PERKASA UTAMAmemutuskan untuk menghentikan/tidak melanjutkan kerjasama dengan PT.MULTI FLORDAGEMA ;Bahwa dengan tidak disetorkannya uang pajak Pajak PPn ( PajakPertambahan Nilai ) oleh Tergugat senilai Rp. 586.138.432 ( LimaratusDelapanpuluh Enam Juta seratus tigapuluh delapan Ribu empatratustigapuluh dua rupiah ) tersebut, maka Kantor pajak mengeluarkan SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sehingga C.V.

PuraKudus berasal dari suplayer resmi, dimana pada saat pertama kali membelibarang berupa solvent tersebut pihak suplayer solvent meminta NPWPPerusahaan dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) namunsetelah itu setiap kali pembelian tidak perlu melengkapi persyaratan itu dantinggal order saja, dan sepengetahuan saksi penjualan solvent tersebut dilakukanoleh perusahaanperusahaan tertentu yang bergerak dalam bidang penjualansolvent dan sepengetahuan saksi solvent tersebut tidak dijual bebas

Kewajibanperpajakan Pemohon yang telah dilakukan dengan taatoleh Pemohon adalah kewajiban sebagaimana disebutkandalam Surat Keterangan Terdaftar/ SKT (LAMPIRAN5.3) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/SPPKP (LAMPIRAN 5.4) yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat/KPPPMA 4.

PuraKudus berasal dari suplayer resmi, dimana pada saat pertama kali membelibarang berupa solvent tersebut pihak suplayer solvent meminta NPWPPerusahaan dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) namunsetelah itu setiap kali pembelian tidak perlu melengkapi persyaratan itu dantinggal order saja, dan sepengetahuan saksi penjualan solvent tersebut dilakukanoleh perusahaanperusahaan tertentu yang bergerak dalam bidang penjualansolvent dan sepengetahuan saksi solvent tersebut tidak dijual bebas

:cteeeeeeeeeees a. wewenang ;b. prosedur ;dan/atau c. substansi ; Kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4berdasarkan konfirmasi dokumen persyaratan permohonan IUP,sampai tanggal dilakukannya pemeriksaan dokumen antara lain suratketerangan domisili perusahaan (SKDP), surat pengukuhanpengusaha kena pajak (SPPKP), tanda daftar perusahaan (TDP)yang masih berlaku, rencana kerja pembangunan unit pengolahanhasil perkebunan, rencana kerja budidaya tanaman perkebunan(kusus kelapa sawit),

tersebutdilakukan oleh Terdakwa FREDDY SANTOSO dan Saksi SONNYHENDRAWAN setelah Saksi RONOWATI TJANDRA mengatakan bahwaCV.PRIMA ALAM SEJAHTERA melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKPnanti saja di tahun 2017 karena baru mulai beroperasi tahun 2016.Atas pernyataan Saksi RONOWATI TJANDRA tersebut, Terdakwa FREDDYSANTOSO dan Saksi SONNY HENDRAWAN menyetujuinya, sehinggaCV.PRIMA ALAM SEJAHTERA baru dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) tanggal 5 April 2017 dengan Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (SPPKP

, kalau untuk di lapangan, Saksi tidak tahu;Bahwa pengungkapan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sampaihari ini sejumlah Rp4.841.925.410,00 (empat milyar delapan ratus empatpuluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sepuluhrupiah);Bahwa pengungkapan tersebut sudah dibayarkan, dan sudah masuk kasnegara;Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak tahu apa peran Terdakwa;Bahwa sebagai Account Representative (AR), Saksi bisa melakukanpemeriksaan;Bahwa Saksi belum pernah menerbitkan SPPKP

Kalau batu split ditambahNPWP, SPPKP , enofa;Bahwa setelah dokumen sudah lengkap, tahap selanjutnya apa setelahlengkap, kita cek kembali, kita kembalikan ke mas Iskandar (Almarhum)untuk dicatat in out tagihan , setelah sesuai maka BAP dan BAPBnyaditandatangani pak Radit (Terdakwa).

Sumber Urip Sejati Utama disahkan sebagai Badan HukumPerseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU97880.AH.01.01 tanggal 18 Desember 2008dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaTanjung Karang sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM0557/WPJ.03/KP.1203/2004 tanggal 30 Juni 2004 dengan Nomor Pokok WajibPajak (NPWP): 02.141.394.3322.000dan berdasarkan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor: PEM210/WPJ

Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU97880.AH.01.01tanggal 10 Juli 2008; Bahwa benar terdakwa Sugiarto Hadi (selaku direktur) terdaftar sebagaiWajib Pajak Badan PT.Sumber Urip Sejati Utama dan sebagai PengusahaKena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang diBandar Lampung sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0557/WPWJ.03/KP.1203/2004 tanggal 30 Juni 2004 dengan Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) : 02.141.394.3322.000 dan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP

Sumber Urip Sejati Utama dan sebagai Pengusaha Kena Pajakdi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang di Bandar Lampungsesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0557/WPJ.03/KP.1203/2004tanggal 30 Juni 2004 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.141.394.3322.000dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor: PEM210/WPJ.03/KP.1203/2004 tanggal 22 Juli 2004 dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak (PKP) dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sesuaidengan Surat Dakwaan

(dua ratus dua puluh jutarupiah).Selanjutnya seluruh dana SPP tersebut telah di salurkan dan telahdigulirkan kepada kelompok SPP yang ada di Kecamatan RendangKabupaten Karangasem.Bahwa Mekanisme pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) di UPK Kecamatan Rendang KabupatenKarangasem sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) danStandar Operasional Prosedur (SOP) Pola Perguliran Dana SimpanPinjam Khusus Perempuan (SPPKP

Yogyakarta didirikan pada tanggal 23 Januari 2006 dengan aktanomor : 02 yang dibuat oleh ALOYSIUS JOESOEP SOEMIDJO, SH.Notaris di Sleman terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Slemansejak tanggal 14 Juli 2006 sesuai Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM303/WPJ.23/KP.0603/2006 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )02.543.824.3542.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP ) nomor :PEM139/WPJ.23/KP.063/2006 tanggal 05 Juli 2006

TANDO JAYA adalah PPh Pasal 25, PPhPasal 29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPhPasal 19, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 serta untuk kewajibanPPN berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) nomor: PEM139/WPJ.23/KP.0603/2006 tanggal 05 Juli2006,menurut administrasi yang ada di KPP PRATAMA SLEMANdata pelaporan CV.

12. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: S3738/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 19 September 2019;

13. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK367/WPJ.20/KP.07/ 2019 Tanggal 10 April 2019;

14. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK96/WPJ.20/KP.07/ 2019 Tanggal 1 Februari 2019;

15. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa: Surat Permohonan Pengajuan SPPKP

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko dan bukti pembayaran sewanya, Denah Lokasi Perusahaan;

16. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi, Berita Acara Konfirmasi Lapangan, Surat Tugas Verifikasi Lapangan, Tangkapan Layar Profil Wajib Pajak pada SIDJP;

17. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Surat Kuasa untuk Permohonan Pengajuan SPPKP

Bahwa saksi dokumen penagihan dari suplayer yangdidalamnya terdapat 153 (seratus lima puluh tiga) lembar surat jalanyang diduga palsu tersebut, dilampirkan juga kwitansi dan invoice darisuplayernya semua ada, yaitu antara lain: SPB/SPM/PO BAP Rekapan surat jalan suplayer Kwitansi Surat jalan suplayer Invoice BAPM/BAPB, Nomer rekening perusahaanKalau batu Split ditambah NPWP, SPPKP, enofa.

CV TRI INTA KARSATAMAterdiri dari SKT, TDP, SIUP, DOMISILI, AKTE, dan SPPKP sebanyak 1(Satu) set;V.Barang Bukti yang disita dari Zikrullah Jiwandono:46. Fotocopy SPT Masa PPN PT SURYA ENERGI SEJAHTERAmasa Juli s.d. Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) set;47.

CV TRI INTA KARSATAMAterdiri dari SKT, TDP, SIUP, DOMISILI, AKTE, dan SPPKP sebanyak 1(satu) setV. Barang Bukti yang sita dari Zikrullah Jiwandono :46. Fotocopy SPT Masa PPN PT SURYA ENERGI SEJAHTERAmasa Juli s.d. Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) set;47.

>12. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: S3738/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 19 September 2019;

13. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK367/WPJ.20/KP.07/ 2019 Tanggal 10 April 2019;

14. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK96/WPJ.20/KP.07/ 2019 Tanggal 1 Februari 2019;

15. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa: Surat Permohonan Pengajuan SPPKP

Perjanjian Sewa Menyewa Ruko dan bukti pembayaran sewanya, Denah Lokasi Perusahaan;

16. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi, Berita Acara Konfirmasi Lapangan, Surat Tugas Verifikasi Lapangan, Tangkapan Layar Profil Wajib Pajak pada SIDJP;

17. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Surat Kuasa untuk Permohonan Pengajuan SPPKP

Sugiono No 395 D RT 005 RW 002 KelurahanGadang Kecamatan Sukun Kota Malang, yang mana CV SINERGI PRIMA UTAMAadalah perusahaan yang telah terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan pada tanggal31 Oktober 2011 dengan NPWP: 31.407.823.9623.000 sesuai Surat Kerangan TerdaftarNomor: PEM0005156ER/WPJ.12/KP.1403/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dandikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 24 April 2012 sesuai SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) nomor: PEM042/WPJ.12/KP.1403/2011tanggal 24

Bahwa pada EMail iniHalaman 2 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel10.11.12.13.TERGUGAT meminta kelengkapan dokumen kepada PENGGUGATberupa vendor registration form, form company review media marketing,auction rules / term of requirement (silahkan direview & di tandatanganisebagai konfirmasi tender), company profile, structure organization, legaldocument (SIUP, NPWP, TDP, Akta Pendirian Perusahaan, SuratKeterangan Domisili, SPPKP); (Bukti P4)Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 9 September 2016

untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;

p>12. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: S3738/WPJ.20/ KP.07/2019 Tanggal 19 September 2019;

13. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK367/WPJ.20/ KP.07/ 2019 Tanggal 10 April 2019;

14. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK96/WPJ.20/ KP.07/ 2019 Tanggal 1 Februari 2019;

15. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa: Surat Permohonan Pengajuan SPPKP

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko dan bukti pembayaran sewanya, Denah Lokasi Perusahaan;

16. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi, Berita Acara Konfirmasi Lapangan, Surat Tugas Verifikasi Lapangan, Tangkapan Layar Profil Wajib Pajak pada SIDJP;

17. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Surat Kuasa untuk Permohonan Pengajuan SPPKP

maka dipidana dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;