PPKA Pemko Tanjung Balai Panitia PHO.
Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran.Tahap Ill, pembayaran sebesar 86, 60 % dari prestasi pekerjaan dengandilampiri : Surat permohonan pencairan dana dari penyedia jasa. Berita Acara pembayaran. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan. Laporan kemajuan hasil pekerjaan. Foto dokumentasi pekerjaan. Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
) lalu Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah(BUD) / Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) An.SUMIRAN, SH.Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diajukan ke pihak Bank SumutCab.
Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran.. Tahap Ill, pembayaran sebesar 64,70 % dari prestasi pekerjaan dengandilampiri : Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan. Laporan kemajuan hasil pekerjaan. Foto dokumentasi pekerjaan. Surat Pengantar ke dinas PPKA.
Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Peryataan tanggung jawab pengguna anggaran. Berita Acara serah terima pekerjaan sementara.4. Tahap IV, pembayaran sebesar Rp 5 %, dinilai dari pemeliharaanpekerjaan, dengan dilampiri : Berita Acara pembayaran, Surat Jaminan pemeliharaan pekerjaan. Surat Pengantar ke dinas PPKA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM).
152 — 54
Hendra, bahwa dokumendokumen yang diserahkan saksi adalah SuratKebangsaan Kapal, Surat Ukur International, Surat Keterangan SusunanPerwira, Passangger Safety Certificate, Cargo Safety Telegrapy/Telepony,Certificate IOPP, Oil Recerd Book, Huli, Machinery, Load Line Certificate,33SMC, DOC, International Ship Security Certificate, Last Port Clearence, BukuSijil/Crew List, Warts Kapal, Dengerouus Good Manifest, berating Certificatedan PPKA/RPT, bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2007 pukul 22.00Wib. saksi
Hendra, bahwa dokumendokumen yangdiserahkan saksi adalah Surat Kebangsaan Kapal, Surat Ukur Internasional,Surat Keterangan Susunan Perwira, Passangger Safety Certificate, CargoSafety Telegrapy / Telepony, Certificate IOPP, Oil Recerd Book, Huli,Machinery, Load Line Certificate, SMC, DOC, International Ship Security38Certificate, Last Port Clearence, Buku Sijil/Crew List, Warta Kapal,Dengerouus Good Manifest, berating Certificate dan PPKA/RPT, bahwa padntanggal 21 Pebruari 2007 pukul 22.00 Wib., saksi
177 — 29
ASMADI SYAM;
41.Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012 Tanggal 11 September 2012 (SPP-3);
|
42.Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012 Tanggal 11 September 2012 (SPP-2);
43.Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012 Tanggal 11 September 2012 (SPP-1);
44.Surat pengantar SPP Nomor : 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012, Tanggal 11 September 2012;
45.Surat Perintah Membayar (SPM
) LS Nomor : 01382/SPP-PPKA/1.20.05.00/2012, Tanggal Tanggal 11 September 2012;46.Foto copy Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0019502/LS-PPKA/2012, Tanggal 12 September 2012;
47.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) tahun 2012;
48.1 (satu) berkas Dokumen SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket pekerjaan Kontruksi Penanganandarurat Rehabilitasirumah Masyarakat, Rumah Ibadah dan Huntara Di Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
58 — 33
MAULIDDIN SALIM (alm) sebagaimana AktaSurat Kuasa tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 63 yang dibuat olehnotaris/PPAT/PPKA Hj.
82 — 53
Perjanjian Nomor PBJ/P/47/IVSTL/DIVRE SU2012, HK.222/II/20/KA2012, tanggal 20 Maret 2012, diatur hak dankewajiban, tugas dan tanggung jawab antara Penggugat danTOI QU Al. 5 = nnn nn nn nnn nnn nnn nen nen nnn en ncn ncn nce cee en ncn nce nce nce ncn ccnaBahwa ternyata dalam melaksanakan pekerjaan, Penggugatmengalami hambatan yang bukan disebabkan oleh kesalahanPenggugat, tetapi oleh karena faktor eksternal antara lain padaEmplasemen Kualanamu, tidak adanya perencanaan yang matanguntuk bangunan ER/PPKA
Kualanamu sehingga Penggugat harusmencari tahu kondisi tanah setempat dan meresign ulang bangunanER/PPKA.
40 — 10
tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113.1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksanateknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Acehtahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD / 1.19.02 / I / PPKA
tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113.1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksanateknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Acehtahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD // 1.19.02 / I / PPKA
2013.10).11).12).13).14).15).16).17).18).19).Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabatpelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatulHisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA
tanggal 01 Maret 2013Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabatpelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatulHisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu perbuatan hukum Tergugat I dalam rangka hibah kepada Tergugat IIIntervensi dilahirkan dalam bentuk Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :030/147 / PPKA 2010 tentang Penghapusan Tanah Milik PemerintahDaerah Kabupaten Tanah Datar dari Intervensi Daerah tanggal 7 April 2010merupakan tindak lanjut peralihan kepemilikan / pemindahtanganan barangmilik daerah.
95 — 26
Bukti T. 4 berupa fotokopi Surat Keterangan bahwa tanah tidak memilikiSPPT Nomor : 141/PEM/II/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang keluarkan oleh KepalaDesa Labuhan Lombok, bukti surat ini menerangkan bahwa oleh karena tanah lapanganumum Desa Labuhan Lombok merupakan fasilitas umum, maka terhadap tanah tersebuttidak diterbitkan SPPTnya oleh Kepala Badan PPKA Kabupaten Lombok Timur.
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
EKA RIFAWATI, SPTanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya.43)1 (satu) berkas photo copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/ Peg/2009 besertalampirannya (yang telah dilegalisir).44)1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor2.02.2.02.01.25.34.5.245)1 (satu) lembar photo copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja AcehTahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober
EKA RIFAWATI, SPTanggal 07 Desember 2009. beserta lampirannya;43)1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/Peg/ 2009 besertalampirannya (yang telah dilegalisir);44)1 (satu) berkas photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor2.02.2.02.01.25.34.5.2;45)1 (satu) lembar photocopy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja AcehTahun Anggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober
30 — 14
berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaaan Pembayaran(SPP) nomor: 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember2009;141516171819202122Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung(SPMLS) nomor nomor : 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 tanggal 24 Nopember2009;Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD) nomor : 0173/LSPPKD/2009 tanggal 1 Desember 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PPKA
Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaaan Pembayaran(SPP) nomor: 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember2009;14 Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung(SPMLS) nomor nomor : 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 tanggal 24 Nopember2009;15 Satu. lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah PencairanDana (SPPD)nomor : 0173/LSPPKD/2009 tanggal 1 Desember 2009;16 Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PPKA
tahun 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaaan Pembayaran(SPP) nomor: 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember2009;Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung(SPMLS) nomor nomor : 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 tanggal 24 Nopember2009;Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD) nomor : 0173/LSPPKD/2009 tanggal 1 Desember 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PPKA
, tahun 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaaan Pembayaran (SPP)nomor: 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 Tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009;lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS)nomor nomor : 0182/LSPPKD/1.20.5.2/2009 tanggal 24 Nopember 2009;Satu lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)nomor : 0173/LSPPKD/2009 tanggal 1 Desember 2009;Satu berkas foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PPKA
56 — 10
Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut adalah mengeluarkan belanjatidak langsung berupa hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan (termasukADD) dan belanja tidak terduga; Bahwa~ mekanisme pencairan belanja tidak langsung khususnya bantuankeuangan (ADD) adalah BPMPD membuat SK penetapan alokasi dana desa,bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk penyelenggaraanpemerintahan desa selanjutnya BPMPD mengajukan permohonan pencairandana desa kepada Dinas PPKA
Halaman 27 dari 94 Setelah dilakukan verifikasi, usulan tersebut dikirimkan ke BPMPD;x,BPMPD memproses usulan tersebut; Setelah BPMPD menyetujui berkas usulan tersebut selanjutnya diteruskankepada Dinas PPKA untuk pencairan ADD; Alokasi Dana Desa kemudian masuk ke dalam rekening desa.
Desa membuat usulan atau rencana penggunaan sesuai dengan paguyang tersedia; Surat usulan dengan dilampiri namanama perangkat dan dilampiri denganfotocopy SK pengangkatan perangkat tersebut ke BPMPD melaluiKecamatan; Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan usulan tersebut meliputitentang kelengkapan dokumen; Setelah dilakukan verifikasi usulan tersebut dikirimkan ke BPMPD;vy BPMPD memproses berkas usulan tersebut; Setelah BPMPD menyetujui berkas usulan tersebut selanjunya diteruskankepada Dinas PPKA
BPMPD Kabupaten Tanah Laut melakukan seleksi selanjutnya apabilausulan tersebut disetujui oleh BPMPD Kabupaten Tanah Laut maka akanditeruskan ke Dinas PPKA kabupaten Tanah Laut kemudian oleh DinasPPKA dana tersebut dikirimkan ke rekening desa;Bahwa setelah usulan penggunaan Alokasi Dana Desa disetujui maka danatersebut dikirimkan ke rekening milik desa yang berada di Bank RakyatIndonesia (BRI) atas nama desa Persiapan Simpang Empat Sungai Baru,Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;Bahwa pihak yang
263 — 132
MobilizationCompany wil take responsibility for mobilization of equipment andpersonnel from and to delivery point; inclusive of PPKA for DSV.Acceptable delivery point is Singapore.
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
EKA RIFAWATI, SP Tanggal 07Desember 2009. beserta lampirannya.1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DinasKehutanan dan Perkebunan, Nomor : 840/268/Peg/2009. beserta lampirannya(yang telah dilegalisir).1 (satu) berkas foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Aceh (SPA SKPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor2.02.2.02.01.25.34.5.21 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Aceh TahunAnggaran 2009 Nomor : 189/PPKA/2009 tanggal 28 Oktober 2009
54 — 20
Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/TP K/2014/PNBNA1112131415161718192021.1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksanateknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Acehtahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD / 1.19.02 / I / PPKA
tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113.1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksanateknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Acehtahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD / 1.19.02 / I / PPKA
Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074/ SPD / 1.19.02 / II / PPKA / 2013tanggal 01 April 201312). Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Danakesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP.13). 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor :00011 / SPP BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013 (SPP1, SPP2,SPP3).14). Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 00011 / SPM BL / 1.19.02.00 /2013 tanggal 15 mei 2013.15).
tanggal 01 Maret 2013Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabatpelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatulHisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA
221 — 62
Kota Balam (Alm.TOCHERSY AH, S, Sos.)Ketua: Kadis PPKA Kota Balam ( ZAIDI RINA, SE, Msi.)Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Set. Kota Balam (WAN ABDURRAHMAN,S.H., M.H.)Sekretaris ;Kasubag Penyimpanan dan Distribusi (KADI KUSWOYO,S.H., MH.)Anggota: Unsur Dinas / Instasi yang membidangi, yakni ; Dinas Perhubungan;(Alm. Drs. Hi. NOORMANSYAH, M.Si. )Anggota ; Unsur terkait, yakni ; Kepala Dinas Pasar (Sdr Drs. KHARIANANWAR, M.M.)Anggota ; Kabid Aset pada DPPKA Kota B. Lampung ; (Sdr. Drs.
Kota KoordinatorBandar Lampung4 Kepala Dinas PPKA Kota Bandar KetuaLampung5 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Wakil KetuaBandar Lampung6 Kasubag Penyimpanan dan Distribusi Sekretaris7 Unsur Dinas /Instansi yang Anggotamembidangi8 Unsur Tehnik Anggota 24 9 Kabid Aset pada DPPKA Kota bandar AnggotaLampungNo.
TOCHERSY AH,S, Sos.)Ketua: Kadis PPKA Kota Balam (ZAIDI RINA, SE, Msi.)Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Set. Kota Balam (WAN ABDURRAHMAN,S.H., M.H.)Sekretaris ;Kasubag Penyimpanan dan Distribusi (KADI KUSWOYO,S.H., MH.)Anggota : Unsur Dinas / Instasi yang membidangi, yakni ; Dinas Perhubungan;(Alm. Drs. Hii. NOORMANSYAH, M.Si. )Anggota ; Unsur terkait, yakni; Kepala Dinas Pasar (Gdr Drs. KHARIAN ANWAR,M.M.)Anggota ; Kabid Aset pada DPPKA Kota B. Lampung; (Sdr. Drs.
Kota KoordinatorBandar Lampung4 Kepala Dinas PPKA Kota Bandar KetuaLampung5 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Wakil KetuaBandar Lampung6 Kasubag Penyimpanan dan Distribusi Sekretaris7 Unsur Dinas/Instansi yang membidangi Anggota8 Unsur Tehnik Anggota9 Kabid Aset pada DPPKA Kota bandar AnggotaLampungNo.
Kota Bandar Lampung selaku koordinator Kepala Dinas PPKA Kota Bandar Lampung selaku ketua Kepala bagian hukum sekretariat kota Bandar Lampung selaku wakil ketua Kasubag penyimpanan dan distribusi selaku sekretaris Unsur dinas/instansi yang membidangi selaku anggota Unsur terkait selaku anggota Kabid Aset pada DPPKA Kota Bandar Lampung selaku anggota.Tim Sekretariat : Kepala Sub bagian Analisa Kebutuhan sebagai anggota Kepala Sub bagian Pengadaan barang sebagai anggota Kasubbag Perundangundangan pada
67 — 25
Nopa RistaSulaiman Ahmady,SP.1 (satu) eksemplar Poto Copy SP2D Nomor : 0017745,PPKA / 2011 / tanggal Mei 2012 dengan SPM Nomor: 5BH/LS/2012 tanggal 02 Mei 2012 jumlah dana set625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipuntuk Pembayaraan belanja hibah pemerintah Pusat Instarkepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk dana ptahap Ill tahun 2012. yang telah dilegalisir / telahkebenarannya dan sesuai dengan aslinya oleh M.
NASIR SE selaku SekretKeuangan Aceh pada tanggal 13 Maret 2015.2 (dua) lembar poto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA PPKA yang telah dilegalisir / telah38.39.40.41.42.43.3 (tiga) lembar poto copy Daftar laporan Realisasi KeuangPengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh yang telah ctelah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinyNASIR SE selaku Sekretaris Dinas Keuangan Aceh pada Maret 2015.1 (satu) lembar asli Rekening Koran giro PT BankPanwaslu Kab, Aceh Tenggara dengan Nomor : 070.01.02Priode
Nopa Rista Sulaiman Ahmady,SP.1 (satu) eksemplar Poto Copy SP2D Nomor : 0017745,PPKA / 2011 / tanggal Mei 2012 dengan SPM Nomor: 5BH/LS/2012 tanggal O02 Mei 2012 jumlah dana set625.000.000.
NASIR SE selaku Sekretaris DinasAceh pada tanggal 13 Maret 2015.2 (dua) lembar poto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA PPKA yang telah dilegalisir / telahkebenarannya dan sesuai dengan aslinya oleh M.
Nopa Rista Sulaiman Ahmady,SP.1 (satu) eksemplar Poto Copy SP2D Nomor : 0017745,PPKA / 2011 / tanggal Mei 2012 dengan SPM Nomor: 5BH/LS/2012 tanggal 02 Mei 2012 jumlah dana set625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dipuntuk Pembayaraan belanja hibah pemerintah Pusat Instarkepada Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara untuk dana ptahap Ill tahun 2012. yang telah dilegalisir / telahkebenarannya dan sesuai dengan aslinya oleh M.