Ditemukan 135 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : supervisi superman supremasi supermadi supermani suparmadi supermas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 09-12-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — ANTONIUS GUNAWAN
143 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang teroganisir sebagaimana disebutkan dalam butir1 yang menyatakan:"tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi,terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang,perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifatterorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadapstabilitas dan kemanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga sertanilainilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunanberkelanjutan dan supermasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2013 — Putus : 02-06-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 2 Juni 2013 — ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM
128 — 73
  • Menimbang, bahwa Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang Nomor : 8 tahun 1981) mengatur bagaimana Due Proces OfLaw sebagai implementasi Negara Hukum harus ditegakan dengan benar,sehingga semua aparat penagak hukum harus berjalan dalam koridor HukumAcara yang benar dalam menjalankan tugasnya tanoa memandang apakahJaksa, Kepolisian maupun Hakim ; Menimbang, bahwa salah satu perwujudannya adalah penghormatanterhadap Hak Asasi Manusia dari Terdakwa yang harus dijunjung tinggi demi tegaknya supermasi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 444/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : SANDRA PASARIBU
Terbanding/Tergugat I : HENLI HUSWATI
Terbanding/Tergugat II : TJETJE RUSNIADY HUSTAWAN
Terbanding/Tergugat III : HENDRIK LUMANAUW
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : DANIEL PASARIBU
Turut Terbanding/Penggugat III : RAMONA PASARIBU
Turut Terbanding/Penggugat IV : NATALIA PASARIBU
Turut Terbanding/Penggugat V : MICHAEL PASARIBU
88 — 48
  • Sebagai bangsayang beradab tentu supermasi hukum adalah cerminan dari setiap warganyauntuk taat hukum.Berdasarkan uraianuraian diatas, Para Penggugat mohon kehadapanBapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung atau Majelis Hakim yang ditetapkanuntuk menangani perkara ini agar memberikan keputusan :PROVISI :1. Menyatakan TERGUGAT II dan Ill melakukan Perbuatan MelawanHukum dengan menggembok bangunan tanah sengketa.2.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Pal
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD AZIZ WELLANG
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah cq Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah
211 — 448
  • atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, namundalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telahmemperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUUexXII/2014sehingga sah tidaknya Penetapan tersangka sudah menjadi tujuan danwewenang Praperadilan.Dalam undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuatprinsip prinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknyamenganut prinsip Supermasi
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-01-2016 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 4 Februari 2016 — YULLIUS Y. SANGGEK. SH.MA
127 — 24
  • NPHD) tanggal 15 Februari2012 (fotocopy);55 Berita Acara Nomor : 30/BA/IV/2012 Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong(asli);56 Uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);6Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telahmengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadiladilnya, demi keadilan dan supermasi
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
4780 — 2473
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
  • AVDicey merumuskan negara hukum (rule of law) dengan tiga ciri yakniadanya (a) supermasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c)due process of law.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-10-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pid.Pra/2017/PN Plk
Tanggal 23 Oktober 2017 — YANSEN ALISON BINTI Melawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
143 — 32
  • Proses penyidikan dalam kaitannya untuk memenuhi ketentuanPasal 184 KUHAP guna mencari dan menemukan Tersangka harus puladidukung dengan proses yang sesuai dengan KUHAP;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk melakukan penyidikan danmenentukan pelaku suatu tindak pidana dan menetapkannya sebagaiTersangka, penyidik harus mengedepankan the right of due process of law,dimana hal tersebut berarti bahwa dalam setiap menentukan Tersangka tindakpidana, penyidik harus menjunjung tinggi supermasi hukum (the
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-01-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 08/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2016 — M. HENDRIK LOUHENAPESSY, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk.
96 — 797
  • Sertifikat Hak Pakai No00099/Cililitarn/2015 tersebut, padahal sebagian tanah yang tercakupdidalamnya, yaitu 272 bidang bekas rumah/tanah milik Para Penggugat,yaitu seluas +2 Ha Sesuai SPPT PBB milik Para Penggugat biladijumlahkan semua ; dimana pada saat ini sedang dipersengketakan diPengadilan Negeri Jakarta Timur, tentang Perbuatan Melawan Hukum olehPangdamJaya/Jayakarta atas Penggusuran paksa Para Penggugat darirumah/tanah miliknya, maka dengan terbitnya Hak Pakai No : 00099tersebut telah Meremehkan Supermasi
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2010 — Putus : 25-08-2010 — Upload : 09-05-2012
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 114/PID.B/2010/PN.TTN
Tanggal 25 Agustus 2010 — MARHAS MAJID, SE BIN ABD. MAJID
104 — 17
  • Subsidair sebagaimana telah diuraikan Jaksa Penuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa Marhas Madjid SE Bin Abd.Madjid dari segalaDakwaan dan Tuntutannya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutanhokum (Inslag van rechtsvervolging );Menyatakan dan menetapkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umumadalah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hokum ;Merehabilitasi harkat martabat dan / atas nama baik Terdakwa ;Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Tapaktuan DemiMenegakkan Supermasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-05-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 11 Mei 2016 — WAHYU BUDI ANANTO
53 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Jurist Mahkamah Agung betulbetul memeriksa dengan cermatdan teliti semua faktafakta, buktibukti, saksi ahli dan sedikit berniat untukmenegakkan supermasi hukum di Negara yang kita cintai ini dapat dianalisayang artinya kelima jembatan tersebut yang telah dikerjakan oleh PemohonPeninjauan Kembali Tidak Dapat dinilai dengan angka 0 (nol), oleh karenaada nilai dari hasil pelaksanaan pekerjaan jembatan tersebut oleh pihakterkait yaitu sebesar 53,628 % sehingga dana tersebut cair sebesarRp1.555.747.250,00
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2010 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 09-05-2012
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 115/PID.B/2010/PN.TTN
Tanggal 23 Agustus 2010 — T. ZAINAL TAYEB ALS. TAYEB BIN T DJAKFAR CS
95 — 13
  • Mengeluarkan TerdakwaTerdakwa dari Rumah Tahanan Negara Tapaktuan DemiMenegakkan Supermasi hokum ;6. menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara dan atau Jika Majelis Hakimberpendapat lain dalam pertimbangan hokum, mohon memberikan hukuman yangringan bagi Terdakwa II.
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Putus : 29-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TUBAN Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 29 April 2014 — LETKOL TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (PURNAWIRAWAN TNI AD)
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
99 — 26
  • kosong dan baik kepada Para Penggugat tanpa syaratapapun ;Menyatakan perbuatan Tergugat I. dan Tergugat II. tidak meminta ijin dan persetujuandari Para Penggugat selaku pemilik yang sah, dengan mendirikan bangunanbangunandi atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat terletak di Jalan Panglima SudirmanNo.110, dahulu No.10, Kelurahan Baturetno, dahulu Desa Sendanghardjo, Kecamatan10.11.12.13.Tuban, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, adalah merupakan perbuatan melawanhukum yang telah mencederai supermasi
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Dedet Darmadi, SH
Terbanding/Terdakwa : BISMANSYAH BIN AIENDIT
89 — 48
  • Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah).Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yangkami ajukan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 22 September 2021.Demikian memori banding ini kami Sampaikan dengan harapan semogaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dapat memberikanputusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa danmemenuhi rasa keadilan yang timbul di tengahtengah masyarakat, yangmengharapkan tegaknya supermasi
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2348 — 677
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Asas tersebut mengatakan parliament can do everything, jikaMPR ditempatkan pada posisi supermasi, maka MPR dapat berbuat apa saja,sehingga mengakibatkan adanya produk yang inkonstitusional, yaitu KetetapanMPR yang dapat mengalahkan Undangundang Dasar.Jika mengambil perbandingan di Inggris yang juga berpijak pada hakhak kodrat,bahwa prinsip hak asasi adalah hak kodrat, dia boleh mengatur apa saja, tetapitidak boleh melanggar hak asasi, tidak boleh melanggar hakhak kodrat, demikianjuga di dalam mengenai
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 24-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnk
Tanggal 3 Desember 2015 — Jaksa Penuntut:
BENONY .A. KOMBADO, SH.MH.
Terdakwa:
YULLIUS Y. SANGGEK, S.H., M.A.
110 — 31
  • setidak-tidaknya mendapat hukuman yang seringan-ringannya karena hukum;
  • Membebankan biaya perkara kepada negara;
  • Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya;

    • Setelah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Nopember 2015, yang pada pokoknya menyatakan dan memohon:

    1. Bahwa agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, demi keadilan dan supermasi