Ditemukan 1555 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-11-2019 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA TALU Nomor 573/Pdt.G/2019/PA TALU
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8924
  • terletak di PasamanBaru dekat Citra Swalayan;Bahwa, usaha tersebut didirikan oleh Penggugat dengan Tergugat,setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi menyaksikan sendiripembukaan usaha percetakan tersebut;Bahwa, aset perusahaan yang saksi ketahui adalah komputer 5 unit,mereknya saksi tidak mengetahui, mesin cetak digital printing 1 (Satu)unit, mesin potong;Bahwa, setahu saksi percetakan tersebut masih beroperasi, dan yangmengelola adalah Tergugat;2.Mobil;2.1.1
Register : 08-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 September 2014 — dr. KORNELIUS KODI METE, DKK;I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, II. 1. MARKUS DAIRO TALU, S.H, 2. Drs. NDARA TANGGU KAHA
11226
  • ontvankelijkverklaard).Membebankan biaya perkara pada Penggugat.Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan EksepsiLain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKANGUGATAN A QUO (TIDAK MEMPUNYAILEGITIMA PERSONA STANDI INJUDICIO).2.1.Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelasmengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atasKeputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat.2.1.1
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 13_PDT_G_2015_PN_MDN
Tanggal 18 Maret 2015 — 1. PT. WIRA KARYA UTAMA ; berkedudukan di Medan, Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok X Nomor 38, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Syahma Arman Pasaribu, selanjutnya disebut Pemohon I ; 2. PT. HARIDA JAYA ; berkedudukan di Medan, Jalan Kiwi IX Nomor : 208, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Ottom Dalimunthe, selanjutnya disebut Pemohon II ; 3. PT. WIRA INDO KARYA UTAMA ; berkedudukan di Medan, Komplek TASBI II Blok X Nomor 38, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Muh. Syukur Pasaribu, selanjutnya disebut Pemohon III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Borkat Harahap, SH, Irwan Roebama, SH, dan Endah Agustini Siregar, SH, masing-masing sebagai Advokat dari Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama, SH & Rekan, berkantor di Jalan Gaharu Nomor 138 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 7 Januari 2015 ; - l a w a n - KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor : 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Gopprera Panggabean, SE., Ak, Ahmad Junaidi, SH, MH, M.Kn, LL.M, Lantiko Hikma Suryatama, SH, Manaek S.M. Pasaribu, SH, LL.M, Merminingrum, SH, MH, Yossi Yusnidar, SH, dan Intan Febriyani Purnama Sari, SH, berdasarkan Surat Tugas No. 17/K/ST/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 dan Surat Kuasa No. 02/K/SK/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 ; Selanjutnya disebut Termohon ;
883465
  • ataupengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolanvertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;2.1 Pelelangan Tahap Pembangunan Asrama Mavhad Ali Sekolah TinggiAgama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara SumberDana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik IndonesiaAPBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (vide bukti /.B3, 1.B19, 1.B36, 1.B37,.B47, 1.B50, 1.C1, dan Bd)2.1.1
Register : 18-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA BANDUNG Nomor 664/Pdt.P/2020/PA.Badg
Tanggal 30 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
11715
  • Sabana alias H.Sobana, yang kedudukanya digantikan oleh ahli waris penggantiyaitu:2.1.1. Aam Aminah Binti Gandawijaya Alias H. Abdul Syukur. (Sebagaicucu);2.1.2. Achmad Fauzi Sukur Bin Gandawijaya Alias H. Abdul Syukur.2.2. (alm)(Sebagai cucu);Gandiwijaya alias H. Bunyani bin H.
Putus : 13-01-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1420 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — AGUS DWI HANDOKO, SE
5924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1420 K/Pid.Sus/2013No. 20 tahun 2001 pada Pasal 3 yang berbunyi setiap orangdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. yaitu :2.1.1.
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pdt.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 18 Maret 2015 — - PT. Wira Karya Utama diwakili Direkturnya : Syahma Arman Pasaribu - PT. Harida Jaya diwakili Direkturnya Ottom Dalimunthe - PT. Wira Indo Karya Utama diwakili direkturnya : Muh Syukur Pasaribu LAWAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
25276
  • Pelelangan Tahap Pembangunan Asrama Mahad Ali Sekolah TinggiAgama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara SumberDana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik IndonesiaAPBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (vide bukti /.B3, 1.B19, .B36, 1.B37,.B47, 1.B50, 1.C1, dan Bd)2.1.1 Tentang Pembuktian Kualifikasi Semu Terlapor Zoledid2.1.1.2Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigatormengenai adanya persyaratan dalam dokumen Pelelangan Tahap I,yang menyatakan Pendaftaran
Putus : 19-03-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tgt
Tanggal 19 Maret 2018 — - ANGGUN ASRI HIRMAWAN - USMAN MASSE - GUSTI A. MALIK AMRULLAH
10824
  • UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;2.1.1. pasal 2 ayat 1 menyebutkan perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agama dankepercayaan itu;2.1.2. pasal 2 ayat 2 menyebutkan Tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku;2.1.3. pasal 35 ayat 1 menyebutkan harta benda yang diperolehselama perkawinan menjadi harta bersama;2.1.4. pasal 35 ayat 2 menyebutkan harta bawaan dari masingmasing suami dan isteri dan harta benda yang diperolehmasingmasing sebagai
Register : 20-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 10/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Raden Dimas Hidayatullah, S.H
Terbanding/Terdakwa : HASANUDDIN, S.Pd. Als. HASAN Bin ARAKHMAN
9745
  • Belas Juta Lima Ratus TujuhPuluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)denganrincian :Halaman 4 dari 91 Halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2021/PT JMB Kode Uraian Anggaran Rek Rp1 PENDAPATAN1.2.1 Dana Desa 705.274.000,001.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 33.760.591,001.2.3 Alokasi Dana Desa 464.539.000,001.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 60.000.000,001.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 250.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN : 1.513.573.591,002 BELANJA2.1 Bidang PenyelenggaraanPemerintahDesa 2.1.1
Register : 22-08-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 176/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 19 April 2018 — 1. PT. Swakarya Adi Sejahtera 2. PT. Swakarya Permaijaya., Dkk Melawan 1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk 2. PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Dkk
193777
  • Berdasarkan Pasal 11 UU No. 1/1995 maupun Pasal 1 UU PT No.40/2007, Perseroan Terbatas (PT) adalah BADAN HUKUM (Rechiperson,Legal Person / Legal Entity).Oleh karena Tergugat Ill adalah badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas, maka Tergugat Ill menurut UU PT No. 1/1995 maupun UU PTNo. 40/2007 adalan BADAN HUKUM (Aecthpersoon, Legal Person /Legal entity) yang memiliki PERSONALITAS (personality) tersendir, yaitu :2.1.1.
    Karabha Digdaya adalah jugamerupakan harta kekayaan Negara.2.1.1.
Register : 05-05-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 1004/Pdt.G/2020/PA.Mdn
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8225
  • Menetapkan harta berikut ini adalah Harta BersamaPenggugat dan Tergugat yaitu berupa:

    2.1. Bentuk Benda Bergerak (Kendaraan) :

    2.1.1.

Register : 29-09-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 592/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Desember 2017 — PT.KORINDO JASA PETRA >< PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL CS
14488
  • Pusat sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat danTurut Tergugat telah mengajukan Jawaban masing masing pada tanggal 30November 2016, pada pokoknyasebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT:Dalam Eksepsi:2.1 Mengenai Kompetensi Absolut;2.1.1
Register : 23-10-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan MS PROP NAD Nomor 82/Pdt.G/2015/MS-Aceh
Tanggal 22 Desember 2015 — PEMBANDING TERBANDING
9725
  • Menetapkan meninggal dunia Saadun Bi pada waktu gempa dan tsunami di Aceh Tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari:2.1 Ahli waris Sakdiah binti Abdul Razak yaitu :2.1.1. Muhammad Nasir bin Muhammad Asyik (cucu laki-laki dari anak perempuan).2.1.2. Iskandar bin Muhammad Asyek (cucu laki-laki dari anak perempuan).2.1.3. Marzuki bin Muhammad Asyek (cucu laki-laki dari anak perempuan)2.1.4. Nurlela binti Muhammad Asyek (cucu perempuan dari anak perempuan).2.1.5.
Register : 08-09-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 14 Januari 2016 — Pidana - BUDI ANTONI AL JUFRI alias TONI alias HBA - SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA -
22765
  • (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)1 (satu) lembar dokumen tertulis BUKT CURANG NO. 2, 2.1.1.Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan SuaraPasangan Calon Nomor Urut 2 dst.1 (satu) lembar print out warna tertulis TERJADIPENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO.
Register : 15-05-2013 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 20-02-2015
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1379/Pdt.G/2013/PAJT
Tanggal 12 Nopember 2014 — - H. Agustian Putrajaya bin Moeslim Taher - Hj. Yuyun Hindun binti Muhidin, dkk. - Dessy Musnila Djayaputri binti Moeslim Taher, dkk. - DR. Muhammad Munawar bin Tahrir, dkk.
17518
  • Sertifikat atas nama Futikah Munawar (Penggugat Intervensi II)2.1.1.Bahwa SHM No. 10/Desa Pekajon semula terdaftar atas nama Hadji Djimanbin Idjo pada tanggal 21 September 1972 dengan luas 4090 m7.Bahwa pada tanggal 2 Februari 1972 tanah tersebut dijual kepada TjoeKong Hian di hadapan Pejabat PPAT Abdul Latief, dan didaftarkan padatanggal 21 September 1972.Bahwa pada tanggal 4 April 1986 tanah tersebut dijual kepada Ny.
Register : 06-03-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
311265
  • Sikap dan Keputusan saya sebagaimana telah saya buatdidalam surat pernyataan saya tanggal 5 Oktober 2017, dankeputusan saya ini tidak akan berobah untuk selamanya.Keputusan saya ini telah didukung dan disepakati oleh tiga orangsaksi :2.1.1. H. Syarkani Dirin Ahli waris dari H. Dt. LubuakHim 46 dari 128 hlm Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk2.2.2.1.2. H.MasrulD Ahli waris dari D. Dt. Parisai PengawasYayasan Amanah2.1.3. H.
Register : 22-01-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1/PID.SUS.TPK/2018/PT-MDN
Tanggal 12 Februari 2018 — SAMSIR MUHAMMAD NASUTION, SE, MM
6419
  • olehTerdakwa selaku Bendahara sebesar satu milyar rupiah, sehinggatotal yang dipakai oleh bendahara berjumlah Rp. 2.100.000.000,(dua milyar seratus juta rupiah)Pertimbangan tersebut di atas dibangun dengan asumsi dari TerdakwaDarwin Sitepu/saksi dalam perkara ini, selaku Kepala Dinas Buna MargaKabuoaten Serdang Bedagai, tanpa menganalisa kebenaran bukti tersebut;Dengan asumsi tersebut Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkankebenarannya atas barang bukti yang diajukan oleh saksi dengan alasan:2.1.1
Register : 22-12-2014 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/PDT.G/2014/PN PTS
Tanggal 30 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
153255
  • Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi.2.1.Eksepsi Error In Persona (exception in persona)2.1.1. Eksepsi didiskualifikasi atau gemis aanhoeddanighied.Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat dalamperkara aquo, dengan alasan :i. Penggugat mendalilkan bernama A.M.
Register : 08-06-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA BITUNG Nomor 82/Pdt.G/2018/PA Bitg
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10235
  • SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, wafat;Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :2.1.1. RUSTAM HUSEN PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG, lakilaki, memperoleh 1,25 bagian (Sebagai Penggugat XII);2.1.2. NUR PULUKADANG Binti SALIM PULUKADANG, perempuan,memperoleh 0,625 bagian;2.1.3. ADE PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG,, lakilaki, memperoleh 1,25 bagian, (sebagai Penggugat XIII);Pewaris : Alm.
Register : 14-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — PT.WARINGIN AGRO JAYA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (KLHK)
842706
  • yang mengakibatkanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkankerugian lingkungan hidup, dengan alasanalasan sebagaimanayang akan diuraikan dibawah ini.KEDUDUKAN HUKUM DAN IZIN IZIN YANG DIMILIK TERGUGAThal 5 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI2.12.2Bahwa, TERGUGAT adalah badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas yang didirikan menurut Peraturan PerundangUndanganRepublik Indonesia, berkedudukan' di Jakarta Selatansebagaimana termuat dalam Anggaran Dasarnya sebagai berikut:2.1.1
Register : 26-05-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — 1. Dr. KORNELIUS KODI METE., 2. Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO VS I. MENTERI DALAM NEGERI RI., II. 1. MARKUS DAIRO TALU, SH., 2. Drs. NDARA TANGGU KAHA;
10227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelasmengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atasKeputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat.2.1.1 Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :Pasal 110.