objek sengketa dalam perkara ini adalah taman dan jalan tersebut akandibuat mal dan apartemen;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan tahun 2006;Bahwa Saksi membeli rumah di Perumahan Tanjung Mas Raya melaluiperantara;Bahwa taman dan jalan yang merupakan fasos dan fasum tersebut adalahbagian dari sarana perumahan Tanjung Mas Raya;Bahwa dalam setiap blok di perumahan Tanjung Mas Raya terdapat taman;Bahwa di Perumahan Tanjung Mas Raya sering terjadi banjir bila musim hujan,namun cepat juga surutnya

akibat dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukanTergugat Il Intervensi telah mengakibatkan terjadinya banjir dilingkungan ParaPenggugat, karena faktanya berdasarkan bukti dokumentasi Foto dari Tergugat IlIntervensi yang dilakukan pengambilan gambar sebelum adanya pembangunan(keterangan : berdasarkan tanggal yang tertera pada dokumentasi Foto) telahmenunjukan bahwa disekitar areal lahan Para Penggugat merupakan daerah rawanuntuk timbulnya genangan air, namun genangan tersebut cepat juga untuk surutnya

keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Pemohondan Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut adalah didasarkan bahwasaksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal danmengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

Di Thamrincity yang terkena dampaknya bukanhanya usaha yang Penggugat dan Tergugat jalankan tetapi parapedagang yang lain juga sama, namanya usaha ada pasang surutnya,karena Tergugat juga survey ke sesama pedagang di area thamrincitypada mengeluhkan hal yang sama.

darikeluarga dan atau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan26Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga danatau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebutadalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Kedua pernyataan Penggugat Konvensi di atas menyisihkan satupertanyaan, yaitu Apa penyebab surutnya usaha rental mobil yangawalnya 12 (dua belas) unit menjadi hanya tinggal 5 (lima) unit ?Pertanyaan ini telah Tergugat Konvensi jawab pada poin 5 jawabanatas gugatan konvensi dengan menguraikan fakta bahwa PenggugatKonvensi sangat boros menggunakan pemasukan usaha untuk dirinyaHal 20 Dari 54 Put.

Tidak berlaku surutnya UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana di rubah dengan UU RINo.20 Tahun 2001. Karena peristiwa mengorder dan aktifasi ATM a/n Drs.PN. Soenarso terjadi pada tanggal 19 Juni 2000 dan 29 Juni 2000 ;Mengenai keberatan ini Majelis tidak sependapat karena peristiwa order danaktifasi yang terjadi tahun 2000 tersebut, belumlah sebagai tindak pidanakorupsi.

Penggugatdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melaluiobjek sengketa a quo, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 dan suratkeputusan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018, dan terhadapkeadaan hukum tersebut Majelis Hakim menilai telah bertentangan denganketentuan Pasal 58 ayat (6) yang mensyaratkan suatu keputusan tidak dapatberlaku surut, kKecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atauterabaikannya hak warga masyarakat, karena sebagai konsekuensi hukumdari telah berlaku surutnya

Bahwa pada mulanya pembayaran angsuran terhadap kredit tersebutberjalan dengan baik dan lancar, dimana Penggugat setiap bulannyamelakukan pembayaran terhadap Tergugat , akan tetapi oleh karenapasang surutnya kegiatan usaha dari Penggugat yang sudah hampir sekitarbeberapa bulan lamanya usaha Penggugat menurun, maka pembayaranterhadap Tergugat agak terhambat, namun demikian Penggugat masihberitikad baik untuk berusaha menyelesaikan kewajibannya ;4.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan tertanggal 07April 2017, telah jelas dalam pasal tersebut mulai berlakunya UndangUndang yang menjadi dasar Tergugat membuat dan menerbitkanKeputusan obyek gugatan a quo pada Poin b yang menjadi obyekgugatan a guo telah melanggar asas legalitas (non retroaktif) dandalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur tentangketentuan berlaku surutnya

Kulon Progo,Prop.D.l Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Wattidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan halterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihnan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak in casu Kadipaten

untuk mandi dansebagainya, saksi tidak mempergunakan air sungai diatas selokan pembuanganRSUD Kota Langsa dikarenakan tidak memiliki tempat untuk turun ke sungaidan ada yang memiliki tempat namun terlalu jauh dari rumah saksi;Bahwa hal yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya selokanpembuangan air dari RSUD Kota Langsa yaitu menimbulkan bau seperti baubusuk yang mana bau tersebut tercium pada pagi hari dan sore hari, namun bauyang sangat terasa apabila musi kemarau tiba, dikarenakan surutnya

dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwasaksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal danmengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

sertifikat tersebut pada BankDanamon ;2222222222pada waktu itu yang saya tahu sertifikat itu atas nama saya, besar pinjaman50 juta rupiah, yang karena setelah berjalan beberapa lama bulan saya dapatmengangsur, dilingkungan saya tumbuh berkembang usaha kos sehinggapersaingan ketat usaha saya, menjadikan kamar kamar kos tempat saya padakosong, juga dengan peraturan pabrik tempat mereka (anak kos) ketat, jamkerja molor juga menyebabkan tidak betah mereka kerja sehingga padakeluar juga jadi penyebab surutnya

telah sejalan denganketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekatdengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluargaatau orang dekatlah yang dianggap lebin mengenal dan mengetahui sifat dankepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

mengetahuinya, memerintahkan pengundanganUndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia Peraturan Pemerintah tersebut diundangkantertanggal O7 April 2017, telah jelas dalam pasal tersebut mulaiberlakunya UndangUndang yang menjadi dasar Tergugat membuatdan menerbitkan Keputusan obyek gugatan a quo pada Poin b yangmenjadi obyek gugatan a quo telah melanggar asas legalitas (nonretroaktif) dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengaturtentang ketentuan berlaku surutnya

pihak maka perludemi keadilan keuntungan atau laba atau hasil tersebut harus juga dijadikanpertimbangan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan pembagianyang sama seperdua;Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta persidangan bahwa sebelummenikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telahmempunyai usaha ayam petelur bahkan mencapai lebin kurang 3.000 ekorayam dan setelah menikah dikelola secara bersamasama oleh PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan segala pasang surutnya

Poeti itu adalah merupakantanah kering surutnya air Danau Toba (Pangeahan Lumban Tongatonga);Bahwa dalam poin 2 (dua) sebidang tanah yang dimaksud Penggugatmiliknya Op. Raja Poeti Pardede adalah tanah yang tidak jelas, dan tidakada disebutkan di dalam surat tertangan 1 Agustus 1941 luas + 4500m?sedangkan posisi rumah Op.

ada Jalan Guru Sumalaing karena padawaktu itu Jalan Guru Sumalaing yang ada sekarang masih danau toba;Bahwa tanah yang ada dipinggir danau toba yang berdekatan dengantanah objek perkara pernah diperkararakan antara Ompu Timbul Pardedemelawan Tigor Pardede (Suami Tergugat II) dan antara Ompu TimbulPardede melawan Togap Pardede dan perkara tersebut dimenangkanoleh Ompu Timbul yang dalam putusan dinyatakan tanah yangdiperkarakan milik Ompu Raja Puti;Bahwa tanah pangeahan adalah tanah kering akibat surutnya

Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUNPBRMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undangundang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa Keputusantidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besardan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa yang diterbitkan padatanggal 31 Desember 2018 sedangkan dalam diktum keputusannya disebutkanberlaku sejak bulan Juli 2013, maka sebagai konsekuensi hukum dari telahberlaku surutnya

Kulon Progo, Prop.D.1.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan halterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak