Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR Il. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini: IH.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 16 Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 18 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kab. Raja Ampat;Dokumen surat pemberitahuan Tim Teknis Kabupaten DinasPendidikan dan Pengajaran Kab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR22 Sekolah Baru (USB) 2004;Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKab. Raja Ampat kepada Kepala BNI Cab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR30UNTUK SALINAN YANG RESMIWAKIL PANITERA,Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H. NIP. 19600922 198303 2 001PENGAI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; - Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 12 Desember 2012, nomor : 80/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; - Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

,alamat Jalan Watulawang V No. 67 Papandayan, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012 nomor : 050/SuKaPid.Tpk/LOMAP/XII/2012 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang denganRegister Nomor : 543/PID/K.Kh/2012/PN.Smg. tanggal 19 Desember 2012 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR PengadilanNegeri Semarang

Smg. dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada pada tanggal 07 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tertanggal 22 Januari 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 11 Pebruari 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan TIPIKOR Pengadilan

Negeri Semarang pada tanggal 13 Pebruari 2013 ;Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan NegeriSemarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal 03Januari 2013 ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat

Tunjungrejo, Margoyoso, Pati ; 7 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biayaperkarasejumlah Rp. 5.000,00 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tinggi Semarang setelah memperhatikan dengan seksama MemoriBanding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, ternyata tidak terdapat halhal baru yang dapat membatalkanputusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan tidak merupakan halhal yang dapat dipertimbangkan lebih

lanjut karena telah dipertimbangkan olehHakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkatpertama tersebut dinilai sudah proporsional, tepat dan benar, untuk itu putusanHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang ini harusdipandang sebagai tanggapannya ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang, tanggal 12 Desember 2012, nomor : 80/Pid.Sus/2012

25/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUSANNOMOR : 25/ TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap : SUROSO bin SASTRO WIHARUJO; Tempat lahir > Kulon Progo; nanc==Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 21 September 1957; Jenis kelamin > LeiKislaRl ; ss2esen

Ditingkat Pengadilan Negeri Medan tidak dilakukan penahanan;Hal dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETerdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: H.A.Lawali Hasibuan, SH dan Alfahmi Khairi Manurung, SH,Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.A.Lawali Hasibuan, SH & Rekan, alamat Jl.

Barumun KabupatenPadang Lawas, belum dilasanakan;Hal 33 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETanggapan terdakwa:Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.6.

Dana Alokasi Khusus (DAK).Hal 73 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket Pembangunan Kantor BupatiRp 5.188.200.000, 99%2. Pembangunan Gedung Rp 3.328.800.000, 99%DPRD b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping. No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket 1.

NamunHal 77 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SEhal tersebut tidak dilakukan terdakwa.

DWI DAYANTO, SH, M.H.YUSRA, SH, M.Hum.Panitera PenggantiSAIDUL AMNI, SH, MHHal 101 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE

(Pembahasan UU Tipikor, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 5152).Hal. 108dari 152 hal. Ptsn Pkr No. 01/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk. Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukantanpa kewenangan atau juga melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengankewenangannya.

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan Perundang Undangan yang berhak yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negaraatau perekonomian Negara, aparat penegak hukum melakukan perhitungankerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakimbaik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor

Tata Usaha Negara diujikan apakah Hakim TataUsaha Negara itu. benar sebagai Pelanggaran PenyalahgunaanWewenang kalau misalnya terjadi Penyalagunaan Wewenang berarti diaHalaman 199 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNsebagai Perbuatan Melawan Hukum termasuk Penyalagunaan Wewenangkalau misalnya dia melakukan kejahatan yang lain maka dia disebutdengan Penyalah gunaan Wewenang Kejahatan yang lain tetapi ituberlaku pada Pejabat Publik.Bahwa dalam hal Subjek Hukum Pasal 2 ayat 1 Undangundang Tipikor

sudah tahu resiko bahwa PT itunanti seperti apa oleh sebab itu dalam Undangundang disebutkan jugasupaya menguasai 51% maksudnya supaya dia dapat mengendalikankemungkinankmungkinan yang terjadi dan sebagainya jadi pandanganAhli apapun modal apapun kalau sudah masuk dalam suatu PT maka diamasuk secara Private kalaupun misalnya dijual pada Publik itupun tetapstatusnya dalam Badan hukum PT.Bagaimana dengan Pegawai yang bekerja dan seterusnya itukan penetuanstatus yang ada didalam Undangundang dari TIPIKOR

AKHMAD SAHYUTI, SH.MHbertindak sebagai Ketua Majelis, SRIWAHYUNI BATUBARA,SH.MH danDENNY ISKANDAR,SH.MH, Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari : KAMIS, tanggal : 3 Agustus 2017, oleh Ketua MajelisHalaman 335 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNtersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantuoleh LEONARDUS SINAGA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut

AKHMAD SAHYUTI, SH.MH.DENNY ISKANDAR, SH.MH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH.MH.Halaman 336 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDN

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-- Merubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013, nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-------1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAFAR NASHIR, S.Ag.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang,sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 17Desember 2013 ; 8.

Tingkat Bandingsetelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memoribanding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dariTerdakwa tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebuttelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perludipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding setelah membaca dan mencermati dengan seksamaberkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan

Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013Nomor.79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, memori banding dariJaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa,Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalamputusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya dalam dakwaan AlternatifPertama Subsidair dimana terdakwa bersamasama dengansaksi Imam Santoso dan saksi M.

CICUT SUTIARSO,SH.M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DJOHANAFANDI, SH.MH.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dan DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal7 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis besertapara Hakim Anggota tersebut, dibantu AFIAH, SH PaniteraPengganti tanpa dihadiri Pembanding / Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ; Hakim Ketua,Ttd.DR.H.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejaktanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Npember 2014;Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapura:3.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengantanggal 17 Desember 2014;3.2.

Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dari Penahanan RumahTahanan Negara menjadi Penahanan Kota, sejk tanggal 17 Desember2014;Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura:4.1.

Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KantorPutusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP.

Putra Perkasa;Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP.

SUYAHYO, SH., MHNIP. 19580309 197903 1 002Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP. Hal. 52

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanNegeri Manado masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari Rabu tanggal 22 Februari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantuRampen D Samuel Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pingkan W. I. Gerungan, SHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Manado dan Terdakwa, maupun PenasehatHukum Terdakwa.Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis,65Verra Linda Lihawa,SH.,MH. Novrry T. Oroh, SH Nich Samara,SH.,MH.

Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga: oleh MajelisHakim tersebut di atas dengan dibantu oleh : Detje Wior, SH. dengan dihadirioleh: IKWAN RUITAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahunaserta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.Hakim Anggota Hakim KetuaVERRA L.LIHAWA,SH.MH. NOVRRY T.OROH SH.Hakim Ad HocNICH SAMARA, SH. MH. Panitera PenggantiDETJE WIOR, SH.53

M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;---------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PN Palu tanggal 24 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;--------------------------------------------------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum danAdvokat Magang yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Banggai beralamatdi Jalan Pulau Halmahera No.10 Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan SuratKuasa Khusus masingmasing tertanggal 15 September 201 4;Pengadilan Tinggi tersebut; 200020 22 220 Setelan membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PNPalu tanggal 24 Juli 2014 j~ enon nnn nnnnn nen nnnnnnnnnen=Menimbang, bahwa

Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya, sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7Oktober 2014 ;9.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 8 Oktober 2014sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DAVID RAMBANG, SH,& ASSOCIATES beralamat di TC Cempaka Mas Lantai 9 No. 16A JalanLetjen SupraptoSumur Batu Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 September 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Palangka Raya, di bawah Nomor Register264/IX/2014/SK/

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22September 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 September 2014, danmemori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 22 September 2014;.

1 Oktober 2014, dankontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 1 Oktober 2014;Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkasberkas perkara kepadaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing tertanggal 22September 2014 Nomor : W16U1/185/HK.01/TIPIKOR/IX/2014 yangmenerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7hari kerja terhitung mulai tanggal 23 September 2014 sampai dengantanggal 1 Oktober 2014 ;Hal. 78 dari 82 Hal.

WAHJONO, SH, M.HumINTAN WIDIASTUTI, SH, M.KnPanitera Pengganti WAYAN WASTA, SHUNTUK SALINAN RESMI :Pengadilan TIPIKOR Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka RayaPanitera,Drs. PHILIP, SHNIP. 195706261981031005Hal. 82 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/201 4/PT.PLK