Ditemukan 1555 data
89 — 24
terletak di PasamanBaru dekat Citra Swalayan;Bahwa, usaha tersebut didirikan oleh Penggugat dengan Tergugat,setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi menyaksikan sendiripembukaan usaha percetakan tersebut;Bahwa, aset perusahaan yang saksi ketahui adalah komputer 5 unit,mereknya saksi tidak mengetahui, mesin cetak digital printing 1 (Satu)unit, mesin potong;Bahwa, setahu saksi percetakan tersebut masih beroperasi, dan yangmengelola adalah Tergugat;2.Mobil;2.1.1
112 — 26
ontvankelijkverklaard).Membebankan biaya perkara pada Penggugat.Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan EksepsiLain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKANGUGATAN A QUO (TIDAK MEMPUNYAILEGITIMA PERSONA STANDI INJUDICIO).2.1.Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelasmengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atasKeputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat.2.1.1
883 — 465
ataupengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolanvertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;2.1 Pelelangan Tahap Pembangunan Asrama Mavhad Ali Sekolah TinggiAgama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara SumberDana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik IndonesiaAPBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (vide bukti /.B3, 1.B19, 1.B36, 1.B37,.B47, 1.B50, 1.C1, dan Bd)2.1.1
117 — 15
Sabana alias H.Sobana, yang kedudukanya digantikan oleh ahli waris penggantiyaitu:2.1.1. Aam Aminah Binti Gandawijaya Alias H. Abdul Syukur. (Sebagaicucu);2.1.2. Achmad Fauzi Sukur Bin Gandawijaya Alias H. Abdul Syukur.2.2. (alm)(Sebagai cucu);Gandiwijaya alias H. Bunyani bin H.
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1420 K/Pid.Sus/2013No. 20 tahun 2001 pada Pasal 3 yang berbunyi setiap orangdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. yaitu :2.1.1.
252 — 76
Pelelangan Tahap Pembangunan Asrama Mahad Ali Sekolah TinggiAgama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara SumberDana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik IndonesiaAPBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (vide bukti /.B3, 1.B19, .B36, 1.B37,.B47, 1.B50, 1.C1, dan Bd)2.1.1 Tentang Pembuktian Kualifikasi Semu Terlapor Zoledid2.1.1.2Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigatormengenai adanya persyaratan dalam dokumen Pelelangan Tahap I,yang menyatakan Pendaftaran
108 — 24
UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;2.1.1. pasal 2 ayat 1 menyebutkan perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agama dankepercayaan itu;2.1.2. pasal 2 ayat 2 menyebutkan Tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku;2.1.3. pasal 35 ayat 1 menyebutkan harta benda yang diperolehselama perkawinan menjadi harta bersama;2.1.4. pasal 35 ayat 2 menyebutkan harta bawaan dari masingmasing suami dan isteri dan harta benda yang diperolehmasingmasing sebagai
Terbanding/Terdakwa : HASANUDDIN, S.Pd. Als. HASAN Bin ARAKHMAN
97 — 45
Belas Juta Lima Ratus TujuhPuluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)denganrincian :Halaman 4 dari 91 Halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2021/PT JMB Kode Uraian Anggaran Rek Rp1 PENDAPATAN1.2.1 Dana Desa 705.274.000,001.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 33.760.591,001.2.3 Alokasi Dana Desa 464.539.000,001.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 60.000.000,001.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 250.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN : 1.513.573.591,002 BELANJA2.1 Bidang PenyelenggaraanPemerintahDesa 2.1.1
193 — 777
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 1/1995 maupun Pasal 1 UU PT No.40/2007, Perseroan Terbatas (PT) adalah BADAN HUKUM (Rechiperson,Legal Person / Legal Entity).Oleh karena Tergugat Ill adalah badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas, maka Tergugat Ill menurut UU PT No. 1/1995 maupun UU PTNo. 40/2007 adalan BADAN HUKUM (Aecthpersoon, Legal Person /Legal entity) yang memiliki PERSONALITAS (personality) tersendir, yaitu :2.1.1.
Karabha Digdaya adalah jugamerupakan harta kekayaan Negara.2.1.1.
82 — 25
Menetapkan harta berikut ini adalah Harta BersamaPenggugat dan Tergugat yaitu berupa:
2.1. Bentuk Benda Bergerak (Kendaraan) :
2.1.1.
144 — 88
Pusat sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat danTurut Tergugat telah mengajukan Jawaban masing masing pada tanggal 30November 2016, pada pokoknyasebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT:Dalam Eksepsi:2.1 Mengenai Kompetensi Absolut;2.1.1
97 — 25
Menetapkan meninggal dunia Saadun Bi pada waktu gempa dan tsunami di Aceh Tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari:2.1 Ahli waris Sakdiah binti Abdul Razak yaitu :2.1.1. Muhammad Nasir bin Muhammad Asyik (cucu laki-laki dari anak perempuan).2.1.2. Iskandar bin Muhammad Asyek (cucu laki-laki dari anak perempuan).2.1.3. Marzuki bin Muhammad Asyek (cucu laki-laki dari anak perempuan)2.1.4. Nurlela binti Muhammad Asyek (cucu perempuan dari anak perempuan).2.1.5.
227 — 65
(terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)1 (satu) lembar dokumen tertulis BUKT CURANG NO. 2, 2.1.1.Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan SuaraPasangan Calon Nomor Urut 2 dst.1 (satu) lembar print out warna tertulis TERJADIPENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO.
175 — 18
Sertifikat atas nama Futikah Munawar (Penggugat Intervensi II)2.1.1.Bahwa SHM No. 10/Desa Pekajon semula terdaftar atas nama Hadji Djimanbin Idjo pada tanggal 21 September 1972 dengan luas 4090 m7.Bahwa pada tanggal 2 Februari 1972 tanah tersebut dijual kepada TjoeKong Hian di hadapan Pejabat PPAT Abdul Latief, dan didaftarkan padatanggal 21 September 1972.Bahwa pada tanggal 4 April 1986 tanah tersebut dijual kepada Ny.
311 — 265
Sikap dan Keputusan saya sebagaimana telah saya buatdidalam surat pernyataan saya tanggal 5 Oktober 2017, dankeputusan saya ini tidak akan berobah untuk selamanya.Keputusan saya ini telah didukung dan disepakati oleh tiga orangsaksi :2.1.1. H. Syarkani Dirin Ahli waris dari H. Dt. LubuakHim 46 dari 128 hlm Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk2.2.2.1.2. H.MasrulD Ahli waris dari D. Dt. Parisai PengawasYayasan Amanah2.1.3. H.
64 — 19
olehTerdakwa selaku Bendahara sebesar satu milyar rupiah, sehinggatotal yang dipakai oleh bendahara berjumlah Rp. 2.100.000.000,(dua milyar seratus juta rupiah)Pertimbangan tersebut di atas dibangun dengan asumsi dari TerdakwaDarwin Sitepu/saksi dalam perkara ini, selaku Kepala Dinas Buna MargaKabuoaten Serdang Bedagai, tanpa menganalisa kebenaran bukti tersebut;Dengan asumsi tersebut Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkankebenarannya atas barang bukti yang diajukan oleh saksi dengan alasan:2.1.1
153 — 255
Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi.2.1.Eksepsi Error In Persona (exception in persona)2.1.1. Eksepsi didiskualifikasi atau gemis aanhoeddanighied.Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat dalamperkara aquo, dengan alasan :i. Penggugat mendalilkan bernama A.M.
102 — 35
SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, wafat;Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :2.1.1. RUSTAM HUSEN PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG, lakilaki, memperoleh 1,25 bagian (Sebagai Penggugat XII);2.1.2. NUR PULUKADANG Binti SALIM PULUKADANG, perempuan,memperoleh 0,625 bagian;2.1.3. ADE PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG,, lakilaki, memperoleh 1,25 bagian, (sebagai Penggugat XIII);Pewaris : Alm.
842 — 706
yang mengakibatkanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkankerugian lingkungan hidup, dengan alasanalasan sebagaimanayang akan diuraikan dibawah ini.KEDUDUKAN HUKUM DAN IZIN IZIN YANG DIMILIK TERGUGAThal 5 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI2.12.2Bahwa, TERGUGAT adalah badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas yang didirikan menurut Peraturan PerundangUndanganRepublik Indonesia, berkedudukan' di Jakarta Selatansebagaimana termuat dalam Anggaran Dasarnya sebagai berikut:2.1.1
102 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelasmengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atasKeputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat.2.1.1 Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :Pasal 110.