Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR Il. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini: IH.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 16 Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 18 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kab. Raja Ampat;Dokumen surat pemberitahuan Tim Teknis Kabupaten DinasPendidikan dan Pengajaran Kab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR22 Sekolah Baru (USB) 2004;Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKab. Raja Ampat kepada Kepala BNI Cab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR30UNTUK SALINAN YANG RESMIWAKIL PANITERA,Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H. NIP. 19600922 198303 2 001PENGAI

Ogan Komering UluSumatera SelatanPendidikan : SLTA (Tamat)PENAHANAN TERDAKWA:12Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Raja (Tahanan Kota), sejak tanggal 22April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja (Tahanan Kota), sejak tanggal 12Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015;Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1 A Khusus Palembang(Tahanan Kota), sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 11 Juni 2015;Halaman dari

278Putusan Nomor. 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg5Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1 A Khusus Palembang(Tahanan Kota), sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus2015;Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palembang (Tahanan Kota), sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengantanggal 09 September 2015;Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palembang (Tahanan Kota), sejak tanggal

TIPIKOR/2012/PN.ABBahwa terdakwa sudah mencairkan seluruhnya dan yang mencairkan uangadalah isteri terdakwa yaitu Halidja Tuasikal.

TIPIKOR/2012/PN.ABtidak bisa menyelsaikan pekerjaannya . Meskipun sampai dengan tanggalberakhirnya kontrak 27 Oktober 2008 terdakwa tidak bisa menyelesaikabpekerjaannya namun sebaliknya Syukur Puasa selaku PPTK dan Ir.

TIPIKOR/2012/PN.ABOktober 2008 masih ada kekurangan pekerjaan yang belum dilaksanakan olehCV.

TIPIKOR/2012/PN.ABMenimbang, bahwa UU No. 01 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

TIPIKOR/2012/PN.AB(tiga ribu) anakan jeruk yang harus diterima oleh kelompok taniReswari, beserta pupuk cair (Agrocil) sebanyak 20 liter dengan nilaisebesar Rp. 2.910.000, dan Hand Sprayer sebanyak 2 unit dengannilai sebesar Rp. 630.500.

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding di hadapan PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29April 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor :Nomor : 54/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor1/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan bandingtersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan

patutkepada Terdakwa; 222222 nnn nnn non non nee nnn nnn nnn ene ene nnMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 17 Mei 2013 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama danpatut kepada Terdakwa; 27222 22222 one one onMenimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa PenuntutUmum, Terdakwa mengajukan

Kontra Memori Banding yang diterimadikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semaranghal61 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgpada tanggal 3 Juni 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan salinannya diserahkan dengan seksama dan patutkepada Jaksa Penuntut Umum); Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untukmempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masingmasingtertanggal 06

tersebut diajukan masih dalam tenggang wakiu dan dengan caraserta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatGiteriMa ; ++ 22 = wo non nnn non nnn nnn nn nnn one one nnn nen nee nee neeMenimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memoribanding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tersebut diatas telah salah dalam menerapkan hukumatau tidak

(lima ribu rupiah) ; 22202 Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh kami DJOKOSEDIONO, SH.MH= Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, HARDJONOC, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN SD, SH.MH.CN sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; ----------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013 Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut :--- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;------------------------------------------------------------------------

Semarang, sejak tanggal 19Pebruari 2013 s/d 20 maret 2013; 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 21Maret 2013 s/d 19 Mei 2013;7 Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013 ;8 Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013;9 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013 ;10 Perpanjangan

Panitera Muda PengadilanNegeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 20 Juni 2013 ;5 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt.

Panitera Muda PengadilanNegeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013 Nomor26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 20 Juni 2013 ;6 Memori Banding tertanggal 30 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwadan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarangmasingmasing bertanggal 02 Juli 2013 yang menerangkan bahwa kepadaJaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan TipikorSemarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang ;a7Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengancara serta syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang

Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan A.A.ANOM HARTANINDITA, SH, MH. dan DERMAWAN, S. DJAMIAN,SH.MH.CN.

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan Perundang Undangan yang berhak yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negaraatau perekonomian Negara, aparat penegak hukum melakukan perhitungankerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakimbaik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 September 2011 sampaidengan tanggal 22 Nopember 2011 di Rumah Tahanan Negara diSTU UePENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 47 / Pid.Sus / 2011 /PN.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesarRp 2.500,00 ,(Dua ribu lima ratus rupiah) ;Hal 34 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.SmgMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Agustusi 2011 sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 21/ Banding/ Akta.Pid/ 2011/PN.Tipikor.Smg jo.

dan memberikan putusan sebagaimanatuntutan jaksa Penuntut Umum ;2252022Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyatakeberatankeberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelishakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkanlebih Va@njut jqss2sse neces neeeseeese nese ieee eee seemeneesMenimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmiputusan Pengadilan Tipikor

Tipikor Smg.

ELIS RUSMIATI, SH.MH.masingmasing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 SEPTEMBER = 2011Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggalitu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta AGUNG WIDIYANTORO

dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi; tetapi apabila dakwaan primair tidak terbuktimaka dakwaan subsidair baru dipertimbangkan.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor)mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;---------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PN Palu tanggal 24 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;--------------------------------------------------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum danAdvokat Magang yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Banggai beralamatdi Jalan Pulau Halmahera No.10 Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan SuratKuasa Khusus masingmasing tertanggal 15 September 201 4;Pengadilan Tinggi tersebut; 200020 22 220 Setelan membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PNPalu tanggal 24 Juli 2014 j~ enon nnn nnnnn nen nnnnnnnnnen=Menimbang, bahwa

banding dari JaksaPenuntut Umum tersebut telah dijukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta syaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Undangundangsehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut umum pada pokoknya mengemukakan alasanalasan keberatansebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama kurang jeli dalammemahami rangkaian perbuatan Terdakwa dan tidak membahasperbuatanperbuatan Terdakwa

Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK(enam) bulan dirasa masih terlalu ringan sehingga tidak mencerminkanrasa keadilan masyarakat;Bahwa atas alasanalasan keberatan tersebut diatas Jaksa PenuntutUmum mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menerima permohonan banding dariPenuntut Umum;Menimbang, bahwa atas alasanalasan yang disampaikan oleh JaksaPenuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tipikor tingkatbanding perlu mengemukakan pendapat

sebagai berikut :Bahwa memang benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasiunsur bersifat melawan hukum dalam dakwaan primair,akan tetapiserangkaian perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, sematamata dilakukan karena tugas dan jabatanTerdakwa sebagai seorang Rektor Universitas Palangka Raya, sehinggaMajelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dankesempatan atas jabatan yang telah diembannya;Bahwa oleh karena itu majelis hakim tipikor tingkat

banding berpendapatterbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamdakwaan subsidair sebagaimana putusan Majelis Hakim Tipikor tingkatpertama adalah sudah tepat;Bahwa mengenai besarnya uang pengganti majelis tingkat bandingsependapat dengan putusan majelis Hakim Tipikor tingkat pertama,karena secara factual uang sebesar Rp 747.750.000,(tujuh ratus empatpuluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telahdigunakan oleh Terdakwa untuk pengadaan antara lain: membeli

danmemperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka MajelisHakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayasependapatdengan Putusan Majels Hakim Tipikor tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan SubsidairJaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akanmemperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatunkan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-- Merubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013, nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-------1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAFAR NASHIR, S.Ag.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang,sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 17Desember 2013 ; 8.

Tingkat Bandingsetelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memoribanding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dariTerdakwa tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebuttelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perludipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding setelah membaca dan mencermati dengan seksamaberkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan

Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013Nomor.79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, memori banding dariJaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa,Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalamputusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya dalam dakwaan AlternatifPertama Subsidair dimana terdakwa bersamasama dengansaksi Imam Santoso dan saksi M.

CICUT SUTIARSO,SH.M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DJOHANAFANDI, SH.MH.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dan DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal7 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis besertapara Hakim Anggota tersebut, dibantu AFIAH, SH PaniteraPengganti tanpa dihadiri Pembanding / Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ; Hakim Ketua,Ttd.DR.H.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013 Nomor. 83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan terdakwa Drs.

Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang sejaktanggal 3 Agustus 2013 s/d 1 Oktober 2013 ; . Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan TinggiTipikor Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d31 Oktober 2013 ; . Perpanjangan (2) Wakil Ketua Pengadilan TinggiTipikor Semarang sejak tanggal 1 Nopember 2013S/d 30 Nopember 2013 ; ". Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d 18Desember 2013 ;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 16Pebruari 2014 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 13 NopemberHal.3 dari 4Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.2013 Nomor : 83/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.dalam perkara terdakwa tersebut

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal18 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari aktapermohonan banding Nomor. 141/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember2013 j 222 oon nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnnHal.33 dari 4 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnyaJaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 2 Nopember

tanggal 13 Nopember 2013 Nomor.83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yangdimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pidana penjara yang dijatuhkan,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut ; 1.

DJAMIAN, SH.MH.CN.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang masing masing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2Januari 2014 Nomor. 01/Pen.Pid.Sus/2014/PT TPK Smg.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22JANUARI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut sertaANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga: oleh MajelisHakim tersebut di atas dengan dibantu oleh : Detje Wior, SH. dengan dihadirioleh: IKWAN RUITAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahunaserta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.Hakim Anggota Hakim KetuaVERRA L.LIHAWA,SH.MH. NOVRRY T.OROH SH.Hakim Ad HocNICH SAMARA, SH. MH. Panitera PenggantiDETJE WIOR, SH.53

Tata Usaha Negara diujikan apakah Hakim TataUsaha Negara itu. benar sebagai Pelanggaran PenyalahgunaanWewenang kalau misalnya terjadi Penyalagunaan Wewenang berarti diaHalaman 199 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNsebagai Perbuatan Melawan Hukum termasuk Penyalagunaan Wewenangkalau misalnya dia melakukan kejahatan yang lain maka dia disebutdengan Penyalah gunaan Wewenang Kejahatan yang lain tetapi ituberlaku pada Pejabat Publik.Bahwa dalam hal Subjek Hukum Pasal 2 ayat 1 Undangundang Tipikor

sudah tahu resiko bahwa PT itunanti seperti apa oleh sebab itu dalam Undangundang disebutkan jugasupaya menguasai 51% maksudnya supaya dia dapat mengendalikankemungkinankmungkinan yang terjadi dan sebagainya jadi pandanganAhli apapun modal apapun kalau sudah masuk dalam suatu PT maka diamasuk secara Private kalaupun misalnya dijual pada Publik itupun tetapstatusnya dalam Badan hukum PT.Bagaimana dengan Pegawai yang bekerja dan seterusnya itukan penetuanstatus yang ada didalam Undangundang dari TIPIKOR

AKHMAD SAHYUTI, SH.MHbertindak sebagai Ketua Majelis, SRIWAHYUNI BATUBARA,SH.MH danDENNY ISKANDAR,SH.MH, Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari : KAMIS, tanggal : 3 Agustus 2017, oleh Ketua MajelisHalaman 335 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNtersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantuoleh LEONARDUS SINAGA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut

AKHMAD SAHYUTI, SH.MH.DENNY ISKANDAR, SH.MH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH.MH.Halaman 336 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDN